cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 26   27   28   29   30 
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) BAGI PRIA DI DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Reginawati NIM. E1011151122; Sukamto *; Ida Rochmawati *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.397 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah masih rendahnya kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi vasektomi. Penelitian ini memfokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni eksploratif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Sungai Nipah khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa sungai nipah, Dinas kesehatan,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan dan masyarakat yang ada di Desa Sungai Nipah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program KB pria terdiri dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. This study aims to describe and analyze the factors that influence the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency. Judging from its identification is the low participation of men in the use of vasectomy contraception. This research focuses on the influencing factors. The formulation of the problem in this study is why the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency has not been running optimally. This study uses a qualitative approach to the type of research that is exploratory. The research subjects in this study consisted of: Sungai Nipah Village Office especially the Village Head and Sungai Nipah Village Secretary, the Health Office, Population Control, and Family Planning in particular the Head of Population and Family Planning Control, Family Planning Field Officer (PLKB) in Siantan District and the community is in Sungai Nipah Village. Data collection techniques carried out by using in-depth interviews, observation and documentation. The results showed that there were still obstacles in the implementation of male family planning programs consisting of 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. His suggestion in connection with the results of this study is expected for the implementor to improve the quality of work so that what is the goal can be achieved. Keywords: Implementation of Family Planning Programs for Men in Sungai Nipah Village, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.
KOORDINASI HORIZONTAL KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Mandrawan Suseno
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1721.432 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.241

Abstract

This paper is motivated by the TNI Manunggal Village Building Management (TMMD) in the Village of Inland Pacific Islands Southeast Pontianak district has not implemented optimally, especially in the implementation of coordination between the District Military Command 1207/Ptk with the elements involved in activities TMMD. Based on these facts, this paper focuses on horizontal coordination of military activities TMMD in Bangka Belitung Aquatic Village District East Pontianak with aspects of coordination in Phase Planning. Preparation Phase, Implementation Phase and Phase Full Manunggal TMMD activities. The goal is to determine the horizontal coordination in the implementation of activities in the Village TMMD Pacific Islands Southeast Land District of Pontianak. The type of study is a qualitative research method deskreptif. The results showed that coordination in the planning stage has been carried out by elements of the leadership involved in activities TMMD, but has not followed through technical coordination between staff, with regard to budget support and targeting TMMD. Coordination in Preparation stage, especially in the administrative preparation has been done by the District Military Command 1207/Ptk the elements involved in activities TMMD, but coordination in the preparation of personnel to support TMMD not implemented optimally. Coordination in the Implementation Phase TMMD between Commander SSK TMMD with Headman, RW and RT in the Village of Bangka Belitung Army is not optimal, especially in community mobilization. Coordination in Phase Full Manunggal TMMD between the District Military Command 1207/Ptk Pontianak City Government has not am in an integrated and sustainable especially in maintenance activities TMMD results.Keywords: Horizontal Coordination, Planning Phase TMMD, Preparation Phase TMMD, Implementation Phase TMMD and phase complete cohesiveness TMMD
IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK DAHLIA ERNIKA NIM. E01109110
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2013.547 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1320

Abstract

Program pemerintah berupa raskin yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin hingga saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya pendistribusian yang masih belum tepat sasaran,  belum tepat waktu dan belum tepat kualitas sehingga indikator ketepatan manfaat dari raskin itu sendiri belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi raskin di kecamatan Pontianak selatan kota Pontianak. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptip yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan secara apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penyaluran raskin masih belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas dengan merujuk pada peedoman umun penyaluran raskin.  Raskin yang seharusnya ditujukan untuk rumah tangga miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi dalam proses pendataan penerima manfaat program. Melalui penulisan ini, harapan kedepannya agar pendistribusian raskin harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada pada pedoman umum penyaluran raskin yang telah dikeluarkan oleh BULOG. Kata-kata kunci: Program raskin, implementasi program
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG SUKIRNO NIM. E1013141003
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2156

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Permasalahan yang diangkat bersumber pada implementasi Kebijakan Pelayanan e-KTP di Kecamatan Lumar, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi keterlambatan dalam merelaisasikan pelaksanaan program di tingkat desa, kurangnya optimalnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melaluli kegiatan sosialisasi, masih kurang dan  lemahnya pengendalian kegiatan program e-KTP, sehingga secara kuantitas, masih banyaknya pelaksanaan program e-KTP yang belum terselesaikan. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pelayanan e-KTP yang dilakukan petugas di Kecamatan Lumar belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya: 1)iPengorganisasian pelayanan e-KTP di Kecamatan Lumar terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan petugas dalam merealisasikan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan, 2)iKemampuan interpretasi petugas dalam mensosialisasikan program e-KTP di Kecamatan Lumar belum optimal. Hal tersebut terlihat dari pemahaman masyarakat mengenai program tergolong rendah; 3) Aplikasi petugas Kecamatan Lumar terhadap pelayanan e-KTP tersebut secara administrasi kependudukan terjadi adanya perubahan data penduduk wajib e-KTP dikarenakan beberapa faktor yaitu warga yang pindah tanpa melapor, pindah alamat kaerena pekerjaan atau pendidikan dan adanya warga yang meninggal dunia.Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelayanan, e-KTP.
KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PENTEK Sukardy E.21109111
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.656 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i1.121

Abstract

Problems of this study are the lack of adherence in the implement the operational instructions, such as not effective in making letters accountability, unclear use of funds allocation funded rural village allocation. This study aims to describe the implementation of the Program Allocation Fund Village in the Village District Pentek Sadaniang Pontianak regency with a qualitative approach. The research found that the Village Fund Allocation Policy Implementation in the Village District Pentek Sadaniang shows that the communication process obtained the following information: 1) the existence of socialization by District Team, 2) achievement information from policy makers to policy implementers in full swing, 3) there is consistency in the achievement of a message / command policy means there are no conflicting orders. While the block in this communication is dissemination to the public on policies ADD does not exist, so the lack of public understanding about ADD, this will result in difficulty invites public participation in the implementation and in monitoring the activities of ADD. Responding to phenomena of communication in the socialization of policy implementation ADD should be given to the public so as to understand the policies of ADD, people will also be easier to be invited to participate in the implementation of ADD, to help preserve the results of the implementation of ADD ADD oversee and participate in accordance with the provisions of the existingKeyword: Financial Policy, Fund Allocation of Village Depelompemnt, Distribution of Village Fund.
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN BANSIR DARAT KOTA PONTIANAK LIDIA LIMBONG NIM. E01112012
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3827.187 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i1.1003

Abstract

Di dalam implementasi kebijakan Perda ini, masih ada ditemukan masalah seperti komunikasi dan Disposisi yang kurang baik, sehingga kebijakan ini masih belum berjalan optimal seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis di dalam memecahkan masalah ini adalah teori implementasi Edward III yang mempunyai empat variabel penting yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud sebagai mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang akan diteliti mengenai suatu fenomena tertentu, atau dengan kata lain penelitian deskriftif bermaksud membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan komunikasi yang dilakukan masih belum berhasil hal ini bisa dilihat dari sosialisasi yang dilakukan pihak Disdukcapil belum dapat menyampaikan informasinya kepada masyarakat, melihat masih banyak penduduk musiman yang belum tahu apa itu Kipem serta manfaatnya bagi mereka,  pelaksanaan sosialisasinya masih belum baik atau masih kurang efektif, peraturan pembuatan kipem nya juga tidak sesuai dengan aturan yang dibuat di dalam perda serta yang dijalankan di masyarakat ada yang harus pergi ke disdukcapil dan ada juga yang langsung diurus oleh RT itu sendiri sehingga menimbulakan kebingungan juga bagi masyarakat, serta pelaksanaan pemberian sanksi pun tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan sikap para pelaksana juga belum terlihat efektif di dalam melaksanakan kebijakan ini, dalam hal ini ketua RT selaku pelaksana dari kebijakan ini belum mampu mengajak dan menghimbau warga musiman untuk membuat Kipem nya sehingga banyak sekali masyarakat musiman yang belum mempunyai Kipem. Berdasarakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti diatas, maka saran atau rekomendasi yg perlunya adalah melakukan sosialisasi yang lebih baik, perbaikan terhadap komunikasi yang dimaksud harus seimbang dari ketiga aspek yang paling menentukan yakni dari transmisi, kejelasan serta konsistensi komunikasinya, serta sikap pelaksana juga di dalam melaksanaan kebijakan harus lebih baik lagi sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perda Nomor  5 Tahun  2004,  Kipem
STRATEGI PEMBANGUNAN SOIAL MASYARAKAT DIPNGGIRAN SUNGAI KAPUAS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KELURAHAN BANJAR SERASAN SUHARYADI NIM. E1011131063
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1899

Abstract

Kota Pontianak merupakan wilayah tepian sungai sebagian besar masyarakatnya bermukim di wilayah tepian sungai. Mata pencaharian Sebagian besar masyarakat Kelurahan Banjar Serasan sebagai tambang sampan dan nelayan. Tepian sungai merupakan pusat permukiman dengan latar belakang kampung tepian sungai. Air sebagai sumber kehidupan dan kemudahan transportasi antar wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pembangunan Sosial Masyarakat dipinggiran Sungai Kapuas Kecamatan Pontianak timur Kelurahan Banjar Serasan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah kota belum maksimal. Pelayanan sosial pemrintah belum menyediakan fasilitas yang layak. Pelayanan kesejahteraan pembangunan pada pinggiran Sungai Kapuas Banjar Serasan masih dalam perencanaan pembangunan oleh pihak pemerintah yang perencanaan pembangunan tersebut akan dibangun water front dan penataan pemukiman bahkan nantinya akan memajukan tingkat perekonomian warga sekitar. Hanya saja saat ini belum dilakukan karena masih dalam tahap perencanaan. Pembangunan masyarakat belum optimal hal ini berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik dengan melihat atau mendengarkan kebutuhan yang diingikan masyarakat hanya saja perencanaan yang di buat sampai saat ini belum di terealisasikan sehingga masyarakat beranggapan bahwa pemerintah hanya menjanjikan bukan memenuhi kebutahan mereka. Pemerintah sebaiknya tidak memperlambat dengan perencanaan yang dibuat agar masyarakat menikmati dengan adanya pembangunan yang baik. Kata-kata Kunci: Strategi, Pembangunan Sosial, Peningkatan Produktivitas
ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG APRINDA MAREZTY NIM. E01106027
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.74 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i2.616

Abstract

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bange ini masih terkesan pasif dan belum terlaksana secara baik karena dari masyarakat desa sendiri masih banyak yang belum paham akan keberadaan atau maksud dari dibentuknya BPD di Desa. Sehingga dalam melaksanakan musyawarah desa terkadang masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut dalam musyawarah hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPD di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang masih sebatas simbol karena BPD hanya dibentuk akan tetapi peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai mitra kerja dari Kepala Desa tidak dilaksanakan. Tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, menyusun peraturan desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan teori yang tercantum dalam buku Widjaja yang isinya tentang fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi pengayoman adat, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai wadah  penampung aspirasi masyarakat masih belum berperan aktif dan dalam menjaga kelestarian adat dan budaya yang berkembang di daerah juga masih belum ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, disamping itu juga BPD dalam menetapkan peraturan desa dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peaturan desa masih terkesan sangat pasif hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari anggota BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, disarankan kepada BPD untuk lebih aktif lagi dalam melaksanakan musyawarah di desa terkait dengan pelaksanaan fungsi dari BPD itu sendiri.   Kata-kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa    
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RAWAT JALAN SEMUDUN KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH ZARMADI NIM. E1011131024
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan apa saja faktor yang menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan publik di Puskesmas Rawat Jalan Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan mengunakan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan publik di Puskesmas Rawat Jalan Semudun peneliti menggunakan teori Ripley, yaitu: Perspektif Compliance dan perspektif What’s Happening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif Compliance penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, alur pelayanan, tarif retribusi, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang telah ditetapkan. Sedangkan Perspektif What’s Happening ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan publik, yaitu: keterbatasan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan peran aktif masyarakat serta tidak tersedianya kotak saran. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diperlukan penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan kotak saran sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pelyanan. Kata-kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Puskesmas, Rawat Jalan
PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST TAHUN 2018 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Ayatullah M. imamudin NIM E21112108; Zulkarnaen *; H. Agus Eka *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.182 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2495

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dengan sistem CAT tahun 2018 pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pontianak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem online cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada beberapa syarat yang bisa membuat tes CPNS di lapangan menjadi baik diantaranya keandalan, Praktibilitas, Kegunaan. Hasil Penelitian ini keandalan sistem CAT ini memberi penilaian dan soal kepada peserta tes dan kemampuan sistem ini bekerja dalam kondisi apapun, Praktibilitas dimana struktur dan operasinya dapat mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diiikuti, Kegunaan Suatu sistem informasi harus menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi didalam suatu organisasi. Peneliti memberikan saran perlunya perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan penerimaan CPNS melalui sistem CAT, agar memberikan pelatihan dalam pengenalan tes secara online kepada para peserta tes CPNS yang mengikuti penerimaan  kedepannya. Kata Kunci (Key Word):  Rekrutmen, tes, Calon Pegawai Negeri Sipil, Syarat.  Abstract This research is intended to provide an explanation of the process of implementing the recruitment of Civil Servants with the 2018 CAT system at the Regional Civil Service Agency of Pontianak City Government. The research method used in this research is to use a qualitative descriptive method. Descriptive method is research conducted by explaining or describing the past and present variables. The problems that exist in the implementation of acceptance of CPNS by using an online system are quite interesting to study considering there are still some conditions that can make CPNS tests in the field to be good including reliability, reliability, usefulness. The results of this study the reliability of this CAT system provides assessment and questions to test takers and the ability of this system to work in any condition, the prerequisite where the structure and operation can be easily understood and the procedure is easy to follow, the usefulness of an information system must produce information that is timely and relevant for retrieval management decisions and operating personnel within an organization. Researchers suggest the need for careful planning for the implementation of the acceptance of CPNS through the CAT system, in order to provide training in the introduction of online tests to CPNS test participants who take the future admissions.Keywords (Key Word): Recruitment, tests, Prospective Civil Servants, Requirements.

Page 28 of 132 | Total Record : 1314

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue