cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS E.01107066, Nurfazila
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.139

Abstract

Writing journals are meant to learn handling of the implementation of the trade that have been implemented by theWomen Empowerment and Family Planning Sambas District and to find out the factors supporting factor sand obstacles fort he handling of the trade. Insider trading is a phenomenon of modernens lavement in Indonesia, it is the third largest crime after illegal drugs and arms trade. Therefore, this topic belongs interesting to examined, type in this research study is the evaluation study with qualitative approach. Research findings are to be supporting factors: (1). Sambas Regent Decree No.103 of  2011, (2). Stop home in Malaysia and Indonesia's national borders, (3). Economic existence of the woman or group. Factor blockers: (1). Difficulties in reaching out tothe community as far from the urban district, (2) the condition  of the damaged roads, (3). Community education level sare low, (4). Lack of sufficient funds. Handling of implementation,(1).Cross-sectoral collaboration,(2).Socialization.Keywords:Countermeasurestrading, executionhandling ofinsider trading, the phenomenon of modernbondage
PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BATU BERIANKECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA NIM. E01108062, DEDDY SANDRARIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.1031

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan faktor-faktor penyebab belum berperannya kepala desa dalam pembangunan di Desa Batu Berian Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna.Teori yang digunakan adalah teori peranan kepala Desa,menurut Pasolong, (2008: 33) yaitu peranankepalaDesa dalam Menggerakkan, Mempengaruhi,Mengatur dan Mengarahkan pembangunan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwaPembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong.Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong.Pembinaan juga dilakukan melalui pendekatan keagamaan dengan merayakan hari-hari besar keagamaan, pendirian TK/TPA dan pengajian rutin setiap bulan. Selain kegiatan pembinaan kehidupan juga dilakukan oleh kepala desa melalui kegiatan non formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya. Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin.Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Batu Berian selain dengan mengembangkan potensi kelautan.Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.Kata-kata Kunci :  Peranan Kepala Desa, Pembangunan, Desa Batu Berian Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna
PEREKRUTAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II TAHUN 2010 DI KABUPATEN SINTANG (Studi Fenomenologi Tentang Dinamika Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sintang Tahun 2010) NIM. E01108046, SOLONIUS
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mendapatkan pemahaman mendalam Tentang Perekrutan CPNS Golongan II di Kabupaten Sintang, yang meliputi beberapa hal yaitu Tentang persyaratan, prosedur dan proses dalam penerimaan CPNS Golongan II, Tentang Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam proses pelaksanaan rekruitmen CPNS, Tentang bagaimana sistem penerimaan CPNS  serta Tentang bagaimana pengalaman anggota masyarakat yang pernah ikut dalam penerimaan CPNS Golongan II di Kabupaten Sintang tahun 2010. Adapun masalah awal yang terjadi yaitu mengenai masalah fenomena proses penerimaan CPNS Tahun 2010 di Kabupaten Sintang yang mana masih terdapat isu-isu KKN dalam proses pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut. Untuk menganalisis lebih mendalam dan terarah peneliti menggunakan teori konstruksi sosial yang kemukakan oleh Peter L Berger, teori konstruksi sosial adalah suatu proses pemaknaan yang dilakukan setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari ekternalisasi, internalisasi dan obyektivitas. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat memaparkan pemaknaan oleh masyarakat terhadap fenomena pelaksanaan perekrutan pegawai negeri sipil yang tidak transparan dan  terdapat istilah titipan dalam perekrutan PNS di Kabupaten Sintang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang antara lain masih terdapat pelamar yang kurang memperharikan persyaratan sehingga gugur secara administratif, koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif, selain itu juga adanya keluhan dari para peserta ujian CPNS yang merasa kurang diakomodir serta kurangnya transparansi dari pihak panitia dalam memverifikasi berkas peserta ujian CPNS. Pemda Kabupaten Sintang diharapkan lebih transparan  dalam proses perekrutan CPNS kedepannya. Kata-kata Kunci : Fenomena, Penerimaan Pegawai, Proses Penerimaan
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E21111109, MIRDAYANTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.647

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai “Implementasi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai”. Identifikasi permasalah  dalam penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur yang masih kurang memadai dan usaha-usaha kecil yang masih kurang berjalan secara optimal. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan ternyata implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai belum terlaksana dengan optimal. Hal ini karena sumber daya keuangan dalam pendanaan kegiatan pembangunan yang terbatas dan sangat bergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pintu irigasi dan jalan rabat beton belum terlaksana sepenuhnya, permodalan untuk usaha-usaha kecil juga belum berjalan optimal. Namun sejauh ini pembangunan dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai secara umum sudah berjalan dengan baik mengingat dengan keterbatasan yang ada masyarakat bersama-sama denga fasilitator kecamatan telah mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan. Melalui penulisan Skripsi ini juga diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di perdesaan melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan menyediakan bantuan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat di desa, sementara itu jalinan kerjasama dan komunikasi yang telah terbangun dengan baik antara fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat desa agar tetap dipertahankan dengan baik dalam rangka melaksanakan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk PakedaiKata-kata kunci:    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Perdesaan, Sumber Daya Pendanaan.
PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA PONTIANAK NIM. E1011131002, DWI YENI UTAMI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1668

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa kuat pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak. Judul penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada usahanya dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pengendalian pencemaran air, serta masih banyak pelaku usaha yang sudah memiliki (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) IPAL tetapi tidak merawatnya maupun melakukan uji laboratorium, sehingga kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah seberapa kuat pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencamaran air. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Edward III untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi product moment, regresi linier sederhana, dan korelasi sederhana dengan menggunakan 311 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak dengan angka koefisien korelasi sederhana sebesar 0,457 yang berada pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat hubungan sedang. Hasil perhitungan koefisien determinasi besar nilai R Square sebesar 21%. Hal ini menunjukkan pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air sebesar 21%, sedangkan sisanya berjumlah 79% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Kata-kata Kunci: Komunikasi, Pengendalian Pencemaran Air
PENGUATAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SUKA GERUNDI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU NIM. E1011151133, AGUNG WICHAKSONO PRABOWO
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2506

Abstract

Skripsi ini membahas tentang penguatan kebijakan kelembagaan Bumdes menuju Desa Mandiri di Desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau pada tahun 2019. Subyek pada penelitian ini adalah Kasi pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna Dinas Pemdes, tenaga ahli pengembangan ekonomi desa, Kepala Desa Suka Gerundi, direktur bumdes dan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penguatan kebijakan kelembagaan desa menuju Desa mandiri di Desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukan kebijakan kelembagaan bumdes yang ada di desa suka gerundi belum berjalan secara efektif menuju desa suka gerundi yang mandiri, dibuktikan dengan belum adanya produk unggulan desa dan masyarakat sekitar belum merasakan secara signifikan peningkatan perekonomian dengan hadirnya bumdes, serta partisipasi masyarakat yang belum secara maksimal diberdayakan untuk menciptakan iklim perekonomian desa yang aktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan kelembagaan bumdes menuju desa mandiri belum berjalan secara optimal, perlu adanya kebijakan pendidikan terhadap manajer bumdes dan pendidikan serta pelatihan-pelatihan kepada anggota bumdes. partisipasi masyarakat yang belum berjalan efektif perlu adanya partisipasi masyarakat didalam tiga tahap bentuk partisipasi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Bumdes dibentuk belum efektif dan sesuai dengan tujuan serta esensi dari bumdes, masyarakat harus dijadikan aktor dalam menciptakan iklim perekonomian desa yang aktif diwadahi oleh bumdes. .Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Bumdes, Desa MandiriSTRENGTHENING INSTITUSIONAL POLCIES OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES TOWARDS AN INDEPENDENT VILLAGE IN SUKA GERUNDI VILLAGE OF PARINDU SUB-DISTRICT OF SANGGAU REGENCY AGUNG WICHAKSONO PRABOWO NIM: E1011151138 Dr. H. Rusdiono, M.SI , Drs. Abdulrahim, M.SI Email: agungwichaksonoprabowo27@gmail.com 1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University, Pontianak 2. Lecture of Public Admimistration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University, Pontianak Abstract This undergraduate thesis discusses the strengthening of the Village-owned Enterprises’ institusional policies towards an Independent Village in Suka Gerundi Village of Parindu Sub-District of Sanggau Regency in 2019. The subject of this study are the Head of Economic Development and Approprite Technology of the Village Government Office, village economic development expert, Suka Gerundi Village Head, director of Village-owned Enterprises and people of the Village. The aim of this study is to find out about the strengthening of the village institutional policies towards an independent village in Suka Gerundi Village of Parindu SubDistrict of Sanggau Regency. The method used is a qualitative method. The findigs of this study showed that the institutional poliece of village Village-owned Enterprise in Suka Gerundi Village have not been effectively implemented towards the independent Suka Gerundi Village, as evidenced by the absence of superior products from the village and surrounding communities who have not enjoyed a significant increase in the economy with the presence of Village-owned Enterprises, and the community participation that has not optimally been empowered to create an active village economic climate. The conclusion of this research is that the village-owned Enterprise’ institutional policies towards an Independent Village have not run optimally. It is necessary to have an education policy for the Village-owned Enterprises’ managers as well as education and training for members of the Villageowned Enterprice’ members; community participation that has not been effective yet needs community participation in three stages of participation such as planning, implementation and utilization. The Village-owned Enterprises that were established have not yet been effective and in accordance with the objective and essence of the Village-owned Enterprises; the community must be made actors in creating an active village economic climate facilitated by the Village-owned Enterprises. Keywords: Institutional Strenghening, Village-owned Enterprises Independet Village
PENEMPATAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NATUNA Prayuda E.01108146, Riky
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.267

Abstract

This thesis is intended to provide an understanding of the implementation of staffing in Natuna District Secretariat . Issues regarding staffing in the Secretariat Natuna Regency is quite interesting to study in view of the staffing is not in accordance with the terms of office , especially on employee education specialization . Such circumstances will influence the employee in carrying out its duties and responsibilities , because the positions are not carried in accordance with previously adopted educational specialization . From the study it can be concluded that the implementation of staffing is not referring to education , so there are some positions that do not correspond to formal education , such as the Head of Economics at the handshake by a Bachelor of Engineering majoring in Electrical is ideally more appropriate handshake by an undergraduate Economics Accounting jurisan , while Head of Public Relations chaired by an Economics degree is supposed to be more precise is the Bachelor of Social Science majoring in Communications . Head of Economic supposed to be held by Head of Public Relations for appropriate educational qualifications now . In addition to education , which is a consideration in the placement of employees in an office is previous work experience . It is not too much of a consideration in the deployment of staff in the Secretariat Natuna Regency , because staffing is done on the basis of the presumption of propriety to be placed and can carry out their duties . Knowledge work has a positive and significant influence on employee performance . The more knowledgeable employees in the work the better the performance of employees . And work skills is a must-have in supporting the performance of employees . Skill is one supporting factor in the conduct of an employee 's performance in carrying out its duties and functions in positions carried .. Through writing this essay is also intended , so that the implementation of staffing at the Regional Secretariat is referring to the principle of employment . Implementation of staffing in accordance with the principles of staffing is appropriate to the education , training and leadership training , rank / group , and experience . If that principle is not met then there is another consideration that is based on a decision taken by the Regent .Keywords : Personnel Placement, Employment Principles and Conditions Title. 
PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E01110090, FAJARINA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1408

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas sungai raya dalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum tahu mekanisme penyelenggaraan program JKN karena masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan teori Charles O jone yaitu: (1). Organisasi, koordinasi antar implementor, memiliki standar oprasional prosedur yang jelas, sumberdaya yang memadai, manajemen pelaksana yang baik, dan penetapan jadwal kegiatan (2). Interpretasi, menjabarkan dan mengkomunikasikan/mensosialisasikan suatu kebijakan kepada masyarakat apa yang menjadi tujuan program JKN (3). Aplikasi yaitu pelayanan rutin yang diberikan puskesmas sungai raya dalam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas masih belum maksimal hat tersebut dikarenakan masih kurangnya sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan yang belum memadai. Kemudian masih banyak masyarakat yang belum memahami penjabaran kebijkan JKN hal tersebut juga di karenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait dan juga masyarakat yang kurang mau mencari tau sendiri informasi JKN pada media-media social. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah harus adanya penambahan tenaga kesehatan dan peralatan di Puskesmas Sungai Raya Dalam agar dapat optimalnya pelayanan kesehatan mengingat semakin bertambahnya peserta JKN setiap bulanya, memperbanyak sosialisasi atau menkomunikasikan program JKN baik secara langsung maupun pada media-media sosial lainya. Diharapkan juga agar masyarakat lebih aktif untuk mencari tahu informasi program JKN.Kata-kata Kunci:                Proses Implementasi, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
EFEKTIFITAS PENGAWASAN PERIZINAN JAM OPERASIONAL INDOMARET DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK NIM. E01112121, LISA PUJI UTAMI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai jam operasional , serta dampak indomaret di kecamatana Pontianak Selatan. Belum begitu seriusnya pengawasan Preventif dan Pengawasan represif telah dilakukan oleh BP2T, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak, Satpol PP dan instansi terkait lainnya akan tetapi regulasi yang ada belum ada yang membatasi tentang jam operasional toko modern untuk buka 24 jam. Dampak keberadaan Toko Modern Indomaret dibukanya  sampai 24 jam, banyak keluhan yang dirasakan pedagang kecil. Hambatan utama belum adanya regulasi yang detail yang membahas mengenai jam operasional toko modern ini baik itu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor  2  Tahun  2017 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2015 dan masih belum sejalan dengan pemahaman dari Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008, Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem pengawasan yang jarang dilakukan, kurangnya koordinasi dalam pengawasan yang bersinerji antar lembaga kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak maupun kepada pemilik warung tradisional.  Saran dari penulis  sendiri, Saran  dalam penelitian ini  sebaiknya pemerintah Kota Pontianak melakukan evaluasi secara cermat mengenai efektifitas regulasi ini, segera menindak lanjuti setiap pelanggaran dan menertibkan. Meningkatkan program pemberdayaan pedagang tradisional/kecil dengan merealisasikan keharmonisan hubungan antara pengusaha toko modern dan pedagang kecil  dengan menerapakan Model Kemitraan. Pemerintah Kota Pontianak untuk bisa membuka koperasi Pasar yang bertujuan untuk membantu modal perekonomian para pedagang khususnya pedagang kecil dan UMKM. Kata-kata Kunci: Efektifitas Pengawasan Perizinan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS Hidayati E.01108013, Luthfi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.155

Abstract

This journal research is intended to provide oversight and guidance to employers on the management and operation of swallow bird's nest. The issues concerning to the management and operation of swallow bird nest is quite interesting to study because there are many transfer functions of the store building (shop) into swallow breeding. This thesis also aimed to determine the factors that influence the implementation of local regulations No. 5 year 2010 concerning the management and operation of swallow bird’s nest insub-Sambas Sambas Regency which has not been optimal. The research was done by conducting interviews with informants consisting of 4 (four) people. In implementing this policy, there are four factors that influence it in accordance with the theory of George C.Edward III i.e., communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. Keywords: implementation management Swallow bird’s nest

Page 60 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue