PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,204 Documents
KINERJA UNIT INTERNAL APPRAISAL DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN JAMINAN PADA KANTOR BANK MAYBANK INDONESIA CABANG PONTIANAK
JAMIATUL KHAIR NIM. E1012161142
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i1.2348
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Kineja Penilai Internal (Appraisal Internal) dalam Pelaksanaan Penilaian Jaminan khususnya pada kantor Bank Maybank Cabang Pontianak. Permasalahan mengenai laporan dari hasil penilaian jaminan yang tidak independen dan objektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji tiga aspek yaitu Faktor Individual (Kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi), Faktor Psikologis (Persepsi, attitude, personalty, pembelajaran dan motivasi) dan Faktor Organisasi (Sumber Daya Manusia, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan job design). Hasil dari penelitian ini dapat diketahui dengan jelas bagaimana kinerja penilai internal dalam pelaksanaan penilaian jaminan yang ada pada Kantor Bank Maybank Cabang Pontianak dilihat dari Faktor Individual masih minimnya pengetahuan dan pelatihan oleh penilai internal dalam pelakasanaan penilaian jaminan sehingga dapat menyebabkan penilaian jaminan yang tidak objektif, dari Faktor Psikologis masih kurangnya koordinasi dan kerja tim di unit kerja internal appraisal sehingga berpengaruh kepada independensi penilai serta pembagian pekerjaan yang tidak proporsional antar penilai internal dan dari Faktor Organisasi menunjukkan pengawasan pimpinan yang belum optimal karena masih tedapat petugas penilai internal yang belum disiplin dalam berkerja. Saran untuk penelitian ini adalah diperlukannya Sumber Daya Manusia baik itu karyawan dan pimpinan yang berkompetensi dan professional di bidangnya, dalam mengelola pekerjaan dengan baik, hal ini bertujuan agar tercapainya kinerja yang optimal dalam pelaksanaan penilaian jaminan. Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Appraisal Internal, Faktor Individual, Faktor Psikologis dan Faktor Organisasi.
KETEPATAN WAKTU MASUK DAN PULANG KANTOR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA
Arif Guritno E. 21105046
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.697 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.218
This research aimed to describe civil servants discipline in Population and Civil Registration Agency of Kubu Raya Regency to entry time and home office. The focus of research is entery timeliness and home timeliness office. The type of research is a descriptive study. Research subjects all civil servants of class II and III with the data collection techniques using direct observation techniques and interview techniques. To analyze the data using qualitative techniques. The results of research showed that the civil servants discipline in Population and Civil Registration Agency of Kubu Raya Regency to entri time office are low because there are civil servants do not get in on time or late. Civil servants discipline to home time office is also low because there are civil servants do not return on time. Based on research results the authors suggest that carrying out regular morning assembly though slightly civil servants had come to the office and give severe sanctions for civil servants are often late not only a verbal warning but doubt moving staff and carry out regular daytime assembly and selectively give out licenses means to be out only for official purposes, getting the disaster and ill, remember there are civil servants that came out during office hours did not return to the office. Keywords: entry timeliness, home timeliness
STRATEGI MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DI DESA SEPOTONG KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG
FIRMINA VALENSIA LARETA NIM. E01112017
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2848.58 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i4.1203
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan demokratis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa Sepotong, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Permasalahan yang dihadapi masih rendahnya partisipasi masyarakat bergotong-royong dalam kegiatan pembangunan desa dan kurang optimalnya kepemimpinan demokratis di Desa Sepotong. Dengan menggunakan konsep penetapan tujuan, penilaian kemajuan, komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan kerjasama tim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama pada penetapan tujuan yang Kepala Desa laksanakan belum dapat dikatakan efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat yang mengikuti rapat sehingga mempengaruhi penetapan program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kedua pada Penilaian kemajuan belum efektif karena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih cukup rendah sehingga pada pengerjaan pembangunan menjadi lama. Ketiga pada komunikasi belum efektif karena penyampaian mengenai kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Desa hanya dari mulut kemulut, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan. Keempat pada proses pengambilan keputusan belum efektif karena pengambilan keputusan hanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang datang, dan masyarakat hanya beberapa orang saja, sehingga pada saat pengambilan keputusan hanya di putuskan sepihak oleh Kepala Desa. Kelima pada kerjasama tim antara pemerintah desa dengan masyarakat belum efektif karena belum terbentuknya team work dalam pelaksanaan pembangunan hasil musrembang, hal tersebut terlihat dalam pelaksanan pembangunan yang ikut bergotong-royong hanya Kepala Desa dan Perangkat Desa karena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah. Dalam menjalankan Kepemimpinannya Kepala Desa seharusnya lebih demokratis dalam penetapan Tujuan sampai pada Pelaksanaan program Pembangunan. Kata-kata Kunci: Kepemimpinan Demokratis, Partisipasi Masyarakat, Efektif.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BENGKAYANG
FLORIANUS TEMI NIM. E1013141031
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i3.2120
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi sosial yang diuraikan apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah cukup baik namun belum sepenuhnya optimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja diantaranya : 1) Produktivitas kerja, hasil kerja yang kurang sebanding dengan input yaitu jumlah surat yang dikelola tidak sebanding dengan surat masuk dan juga waktu untuk memproses surat masih memerlukan waktu yang lama. 2) Responsivitas, berbagai surat dan dokumen penting yang harus dikelola Bagian Umum guna menunjang pelaksanaan tugas Bupati belum dapat diselesaikan dalam waktu cepat. 3) Responsibilitas, dalam pengelolaan surat-menyurat belum tertata dengan rapi. Terutama dalam proses penyimpanan belum terlaksana dengan baik, sehingga proses penemuan kembali memerlukan waktu yang lama. Kata-kata Kunci: Kinerja, ASN, Pegawai, DPRD.
PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Maria Bernadeta Damai E.01108039
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.615 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i1.95
Community Health Insurance Services (JAMKESMAS) is a form of social assistance spending for health care for the poor and can not afford. The program is organized nationally to enable the cross-subsidies in order to achieve comprehensive health care for the poor. The General Hospital District of Sekadau is serving patients Jamkesmas for medical treatment. This study aims to determine the health care provided to inpatients Jamkesmas participants at the General Hospital District Sekadau. The method is a method of qualitative research. The study's findings : 1). Patients Jamkesmas card users are not satisfied with the services provided by medical personnel, officers generally are not quick in providing health care to patients Jamkesmas participants.2). Patients who indicated Jamkesmas card compounded the administrative paperwork such as service is slow so it takes a long time. 3). The services provided have not been up / not good due to the attitudes and behavior of officers who seemed to slow in providing services. This fact requires for the General Hospital District of Sekadau must provide quality service and quality to patients on Community Health Insurance card.Key word : Health Services, JAMKESMAS Program, Transparency of service, Accountability, Participatory.
EVALUASI PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULER PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA
SITI RISKY YANTI NIM. E01110066
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3660.445 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i1.942
Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman dana bergulir, kurang tepatnya waktu pelaksanaan dan penangihan kegiatan pinjaman dana bergulir, serta tidak ditegakkan sanksi bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengalami kemacetan dalam pengembalian dana bergulir. Penyelenggaraan kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 31.1/BAPPEDA/Tahun 2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak. Penelitian ini dengan menggunakan Teori dari Willian N. Dunn (dalam Nugroho 2004:186) tentang evaluasi kinerja kebijakan yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan dan para peminjam pinjaman dana bergulir pada waktu sosialisasi awal. Kurang lancar atau tidak lakunya usaha yang dilakukan oleh peminjamn dan dana masih kurang mencukupi bagi para peminjam. Sanksi bagi peminjam yang mengalami tunggakan tidak diterapkan. Dan tidak meratanya masyarakat didaerah tersebut mendapatkan pinjaman dana bergulir sehingga waktu penagihan mengalami permasalahan dikarenakan masyarakat yang mendapatkan pinjaman bukan masyarakat asal daerah tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir, masyarakat belum benar-benar merasakan hasil yang benar-benar berpengaruh langsung untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Saran yang dapat penulis berikan ialah pelaksana kegiatan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dan benar-benar memahami pengertian dan tujuan dari kegiatan pinjaman dana bergulir. Diharapkan meningkatkan koordinasi antara implemetor dengan para peminjam serta dapat bersosialisasi dengan baik dengan peminjam kegiatan pinjaman dana bergulir. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada peminjam yang mengalami penunggakan dapat diterapkan dengan tegas agar para peminjam memiliki tanggung jawab sebagaimana mestinya. Kata kunci: Evaluasi, Dana Bergulir, Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Perkotaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS
RIRIN ARIANI NIM. E21112017
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i1.1828
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu sistem bagi hasil belum jelas, pengelolaan retribusi parkir yang masih minim, dan adanya pungutan liar, dengan fokus penelitian mengenai proses implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas (studi kasus di tepi jalan umum pasar tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah lokasi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan subjek penelitian adalah kasi lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, kepala UPTD Kecamatan Tebas, juru parkir yang bertugas di Kecamatan Tebas, serta masyarakat pengguna jasa dan lahan parkir selaku wajib retribusi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones (1991) meliputi pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Organisasi, sebagai pelaksana kebijakan yakin UPTD Kecamatan Tebas yang diserahkan oleh Dinas Perhubungan sebagai penangguang jawab dalam bidang perparkiran. Dalam proses implementasi kebijakan ini SOP tidak menjadi acuan kebijakan dan sumber daya keuangan belum mencukupi. Interpretasi, mengenai isi dan tujuan telah dipahami oleh semua petugas dan sudah disosialisasikan, namun sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui isi dan tujuan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Aplikasi, pedoman program hanya berdasarkan pada Perda No 9 Tahun 2011dan pelaksanaan yang bersifat dinamis sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan UPTD Kecamatan Tebas. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
DAMPAK BUDAYA MASYARAKAT PASAR TRADISIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PEMBANGUNAN PASAR KEMUNING
ENGLIS HARIANJA NIM. E01110073
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.943 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v4i1.567
Permasalahan dampak budaya masyarakat pasar tradisonal terhadap efektifitas pemanfaatan pembangunan pasar kemuning yang telah direhabilisasi ini belum maksimal atau belum efektif.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data. Dalam Teori Efektifitas Organisasi oleh Steers menjelaskan tiga tahap ukuran efektifitas yaitu Pencapaian Tujuan, Intergritas, dan Adaptasi. Teori ini menggambarkan efektivitas pemanfaatan di lantai dua pasar, terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan belum efektifnya pembangunan berlantaikan dua pasar ini. Kelemahan-kelemahan itu diantaranya adalah yang pertama Karakter budaya Masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang enggan berbelanja dikarenakan, malas, capek, naik turun di lantai dua, Kelemahan kedua adalah adanya pasar modern yang banyak promo menggiurkan menyebabkan banyaknya peminat untuk berbelanja di pasar modern dan masyarakat lebih mudah berbelanja yang tempat yang mudah terjangkau ketimbang berbelanja di lantai dua, Kelemahan ketiga adalah kurang variasi dalam menjual barang. Pembangunan pasar kemuning perlu dilakukan peninjauan ulang oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk kelanjutan kedepannya agar pemanfaatan kios yang ada di lantai dua dapat berfungsi dengan semestinya serta ramai akan pembeli yang berbelanja dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota pontianak maupun para pedagang. Kata-kata Kunci : Efektivitas Organisasi Publik, Karakter Budaya, Kehadiran Pasar Modern
STRATEGI PEMBERDAYAAN PEDAGANG DI KOPERASI PEDAGANG PASAR USAHA MAJU BERSAMA PUTUSSIBAU
RONY NIM. E1011131053
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i3.1588
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam upaya memberdayakan pedagang di Koperasi Pedagang Pasar Usaha Maju Bersama Putussibau. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara lansung dan dari proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan dalam upaya memberdayakan pedagang di Koperasi Pedagang Pasar Usaha Maju Bersama Putussibau. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, maka akan diformulasikan strategi yang sesuai dalam upaya memberdayakan pedagang. Di dalam penelitian ini digunakan analisis strategi yaitu Analisis SWOT. Dengan menggunakan Analisis SWOT tersebut, maka akan didapatkan strategi yang cocok untuk memberdayakan pedagang di Koperasi Pedagang Pasar Usaha Maju Bersama Putussibau. Hasil penelitian ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat mempergunakan strategi yang ditawarkan dari hasil Analisis SWOT yang telah dilakukan tersebut. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu perlu bertindak cepat dalam memberdayakan pedagang di Koperasi Pedagang Usaha Maju Bersama, pemerintah daerah diharapkan segera membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pengembangan pasar tradisional, pihak Koperasi Pedagang Pasar Usaha Maju Bersama segera membentuk tim khusus untuk melakukan penagihan kepada anggota dalam bidang usaha simpan pinjam dan membuat aturan main yang jelas, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan pelaksanaan strategi pemberdayaan pedagang di Koperasi Pedagang Pasar Usaha Maju Bersama Putussibau. Kata-kata Kunci: Strategi Pemberdayaan, Pedagang, Koperasi Pedagang Pasar Usaha Maju Bersama, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Analisis SWOT.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KABUPATEN SAMBAS
Nurdiansyah NIM. E.1012141099;
Isdairi *;
Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1221.923 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v8i3.2472
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini dipastikan mengetahui dan berperan terhadap Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sambas, Kasubsi PSO KPPBC TMP C Sintete , dan KA SPKI RU I POLSEK Semparuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam struktur birokrasi yang terjadi di bidang perdagangan masih kurangnya pelaksana dimana masih belum ada PPNS sehingga menghambat jalannya kebijakan. Pada dasarnya yang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang Perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Akan tetapi pada praktiknya instansi yang terkait maupun aparat bea cukai juga melakukan pengawasan jika terdapat kapal mencurigakan yang membawa barang ilegal, salah satunya pakaian bekas. Namun karena adanya barang yang lepas dari pengawasan sehingga pakaian bekas masih dapat masuk ke Indonesia, karena pelaku yang semakin banyak sehingga dapat mengelabui petugas pengawasan. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang diberikan dari impor pakaian bekas. Masyarakat Indonesia tidak semua berasal dari ekonomi yang cukup sehingga pakaian bekas atau “lelong” bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melihat pula apakah memang diperlukan larangan terhadap hal ini atau tidak. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Larangan Impor Pakaian Bekas, Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.