cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,204 Documents
 1   2   3   4   5 
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN RASAU JAYA ARAFIT NIM. E21110011
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1720

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Rasau Jaya. Teori yang digunakan dalam skripsi ini sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori Zaithaml yang menyatakan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 5 dimensi kehandalan, berwujud, respon, jaminan, dan Empati/Kepedulian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif pengolahan data secara kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Rasau Jaya. Subjek penelitian adalah Camat, SekCam, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi beserta staf Desa Rasau Jaya, dan masyarakat Desa Rasau Jaya  yang sedang melakukan pembuatan Administrasi Kependudukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kecamatan Rasau Jaya masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari kedisiplinan aparatur Desa yang masih rendah, fasilitas yang digunakan masih rendah, kepastian waktu dalam pembuatan surat masih belum jelas,  kurangnya jumlah aparatur Desa, masih sering terjadinya kesalahan dalam pengetikan dalam pembuatan surat-surat dan aparatur Desa yang sering tidak berada di tempat bahkan tidak masuk kerja.Kata-kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Aparatur, dan Kualitas Pelayanan
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR KELURAHAN BATU LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA Emiliana Yulida NIM.E1012151067; Martoyo *; Ira Patriani *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.104 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti, mengingat pengelolaan sampah dalam menangani sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang masih belum optimal. Berdasarkan kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsitas. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu eksploratif kualitatif. Objek penelitian berada di TPA Batu Layang yang merupakan tempat terakhir bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan sampah di kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sampah, belum diterapkan sesuai dengan aturan dan belum memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsitas. Volume sampah yang masuk ke TPA belum ditangani dengan benar dikarenakan kurangnya anggaran yang disediakan dalam menangani sampah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan ahli teknis, dan kurangnya kesadaran masyarakan dalam mengelola sampah. Untuk pemerintah Kota Pontianak diharapkan melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah berdasarkan SOP seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, menambah tenaga ahli teknis dalam menangani sampah, menerapkan peraturan mengenai keikutsertaan publik dalam mengelola sampah dan lebih dioptimalkan jadwal pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang ada.  Kata Kunci : kebijakan, kriteria evaluasi, pengelolaan sampah.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BNN KOTA PONTIANAK PADA SISWA SMAN 2 KOTA PONTIANAK Meli Udana E.21111105
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.64 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.282

Abstract

The problem of drug abuse in the city of Pontianak, especially on a student needs to be taken seriously by some of the prevention of drug abuse is due to the danger of bad things always lead to human misery is prolonged even a potential threat to the future generation. The successful implementation of drug abuse prevention programs can not be separated from the role of all levels of society and government in support of drug abuse prevention programs are encouraged BNN Pontianak city. The fact is there are still obstacles to the implementation of drug abuse prevention programs in both the implementation and the factors that become bottlenecks. The focus of this article is the implementation of drug abuse prevention programs by BNN Pontianak in Pontianak SMAN 2. This study aims to portray the implementation of drug abuse prevention programs by BNN Pontianak in Pontianak SMAN 2. The results of this study covers four things: drug abuse prevention program in the form of information dissemination program consisting of counseling, socialization and a cadre of anti drug, instructions and procedures performed in 2010 by Presidential Decree Nomor.23 on BNN, rule head  BNN  and refer to the number. 3 and 4 of 2010 concerning the organization and functioning of BNN, the goals and objectives of this program is that the students have the mindset, attitudes, and skilled reject abuse and illicit drug trafficking activities within the school and program scheduling is done by planning in 1 month years. Suggestions author on drug abuse prevention program implementation is to be evaluated more thoroughly the aspects that are less effective, and less than optimal in favor and support the success of this program.Keywords : Implementation ,Prevention Programs, Drug , Student, National Narcotics Agency.
PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERIKAN MOTIVASI KEPADA PERANGKAT DESA DALAM RANGKA REALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TANJUNG (RKP-DESA) DI KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU PRANATA NIM. E21111041
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.3 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1452

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepemimpinan kepala desa dalam memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam rangka realisasi rencana kerja pembangunan desa tanjung (RKP-Desa) tahun 2015. Permasalahan pembangunan desa tersebut salah satunya ialah dibidang infrastruktur jalan atau perbaikan jalan. Dan permasalahan yang masih belum terealisasikan lagi ialah masalah barau kayu atau beronjong. Mengingat Desa Tanjung berada di tepian yang diapit oleh dua sungai yaitu sungai kapuas dan sungai sekadau, hampir di sekeliling tepian desa mengalami erosi atau terjadinya pengikisan tanah yang di sebabkan oleh abrasi sungai. Peran Kepala Desa Tanjung juga diharapkan dapat memberikan dampak yang baik pula dalam penyelenggaraan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), terutama dalam hal peranan kepemimpinan. Rumusan masalah adalah Bagaimana peranan kepemimpinan kepala desa dalam memberikan motivasi dalam rangka realisasi Rencana Kerja Pembangunan (RKP) di Desa Tanjung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa di Desa Tanjung masih belum terealisasinya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan peran kepala Desa Tanjung menjadi faktor penting dalam memberikan semangat dengan menginspirasi serta mendorong atau menggerakkan perangkat desa untuk lebih efektif dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Kata-kata kunci : Peran, Kepemimpinan, Kepala Desa, Motivasi dan RKP-Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (Studi Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kegiatan Usaha di Kota Pontianak) SUTARJO NIM. E1012141071
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pontianak Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dalam Peraturan ini, pelaku usaha diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk  mengolah limbah hasil kegiatan usahanya terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Adam Smith yang terdiri dari kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi implementor dan faktor lingkungan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif.  Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi, sedangkan untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kebijakan ini dirasakan belum ideal oleh para pengusaha sebagai kelompok sasaran karena mereka sulit untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan isi kebijakan ini. 2) masih terdapat banyak kegiatan usaha yang belum memiliki IPAL. 3) Belum memadainya sumber daya implementor yang mengimplementasikan kebijakan ini. 4) Terdapat juga beberapa hambatan sosial, ekonomi dan politik  dalam implementasi kebijakan iniKata-kata kunci: Implementasi, Pengendalian Pencemaran Air, Implementor, Kelompok Sasaran, Peraturan Daerah
INTERAKSI SOSIAL ANTARA SESAMA PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA UNTAN Beni M. Sya’ban E.11108032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.285 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.170

Abstract

The purpose of this research is to to find out how the process of social interaction in everyday life. want to know the form of interaction developed by fellow residents of the dorm surroundings. Want to know the obstacles in dealing with residents in interacting with each other. The type of research used in this research is descriptive, qualitative approach. The results of this research. Thecommunication link between the boarder is going well and also harmonious. Forms of interaction that developed in the environment in the dorm is in the form of cooperation, the accommodation, the dispute or contention. As for the resistance less openness of communication in solving, an attitude of selfishness, of the boarder. Based on the results made a conclusion or advice:. The presence of openness communication in problem solving. Appreciate each other, respect, working together, each other mutual talk, wait until, hold competition, fights, and dissension in all things without harming one with another. Clever put yourself in interact with fellow inhabitant of boarding other.Keywords: social interactions, inhabitant of boarding, students untan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi di Lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak) AHMAD SAUFI NIM. E01106032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.682 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kecendrungan peningkatan penyalahgunaan narkoba di dunia pendidikan sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besarnya angka jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Peneliti menggunakanTeori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-153) dengan empat aspek  yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat masih sebatas permintaan pihak kedua atau subjek kebijakan tersebut, komunikasi yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan dan keberlanjutan program. Sementara Sumber daya yang tersedia pada BNN Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menjangkau semua kampus di lingkungan Universitas Tanjungpura, juga Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan masih menjadi kendala dan menjadi pengaruh kurang efektifnya proses implementasi kebijakan P4GN. Kemudian struktur birokrasi yang tergolong sederhana karena penyebab minimnya sumber daya aparatur dan alokasi pengangaran dari personalia pegawai menjadi hambatan dan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan P4GN. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni BNN Provinsi Kalimantan Barat harus mengimplementasikan kebijakan P4GN di lingkungan Universitas Tanjungpura secara optimal dan terarah yakni dengan dukungan perguruan tinggi yang mengharuskan keterlibatan secara langsung civitas akademika kampus seperti dosen, mahasiswa, karyawan dan pihak keamanan kampus serta pihak swasta. Bentuk inisiatif kampus juga terlihat dalam hal menyusun kode etik civitas akademika dan kurikulum anti narkoba sebagai bentuk upaya preventif kampus untuk meningkatkan pengetahuan, menciptakan lingkungan yang imun dan mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba. Kata-kata Kunci:                Implementasi, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pencegahan Narkoba, Universitas Tanjungpura.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PONTIANAK. TAUFIK ISMAIL NIM. E01111037
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2010

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program  kebijakan  electronic  government  yang  telah  dilakukan  di  BAPPEDA Kota  Pontianak.  Permasalahan  mengenai  program  kebijakan  electronic government   yang   terjadi   di   Kota   Pontianak   cukup   menarik   untuk   diteliti mengingat    masih    banyak    masyarakat    ataupun    implementor    yang   belum mengetahiu  bagaimana  cara  menggunakan  atau  mengimplementasikan program kebijakan electronic government  yang ada di Kantor BAPPEDA  Kota Pontianak. Jenis penilitian  deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif, teknik pengumpulan  data pada penelitian ini menggunakan  tiga cara yang diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menyatakan  bahwa pelaksanaan  kebijakan electronic government mencakup  tiga hal yaitu tingkat  kesulitanyang  disebabkan  minimnya kerja sama implementor terhadap sasaran kebijakan, kurangnya pengetahuan  dan pemahamao pelaku kebijakan  terhadap  hal-hal yang berkaitao  dengan pelaksanaan  kebijakan, komitmen  serta konsistensi  implementor-implementor dalam  implementasi kebijakan  electronic government  masih sedikit  lambat dan belum berjalan secara maksimal  dalam  memperbaharui  berita-berita aatau data di situs website  hal ini dikarenakan membutuhkan  waktu yang cukup lama, serta dukungan  publik tidak berjalan  secara efektif dikarenakan  sepinya pengunjung  situs website masyarakat Kota  Pontianak  lebih memilih  mengakses  media  sosial facebook,  whatsapp  dan lain-lainnya. Dalam hal ini BAPPEDA perlu membuat SOP clan para implementor membuat tampilan profil yang lebih menarik agar masyarakat tertarik untuk mengakses situs website serta menjalin kerukunan tali persaudaraan dengan baik.Kata-katra kunci:      electronic government,  kebijakan electronic government,  kantor BAPPEDA.
PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA EDO FIONDA DARWIS NIM. E21110091
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.367 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i3.744

Abstract

Ada beberapa permasalahan didalam penelitian ini mengenai Rendahnya partisipasi dalam kepengurusan IMB, yang disebabkan  penyelesaian pembuatan IMB terkadang di luar jangka waktu yang sudah ditentukan yang seharusnnya dapat diselesaikan dalam satu minggu, bahkan melebihi waktu tersebut, mengingat waktu ideal penyelesaian pembuatan IMB selama 14 hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskiripsikan Perspektif Masyarakat Terhadap Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupten Kubu Raya. Dengan menggunakan konsep dari Moenir, (2005,270),  menyatakan pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah.  Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pelayanan penerbitan IMB pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator, seperti 1) Rasionalisasi pelayanan IMB belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif; 2) Transparansi pelayanan IMB kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada public; 3)Itanggungjawab pelayanan IMB dinilai masih rendah, sehingga berindikasi adanya tindakan-tindakan yang menyimpang. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang rasional, transparan, dan akuntabel, beberapa aspeknya yang harus dipenuhi adalah dengan memberikan pedoman aparatur dan masyarakat, disamping itu juga perlu dilakukanya pengawasan secara kontinyu agar dapat meminimalisir kesalahan, serta dalam mewujudkan akuntabilitas aparatur, maka perlu adanya penegasan sanksi sehingga ada efek jera dari aparat yang melanggar aturan main yang berlaku. Kata-kata kunci: Pelayanan, Penerbitan, Izin Mendirikan Bangunan
SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU HOTEL DI KOTA PONTIANAK ISMAIL NIM. E1012131013
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sinergitas stakeholders dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hotel di kota pontianak. Permasalahan ini diangkat berdasarkan realitas yang terjadi di kota Pontianak, bahwa pembangunan RTH masih belum mencapai target sebesar 30% dari luas wilayah, lebih khususnya pembangunan RTH hotel yang masih dibawah 10%. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinergitas yang meliputi teori komunikasi menurut Kartono (2011) dan teori koordinasi menurut Moekijat (2000). Hasil penelitian ini secara umum menunjukan bahwa sinergitas yang terjalin antar stakeholders dalam pembangunan RTH hotel belum menunjukan hasil yang maksimal. Secara khusus Sinergitas antar stakeholders  dalam pembangunan RTH hotel belum berjalan optimal disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholders. Saa ini capaian luasan RTH hotel belum mencapai target 30% disebabkan karena masih banyak hotel yang mempunyai lahan sempit dan masih banyak hotel yang kurang mengerti tentang pembangan RTH hotel. Untuk mencapai target 30% RTH hotel, maka para stakeholders harus mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun RTH hotel. Kata-kata Kunci : Peran Para Pihak, Sinergitas, Pembangunan dan Agregat Luasan RTH Hotel

Page 2 of 121 | Total Record : 1204

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue