cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,204 Documents
REABILITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN WARIS DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN E.21108033, Hayati
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.034 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.234

Abstract

This thesis is intended to provide an understanding of the inheritance certificate services in the Village District Ditch Tokya South Pontianak. Issues concerning the implementation of services especially regarding service certificate Certificate of Inheritance, has not been done in accordance with Law No. 25 Year 2009 on the Public Service, for services given a certificate of inheritance has not shown a series of integrated activities that are simple, transparent, smooth, precise, complete, fair and affordable like: Heritage Certificate of completion of creation sometimes beyond the time period specified, the service system is always faced with a complicated procedure, so that people find it difficult to meet the necessary requirements. The results showed that the implementation of the Inheritance Certificate services is still very far from the expected. such measures are more officers expect remuneration, if seen from the indicators used in this study. This, happens because of weak implementation of the code of ethics officers in the service, so that indicated the actions that deviate from bureaucracy as the officers who volunteered as a service bureau or brokers that lead to acts of corruption. Low awareness bureaucracy responsibility and discipline in the service process, and the persistence of discrimination that led to the service element of nepotism. In addition, less bureaucracy was able to realize the mission of the organization of the rules set out in the delivery of services to the public.Keywords: Reabillity Services, Certificate of Waris.
UPAYA MOTIVASI PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E01108091, CHAIRIL ANHAR
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.945 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1249

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menguraikan upaya motivasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai di dinas kesehatan Provinsi Kalimanatan Barat. Hal ini karena upaya motivasi yang diberikan oleh pimpinan terhadap bawahan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Di Kalimantan Barat ini masih diindikasikan belum lah maksimal. Indikasi akan masalah ini terlihat dari masih banyak terdapat pegawai negeri yang masih rendah tingkat disiplin kerjanya melalu temuan-temuan peneliti pada saat studi lapangan maupun pada saat mewawancari pegawai negeri sipil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  jenis pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam memecahkan masalah yang diteliti dilakukan dengan memberikan gambaran apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk menguraikan dan menggambarkan masalah yang ada peneliti menggunakan dari Zurnali serta di dukung oleh teori dari Abraham Maslow. Hasil penelitian mengenai Upaya motivasi dalam meningkatkan disiplin kerja mengarah pada dua hal yang paling mencolok yakni dorongan yang diberikan pimpinan terhadap bawahan dan penghargaan yang diberikan kepada bawahan guna meningkatkan rasa disiplin kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang maksimalnya upaya pimpinan dalam memberi dorongan sehingga tidak terpenuhinya dorongan sikap disiplin terhadap atasan dan bawahan terhadap peraturan yang ada serta belum diberlakukan sistem penghargaan atas disiplin kerja yang tinggi di Dinas Kesehatan Provinsi yang terlihat dari fakta bahwa belum ada pegawai yang mendapat penghargaan atas kerja yang bagus serta disiplin kerja yang tinggi.Perlunya dorongan pimpinan terhadap pegawai negeri sipil dalam  tindak kedisiplinan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat  yang dianggap masih belum tinggi karena masih terdapat pegawai yang melanggar aturan-aturan yang berlaku pada dinas. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil lebih mentaati dan merealisasikan peraturan yang berlaku karena dorongan yang diberikan pimpinan sangatlah membantu pegawai negeri dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. Masih dibutuhkannya expectancy atau penghargaan lebih terhadap pegawai negeri sipil yang berkerja di Dinas Kesehattan Kalimantan Barat lebih maksimal. Hal ini bertujuan agar dapat menjadi stimulum bagi pegawai negeri yang berkerja pada dinas tersebut. Kata-kata Kunci : Penghargaan, Motivasi, Disiplin, Kerja Pegawai
IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI DI KOTA PONTIANAK NIM. E1011141110, RISKA RAHARDIANTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2147

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan belum dilakukannya penyusunan data atau informasi koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang mana didalam program tersebut berkewajiban melaksanakan kegiatan motivasi pelaksanaan RAT dan penyusunan data atau informasi koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat dilihat melalui teori Charles O.Jones dengan tiga aktivitas untuk mengetahui proses implementasi yakni aktivitas pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, berdasarkan tiga aktivitas tersebut dapat diketahui aktivitas pengorganisasian dimana pelaksana kebijakan masih kurang mencukupi, SOP untuk kegiatan belum ada, sumber daya keuangan kurang mencukupi namun sumber daya peralatan sudah mencukupi, penetapan manajemen pelaksanaan program dimana kurang adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas Koperasi dan pengurus koperasi, penetapan jadwal kegiatan belum ada untuk kegiatan motivasi pelaksanaan RAT, pada aktivitas interpretasi sosialiasi belum dilakukan secara intensif, pada aktivitas aplikasi kegiatan motivasi pelaksanaan RAT dan penyusunan data koperasi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi di Kota Pontianak maka implementor yakni Dinas Koperasi harus memiliki koordinasi yang baik dengan pengurus koperasi, peningkatan intensitas sosialiasi program, serta perlu adanya sistem pelaporan data atau informasi secara online.Kata-kata Kunci : Implementasi Program, Kualitas Kelembagaan, Usaha Koperasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LIGHT ON BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI DI KOTA PONTIANAK Februastuti E.01108061, Dwi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.257 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i1.114

Abstract

This article is intended to give insight on the Policy Implementation of Turning on The Main Light On for Motorists during Day Time in Pontianak City. In this article the problem focused on motorist who do not comply with his policy . Beside that there is no assertive action to the motorist that broke the law makes his policy useless. The result of analysis indicate that there is a gap between police authorities with the interpretation of motorist. The motorist thinks that light on policy doesn’t give any benefit even disserve  them. Then the lack of decisive action or punishment are given rebuke comply with this policy made any motorists do not afraid if they violet this policy. If to given punishment is truly applied, the motorists will comply this policy. Keywords: The Light On Policy, Infringement Existence, In The Lack of Desicive Action.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK NIM. E01112030, RIKKY RIKARDO SIAHAAN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3696.159 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i1.993

Abstract

Di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak masih banyak ditemukan perlakuan tindak kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis, Trafficking, kejahatan seksual dan sampai anak yang bekerja dibawah umur. Kekerasan yang lebih banyak terjadi yaitu kekerasan seksual (pemerkosaan, sodomi, dan pencabulan), dan kekerasan fisik yaitu penganiayaan dan trafficking. Bentuk kekerasan terhadap anak disebabkan oleh pernah melihat kedua orang tua melakukan hubungan sex, menonton CD porno yang  mudah didapat di internet Via Rental/HP, tayangan sinetron televisi serta pada media cetak seperti, majalah dan buku sex education  sehingga ada keinginan  mencoba dengan lawan jenis. Tujuan Penelitian ini untuk  mendiskripsikan proses implementasi perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Penelitian  ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Wdodo,2012:86) yang terdiri dari tiga aspek yaitu, Interpretasi, Organisasi dan Aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dilihat dari aspek  interpretasi, P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya belum didukung dengan petunjuk teknis, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak masih bersifat parsial dan sporadis. Dilihat dari aspek organisasi, P2TP2A sebagai implementor kebijakan belum didukung dengan penataan organisasi berupa pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi. Pada aspek aplikasi/penerapan, program kerja kurang mampu menjangkau lingkungan yang rawan terhadap pengabaian hak-hak terhadap anak, demikian juga program kerja yang belum terjadwal dengan baik dan kurang berkelanjutan. Dengan Pelaksanaan bersifat dinamis, dalam  proses perlindungan anak tidak hanya mengacu pada hari kerja saja dan di kantor, tetapi dilakukan juga oleh pihak P2TP2A yaitu  pada hari sabtu dan minggu. Saran untuk penelitian agar pihak BPMPAKB dan P2TP2A perlu melakukan sosialisasi tentang perlindungan  anak kepada masyarakat dan melakukan pemantauan yang rutin terhadap korban kekerasan. Kata-kata Kunci :        Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah  No 3 Tahun 2014, Perlindungan Anak, Kecamatan Pontianak Barat.
EFEKTIVITAS BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SUTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA NIM. E01112066, PUJI PURWADI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1890

Abstract

Penelitian ini didasari oleh pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi penerimaaan suatu daerah. Dengan melihat besar dan kecil nya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di suatu daerah, kita dapat mengukur tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan peneliti menggunakan indikator efektivitas yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Sebagai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kayong Utara di Desa Sutera. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan secara mendetail dan sistematis. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dalam melakukan penelitian peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara masih kurang efektif, hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan beberapa kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan Bidang Pendapatan di Desa Sutera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yaitu tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan di Desa Sutera, belum adanya pemutahiran data baru kepada masyarakat yang mempunyai wajib pajak bumi dan bangunan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Sutera terkait pajak bumi dan bangunan. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan Bidang Pendapatan BKD Kabupaten Kayong Utara agar lebih meningkatkan keefektifan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga tujuan yang diinginkan tercapai dan penerimaan pajak dapat terpenuhi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kata-kata Kunci: Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Bidang Pendapatan BKD
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI DESA SEBUBUS KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS NIM. E01110075, MULYANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.906 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i2.600

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat jatah Raskin dilapangan melebihi data yang telah ditetapkan akibatnya jatah penerima raskin menjadi berkurang dikarenakan harus berbagi dengan masyarakat yang belum terdata. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dinilai belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan kebijakan ini diharapkan sesuai dengan surat Setda Kabupaten Sambas Nomor: 511.1/038/Ekon tanggal 30 januari 2014 yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Sambas perihal Kebijakan Distribusi Raskin. Penelitian dengan menggunakan teori Edward III (dalam Agustino, 2008:149), tentang variabel yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin Di Desa Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas belum berjalan efektif. Belum berjalannya implementasi kebijakan tersebut dikarenakan pendataan yang kurang akurat sehingga masyarakat miskin masih ada yang belum terdata,  kemudian kurangnya sosialisasi yang konsisten sehingga pengetahuan masyarakat masih relatif dangkal mengenai program tesebut. Selain itu sumberdaya mengenai fasilitas pendukung implementasi program tersebut juga kurang memadai yang secara tidak lagsung berdampak pada implmentor yang kurang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Karena masyarakat juga bingung harus protes kemana karena struktur birokrasi yang kompleks dan rumit sehingga mereka lebih memilih protes ke Desa yang menurut mereka lebih dekat. Sebagai solusinya dikemukakan saran: Sosialisasi program pendistribusian Raskin harus diadakan secara konsisten supaya masyarakat lebih mudah memahami dan mengetahui hak mereka untuk memperoleh Raskin.Kerja sama yang baik antar implementor terutama dalam berkomunikasi sehingga jika terjadi keterlambatan penyaluran Raskin bisa dimaklumi karena ada alasan yang jelas. Sehingga tujuan dari implementasi pendistribusian Raskin dapat efektif dan sesuai harapan implementor dan masyarakat juga pemerintah.Kata-kata kunci: Implementasi Program, Pendistribusian Raskin    
IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI BIDANG NON-FISIK DI DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E1011131014, RINA ERA SAPITRI SITOMPUL
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1621

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Bidang Non-Fisik atau pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan agar  implementasi program diharapkan lebih baik lagi sehingga sasaran program yaitu masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dengan program pemberdayaan tersebut serta bagi masyarakat yang kurang berpartisipasi dapat lebih mengerti tentang pentingnya pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan bagi aparatur desa sebagai pihak pelaksana program dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya khusunya dalam mengkomunikasikan program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Bidang Non-Fisik ini kepada masyarakat selaku sasaran utama program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Bidang-Non-Fisik di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah adalah a) Komunikasi berupa komunikasi yang  lemah dari pihak pelaksana yaitu aparatur desa dalam mensosialisasikan program kepada masyarakat sebagai sasaran program, b) Sumberdaya berupa jumlah staf dan kemampuannya serta fasilitas fisik untuk mendukung implemntasi program, c) Disposisi berupa sikap atau komitmen dari pihak pelaksana terhadap implementasi program, serta d) Struktur Birokrasi berupa mekanisme kerja tersebut untuk mengelola pelaksanaan sebuah program. Saran sehubungan dengan penelitian ini adalah diharapkan bagi aparatur desa sebagai pihak pelaksana program agar lebih baik lagi dalam mensosialisasikan program dan meningkatkan mutu sumberdaya manusia serta bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Bidang Non-Fisik ini agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Kata-kata kunci : Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Bidang Non-Fisik, Implementasi, Pemberdayaan, Masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA BADAN USAHA PT. MATAHARI DEPARTEMENT STORE,TBK AYANI PONTIANAK NIM. E01112037, Dewi Mariani; *, Pudjianto; *, Sitorus
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.725 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2488

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan pada badan usaha PT. Matahari Departemnet Store,Tbk Ayani Pontianak. Permasalahan yang umumnya terjadi di hampir pelayanan BPJS Kesehatan, dan permasalahan itu terjadi di badan usaha PT. Matahari Departement Store,Tbk Ayani Pontianak, sangat menarik untuk diteliti mengingat begitu banyaknya peserta karyawan yang komplen tentang pelayanan BPJS Kesehatan yang belum optimal dan dari pihak badan usaha juga masih mengatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan dalam sistem administrasinya belum begitu maksimal. Melalui metode pendekatan kualitatif deskriftif, penelitian ini juga dimaksudkan, agar proses pelayanan BPJS Kesehatan terus membaik. Dengan menggunakan analisis Kualitas Pelayanan menurut Zeithaml-Parasurman-Berry dalam Harbani Pasolong (2010), Tangibles (Bukti Langsung), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati) dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan pada badan usaha PT. Matahari Departement Store,Tbk Ayani Pontianak. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan BPJS Kesehatan pada badan usaha PT. Matahari Departement Store,Tbk Ayani Pontianak masih ada kekurangan dan belum optimal, diantaranya tetang pendaftaran peserta, fasilitas dan iuran yang masih perlu di tingkatkan secara lebih optimal. Dari permasalahan yang ada saran untuk BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dapat di ukur dari kualitas pelayanan yang ada. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, BPJS Kesehatan, Peserta QUALITY OF SERVICES OF ORGANIZING HEALTH SOCIAL GUARANTEE IN BUSINESS AGENCIES PT. MATAHARI DEPARTEMENT STORE,TBK AYANI PONTIANAK
PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN CAMAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA Saputra E.21110114, Iwan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.956 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.250

Abstract

To describe Serasan subdistrict leadership in improving the performance of employees in administrative services and matters relating to and affecting the performance of the employee . The results showed that the optimal sub-district Serasan not perform , his leadership role in applying the principles or proper leadership techniques to improve the performance of employees . It is characterized by weakness district head who does not have the ability to adapt to the demands and changes , in addition to the sub-district has not been able to increase the productivity of employees working and have not felt the presence of job satisfaction for employees . The factors that lead to decreased employee performance include: the employee has not professionals in the field of work . Incentive system is uneven and not well targeted , where the vision - mission does not function as it should . The organizational structure is not filled by the employee in accordance with the rank and expertise , and not the creation of harmonious cooperationamongemployees Key Word :  Leadership District Head, Employee Performance.

Page 6 of 121 | Total Record : 1204


Filter by Year

2012 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue