cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 12   13   14   15   16 
KINERJA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK ANDYKA KRISTIANTO NIM. E42010055
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.682 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.451

Abstract

e-KTP adalah salahsatu program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Menyuke untuk memenuhi indentitas masyarakat agar tercapainya suatu tujuan dengan baik, namun dalam pelaksanaan program masih banyak permasalahan terjadi yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan guna memberi kepuasan kepada masyarakat yang dinilai dari Kualitas Layanan, Produktifitas, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Penenelitian ini menggunakan prespektif metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja organisasi dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Menyuke. Hasil dari penelitian ini adalah kurang optimalnya kinerja organisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan karena Sumber Daya Manusia yang sangat rendah, rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam melakukan pelayanan di kantor Camat Menyuke, terutama dalam Kualitas Layanan, Responsibilitas, Akuntabilitas, Responsivitas, dan Produktivitas. Untuk itu diharapkan Pemerintah memperhatikan permasalahan-permasalahan di kantor Camat Menyuke agar pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kata-kata kunci:       Kinerja, Organisasi Kecamatan,Kualitas Layanan, Responsibilitas,  Akuntabilitas,  Responsivitas,  dan  Produktivitas
PATOLOGI BIROKRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Sasqia E1031151057 Bella Hidayati; Agus Eka; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.234 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i4.2685

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi di antaranya yaitu  kurangnya koordinasi, kreativitas yang rendah, kemampuan aparatur yang rendah, ketidaktelitian aparatur, adanya praktik percaloan (biro jasa), perbedaan/ diskriminasi pelayanan, kurang disiplin, dan rendahnya responsivitas. Beberapa bentuk patologi birokrasi tersebut dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur, pelanggaran terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional dan situasi internal dalam berbagai instansi pemerintahan. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan pelatihan intensif terkait pentingnya moral dan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai aparat negara; perlunya inovasi-inovasi baru, baik dalam rangka peningkatan pengawasan maupun dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui peningkatan pemanfaatan Electronic Goverment yaitu dengan membuat website instansi; dan diperlukannya pemahaman yang tepat mengenai paradigma birokrasi yang ideal sebagai tolak ukur efektivitas kegiatan yang dilakukan serta diperlukannya teknik untuk mengatasi masalah patologi birokrasi tersebut melalui Total Quality Management (TQM). Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan The writing this undergraduate thesis aims to identify, analyze and determine the factors that cause bureaucratic pathology in population administration services at the Office of Population and Civil Registry of Melawi Regency. This stidy uses descriptive research with qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The subjects in this study were determined through purposive sampling and accidental sampling techniques. The results of research and data analysis conducted by the researcher show that there are a number of forms of bureaucratic pathology in public services at the Office of Population and Civil Registry of Melawi Regency such as lack of coordination, low creativity, low ability of the officials, inaccuracy, service discrimination, lack of discipline, and low responsiveness. Some forms of bureaucratic pathology are affected by four factors, namely, perceptions and managerial style of the officials in the bureaucratic environment, low knowledge and skills of the officials, violations of legal norms and legislation, dysfunctional behavior of bureaucrats and internal situations in various government agencies. Suggestions from this research are, among others: the need for intensive training related to the importance of morals and understanding of duties and responsibilities as state officials; the need for new innovations, both in terms of improving supervision to improve services and to facilitate the public in accessing public services through increasing the use of Electronic Government, namely by creating websites; and the need for a proper understanding of the ideal bureaucratic paradigm as a measure of the effectiveness of activities carried out to make it happen, as well as the need for affective techniques to overcome the problem of bureaucratic pathology through Total Quality Management (TQM). Keywords: Bureaucratic Pathology, Public Service, Population Administration
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 3 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Genoveva Jesica Framita E42012032
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.898 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1294

Abstract

ABSTRAK Genoveva Jesica Framita : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 3 Sintang Kabupaten Sintang. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 3 Sintang Kabupaten Sintang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan program BOS yang belum optimal sehingga masih terdapat permasalahan, yaitu alokasi dana BOS yang belum tepat sasaran, penggunaan dana BOS yang belum sesuai dengan juknis dan kurangnya komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan program BOS belum berhasil, hal tersebut dilihat dari sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengelola dana BOS, komunikasi antar organisasi yang kurang intens, dan kurangnya kerjasama antar pengurus program BOS berjalan tidak lancar. Sikap para pelaksana belum memiliki pandangan yang sama dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan program dan tidak bekerja sama dengan baik, sehingga timbul permasalahan pada saat mengimplementasikan program.Kata kunci      :  Evaluasi, Pelaksanaan, Program BOS.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN e-KTP DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS BENEDIKTUS APRIANTO NIM. E42011014
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3358.762 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.805

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengetahui Kualitas Kinerja Pegawai apa yang menjadi hambatan belum tercapainya target dalam perekaman e-KTP dan juga belum terpenuhinya standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sajingan Besar. Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan penyelenggaraan perekaman e-KTP yang belum optimal.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dilapangan untuk memperoleh data secara langsung, wawancara kepada narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembuatan e-KTP dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.Subjek penelitian ini adalah Camat Sajingan Besar, Kasi Pemerintahan dan Trantib, petugas perekaman e-KTP, dan masyarakat Kecamatan Sajingan Besar.Hasil dalam penelitian ini ditemukan beberapa fakta ditinjau dari dimensi Tangible : fasilitas fisik yang belum memenuhi standar beberapa kali mengalami kerusakan, dan juga kedisiplinan petugas yang tidak begitu baik. Untuk dimensi Reliability : kecermatan petugas dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP sudah cukup baik, namun ada masalah lain yaitu kemampuan/keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu belum merata. Untuk dimensi Responsiviness : petugas sudah merespon setiap masyarakat yang ingin membuat e-KTP, melayani masyarakat dengan tepat dan cermat. Untuk dimensi Assurance : tidak adanya jaminan ketepatan waktu kapan kartu e-KTP jadi. Untuk dimensi Empathy : petugas melayani dengan sopan dan sabar serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kata-kata  Kunci : Perekaman, e-KTP, Publik
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA JOAN RIA SINDY NIM. E42010075
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.51 KB) | DOI: 10.26418/gov.v5i2.479

Abstract

Joan Ria Sindy : Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan  program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya. Judul skripsi diperoleh berdasarkan adanya fenomena masih banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Raya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sehingga belum mencapai target yang ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni Pemerintah Kecamatan Sungai Raya selaku Implementor dan sebagian masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan program KTP elektronik ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni banyak masyarakat yang belum melaksanakan perekaman data KTP Elektonik dikarenakan faktor komunikasi yang berjalan belum secara lancar dan faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam pengimpelentasian program E-KTP di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.Kata-kata Kunci : Implementasi, Program, E-KTP.
FUNGSI PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG DI KAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) STUDI DI KECAMATAN SINTANG EVI SULASTRI NIM. E42012028
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.993 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v6i1.1405

Abstract

Permasalahan mengenai PETI di Kecamatan Sintang cukup menarik untuk diteliti mengingat masih adanya keterlibatan masyarakat terhadap PETI. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan, agar proses penertiban PETI terus dilakukan. Permasalahan ini mencakup beberapa hal yaitu berupa masih adanya PETI di Kecamatan Sintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang, Kantor Kecamatan Sintang, dan masyarakat yang berada di kawasan PETI. Hasil penelitian ini secara keseluruhan terkait dengan penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Sintang yang masih belum maksimal. Dimensi yang terkait dalam menjalankan Fungsi Pemerintah Dikawasan Penambang Emas Tanpa Izin seperti Fungsi Pengaturan, Fungsi Pelayanan, Fungsi Pemberdayaan dan Fungsi Pembangunan harus diperbaiki untuk memberikan kualitas dari fungsi pemerintah yang maksimal. Penulis memberikan saran untuk menertibkan kembali pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan PETI di Kecamatan Sintang. Kata-kata kunci :Pengaturan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan
KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHARIAN DI KANTOR DESA PENYALIMAU KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU YULIUS VIRGO NIM. E42011024
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3597.508 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i4.859

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis ingin merumuskan permasalahan yakni bagaimana kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Kantor Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan Akta Kelahiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis menggunakan 5 (lima) indikator untuk menganalisis kualitas pelayanan Akta Kelahiran yaitu reability, tangible, responsiveness, assurance dan empathy. Pada bagian penutup, penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan fenomena permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum aparatur di Kantor Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah melaksanakan pelayanan dengan baik. Namun, untuk fasilitas, sarana dan prasarana masih belum mencukupi kebutuhan serta kurang responnya aparatur dalam menanggapi aduan dan keluhan masyarakat dan berakibat pada terciptanya iklim pelayanan yang kurang baik. Selanjutnya peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Penyalimau untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya demi menciptakan kepuasan masyarakat. Kata-kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Akta Kelahiran, Aparatur.
KINERJA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG Dias Adhiatma Nugraha NIM. E42010022
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.974 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i3.536

Abstract

Sejak diterapkannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Batas daerah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan batas-batas kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada didaerah. Di Provinsi Kalimantan Barat juga terjadi konflik mengenai batas daerah yaitu  antara Desa Kampar Sebomban Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kabupaten kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Faktor penyebabnya antara lain: faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antar manusia serta faktor konflik data. Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang oleh Pemerintah Ketapang merupakan wujud Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk berpartisipasi aktif dalam upaya tertib administrasi batas daerah. Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Permendagri nomor 26 tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.   Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyelesaian konflik batas daerah ini adalah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal budaya daerah setempat serta dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Kecamatan Kabupaten Ketapang. Kata-kata Kunci :     Batas Daerah, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, konflik.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI Suryani E.42008039, Tatik
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (911.502 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.29

Abstract

The title of this research is "The Effect of   the work environment to employee performence In Sanggau Ledo District Office in Bengkayang Regency. This research is supposed to  know whether non physical environment  affects employee performance Sanggau Ledo District Office in Bengkayang Regency. The title of this research concerns was brought up based on the evolving non physical environment affects employee performance in the ministry. This research is quantitative research using simple linear regression statistical test. Based on the results of the study, obtained the following regression equation: Y = 8.624 + 1.058X Based on the analysis of statistical data, indicators in this study are valid and variables are reliable. The results indicate that the hypothesis Fcount greater than F table (38.577> 4.54) with a significance level of 0.000 so that the hypothesis in this study accepted that there is a positive and significant correlation between non physical environment to employee performance. Key Word : Non Physical Environment And Employee Performence
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS NIM. E42012016, URAY DANI ADHANI
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.534 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1485

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun Peraturan Desa serta mengawasi Kinerja Perangkat Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai kinerja BPD yang dinilai kurang maksimal dikarenakan belum adanya Peraturan Desa yang dibuat BPD selain tentang Tata Tertib BPD serta aspirasi masyarakat desa yang kurang ditindak lanjuti oleh BPD. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja BPD tersebut yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas menurut Moeheriono. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Tumuk Manggis belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyusuan Peraturan Desa sehingga BPD belum maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa. Kata-kata Kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi Masyarakat

Page 14 of 62 | Total Record : 617

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue