cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SAMBAS STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS BAYU MEDYA HERYANDIKA NIM. E21110120
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4003.73 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan pajak sarang burung walet Kabupaten Sambas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak optimalnya realisasi hasil dari penerimaan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Jhon A. Pearce II dan Richard B. Robinson, analisis yaitu analisis Strength (kekuatan), Weakneses (kelemahan) , Oportunity (peluang), Threats (ancaman) guna mengetahui faktor internal dan eksternal yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan strategi  ST untuk “menggunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman” yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sambas berwenang dan berpayung hukum untuk menetapkan dan menegakan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar wajib pajak. Kata-kata kunci : Pajak Daerah, Analisis SWOT, Strategi
IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA PONTIANAK MIFTAKHUROHMAN NIM. E21112092
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1963

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pungutan retribusi parkir ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Permasalahan yang terjadi adalah kurang optimalnya implementasi kebijakan  yang berkaitan  dengan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Untuk mengidentifikasi permasalahan, penulis menggunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan Replay dan Franklin yaitu : tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan fungsi dan tidak adanya masalah, serta dampak yang dikehendaki. Sebagai pisau analisis penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut van Metter dan van Horn yaitu : Ukuran – Ukuran Dasar dan Tujuan – Tujuan Kebijakan, Sumber-sumber Kebijakan, Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan-kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Badan-Badan Pelaksana, Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, Kecenderungan Pelaksana (implementors). Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir adalah dari faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat dan penulis menyarankan agar dilakukan sosilalisasi yang masif kepada masyarakat agar berani dan tidak ragu menegur, mengingatkan dan sampai dengan melaporkan petugas Dinas perhubungan maupun petugas parkir yang melakukan pelanggaran agar tidak menjadi kebiasaan yang berujung pada pembenaran pelanggaran tersebut. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Sosial Ekonomi
PELAKSANAAN KOORDINASI PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA MARADEN TAMBUNAN NIM. E21109028
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.904 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i2.659

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Koordinasi Penerbitan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah rencananya para PKL dan Camat beserta jajarannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku PKL disebabkan belum adanya sanksi yang tegas tehadap PKL yang melakukan pelanggaran yang berjualan sepanjang jalan Kecamatan Rasau Jaya. Selain itu PKL juga telah disediakan tempat jualan yang lebih layak di sekitar pelabuhan antar Kabupaten Kubu Raya, namun dengan alas an tidak banyaknya konsumen atau pembeli maka PKL tidak mau menemapati apa yang telah disediakan oleh pihak yang berwenang. Kata-kata Kunci : PKL, Koordinasi dan Penelitian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAJUR KIRI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS JALAN JENDERAL AHMAD YANI KOTA PONTIANAK REFO MANUEL NIM. E1011131084
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1699

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan lajur kiri kendaraan bermotor roda dua di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jan Merse dengan menganalisis 4 faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yakni faktor: Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, serta Pembagian Potensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor informasi yaitu penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan mengenai lajur kiri kendaraan bermotor roda dua pada kawasan tertib lalu lintas jalan Jenderal Ahmad Yani sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun kepada masyarakat luas di Kota Pontianak belum tersampaikan dengan baik. Penyampaian informasi ini belum optimal karena pengendara roda dua di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak kurang memahami mengenai hal yang berkaitan dengan lajur kiri dan keturutsertaannya dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor isi kebijakan yaitu isi kebijakan tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Faktor dukungan masyarakat yaitu masyarakat mendukung kebijakan ini, namun dukungan masyarakat masih rendah. Dilihat dari kurangnya keterlibatan pengendara roda dua untuk ikut serta dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Faktor pembagian potensi yaitu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dilakukannya koordinasi antar instansi terkait. Kewenangan yang dimiliki Dishubkominfo Bidang LLAJ sudah berjalan dengan baik. Sedangkan Satlantas Polresta Kota Pontianak masih belum berjalan dengan lancar karena kurangnya sumberdaya manusia. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan Penyampaikan informasi dilakukan secara berkesinambungan, pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin dengan menambahkan jumlah personil dan menempatkan aparat penegak di sepanjang KTL, serta perlu adanya penerapan sanksi tegas untuk pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan lajur khusus kendaraan bermotor roda dua di sepanjang ruas jalan KTL Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak berdasarkan aturan yang berlaku. Kata-kata Kunci : Implementasi, Lajur Kiri, Kendaraan Roda Dua
KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK RIZKY ADITYA FERANANDA NIM. E1011141073; Dedi Kusnadi *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.666 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2513

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya jumlah pengemis di Kota Pontianak yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya, hal ini dikarenakan kinerja Dinas Sosial yang masih belum maksimal dalam mengurangi jumlah pengemis seperti razia yang dilakukan oleh petugas masih belum rutin, masih banyaknya pengemis sehingga kinerja dianggap masih rendah dan tidak adanya panti rehabilitas khusus pengemis sehingga pengemis hanya dibina melalui pendataan saja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kasi Palayanan Disabilitas Lansia dan Orang Terlantar Dinas Sosial Kota Pontianak, pegawai honorer, pengemis dan tokoh masyarakat Kota Pontianak. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menangani pengemis dinilai sudah optimal walaupun hasil yang didapatkan masih kurang maksimal dengan alasan anggaran dana belum cukup untuk mengembangkan program-program yang sudah ada. Saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah membangun panti rehabilitas khusus pengemis, pembinaan yang dilakukan berkelanjutan tidak hanya sekedar pendataan saja, mengadakan razia rutin untuk mengurangi jumlah pengemis dengan melakukan pengawasan di beberapa tempat lainnya, penulis mengharapkan Dinas Sosial melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang larangan memberi uang ke pengemis dan menerapkan sanksi Peraturan Daerah yang berlaku agar ada efek jera sehingga Dinas Sosial dapat cepat mengembangkan program-program yang sudah ada sehingga jumlah pengemis dapat berkurang. Kata kunci : Kinerja, Penanganan, Pengemis ABSTRAK Rizky Aditya Ferananda : Pontianak City Social Service Performance in Handling Beggars in Pontianak City. Thesis, Public Administration Study Program, Faculty Of Social and Political Sciences, Tanjungpura University. Pontianak. 2019. This research was conducted because there are still many beggars in the city of Pontianak that make people feel uncomfortable in carrying out their activities. This is because the Social Service’s performance is still not optimal in reducing the number of beggars. Raids conducted by officers is still not routine. There are still many beggars so that performance is considered low and there are not special rehabilitation homes for beggars so that beggars are only fostered through data collection only. This research was as descriptive study using qualitative methods. Subjects in this study ware Head Of Disability Services for Elderly and Displaced People of Pontianak City Social Service , honorary employees, beggars and community leaders in Pontianak. The results of research conducted by researchers showed that the performance of the Pontianak City Social Service in handling beggars was considered to be optimal even though the result obtained were still not optimal due to the insufficient budget funds to develop existing programs. Suggestions that can be recommended in this research are builfing special rehabilitation centers for beggars, ongoing trainning is not much just data collection, conducting routine raids to reduce the number of beggars by conducting surveillance in several other places, the authors expect the Social Service to disseminate to the public about the prohibition of giving money to beggars and apply applicable regional regulations so that there is a deterrent effect so that the Social Services Office can quickly develop existing programs so that the number of beggars can be reducd. Keyword : Performance, Handling, Beggars
KUALITAS PELAYANAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK Sri Purna Indriaty E.21111115
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.338 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.274

Abstract

Quality of service is one of the significant variables in the implementation of penal duties or tasks of public services . In the era of regional autonomy in the conduct of affairs in which the authority of government , especially public services that have been provided to the local demands of each region are competing to improve the system of public services the local level . There are still many violations encountered installation of billboards that happens in the area of administrative Pontianak city and become part of the ministry of its own duty to resolve the issue so that taxpayers are aware of the taxes and regulations . The focus of this article is the quality of service of advertisement tax regulations still violate the installation of billboards in the service part of the Regional Revenue Office Pontianak . The results of this study indicate that there are four factors that affect the quality of service of advertisement tax is the tax system still violates the rules installation of billboards , the limited human resources as the officer who executes advertisement that violates the rules , Revenue strategy in addressing customers who default installation of billboards , and customer feedback as a taxpayer regarding the services provided to the taxpayer Revenue advertisement . Element in the implementation of this Pontianak City Revenue Office , in order to increase human resources and other support facilities in the handling of billboards that violate the rules . Keywords : System Services , Human Resources , Strategy , Customers.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA SUNGAI KUNYIT DALAM KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH Pahrullah Nurcahya Ahmadinata NIM. E01112105
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.861 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1429

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor penyebab implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat belum terlaksana dengan efektif. Permasalahan yang terjadi di dalam implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat yang antara lain, lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pihak-pihak terkait yaitu Camat Sungai Kunyit Dalam dan apartur Desa. Penggunaan data penduduk sebagai penerima jaminan kartu Indonesia sehat tidak menggunakan data terbaru, dan pendistribusian kartu Indonesia sehat yang tidak tepat sasaran. Adapaun teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat dengan menggunakan teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi. Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat (KIS) di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit tidak berjalan dengan efektif disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pihak-pihak terkait yaitu Camat Sungai Kunyit Dalam dan apartur Desa, penggunaan data penduduk penerima jaminan kesehatan yang tidak sesuai. Akibatnya penduduk yang tergolong masyarakat miskin tidak menerima jaminan kesehatan kartu indonesia sehat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kata-kata kunci : Implementasi, Program, Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH STUDI PADA PAJAK RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK RAHMAWATI NIM E1011131077
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2218

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai factor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan pajak di Kota Pontianak  permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap pembayaran pajak serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pajak rumah kost. Teori yang digunakan adalah teori Smith, dimana ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: a) kebijakan yang diidealkan; b) kelompok sasaran; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab; d) unsur-unsur lingkungan. Paradigma kualitatif dangan jenis penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pajak rumah kost di Kota Pontianak adalah: a) kebijakan yang diidealkan berupa kurang optimalnya perealisasian kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku; b) kelompok sasaran berupa tanggapan kelompok sasaran yang masih kurang mendukung; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab yang masih kekurangan SDM dan dana untuk melakukan koordinasi dengan aparat terdekat.; d) unsur-unsur lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Daerah dapat  meningkatkan motivasi bagi sasaran program dan melakukan sosialisasi secara merata tentang implementasi kebijakan pajak rumah kost. Kata-kata Kunci: Implementasi, kebijakan Pajak rumah kost,Faktor-Faktor.2018
PELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PONTIANAK Jani E.21109045
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.194 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.162

Abstract

One of role on duty mining and West Kalimantan Province Energy, are perform observation to Common Bunkering Station (SPBU) in order to anticipate its happening Fuels Oil Material (BBM) distribution, notably BBM gets to subsidise Pontianak City. To the effect another observation, that 25 SPBU at Pontianak City always notices aspect Safety, Job health and Environmentally (K3LL). Executed things as subjective that observation, covering checking about SPBU SOP equipment, performing K3LL SPBU.Reality points out that supervisory role by on duty mining and West Kalimantan of Province Energy, insufficiently been performed necessarily, since: (1) Officer stills performing deep frails orders, so mingling problem, conglomeration and also BBM wild and buy pickings gets to subsidise in large quantities via tank modification as indication of collusion among officer/SPBU operator with society interrupts me consumer am still get to be found; (2) Cost factor or budget allocation as subjective as observation to each SPBU relates BBM distribution, and ensues on its minim supervisory intensity that necessarily gets to be done 3 deep times one year, enforced been done once deep one year; and (3) Resources weakness factor supervisor officers amounts most heavy enough count and requires accuracy and time that adequately to base, and seeing directly SPBU condition until to investigative phase. Key word: Distribution BBM gets to subsidise, Observation and SPBU.
PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SOEDARSO DI RUANG KELAS III ERISA HIDAYAH NIM. E01111008
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5035.894 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan  menganalisis  pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso di ruang bedah pria kelas III. Permasalahan mengenai pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso cukup menarik untuk diteliti menginggat 1) masih rendahnya kecepatan pelayanan yang diberikan pihak tim medis kepada pasien rawat inap, 2) masih rendahnya tenggang waktu pemeriksaan yang diberikan tim medis kepada pasien rawat inap, 3) respon masyarakat/keluarga pasien mengenai tindak lanjut dari penjelasan petugas medis terkait penjelasan penyakit yang diderita pasien maupun petugas adinistrasi dalam proses pelayanan juga belum sepenuhnya dimengerti oleh pasien. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 3 aspek pelayanan : a) Transparan, b) Akuntabilitas, c) Partisipatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pasien rawat inap ruang bedah pria kelas III di Soedarso dilihat dari 3 aspek untuk mengukur suatu pelayanan yang diberikan yaitu a) transparan:seperti masih rendahnya kecepatan pelayanan yang diberikan pihak tim medis kepada pasien rawat inap, b) akuntabilitas: seperti kurang disiplinnya petugas dalam memberikan pelayanan di ruang bedah pria kelas III, kurang kenyamanan yang diberikan pihak rumah sakit seperti fasilitas yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien  rawat inap, c) partisipatif: seperti respon masyarakat/keluarga pasien mengenai tindak lanjut dari penjelasan petugas medis terkait penjelasan  penyakit yang diderita pasien maupun    petugas administrasi dalam  proses pelayanan selalu memberikan pemberitahuan secara jelas, hanya sebagian  pasien saja yang kurang mengerti sehingga tidak merespon apa-apa. Rekomendasinya adalah diharapkan dari pihak penyelenggara kesehatan baik itu dari BPJS maupun RSUD Soedarso bisa bekerja secara efektif, memperbaiki fasilitas yang ada, serta memperbaiki jalinan komunikasi antara pemberi pelayanan kesehatan dan  penerima pelayanan  kesehatan, serta harus tanggap dalam berbagai macam  keluhan yang disampaikan oleh pasien dan  dijadikan  sebagai bahan evaluasi untuk pelayanan yang diberikan agar semakin baik untuk kedepannya. Kata-kata Kunci: Pelayanan kesehatan, Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif.

Page 12 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue