cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 60   61   62   63   64 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN TAKSI TRAYEK PONTIANAK-SANGGAU OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT B. RAHMAD RIOKANDU NIM. E01111061
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1903

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah karena penulis ingin mengetahui gambaran proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perizinan trayek taksi kepada masyarakat yang memiliki usaha angkutan taksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perizinan taksi trayek Pontianak-Sanggau oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat kurang maksinal sehingga perizinan taksi di Kota Pontianak tidak terlaksana dengan optimal. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan isi dan tujuan kebijakan masih belum dipahami secara baik oleh pihak implementor yaitu Dinas Perhubungan Provinsi sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat terutama pemilik taksi trayek Pontianak-Sanggau masih belum optimal. Pelaksanaan yang bersifat dinamis belum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam proses perizinan trayek taksi ini, sehingga proses perizinan masih dilakukan di kantor yang mengikuti jam kerja serta masih diproses dalam waktu 14 hari. Sumber daya keuangan yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dinilai cukup dalam menjalankan proses perizinan di Dinas Perhubungan, selain itu juga didukung dengan sumber daya peralatan yang sudah baik dan mampu membantu untuk pemrosesan perizinan. Namun hal ini tidak didukung oleh kinerja yang memuaskan, dibuktikan dengan waktu penyelesaian yang lama karena sistem proses perizinan trayek tidak tertata dan terintegrasi dengan baik. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu perlu adanya penyatuan sikap dan persepsi dalam memahami isi dan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 yang belum dipahami secara baik oleh Dinas Perhubungan dalam proses implementasi izin trayek taksi, serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap perizinan taksi di Kota Pontianak dengan memberikan proses perizinan yang cepat dan mudah. Para pegawai juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Perizinan, Interpretasi, Orgniasasi, Aplikasi
PELAYANAN PENGADUAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA PONTIANAK Edy Sofian Harahap NIM. E01104025
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.637

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelayanan pengaduan dari konsumen tentang kualitas air bersih yang disalurkan belum sesuai dengan harapan, seperti mutu/kualitas air yang disalurkan oleh PDAM Kota Pontianak masih dikeluhkan masyarakat, seperti air keruh berwarna kekuning-kuningan, dan berbau tawas. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa keandalan, daya tanggap  sikap tegas petugas PDAM dalam memberikan pelayanan pengaduan air bersih kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif. Tjiptono (2007:172), dimensi pelayanan yang berkualitas, yaitu: Keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpecaya, Daya Tanggap, yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen; sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Realibility pelayanan pengaduan kualitas air, khususnya kepada konsumen di Kelurahan Bangka Belitung Laut masih kurang adanya tindak lanjutnya. seperti sistem dan prosedur pelayanan yang dilakukan oleh petugas belum mengarah kepada tata cara penanganan pelayanan yang cepat, (2) Responsivitas pelayanan pengaduan kualitas air kepada konsumen dinilai belum sesuai dengan standar pelayanan publik sebagai jaminan adanya kepastian bagi konsumen, dan, (3) Empaty pelayanan pengaduan kualitas air yang dilakukan oleh petugas kepada Konsumen masih jauh dari harapan. Hal ini, menunjukkan petugas kurang mampu mewujudkan sikap tegas dengan penuh perhatian terhadap konsumen. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, diharapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka perlu adanya standar pelayanan, seperti prosedur pelayanan yang telah dibakukan serta perlu adanya sikap dan prilaku petugas pelayanan yang akuntabilitas, kondisional, partispatif, tidak diskriminatif serta keseimbangan hak dan kewajiban antara petugas dengan konsumen. Kata-kata kunci: Pelayanan, Pengaduan, Perusahaan Daerah Air Minum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBURAYA ANDRI NIM. E01110046
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1652

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya. Judul ini diangkat berdasarkan Indikasi-indikasi masalah yang ditemukan terutama pada penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kecamatan Rasau Jaya. Terdapat beberapa pedagang yang tidak mengerti akan penataan pasar baik itu pedagang tetap maupun pedagang kaki lima yang berjualan disekitar parkiran pasar tradisional, serta kurang berpartisipasinya pedagang dalam upaya pembinaan pedagang dipasar tradisional Rasau Jaya. Analisis proses Implementasi ini menggunakan teori dari Charles O. Jones.Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini yaitu faktor Organisasi masih menghandalkan selebaran dan penyampaian dari mulut-kemulut,sedangkan dalam Interpretasilemahnya sosialisasi mengenai pemahaman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Aplikasibelum terdapat pelayanan yang bersifat dinamis. Adapun saran dimaksudkan agar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuburaya selaku pelaksana kebijakan ini dapat melakukan hal-hal kongkrit dalam upaya pencapaian kebijakan tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional Kecamatan Rasau Jaya  Kata-kata Kunci : Implementasi, Penataan, Pembinaan, Pasar Tradisional
PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM BUKIT KELAM DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG Nina Sari NIM. E1011151032; Martoyo *; Sitorus *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2499

Abstract

Permasalahan mengenai pengelolaan objek wisata alam Bukit Kelam ini menarik untuk di bahas karena objek wisata alam Bukit Kelam ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan tetapi pengelolaan yang masih belum dilakukan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan objek wisata alam Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan cara mengobservasi secara langsung tempat lokasi, melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata alam Bukit Kelam, serta dengan dokumentasi berupa gambar ataupun tabel. Hasil penelitian ini berdasarkan pada 5 indikator pengelolaan pariwisata yaitu: Pada pengelolaan lembaga lokal sudah ada yaitu lembaga Jasa Menenun Mandiri tetapi belum diberdayakan secara maksimal. Kepemimpinan dan koordinasi sudah dilakukan antar instansi yang berkaitan. Dalam aspek kemitraan eksternal juga sudah dilakukan oleh DISPORAPAR dengan ASITA. Terkait hal mengembangkan produk-produk wisata masih belum dilakukan pembangunan fasilitas pendukung seperti belum terdapat akomodasi, toko cinderamata dan belum ada perbaikan terhadap fasilitas yang sudah tersedia seperti kolam renang, tangga menuju puncak dan taman bermain. Dalam upaya promosi sudah dilakukan melalui pemutaran film-film tentang objek wisata alam Bukit Kelam, melalui pameran-pameran budaya dan media sosial, tetapi belum terdapat web resmi dari objek wisata alam Bukit Kelam. Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata Alam, Bukit Kelam
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KTR TERHADAP PENGUNJUNG RUMAH SAKIT NURAINI NIM. E201108058
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.489

Abstract

Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kebijakan KTRdi RSUD dr. Soedarso Pontianak yang meliputi tiga hal, yaitu kelompok Sasaran (target group), unsur pelaksana (implementing organization), dan faktor lingkungan (environmental factor).Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif.Penelitian yang berlokasi di RSUD dr. Soedarso Pontianak ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat pengumpulan datanya check list, pedoman wawancara dan dokumen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa partisipasi kelompok sasaran (target groups) masih tergolong rendah dan upaya unsur dan/atau badan pelaksana belum optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan partisipasi kelompok sasaran dan maksimalisasi upaya unsur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan KTR.Kata-kata Kunci:      Kawasan Tanpa Rokok, Sasaran Kebijakan dan Organisasi Pelaksana
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ATAS PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA TRI INGGAH WIJAYANTI NIM. E1011131004
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1531

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi pada Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap Petani dalam hal ini khususnya Petani Perkebunan Kelapa Sawit. Fenomena yang terjadi yaitu kurangnya sikap para pelaksana mempertegas peran komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kebijakan tersebut oleh Dinas Pertanian Kubu Raya belum maksimal dilihat dari beberapa variabel ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, dan sikap para pelaksana dan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam memberikan perlindungan atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang menerimanya. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menmpengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya kurangnya kontrol pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, kurangnya pengawasan tentang harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan dan keterkaitan kepentingan pribadi baik sosial, ekonomi dan politik didalamnya. Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan seharusnya Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Kubu Raya harus mengawasi berjalannya kebijakan tersebut sehingga dapat mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani perkebunan. Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ukuran dan Tujuan, Komunikasi, Sikap Pelaksana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG BAWAAN PENUMPANG PADA WILAYAH BORDER ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU NICHE NATU HERU LD NIM. E1012131076
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2335

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemantauan barang bawaan penumpang pada wilayah border entikong. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor  Imigrasi Kelas 2 Entikong dalam Implemetasi Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Wilayah Border Entikong Dilihat dari melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap barang sudah cukup optimal Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kualitas kinerja tersebut dapat  dilihat dari adanya kegiatan yang dihasilkan, upaya pengawasan WNA melakukan semua kegiatan sesuai dengan rencana  kerja yang telah ditetapkan, yakni pengawasan administratif dan pengawasan.  Dari segi ketepatan waktu, Kantor Kelas 2 Entikong ketika  mengetahui keberadaan, bentuk kegiatan, serta laporan atau temuan mengenai WNA di suatu tempat segera menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan terhadap WNA tersebut. Namun hal ini selalu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia karena jumlah anggaran yang dimiliki terbatas, sehingga jika ada  temuan/ laporan yang lokasinya berada jauh dan sulit dijangkau.  Dari segi dampak interpersonal, dalam mendukung kinerja yang optimal diperlukan kerja sama dan hubungan komunikasi yang baik antar sesama pegawai Kantor Kelas 2 Entikong , atau pun kerja sama pegawai antar instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap WNA. Dalam hal ini, dampak interpersonal yang dihasilkan sudah berjalan dengan baik sehingga pengawasan WNA dapat dilakukan dengan cukup optimal.Diharapkan koordinasi antara Kantor Kelas 2 Entikong  dengan instansi terkait lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan wilayah kerja Kantor Kelas 2 Entikong  mengenai hal-hal yang  berkaitan dengan keimigrasian. Kata Kunci:  Implementasi,  Kebijakan Barang Bawaan Penumpang, Pada Wilayah Border Entikong.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS MENGENAI PAJAK USAHA SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TELUK KERAMAT Jerry Sumijan E.21111103
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.213

Abstract

Writing this article aims to find out the local regulations implementing number 8 in 2012 on local taxes on business tax swiftlet in Sambas district . This study was included in the descriptive study with a qualitative analysis focusing on the locus of policy studies on : ( 1 ) the weak side regulation , ( 2 ) Factors that cause employers do not pay taxes bird's nest . The results of research in the field shows the span of 3 years after the Regional Regulation No. 8 of 2010 was published and determined , acceptance and / or local tax revenues from the business sector birds' nests yet to be realized due to hit problems with both the management and operation permits bird nest . Local Government faced with the fact that many businesses that abuse the building permit for the allotment of license management and utilization of bird's nest and the pros and cons in the community with the presence of bird's nest business on the environment and contribute to society . Building permit ignored because this study was not to examine the suitability of the Building Permit effort , but on the management and operation of bird's nest . Thus , although the building permit is not a permit swallow nest , but due to the location of the bird's nest there , then apply the Regional Regulation No. 8 of 2010 on Local Taxes in this particular Tax Swallow's Nest in Sambas district . It is hoped that future governments more assertive in terms of building permits to people not to arbitrarily abusing merely building for the management of bird's nest. Keywords; ImplementationRegulationsSwallowarea, the weaksideareas Regulations, employers Cause Not PayTaxes
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST TAHUN 2014 DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LANDAK BONIFASIUS PRIHARTIN NIM. E21112055
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1195

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses implementasi SistemComputer Assisted Test (CAT) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat berkaitan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menggunakan sistem online cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada beberapa masalah yang menyebabkan kurang efektifnya dari kebijakan tersebut yang akan berdampak pada pelaksanaan teknis kebijakan dilapangan yaitu pada masyarakat umum sebagai peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal-hal yang menyebabkannya adalah kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan ini adalah standar dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak yang dirasakan cukup sulit dilaksanakan, kondisi sumber daya yang semakin banyak memasuki masa pensiun, lingkungan sosial yang berbeda pada partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan dilapangan mengalami hambatan. Selain itu juga faktor dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan menggunakan CAT mengalami kesulitan dari masyarakat yang menjadi calon tes. Hal ini disebabkan karena kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan teknologi informasi. Teori dalam penelitian ini mengacu pada proses-proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab Solichin (2004:79) : Ukurandan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Anggota, Terkait Dengan Kegiatan Pelaksana ,Lingkungan Sosial. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan tidak terlaksana dengan baik dilapangan, kemudian sumber daya finansial menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, selain itu karakterik organisasi pelaksana seperti disiplin,tanggung jawab organisasi pelaksana dan ketegasan organisasi pelaksana menjadi pendorong para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang lebih baik, selanjutnya komunikasi antar anggota terjalin baik dengan adanya kerjasama antar organisasi pendidikan dan pemerintah, dan sikap para pelaksana yang menjalankan kebijakan serta lingkungan sosial yang terdiri dari peserta calon pegawai negeri sipil yang cenderung belum mengerti teknologi informasi Kata-kata Kunci:Implementasi, Sistem, Computer Assisted Test,  Calon Pegawai Negeri Sipil
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU HADRAWI NIM.E01112067
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2114

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan setelah melihat fenomena yang terjadi beserta data-data yang peneliti dapatkan. Permasalahan yang terjadi masih banyak masyarakat Belitang Hulu belum melakukan perekaman serta mendapatkan KTP-el. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dimana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari faktor sumberdaya yaitu fasilitas kurang memadai karena terkendala listrik di Kecamatan hanya dinyalakan pada malam hari, jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga menghambat pengiriman data ke server Kabupaten kemudian staf yang kurang menguasai teknologi komputer sehingga terdapat dualisme pekerjaan. Dilihat dari faktor disposisi atau sikap pelaksana sudah cukup baik. Dilihat dari faktor struktur birokrasi sudah menjalankan sesuai SOP namun mengalami sedikit permasalahan mengingat Sekretaris Camat yang masih kosong karena dalam pelaksaan program KTP-el memerlukan Sekretaris Camat dalam unsur pelaksanaannya untuk mengecek kelengkapan persyaratan perekaman namun sementara sudah ditunjuk pelaksana tugas. Saran dari peneliti adalah faktor sumberdaya ditingkatkan lagi yaitu penambahan daya listrik serta perbaikan jarigan dan pelatihan-pelatihan kepada staf agar dapat menguasai teknologi komputer dan mengikuti perkembangan jaman dan mempermudah dalam pelaksaan pekerjaan. Bidang lain sperti komunikasi, sikap pelaksana, struktur tata kerja kantor Kecamatan Helitang Hulu dan Standar Operasional Prosedur agar dapat dipertahankan. Kata-kata Kunci : Faktor-Faktor Implementasi, Program, KTP-Elektronik

Page 62 of 132 | Total Record : 1314

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue