cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 9   10   11   12   13 
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau) MARKUS CARLOS JEKSON NIM. E43011014
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.986 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i1.999

Abstract

Proses pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau belum berjalan optimal sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat. Serapan tenaga kerja yang belum proporsional dengan jumlah peningkatan pembukaan lahan perkebunan menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi belum terlaksana sesuai dengan tujuannya.Tujuan penelitian ingin mendeskripsikan dampak dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori Langbein Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan dan terkena dampak sosial dalam kehidupan masyarakat setelah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, diantaranya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak pada lapangan pekerjaan berdasarkan data, pada awal tahun pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2005 dengan jumlah 94.642 tenaga kerja dan kembali turun pada tahun 2009 dengan jumlah 94.342 tenaga kerja hal ini menimbulkan jumlah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat di setiap tahunnya tidak sesuai dengan penyerapan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sekadau pada umumnya. Dampak pada kemiskinan, berdasarkan data yang ada angka kemiskinan memang sudah mengalami penurunan pada saat baru-baru pembukaan lahan perkebunan pada awal tahun 2005 mencapai hanya 4.321 KK miskin namun beberapa tahun berselang pada tahun 2009 angka kemiskinan meningkat kembali dengan jumlah 5.321 KK miskin dari data tersebut terlihat bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau masih belum bisa menyerap angka kemiskinan secara maksimal karena setelah beberapa tahun berselang angka kemiskinan kembali meningkat. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan supaya apa yang menjadi tujuan dari pembuatan peraturan daerah tersebut bisa tercapai dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan peraturan tersebut supaya tidak terjadi penyimpangan maupun hal yang tidak diinginkan lainnya dikemudian hari. Kata-kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pembukaan Lahan, Dampak Sosial
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI DESA GAPURA KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS IGA RIANDA NIM. E42010002
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.695 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i2.598

Abstract

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana kesesuaian antara petunjuk pelaksanaan dengan proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik “purposive” yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan masih belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya terutama pada tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penilaian dari proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pembangunan infrastruktur sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan kedepannya. Namun kenyataan dilapangan pelaksanaan program ini belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang adaKata-kata kunci: Evaluasi, Infrastruktur, Juklak, Pelaksanaan dan Proses    
SOSIALISASI AKTA KELAHIRAN DI KOTA PONTIANAK Petrus Yansen Kaligis E.42008054
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.335 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i3.50

Abstract

This research slated to describe communication strategy on duty demography and CivilRegistry in birth certificate socialization at City New Town sub-district Pontianak. This paper title isappointed according to about problem reducing the birth certificate ownership zoom on society inparticular sub-district society citizen New Town. This research utilize kualitatif's approximate methodsand analisis SWOT's method. Purpose methodics analisis this aims to reveal supporting factor, resistor,opportunity and faced threat on duty demography and Civil Registry in perform birth certificatesocialization. Supporting factor, interference, opportunity and found threat get on duty been utilizeddemography and Civil Registry as institution of demography administration executor in plotcommunication strategy would be convenient and can minimize possible will its happening aninterference and also threat. Elements that regard communication strategy is Who (Who is itsCommunicator), says what (send away for what does be declared for), in which channel (media that isutilized), to whom (who is its communicant), and with what effect (impact what does be expected).Communication strategy that is done aims to change perception, increase agog and societyparticipation about importance of birth certificate ownership. Keyword : Communication strategy, Birth certificate socialization
DISPOSISI PEJABAT PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BOS PENDIDIKAN DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK FEBRI HARTONO NIM. E1032131009
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v6i4.1669

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis disposisi pejabat pemerintah dalam mendukung keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Judul skripsi ini diangkat oleh karena adanya berbagai macam sikap yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah di Dinas Pendidikan Kota Pontianak dalam mengimplementasikan program BOS pada Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (Skripsi). Lokasi Penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Pontianak Timur. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa disposisi pejabat pemerintah dalam mengimplementasikan program BOS sangat penting untuk mencapai keberhasilan program BOS ini. Keberhasilan dalam implementasi Program BOS ini berpacu terhadap pejabat pemerintah dalam menyikapi penyelenggaraan dari Program BOS tersebut. Adanya sikap mendukung, sikap menolak, kejujuran dan komitmen yang tinggi dimiliki pejabat pemerintah dalam implementasi Program BOS ini berdampak pada keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Program BOS. Kata-kata kunci : Implementasi, Disposisi, Program Bantuan Operasional Sekolah, Sikap Mendukung
KOORDINASI PELAKSANAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KECAMATAN SELIMBBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 BARTHOLOMEUS BETONINO NIM. E42010036
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2302.178 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1164

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas koordinasi pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau tahun 2014. Pelayanan akta catatan sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan jemput bola di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013. Teori utama yang digunakan adalah mengenai unsur pelaksanaan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau tahun 2013 belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pada penelusuran masalah kesatuan tindakan belum dilakukan dengan baik. Penelitian ini berimplikasi pada pemahaman unsur-unsur pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan. Kata-kata Kunci : koordinasi, pelayanan, akta catatan sipil
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SAGATANI KOTA SINGKAWANG RAFAEL YONAS ANES NIM. E42011086
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3067.338 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i3.821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Teori yang digunakan dalam skripsi ini sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori Zaithaml yang menyatakan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 5 dimensi kehandalan, berwujud, respon, jaminan, dan Empati/Kepedulian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif pengolahan data secara kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Subjek penelitian adalah lurah Sagatani, Sekretaris kelurahan, kepala seksi beserta staf kelurahan sagatani, dan masyarakat Kelurahan Sagatani yang sedang melakukan pembuatan Administrasi Kependudukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kelurahan Sagatani masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari kedisiplinan aparatur Kelurahan yang masih rendah, fasilitas yang digunakan masih rendah, kepastian waktu dalam pembuatan surat masih belum jelas,  kurangnya jumlah aparatur Kelurahan, masih sering terjadinya kesalahan dalam pengetikan dalam pembuatan surat-surat dan aparatur Kelurahan yang sering tidak berada di tempat bahkan tidak masuk kerja. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Aparatur, dan Kualitas Pelayanan
PENGARUH SUMBER DAYA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSMIGRASI DI SUNGAI BULAN C KABUPATEN KUBU RAYA Armitha Octarina Sidabutar NIM. E42010073
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.722 KB) | DOI: 10.26418/gov.v4i1.496

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi program transmigrasi di Sungai Bulan C. Penelitian ini dilakukan melalui uji statistik regresi linear dan korelasi product moment dengan menggunakan jumlah populasi yang ada yakni sebesar 22 orang. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan reliable. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) sebesar 0,444 dengan arah hubungan yang positif dan persamaan regresi Y = 44,645 + 0,429X. Selajutnya dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh R Square sebesar 19,7% yang menunjukkan besar pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi program transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut maka sumber daya berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi program transmigrasi. Sehingga saran yang diberikan atas penelitian ini adalah kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya guna menunjang kelancaran dan peningkatan keberhasilan implementasi program transmigrasi di Sungai Bulan C.Kata-kata kunci : sumber daya, implementasi, program, transmigrasi
IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK Christian Suganda Bayu Patra E.42008049
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.417 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.19

Abstract

AbstractThesis writing is meant to find a solution to solving the problems faced by the Pemerintah Kecamatan Ngabang especially  and  Pemerintah  Kabupaten  Landak  generally  associated  implementation  processes  Presidential Decree No. 35 Year 2010 on National Identity Card-Based Identification Number Population Nationally. The formulation of the research problem is how the process of implementation of e-KTP cards in Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. The conclusion of this study is that there are 3 elements in the process of policy implementation of e-KTP cards in Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak: (1) implementing elements (implementor) consists of Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Ngabang, Lower Village Government Offices, (2) program elements are formatted through Presidential Decree No. 35 Year 2010 concerning the implementation of a national ID card based NIK (3) elements of the target group (the target group) that people in Kecamatan Ngabang. The geographical conditions shelter residents also describe the process of policy implementation. Then, communication and socialization factors likely to affect the process of policy implementation tersebut.Saran of this research is Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Ngabang, dan Pemerintah Desa Hilir Kantor  need to  enhance cooperation in the implementation of e-KTP card policy and subsequent policies in Kecamatan Ngabang. Moreover,  people  also  need  to  continue  to  support  than  policies  made  and  implemented  by  the  local government. Local Government and District Governments need to improve communication between organizations, including adding personnel quality.Keyword (Key Word): Implementation, Policy, Presidential Decree No. 35 Year 2010.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BOTI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU RUSNI PETRUS NIM. E42012092
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.677 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v6i1.1417

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Boti terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitian ini diangkat karena masih terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan oleh Sondang P. Siagian (2008:112) yang menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari dua teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Teori yang digunakan peneliti adalah teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu 1) Observasi ditempat (on the spot observation) 2) Laporan ditempat (on the spot report), dan pengawasan tidak langsung yaitu tertulis maupun lisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Boti Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Kata-kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Cristian Endi Wiranata NIM. E42010032
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4258.061 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i1.867

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualias pelayanan pajak daerah terhadap tingkat kepuasan masyarakat di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk kausal. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar pajak di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, di bidang pelayanan pajak dan retribusi daerah khususnya yang membayar pajak makan dan minum instansi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan menggunakan teori Sinambela (transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban) sedangkan untuk kepuasan masyarakat menggunakan teori Kenedy dan Young (keberadaan pelayanan, ketanggapan pelayanan, ketetapan waktu pelayanan, profesionalisme pelayanan, kepuasan keseluruhan dengan pelayanan, dan kepuasan keseluruhan dengan barang).Kesimpulan dari penelitian ini adalah H0 ditolak dan H1 diterima dengan tingkat signifikansi 1 % (α = 0,01) yang mana berdasarkan nilai Fhitung (228,846) > Ftabel (7,03) artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan pengaruhnya sebesar 77,4% dan 22,6% lainnya adalah dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam peneitian ini. Oleh karena itu peneliti memberi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Dinas Pendapatan Daerah sehingga tingkat kepuasan masyarakat menjadi semakin baik. Kata-kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan, DISPENDA, dan Wajib Pajak

Page 11 of 62 | Total Record : 617

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue