Articles
617 Documents
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA
Putri Utami Dini E.42008077
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.233 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v2i3.46
The title of this study is "Effect of the effectiveness of leadership at the Department of Transportation employee Kubu Raya district. Based on the breadth of aspects of leaderships, the study was limited as the effect (function) leadership (department heads) to effective employee in the Department of Transportation District Kubu Raya. This study aimed to determine whether there is an influence on the effectiveness of leadership functions in the Department of Transportation employees work Kubu Raya district. The title of this thesis raised by the development of new institutions in Kubu Raya district is the responsibility of each department head to manage and administer the assigned positions, so that the effectiveness of the work of each agency accountable. This research is quantitative research using statistical correlation Pearson Product Moment. Based on the analysis of statistical data, indicators in this study is valid and reliable variables are. For to knoe the results of the study, to determine the relationship obtained the following results: rxy = 0.216, while to know how much influence between two variables, do pengkuadradan of the correlation coefficient, so rxy ² = 0.046656.. The results indicate that the hypothesis rxyhitung smaller than rxytabel (0.216 <0.44) with a significance level of 0.046656 or 4.66% so in this study, explained the rejection of hypotheses, there is no influence of the work function of the effectiveness of leadership, despite rejecting the hypothesis in significance of measurement data, the minimal influence of the leadership function of the effectiveness of an employee working at the Department of Transportation District Kubu Raya. Key Word : Leadership and employee effectiveness
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN LANDAK
NOPIYUNINGTIAS NIM. E42012072
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v6i1.1633
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menilai hasil dari evalusai kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Landak. Penulisan Skripsi ini berdasarkan atas pengelolaan sampah di Kabupaten Landak yang belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini menggunakan model Penelitian Kualitatif dengan Metode Penelitian Evaluasi, Subjek Penelitian Kepala Kantor Kebersihan Kabupaten Landak, Kasi Operasional Kebersihan, Kasi sarana angkutan.kHasil Penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Landak belum terealisasikan dengan maksimal dan perlunya perbaikan pengelolaan sampah agar lebih baik serta terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok yang diselenggarakan pemerintah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kata-kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas dan Ketepatan
KINERJA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KETAPANG
YOHANES RAHMAT DUATO NIM. E42012045
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.806 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i2.1133
Penulisan Skripsi ini didasarkan dengan adanya fenomena mengenai kinerja yang belum optimal Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ketapang. Hal ini terlihat dari penegakan peraturan daerah yang masih di anggap masyarakat belum optimal. Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja aparatur satuan polisi pamong praja di Kabupaten Ketpang dengan mengkaji tiga aspek yang dikemukakan Dharma (dalam Martinus 2000 : 30), yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa data secara kualitatif dengan subjek penelitian adalah aparatur satuan polisi pamong praja di Kabupaten Ketapang. Dengan menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini adalah, kualitas kerja aparatur satuan polisi pamong praja di Kabuapten Ketpang sudah bisa dikatakan cukup baik namun masih trdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, berbeda dengan kuantitas diamana hasil dari kinerja satuan polisi pamong praja yang banyak kekurangan meskipun tidak adanya tolok ukur, sedangkan ketepatan waktu dimana aparatur satuan polisi pamong praja tidak bekerja menggunakan waktu yang baik sehingga tidak efektif dalam penggunaan waktu. Kata-kata Kunci: Kinerja Aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja, Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Yolanda Savira Kusmawardani NIM. E42011033
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.588 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v4i3.660
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor serta mendeskripsikan proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Lurah Akcaya, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Akcaya, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Tim Panitia Pemekaran dan Masyarakat Kelurahan Akcaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses atau tahapan yang mengalami kendala yaitu rentang waktu dari terbentuknya pembentukan tim pemekaran sampai terbentuknya kelurahan yang memakan waktu yang cukup panjang. Adapun proses atau tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan Pertama, desa yang akan bergabung atau membentuk kelurahan harus minimal berumur 5 (lima) tahun. Kedua, persyaratan pembentukan kelurahan baru harus sudah terpenuhi. Ketiga, sudah adanya surat pelimpahan dari kelurahan induk. Keempat, pengukuran tanah atau wilayah. Kelima, setelah semuanya siapak baru diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (Pemdes).” Kata-kata kunci : Pelaksanaan, Pemekaran Kelurahan, dan Proses atau Tahapan
KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENUNJANG KEWENANGAN OTONOMI DESA
Listiana Padagi E.42008023
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1437.515 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v2i1.63
This study is intended to produce a recommendation how to realize an effective coordination withinthe Village Government in particular coordination between the village government and the BPD in thevillage of Stone Tumbles Sharply Titi Ketapang District. The title of this thesis based on the issues raisedin the village of Batu Sharp that the conflict between the village and the BPD, discrepancies anddiscrepancies of opinion in the process of drafting regulations to determining APBDes and village.This study used a qualitative research model by using the theory of coordination "Tripathi andReddy", explained that there are four important factors to achieve an effective coordination. The fourfactors are: communication, leadership, continuity and formulation of authority and responsibility, if thefour factors can be realized with better then expected result that an effective coordination can be realized.The research location in the village of Batu Sharp. The subjects were the village government and itsDevices and Chairman and members of the BPD.The conclusion of this research is the lack of coordination between the village and the BPD in thetasks and functions together to lead to conflict between the two sides. For that recommendation as well asthe solutions given to achieve an effective coordination and harmonious relationships are 4 factors of"Tripathi and Reddy" intensify the communication, the role of leadership, continuity and provide anexplanation of the importance of understanding the duty and function of each.Keywords : coordination and authority of village autonomy
KUALITAS PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK
MARIO PUTRA BARAGA NIM. E42011099
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v7i3.1976
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dengan menganalisa pelayanan Administrasi yang diberikan oleh Aparat Pemeritah di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil obsevasi di lapangan, penulis mengamati pada pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan oleh Kelurahan Sungai Beliung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian (usulan penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan data primer yang sekaligus melakukan penelitian di lapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Kata-kata kunci: Pelayanan, Administrasi, Kelurahan Sungai Beliung
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH
Desi Amalia E42012004
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.214 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1266
ABSTRAKDesi Amalia : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang belum optimal, baik dalam pemahaman anggota BPD dalam pembuatan peraturan, pemahamannya sebagai lembaga aspirasi masyarakat belum terlaksana dan adanya pelaksanaan tugas yang belum terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kaulitatif dengan jenis penelitian observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Subjek penelitian ini adalah BPD, Kepala Desa Wajok Hilir, Kepala Dusun beserta Tokoh Agama di Desa Wajok Hilir. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Wajok Hilir belum mampu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal terkait dengan faktor individu yang berhubungan dengan kemampuan dan keahlian, faktor psikologis yang berhubungan dengan persepsi, sikap maupun motivasi, dan faktor organisasi berkaitan dengan sumber daya dan kepemimpinan. Kata Kunci:Kinerja BPD, Individual, Psikologis, Organisasi, Optimal.
FUNGSI BIRO ORGANISASI DALAM PROSES FORMULASI PADA PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Alfred Djabu Luttaw NIM. E42011038
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.967 KB)
|
DOI: 10.26418/gov.v6i1.699
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menggambarkan fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi penyusunan perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelititan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakuakan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelititan (usulan penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan primer yang sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelititan (skripsi).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada fungsi Biro Organsaisi dalam proses formulasi perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja dalam proses penyusunan perubahan ketiga belum sepenuh nya optimal dilihat dari pembahasan Eksekutif. Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan struktur organisasi perangakat daerah Provinsi Kalimantan Barat, hendaknya tetap lebih mengedepankan pertimbangan untuk membangusn struktur yang sesuai dengan daerah dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.Kata-kata kunci : Formulasi, Perangkat Daerah, dan Fungsi.
PELAKSANAAN TUGAS POKOK APARATUR DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Santi Rahmawati E.42009024
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.293 KB)
|
DOI: 10.26418/%governance.v2i2.314
This Skripsi has purpose to analyze execution main task local aparatus based on ideal prespective bureaucracy especially coordination in Organization Office Local Secretariat Ketapang County Thetitle of skripsi based on problems concerning coordination internly and externly which didn’t apply byapparatus. Though both of them has been known and been guidance for goverment organization toexecute main task. However, applied coordination principles around West Borneo area didn’t execute itdecently yet. This research is description research has type exploration with qualitative method.Collection of data by interview technique, observation, and documentation study. Research subjects areOrganization Office Aparatus and the others apparatus who had choosen purposively. Conclusion ofthis research is lack of attempt that is applied by Organization Office to execute coordination decently.Briefly, such a goverment organization execute main task that should alteration interconnected the wayto do coordination externly. Keyword : Organization Office, Main Task,Coordination dan Aparatus.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS
RENDY HARYANI NIM. E1031141032
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/%governance.v8i1.2375
Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi akan adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa yang belum optimal di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan fisik di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Desa Harapan, Ketua BPD Harapan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Harapan.Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya perencanaan desa dalam pembangunan fisik yaitu dengan keadaan yang ada karena pemerintah desa hanya terfokus dengan apa yang sudah dibangun bukan dengan apa yang mereka rencanakan sejak awal. Berdasarkan penelitian ini untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan desa, disarankan untuk pembangunan desa. Kepala desa, BPD dan masyarakat harus adanya komitmen yang kuat mengenai keputusan perencanaan pembangunan desa yang akan dibuat dan dilaksanakan, dengan melihat potensi yang ada dan juga komitmen yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan Fisik, dan Pemerintah Desa.