cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,204 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SINGKAWANG NIM. E21112024, RYAN MAYNAKI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.255 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1365

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari faktor-faktor keberhasilan Implemantasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Singkawang. Permasalahan mengenai minuman beralkohol cukup menarik untuk diteliti mengingat masih beredarnya minuman beralkohol di tempat tempat yang telah dilarang beredar. Dalam penelitan ini penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III, yang mana keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi serta Sturktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi menjadi perhatian penting untuk diperbaiki agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai. Sedangkan faktor sumberdaya sudah berjalan dengan baik. Saran dari penelitian ini agar pemerintah kota Singkawang segera membentuk tim terpadu sesuai dengan amanat dari Permendag ini. Kepada Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang agar melakukan sosialisasi lebih intensif lagi Sehingga peredaran miuman beralkohol di Kota Singkawang dapat dikendalikan. Serta kepada penjual minuman beralkohol agar mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna tercipta suasana serta kondisi yang kondusif di Kota Singkawang. Kata-kata kunci : Implementasi, Permendag, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SETIA BUDI KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG NIM. E1011131015, YUSFIAN FRANDIKA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2168

Abstract

pembangunan di Desa Setia Budi. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Camat Bengkayang, Kepala Desa Setia Budi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Lembaga Pemberdayaan Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat Desa Setia Budi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Edward III dimana terdapat 4 (empat) aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya Komunikasi antara pelaksana dan sasaran kebijakan mengenai isi dan tujuan ADD, belum memadainya Sumber Daya (pelaksana kebijakan) menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal, kurangnya Disposisi (kejujuran) dalam melaksanakan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan dalam Stuktur Birokrasi tidak menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan standart operation procedure (SOP) antara Kepala Desa dan Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga implementasi kebijakan tidak optimal.Kata-kata Kunci: Implementasi, Proses, Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa
KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA ANGKARAS KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK E.01105036, Adewanto
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.762 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.138

Abstract

Journal writing is intended to provide fill to the public on the implementation of development plans through Deliberation village development plan (musrenbangdes). About the lack of participation of village officials and representatives of civil society organizations that exist in this country to follow the implementation Musrenbangdes, there are the village officials and representatives of the civil society organizations that are not involved in the implementation and therefore contributes to musrenbang contributions to the proposed development program, still disputes / conflicts among the officers who attend the meeting planning forums in the village in terms of proposed development program.  Through journal writing is also intended in this activity should angkaras village chief who is considered as the coordinator of all activities of the Development of its territory must be able to fight or memeprtahankan any proposed development programs originating from its territory that any proposed development program proposed to the Government level, District / Province can be realized according to the aspirations and needs of the village community Angkaras.Keywords: Coordination, Development Planning, Village planning forums.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KAYONG UTARA MUR ARIPIN NIM. E01111062
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.229 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1026

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Komunikasi Kepala Dinas Pariwisata pada Bidang Pariwisata kurang maksimal sehingga promosi Wisata Bahari Pantai Pulau Datok tidak terlaksana dengan optimal, Sumber daya yang menepati posisi kerja tidak sesuai dengan standar keahlian, Tidak adanya komitmen yang maksimal untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 tahun 2010,  Mekanisme (belum maksimal berjalanya Standar Oprasional Prosedur) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Peneliti menggunakan teori  George C.  Edward III yang menyebutkan terdapat empat aktivitas dalam Hasil Implementasi yakni Komunikasi, Sumber  daya, Disposisi atau Perilaku, Struktur Birokrasi. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan DISBUDPARPORA di Kabupaten Kayong Utara masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dijalankan DISBUDPARPORA Kabupaten Kayong Utara, terkait dengan Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum berjalan secara baik. Selain itu kepemilikan lahan Wisata yang masih dimiliki individu yang menjadi kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok. Saran dari hasil penelitian ini Komunikasi tidak hanya sebatas antara Kepala Dinas dan Kasinya saja tetapi melibatkan pihak terkait seperti Kecamatan Sukadana dan desa sutera yang merupakan wilayah Wisata tersebut,  mengupayakan bagaimana menarik investor agar menanm modal di wisata tersebut, adanya kerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan dan DPPKD dalam komitmen pengembangan wisata tersebut, memberi keterangan atas kejelasan tentang alur proses kerja tanggung jawab dan stafKata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kepariwisataan, komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. 
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN RASKIN DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA INDRAYADI NIM. E21107096
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1908

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang Implementasi Pengawasan Distribusi Padi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Kubu Raya. Permasalahan dalam Implementasi Pengawasan Raskin Distribution adalah beras raskin yang diterima warga kurang dari 10kg, ada yang hanya mendapat 5kg saja, sedangkan ketentuan yang sesuai 10-15kg. Selain itu, kualitas berasnya buruk, najis dan nasi, beras pecah, dan batu-batu kecil. Masalah lainnya adalah ketidakjujuran pejabat dalam mendaftarkan keluarga miskin yang berhak mendapatkan raskin, sehingga terjadinya target yang tidak sesuai dalam pembagian raskin karena masih ada keluarga yang mendapatkan raskin. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan distribusi raskin belum optimal. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan yang baik berdasarkan review pribadi, laporan lisan dan tulisan belum menunjukkan hasil yang baik. Kata-kata kunci: Pengawasan, Distribusi, Beras Miskin
IMPLEMETASI KEBIJAKAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PONTIANAK Anneke Cynthia Pelealu E01109042
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.659 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i3.261

Abstract

This article raised the issue about implementation of local regulations number 07 2007 about prevention and eradication of human trafficking at Pontianak city especially at managing unit of rehabilitation and reintegration social and labor department of Pontianak. Aims of the implementation policy programme of preventing and eradiction of human trafficking are early prevention for the victim with conducting prevention, services, rehabilitation and social reintegration. It also aims to protect rights of life of citizens by state. Social department of Pontianak especially section unit of social welfare is a strategic media for handling human trafficking victims in order to protect and rehabilitation them at Pontianak. Human resources in socil welfare unit of Sosial Departement in order to handle the human trafficking are still limited thus it impact to not maximum service to victims. Communication conducted by unit social welfare service of Social Departement in coordinating victim prevention programme with related institutions still weak in implement rehabilitation and reintegration social of human trafficking.Meanwhile, special skill still needed and could be received through some trainings and real social programme and more important is honest and socially minded. Condition of social, economic and politic environments of Pontianak almost similar with other area at Kalimantan Barat in which susceptible to human trafficking, however politic condition at Pontianak are relative stable or in good condition, so it not impact to implementing rehabilitation and reintegration social programme to human trafficking at Pontianak. Key Words: Implementation, Policy, Preventing and Human Trafficking
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN DI KECAMATAN JAGOI BABANGKABUPATEN BENGKAYANG NONI ERPINA NIM. E01109064
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.263 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang telah dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang oleh pemerintah daerah Kecamatan dan Kabuaten Bengkayang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu masih banyaknya terdapat masyarakat usia sekolah 13-15 tahun yang tidak sekolah yaitu sebesar 57,41%. Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139) yang mencakup enam variable, yaitu; Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan wajib belajar sembilan tahundi Kecamatan Jagoi Babang belum efektif, hal tersebut dilihat dari kurang memadainya sumberdaya yang tersedia yaitu masih kekurangan tenaga pendidik dan penempatan yang tidak merata, kurangnya dana dan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung kebijakan wajib belajar Sembilan tahun. Selain itu faktor lingkungan ekonomi, sosial yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang.Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan agar masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang lebih peduli akan pentingkan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Sembilan tahun dan perlunya motivasi serta pemahaman baik dari elit politik, pemerintah daerah, tenaga pengajar, maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK FEBRIANUS REO NIM. E01112093
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan permasalahan serta kendala yang masih terjadi setelah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak diimplementasikan, adanya kendala yang masih terjadi ketika kebijakan ini diimplementasikan adalah kurangnya komitmen dari pemerintah terkait didalam pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan telah dilaksanakan namun adanya beberapa unsur kelalaian serta kurangnya fokus yang terjadi, membuat kebijakan ini menjadi kurang optimal hal ini disebabkan oleh kurang koorperatifnya pemerintah terkait yang menjalankan program dari kebijakan ini terhadap para penyandang disabilitas dan lembaga-lembaga yang bergerak didalam bidang penanganan penyandang disabilitas. Saran ataupun rekomendasi untuk penelitian ini terkait dari masih adanya permasalahan yang terjadi setelah kebijakan ini diimplementasikan, diharapkan untuk pemerintah yang menjalankan kebijakan ini untuk mengkaji ulang program yang telah dilaksanakan serta selalu berkoordinasi dengan lembaga yang menangani masalah disabilitas dan memenuhi pelayanan di unit yang telah ada agar nantinya program ini dapat optimal sebagaimana mestinya. Kata-kata kunci : Implementasi, Optimal, Koordinasi, Pelayanan, Penyandang Disabilitas
STRATEGI KOMUNIKASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BUDAYA RUMAH BENTANG MELAPI I DI DESA MELAPI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU Dana Oktavian E.01108044
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.933 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.149

Abstract

This thesis is given detail and deeper information about Long House of Taman Kapuas Melapi I Sub Ethnic Group as cultural tourism object with case study about communication strategy of Culture and Tourism Department of Kapuas Hulu Regency. The writer hopes this thesis will give better suggestion to make communication strategy of culture and tourism of Kapuas Hulu Regency to be more effective and efficient.Based on research finding, communicative strategy of Cultural and Tourism Department of Kapuas Hulu Regency is good enough. But, it needs more maximal effort to make good cooperation with every society elements and also to explore the use of media that they had. It means that every Kapuas Hulu tourism potential and Long House of Taman Kapuas Melapi I will widely known, and can attract many visitors and get people special attention. Key words: communication strategy, cultural tourism, Long House tourism, and media effectiveness.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP DONI SETIAWAN NIM. E21109037
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3666.263 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1052

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) belum terlaksana dengan efektif. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi didalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Sungai Kakap yang antara lain, Kurangnya Sosialisasi program JKN yang belum tuntas dalam hal pembayaran, pelayanan dan serta kepesertaan JKN, Kesulitan dalam penarikan iuran, dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai untuk daerah terpencil. Dengan metode penelitian Kualitatif diharapkan bias menjelaskan segala tujuan dan hasil penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah kurang maksimalnya implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain : yang pertama, kurangnya komunikasi berupa kurang diadakannya sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai program JKN sangat minim sekali. Kedua, faktor sumber daya dalam hal ini kurang memadainya fasilitas di dalam implementasi program JKN dirasakan sangat mempengaruhi didalam implementasi program JKN di Kecamatan Sungai Kakap. Ketiga, sikap implementor yang dirasakan sangat kurang mendukung di dalam implementasi program JKN  menyebabkan program JKN di Kecamatana Sungai Kakap tidak berjalan dengan optimal. Keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak menyebabkan implementasi program JKN membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Peningkatan sumber daya staf dan fasilitas program Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat secara konsisten. Dan juga mengenai menginformasikan prosedur program Jaminan Kesehatan Nasional secara jelas sehingga masyarakat mengerti dan paham  mengenai program Jaminan kesehatan Nasional Kata-kata Kunci : Implementasi, Progam Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional

Page 7 of 121 | Total Record : 1204

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue