cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 11   12   13   14   15 
PERILAKU CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK NIM. E420120166, Florensius Oktaviardo Rukut
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.676 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1316

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perilaku Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurangnya pengawasan terhadap bawahannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perilaku Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Mempawah Hulu belum optimal, dengan indikator Sikap, Kemampuan dan Motivasi. Sikap camat tidak sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan karena tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang kongkrit yang bisa mengsukseskan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kemampuan camat dianggap kurang terutama yang berkaitan dengan kemampuan intelektual untuk merencanakan dan membuat suatu inovasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Begitu juga dengan motivasi camat masih dianggap rendah karena camat belum menyadari pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya insentif, dan dukungan bawahan serta masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan agar camat mengubah perilakunya dengan mengubah sikap, meningkatkan kemampuan dan motivasinya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Kata-kata Kunci: Sikap, Kemampuan dan Motivasi
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. E42011044, Muhammad Ilham Sutiyadi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.995 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.697

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir dan untuk mengetahui kendala-kendala dari Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir tersebut. Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan-permasalahan di Tempat Pembuangan Akhir yang masih belum efektif di dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum Efektifnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melakukan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir yang disebabkan oleh belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu yang disebabkan seperti anggaran yang minim, kurangnya jumlah petugas lapangan yang mengawasi sampah di Tempat Pembuangan Akhir, alat operasional pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir tidak dalam kondisi sepenuhnya bagus. Untuk itu, peneliti merekomendasikan pemerintah daerah kabupaten kabupaten Kapuas hulu harus membuat sebuah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perlu memberikan perhatian dalam menambahkan anggaran pengelolaan sampah untuk pembiayaan alat operasional pengelolaan sampah dan penambahan jumlah petugas lapangan.Kata-kata kunci : Efektivitas, Pemerintah, Pengelolaan, Sampah
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN IZIN GANGGUAN DI KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN KOTA PONTIANAK Peanta E42009079, Sella Ursulla Nadia
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.894 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.313

Abstract

This essay making for see how far the service quality in BP2T Pontianak City. The title of the essaybased on the phenomenon that often happen in process making of Hinder Ordonantie. The real problemabout the making of Hinder Ordonantie need more time than written in the SOP. Beside that, PontianakCity was a service and trade city and BP2T was the only one agency that making all of the licensing inPontianak City, so we hoping BP2T can gave the best service to making of the license and HinderOrdonatie is one of the licenses. Based on the phenomenon, this research using qualitative research withdescriptive method. The subject are employers in BP2T Pontianak City and peoples who making thisHinder Ordonantie. In this research, using three technics of collecting data, they are interview technic,observation technic and documentation technic. The result of this research that the service quality fromBP2T is not really optimal and need improvement from the security side, accurate side, responsible side,infrastructure side and hospitality and polite. If one of the side hampered will cause the long timemaking of Hinder Ordonantie. Keyword : Service, People and Hinder Ordonantie.
PELAKASANAAN KOORDINASI BAPENDA DENGAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PANA KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU NIM. E103114, ABANG HARYADI FEBRIANSYAH
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2361

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan koordinasi antara Bapenda dan Pemerintah Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum optimal di Desa Pana Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Permasalahan pelaksanaan koordinasi antara pihak-pihak terkait yang terjadi di daerah ini cukup menarik untuk di teliti mengingat pelaksanaan koordinasi yang dilakukan masih belum optimal sehingga penerimaan Pajak bumi dan bangunan di Desa juga belum mampu dioptimalkan. Hasil penelitian ini terdiri dari 4 aspek yaitu rapat-rapat koordinasi, permintaan data/informasi, konsultasi dan hubungan kerja sama, dari keempat aspek tersebut dan dengan analisis yang telah dilakukan pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan antara Bapenda dan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa diharapkan mampu berjalan dengan optimal sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pana Kecmatan Kapuas Kabupaten Sanggau dapat dioptimalkan pula.Kata Kunci: Pelaksanaan Koordinasi, Pajak Bumi dan Bangunan
PERANAN CAMAT DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH (Studi Pada Tanah Adat Suku Dayak Kanayatn Di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak) NIM. E42012065, FILIFA PERAWANA RISKA
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.348 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1323

Abstract

Tulisan ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan camat dalam kasus sengketa tanah yang ada di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila. Skripsi ini juga ditulis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sengketa tanah di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Teori yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah teori Wexley & Yukl dalam Pasolong yang menyatakan sengketa dapat diatasi dengan 3 cara yaitu Konsultasi, Mediasi, dan Arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang mana berupa kata-kata dan gambar. Lokasi penelitian berada pada Kantor Camat Sengah Temila Kabupaten Landak. Subjek dalam penelitian ini antaralain ialah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak, Camat Sengah Temila Kepala Desa Senakin, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sengah Temila, Tokoh Adat Desa Senakin, dan Masyarakat yang bersangkutan dengan sengketa tanah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum sengketa tanah di Kecamatan Sengah Temila belum bisa diselesaikan oleh Camat selaku pemimpin wilayah dan tidak berperan dalam mengatasi sengketa tanah dikarenakan peran pengurus adat yang lebih dominan sehingga tugas Camat tidak berfungsi. Indikator penelitian ini adalah Konsultasi, Mediasi, dan Arbitrase tidak dilaksanakan dengan baik. Kata-kata Kunci : Sengketa, Pengurus Adat, Tanah, Camat, Masyarakat
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E42011070, Venny Tilova Boru Tobing
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.998 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.735

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan kurangnya disiplin pegawai di Kantor Camat Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Masih ditemukan pegawai yang terlambat masuk dan pulang kantor lebih awal, tidak ada apel pagi dan apel sore serta  kurangnya berpakaian yang baik seperti tidak menggunakan tanda pengenal instansi seperti id card dan name tag pada tempat kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 11 orang pegawai di Kantor Camat Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dan kurang adanya ketegasan dari pemimpin untuk mengambil kebijakan yakni berupa sanksi yang membuat pegawai menjadi jera. Untuk itu rekomendasi yang diberikan adalah pemimpin harus lebih tegas mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata-kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Disiplin, Camat, Pegawai
IMPLEMENTASI PERATURAN DERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 DI DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KABUPATEN PONTIANAK Dwi Kusumawardani E.42009010
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.708 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i1.330

Abstract

This paper is intended to yield a recommendation the implementation policy terminal retribution. The tittle of this paper was appointed based on existing problems, due the target of realization terminal retribution tax was not fulfill the estimate target of realization in every year. This research used qualitative research model. location of research sites in Pontianak District are Mempawah Terminal, Sungai Pinyuh Terminal, and Jungkat Terminal.The conclusions of this research are the implementor still lack socialization in order to the retribution object understand contents of regulation local clearly, still lack of human resources as retibution collectors, attitude of implementor still less of honest to collected the retribution, and there is no SOPS (Standard Operating Procedures). For recommendation the implementation of terminal retribution can be providing insight the contents of local regulation clearly in order that retribution collector do not collect unclear fare with that regulation local, human resources need added especially collector retribution officer, implementation in the field can be improved by giving rewards to officer. Key words : Terminal Retribution, Communication, Resources, Disposition, bureaucratic structure
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Quistya NIM E43011036; Tangdililing *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.447 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i3.2567

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Camat dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gaya kepemimpinan menurut Pamudji (2005, 123) yaitu gaya kepemimpinan dibedakan menjadi gaya motivasi (motivational style), gaya kekuasaan (power style), dan gaya pengawasan (supervirory style)Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya motivasi dalam kepemimpinan Camat Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu dengan memberikan motivasi dan pengarahan dengan baik kepada bawahan/aparatnya dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kecamatan Sungai Raya. Selain itu pegawai sudah lama bekerja di bidang tersebut, sehingga sudah dapat menyesuaikan diri dengan ritme kerja maupun orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Setiap petugas memang memiliki karakter masingmasing, tetapi dengan kedekatan tersebut menjadikan mereka dapat saling menyesuaikan diri. Camat Kecamatan Sungai Raya tidak menggunakan pendekatan gaya kekuasan dalam memimpin bawahan, Camat mengedepankan hubungan kerja kemanusiaan atau dengan istilah human relation.Gaya Kepemimpinan pengawasan Camat Kecamatan Sungai Raya belum melakukan pengawasan dengan baik kepada bawahannya. Sehingga hasil yang dicapai dalam penyelesaian penerbitan SIUP tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Camat, Surat Izin Usaha Perdagangan.
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH MARTINUS ROY NIM. E42012056
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2867.657 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1339

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis kebutuhan pegawai pada Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dilakukan. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah pegawai yang ada dengan jumlah pegawai yang seharusnya berdasarkan analisis beban kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan lima langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (Pre survey), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), mengurus surat izin penelitian, pengambilan data sekunder dan primer sekaligus melakukan analisis data dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Lokasi penelitian di Kantor Camat Sadaniang dan Kabupaten Mempawah. Subjek Penelitian adalah Kepala Bagian Organisasi, Kepala BKD dan Camat Sadaniang serta warga setempat yang mendapatkan pelayanan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya jumlah pegawai Kantor Camat Sadaniang, karena tidak seimbangnya antara beban kerja yang diberikan dengan jumlah pegawai yang tersedia. Selain itu, masih belum sesuainya kualifikasi pegawai dengan persyaratan jabatan. Kata-kata Kunci : Jumlah Pegawai, Analisis Kebutuhan Pegawai, Kekurangan Pegawai
KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB- P2 ) DI KABUPATEN SAMBAS EKA MUSTIKA SARI NIM. E42011015
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.213 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.774

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengukur kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelayanan PBB – P2. Fokus untuk penelitian ini adalah bagaimana kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam pemberian pelayanan langsung mengenai pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan teori Lenvine yang mengukur kinerja berdasarkan indikator Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan subjek pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang ditempatkan pada bagian PBB – P2 dan masyarakatHasil penelitian ini menjelaskan rendahnya responsivitas yang dimiliki oleh pegawai pada bagian pelayanan PBB – P2 tersebut dalam menerima aspirasi masyarakat, selain itu responsibilitas yang dimiliki oleh dinas tersebut masih rendah dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan administrasi. Rendahnya akuntabilitas pada bagian pelayanan PBB – P2 tersebut dalam memenuhi jaminan kepastian waktu pelayanan. Untuk itu perlu adanya perbaikan kinerja di Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelayanan PBB-P2. Kata-kata Kunci : Responsibilitas, Responsivitas, Akuntabilitas 

Page 13 of 62 | Total Record : 617

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue