Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara

publika
Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : 2442546X EISSN : 2442546X DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2

Core Subject : Social,

Social Sciences

Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 1,314 Documents

18 19 20 21 22

PROSES KOORDINASI KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN SIANTAN HILIR KECAMATAN PONTIANAK UTARA Chahyadi E.01108020, Dwi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

The title of this article is the Public Order Process Coordination in Lower Village District Siantan North Pontianak. This article dilator background by the number of buildings on land that is not in accordance with the functions and use established by the conduct trades for their subsistence and aim to gain employment with limited land, this is usually as practiced by the merchants sidewalk or commonly refer to as street vendors. Formulation of the problem in this article, namely:'' How the Process Implementation Coordinating Public Order law in village district Siantan Lower North Pontianak ". Purpose of this article is intended to study and analyze coordination of agencies involved in the implementation process in the Public Order laws regulate street vendors in the Village of North Pontianak District Siantan downstream. The method used in this paper is a descriptive type.The results obtained from this study is that the implementation is not optimal coordination between the village, district and police units in the implementation process pamongparja Regulation on public order No 3 of 2004 and the lack of clarity of compensation that is given from the relevant agencies. To the need for the Civil Service Police Unit, District, Sub-District, increasing the intensity of the meeting or meetings in order to coordinate efforts to implement the law optimizers Public Order No. 3 of 2004 in the Village District Siantan Lower North Pontianak.Keywords: Public Order, Street Vendors, and Executive Coordination.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELESTARIAN PENYU HIJAU OLEH WORLD WILDLIFE FUND (WWF) DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS NIM. E21112043, LIZAWATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau yang dijalankan oleh World Wildlife Fund (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan dalam penelitianÂ ini adalah masih terjadinya kasus perburuan telur penyu secara liar dan perdagangan telur penyu secara ilegal dikarenakan penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan keberadaannya yang hampir terancam punah di kecamatan Paloh. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Charles O Jones yang mencakup 3 aspek utama proses implementasi kebijakanÂ yaitu pengorganisasian, intepretasi dan aplikasi (penerapan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pengorganisasian yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program pelestarian penyu hijau yang dilaksanakan oleh WWF,Â para pelaksanaÂ harus mampu menjalankan program pelestarian penyu hijau sesuai dengan petunjuk teknis agar tujuan dapat tercapai, pembuatan prosedur kerja yang jelasÂ agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan. Saran dalam penelitian ini adalah WWF di Kecamatan Paloh dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengatasi kasus perburuan dan perdagangan telur penyu secara ilegal, dan diharapkan untuk segera ditetapkan kawasan konservasi di pesisir paloh agar populasi penyu dapat terselamatkan.Â Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pelestarian Penyu hijau, Lembaga WWF

MANAJEMEN STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PANTAI PULAU DATOK DI KABUPATEN KAYONG UTARA NIM. E.1011141027, SRI MINARSIH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2023

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan strategi pengembangan Pantai Pulau Datok di Kabupaten Kayong Utara yang belum berjalan optimal dengan permasalahan sarana dan prasarana yangÂ kurang memadai karena sebagianÂ besar disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kebersihan pantai yang masih terkesan kotor, serta kurangnya promosi yang dirumuskan melalui Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu menurut Bryson. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode Kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni Kepala Dinas dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, Kepala Desa Sutera, Masyarakat Setempat Desa Sutera dan Pengunjung Pantai Pulau Datok. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni: Strengths (S) Kekuatan meliputi lokasi wisata yang di pusat kota dengan market Kabupaten Ketapang dan keadaan wisata yang masih sangat alami sehingga memberikan keindahan bagi pengunjung serta kepuasan terhadap lingkungan sekitar. Weaknesses (W) Kelemahan meliputi Kurangnya SDM dan anggaran, Kurangnya pengelolaan danÂ pengembanganÂ sarana danÂ prasarana pariwisata Pantai Pulau Datok serta tidak adanya kerjasama antara pihak swasta dan Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sehingga menghambat pengembangan Pantai Pulau Datok. Opportunities (O) Peluang meliputi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menjadikan objek wisata Pantai Pulau Datok sebagai tempat wisata yang memiliki banyak pengunjung baik domestik maupun asing dan Otonomi Daerah. Threaths (T) Ancaman meliputi Meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung wisata ke daerah lain dan menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Pulau Datok.Â Kata-kata Kunci: Manajemen Strategi, Pengembangan, Objek WisataÂ Â Â

PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS DI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA PONTIANAK NIM. E21111084, NOVI MARWIANDRI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengawasan dalam pengelolaan barang inventaris di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak. Berdasarkan hasil analisis data dilapangan ditemukan masih adanya pengadaan barang secara berulang-ulang, dan perencanaan barang yang tidak sesuai dengan standarisasi perencanaan kebutuhan barang. Masih kurang tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan barang-barang milik daerah dilihat berdasarkan aspek administrasi, terutama dalam menyampaikan laporan berkala dan laporan serah terima barang, serta kurangnya pengetahuan petugas terhadap inventarisir dan perbendaharaan barang milik daerah. Monitoring terhadap pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta tidak adanya kartu kendali dan tidak adanya laporan kepada atasan (Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perencanaan). Masih adanya ketidak pahaman pegawai yang ditunjuk sebagai penyimpan dan pengurus barang milik daerah mengenai aplikasi SIMBADA. Untuk itu diharapkan setiap unit kerja/seksi di di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak untuk mendata ulang secara lengkap barang-barang milik daerah. Penyimpanan dan penyaluran barang hendaknya memperhatikan aspek administrasi,dan diharapkan adanya kegiatan kursus/pelatihan kepada pegawai penyimpan dan pengurus barang, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tersebut terhadap inventarisir dan perbendaharaan barang milik daerah. Monitoring terhadap pengelolaan barang/inventaris milik daerah hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta dibuatkan kartu kendali dan dilaporkan kepada atasan.Â Kata-kata kunci: pengelolaan, pengawasan, barang inventaris.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN USAHA LELE DI DESA NANGA BIANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU NIM. E1011131151, SULIDIANTO
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1763

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan program usaha lele di desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Permasalahan yang dihadapi masih belum terciptanya keberdayaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan program usaha lele yang tidak dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Mardikanto terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat yaitu Membangun Komitmen, Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana, Memobilisasi. Hasil penelitian ini adalah pertama dalam membangun komitmen masyarakat yang masih kurangnya kesadaran akan tanggung jawab di dalam diri masyarakat sehingga janji masyarakat untuk mengelola usaha lele dalam meningkatkan hasil pendapatan pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup masih belum mencapai hasil yang optimal. Kedua, belum meningkatnya keberdayaan di masyarakat desa karena usaha lele tidak dapat berkembang secara berkelanjuan sehingga untuk memenuhi hasil pendapatan masyarakat dalam meningatkan perekonomian untuk memberdayakan masyarakat desa belum tercapai. Ketiga, masyarakat belum mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa dalam mengelola program usaha lele sehingga usaha lele hanya mampu berjalan dalam satu periode atau hanya dalam satu kali panen. Keempat, dalam memobilisasi program usaha lele pemerintah desa belum mampu untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa karena hasil yang didapat dari pengelolaan usaha lele tidak mampu untuk mengembangkan usaha yang baru. Sehingga program usaha lele yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat untuk meningkatkan hasil pendapatan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup agar masyarakat desa dapat berdaya belum mampu mencapai sasaran tujuan yang diharapkan dengan pengembangan program usaha pemerintah desa secara terus berkelanjutan.Â Kata-kata Kunci: Komitmen Masyarakat, Meningkatkan Keberdayaan, Pengembangan Program

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PASAR RAKYAT TEBAS KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS NOVA ROHWITA NIM. E1012131015
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2279

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis variabel-variabel mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Juknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Pasar Rakyat Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Edward III, yaitu ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2013 tentang Juknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Pasar Rakyat Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah: a) Komunikasi, dinilai masih kurang efektif karena masih terdapat ketidakpahaman pedagang terkait informasi tentang Peraturan Bupati; b) Sumber Daya, minimnya petugas juru pungut retribusi; c) Disposisi, dinilai masih kurang tegas dalam memberikan sanksi; d) Struktur Birokrasi, dinilai masih kurang pembagian tugas dalam penarikan retribusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2013 tentang Juknis Pemungutan Retribusi Pada Pasar Rakyat Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas masih belum optimal terlihat dari jumlah retribusi yang terus menurun tiap tahunnya. Adapun saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sambas agar lebih meningkatkan komunikasi yang jelas, meningkatkan sumber daya terkait staf, fasilitas dan dana yang dibutuhkan, memperbanyak pembinaan dan sikap yang tegas dalam aturan, dan struktur birokrasi yang lebih baik koordinasinya dalam pembagian kewenangan petugas retribusi. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Komunikasi, SumberDaya, Disposisi, Struktur Birokrasi

PERANAN KEPEMIMPINAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Millina Fatma
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

This article is intended to determine the extent of a leadership role in empowering the employees in terms of placement, development, utilization and maintenance personnel, the location of the research done at the Department of Culture and Tourism of West Kalimantan province with a lot of reasons staffing problems-problems that the authors deem appropriate to in carefully. In this study, using qualitative descriptive study. The results of this study are: the staffing, already refers to professionalism but still not up and still not considered career preparation, while in the administration of employee development, implementation and intensity of participation of employees in training are not sufficient, however, has been given the opportunity of formal education increased employee although not so optimal, in the implementation and maintenance of employee utilization in terms of the implementation of the division of tasks and workload of employees have not been effective and optimal implementation, but in motivating employees is implemented well. From these results it is recommended that as a leader in empowering employees who should have a high commitment to undertake serious efforts and always pay attention to careers and professionalism in staffing, employee development, and always pay attention to the use and maintenance employees. Keywords: Empowerment, Placement, Development, Utilization and Maintenance Employees.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK FRIDA ULI Br. GULTOM NIM. E01110028
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tidak Adanya Kepastian Waktu Dalam Penyelesaian Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa dalam proses komunikasi sosialisasi implementasi PATEN di Kecamatan Pontianak Barat telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di Kecamatan Pontianak Barat Dalam hal mengurus e-KTP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan. Faktor sumber daya, diketahui bahwa masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya, sehingga kadang-kadang pelayanan menjadi kurang efektif. Sikap Implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan PATEN di kantor Kecamatan Pontianak Barat sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada, pelayanan yang diberikan kecamatan cenderung mengulur-ulur waktu pelayanan. Hal ini menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat. Berdasarkan paparan tersebut ketahui bahwa Implementasi program PATEN belum dapat berjalan dengan optimal. Saran dari penelitian ini adalah agar aparat pemerintah Kecamatan Pontianak Barat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, E- KTP.

PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL, TERHADAP PERILAKU MEROKOK Dl KALANGAN PELAJAR Studi SMPN 7 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten KubuRaya BORNEO ANUGERAH1* NIM. Elllll020
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2045

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap prilaku merokok dikalangan pelajar serta memahami apa saja penyebab yang dapat mempengaruhi siswa SMPN 7 desa sungai raya dalam kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa program yang dilakukan untuk mengurangi rokok terutama terhadap anak yang bam beranjak dewasa sangat baik apa lagi dengan kebijakan pemerintah yang sah dengan bunyi peraturan pemerintah RI Nomor 81 Tahun 1999 tentang "pengamanan rokok bagi kesehatan" serta dalam media-sosial juga sudah mengurangi sejumlah iklan-iklan rokok yang sering meunjukkan kenikmatan dari rokok itu sendiri serta banyak kita jumpai sampah-sampah bungkus rokok serta puntung rokok yang sering dibuang sembarangan oleh mereka yang merokok. Namun dalam hal meminimaisir angka penikmat rokok sendiri masih sangat sulit dilakukan apalagi sekarang ban yak rokok yang dijual bebas bahkan dapat juga kita jumpai di warung-warung kecil menjual rokok. Berdasarkan hasil pembahasan, dari penulis sebaiknya pemerintah teruama dinas pendidikan bekerjasama dengan guru serta orang tua murid untuk bisa saling membahu untuk mengatasi masalah rokok yang terjadi dikalangan remaja/pelajar. Serta kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak mereka agar tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan yang salah dan juga kepada siswa agar lebih bijak dalam bergaul dalam lingkungan temp at tinggal.Kata-kata Kunci: Pengaruh Lingkungan Sosial, Siswa

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA PONTIANAK TRI ANDARI NIM. E21111060
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat yang parkir di tepi badan jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota, Terjadinya penyempitan badan jalan, dan terjadinya kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak. Pendekatan teori yang di gunakan oleh George C. Edward III yang mengemukakan 4 aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Komunikasi. 2) Sumberdaya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kota Pontianak belum dapat dikatakan baik sesuai yang di harapkan dikarenakan komunikasi antara implementor kepada masyarakat belum terjalin dengan baik. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda tersebut. Walaupun sumberdaya yang lain sudah terpenuhi, tetapi kurangnya sumberdaya fasilitas yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di tepi badan jalan karena tidak disediakan lokasi khusus parkir bagi pengunjung membuat implementasi itu tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Sikap implementor yang masih kurang baik dan perduli tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir. Serta sikap implementor yang acuh tak acuh untuk menindaki masyarakat yang melanggar aturan. Walaupun struktur birokrasi sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun faktor lain belum terlaksana dengan baik, akan membuat suatu implementasi itu dikatakan belum berhasil. Adapun Saran dalam penelitian ini untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir adalah sebaiknya pemilik-pemilik usaha yang ada disepanjang jalan tersebut bisa menyediakan lahan parkir yang cukup agar tidak menyebabkan masyarakat parkir di tepi badan jalan diluar jalur yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota dan agar tidak membuat kemacetan lalu lintas. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir. Komunikasi. Sumberdaya. Disposisi. Struktur Birokrasi

Page 20 of 132 | Total Record : 1314

18 19 20 21 22

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Deni Darmawan

Contact Email
dendar@untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Deni Darmawan

Contact Email dendar@untan.ac.id

Phone -

Journal Mail Official labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Deni Darmawan

Contact Email
dendar@untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA