Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan

governance
Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : 24424587 EISSN : 24424587 DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1

Core Subject : Social,

Social Sciences

Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 617 Documents

20 21 22 23 24

PENGELOLAAN PARIWISATA PULAU TEMAJO DI KABUPATEN MEMPAWAH ARIEF ALI BASNA NIM. E42012002
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan Skripsi ini didasarkan dengan adanya fenomena mengenai pengelolaan pariwisata Pulau Temajo yang belum optimal di Kabupaten Mempawah antara pihak pemerintah dan swasta. Hal ini terlihat dari pengorganisasian dan pengendalian yang belum optimal. Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis pengelolaan pariwisata Pulau Temajo di Kabupaten Mempawah dengan menguji dua aspek dari empat aspek pengelolaan yang dikemukakan Schermerhorn (dalam Sri Wiludjeng 2007:9), yaitu organizing (pengorganisasian) dan contolling (pengendalian). Jenis penelitian ini deskriptif dengan analisa dan secara kualitatif dengan jumlah subjek penelitian adalah 6 orang yang berasal dari unsur Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, pengelola Pulau Temajo, dan pengunjung wisata Pulau Temajo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dengan pihak pengelola Pulau Temajo belum cukup baik sehingga perlu adanya pengorganisasian yang maksimal, sedangkan pengendalian Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah cukup maksimal namun terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Kata-kata kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pengorganisasian, Pengendalian.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Suatu Studi Tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Singkawang) AGUS SATRIAWAN NIM. E42011083
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang masih belum optimal. Skripsi ini membahas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry yang menyebutkan fungsi-fungsi manajemen adalah: (1) Planning; (2) Organizing; (3) Actuating; dan (4) Controling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Bidang Aset, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, Kepala Seksi Evaluasi dan Pendayagunaan, dan Staf Bidang Aset. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, kurang optimalnya pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang karena terdapat hambatan diantaranya, belum selesainya proses hibah dari Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang. Selain itu banyak taset tanah yang belum jelas letak dan patok batasnya. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah mempercepat proses penyerahan hibah dokumen tanah, dan melakukan inventarisasi serta pengamanan terhadap aset tanah yang telah memiliki sertifikat. Kata-kata Kunci : Aset tanah, Pengelolaan dan Dokumen

HUBUNGAN PERILAKU CAMAT DENGAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG Antonius Tony Segah E.42008031
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

This study aimed to determine and analyze the performance of the behavioral relationships with employees in Head Office Kelam Permai Sintang district. Study were selected because of the phenomenon and the problems that arise as a result of the attitude of the lack of ability as a district leader associated with employee performance as indicated by the decline in the performance of employees at Head Office Kelam Permai. This is indicated by the lack of discipline in the District Office where the scenic office employee doing unproductive activities, ie reading newspapers and watching television, reading newspapers, and talking among fellow employees. This is of course related to many factors, but the authors have alleged temporary factors that leader behavior will improve employee performance as much as possible in the Head Office Kelam Permai.The conclusion of this study is the behavior of sub-district has a significant influence on the performance of employees at 45.9% and the remaining 54.1% is influenced by other factors not examined such as motivation, communication, working environment or other variables.Keywords: Behavioral Leadership, Employee Performance.

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH RIZAL RIFAI NIM. E1031141006; Pudjianto *; Bima Sujendra *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Rizal Rifai, E1031141006: Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Skripsi Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Peran Kepala Desa dalam Pemeberdayaan Masyarakat Desa, dikarenakan masih banyaknya masayarakat yang putus sekolah dan buta huruf. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah supaya dapat mengatasi masalah yang ada pada didesa tersebut agar terdapat pemeberdayaan yang merata. Metodologi yang digunakan peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu mendiskripsikan masalah yang disertai dengan sejumlah teori. Hasil penelitian ini menggunakan teori peranan kepala desa dari Thoha bahwa dalam pengukuran peran kepala desa menggunakan 3 (tiga) teori yaitu peranan hubungan antarpribadi yang meliputi tentang unsur figur, penggerak, dan penghubung. Teori yang lain peran yang hubungan dengan informasi yang meliputi tentang unsur sebagai pemantau, pemberi informasi, dan sebagai juru bicara. Sedangkan teori yang terakir peran pembuatan keputusan yang meliputi tentang unsur peran wiraswasta, peran penyelesaian gangguan, peran pengalokasian sumber, dan peran negoisasi. Kata Kunci : Hubungan antarpribadi, Informasi, dan pembuatan Keputusan

EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN TERPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG APOLONIUS BOY NIM. E42012047
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kerja pegawai dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Bengkayang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan sumber daya manusia diBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Bengkayang yang terus berkelanjutan dan belum terlihat adanya jalan keluar pemecahannya sehingga berdampak pada efetivitas kerja pegawai. Hasil penelitian ini adalah adanya permasalahan efektivitas kerja pegawai di bidang perizinan karena kurangnya tingkat kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja dan tingkat kepuasan kerja yang dimiiki oleh pegawai. Untuk itu rekomendasi dalam penelitian ini adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kata-kata Kunci : Perizinan, Efektivitas, dan Sumber Daya Manusia

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA RIFKI SETIADI NIM. E42011046
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Skripsi ini membahas tentang implementasi pembuatan akta kematian, yang bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan implementasi akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap. Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akta kematian dikarenakan sosialisasi yang diberikan belum cukup optimal kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat juga kurang untuk mengikuti sosialisasi tersebut guna untuk mencapai target yang ditentukan. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian yakni aparat Disdukcapil, aparat Kecamatan, aparat Desa, Ketua RT selaku implementor dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan akta kematian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yakni banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang akta kematian dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang diberikan. Ini terjadi dikarenakan faktor komunikasi, faktor sumber daya dan disposisi sikap pelaksana yang masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. jadi rekomendasi peneliti kepada semua petugas yang terkait dalam kebijakan dapat memberikan ide – ide yang lebih kreatif untuk menarik dan mempermudah masyarakat agar lebih cepat untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian. Kata-kata Kunci: implementasi, akta kematian, masyarakat

KINERJA LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK NABILA NURUL ANNISYA NIM. E42010035
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Subjek Penelitian ialah Lurah Bangka Belitung Laut, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketua LPMK, Sekretaris LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja LPMK di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dari segi Responsivitas yang kurang aktif pada Musrenbang, kurang tepat mengatasi keluhan dan pasif dalam menyampaikan aspirasi masyrakat. Pada responsibilitas masih kurang sesuai dengan Peraturan daerah kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai keterlibatan LPMK dalam pemungutan PBB. Kemudian dilihat dari Akuntabilitas pada perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan masih minim, LPMK kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan kurangnya hasil dokumentasi sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK terhadap kelurahan.Kata-kata Kunci : Kinerja, LPMK, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas

PERAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PONTIANAK DALAM MENANGANI KASUS ILEGAL TKI DI PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Desianus E1031141028 Bernando; Agus Eka; Bima Sujendra
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa peran dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak Dalam Menangani Kasus Ilegal TKI di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan BP3TKI Pontianak dalam mengawasi calon TKI yang berkeja keluar negeri serta belum sesuainya pelaksanaan dengan prosedur perekrutan dan penempatan TKI di luar negeri. Dalam upaya untuk mengetahui peran dari BP3TKI Pontianak dalam menangani kasus Ilegal TKI yang melintasi jalur Entikong penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah oleh Labolo dalam Bukunya memahami ilmu pemerintahan, Teorinya yaitu peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Penulis menggunakan teori peran pemerintah dikarenakan BP3TKI Pontianak adalah lembaga pemerintah non departemen yang membantu pemerintah dalam menangani kasus Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, BP3TK adalah perpanjangan Tangan dari BNP2TKI yang berada di pusat ibukota dan BP3TKI bekerja di wilayah provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya daya dukung pemerintah melalui BP3TKI dalam mencegah TKI Ilegal yang akan bekerja keluar negeri, masih banyak terdapat TKI yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang resmi, hal ini terlihat dari banyaknya TKI yang di pulangkan ke Indonesia karena dokumen yang tidak lengkap. Di sisi lain juga masih lemahnya pengawasan pada perbatasan entikong yang membuat calon TKI illegal bebas untuk melewati kawasan perbatasan ke Malaysia dengan alasan pelesiran dan menggunakan paspor pelancong. BP3TKI Pontianak seharusnya dapat memberi solusi untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bekerja keluar negeri dengan prosedur yang tepat serta harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, imigrasi dan masyarakat sekitar untuk mengawasi dan meminimalisir TKI nakal yang bekerja ke luar negeri menggunakan paspor tidak resmi serta adanya edukasi pada masyarakat agar semakin memahami agar tidak terjadi masalah ketika bekerja keluar negeri. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Tki Ilegal, BP3TKI. The research aims to analyse the role of placement and protection service center for Indonesia migrant workers (BP3TKI) of Pontianak in handling illegal cases of Indonesia migrant workers (TKI) at entikong border in west Kalimantan by using qualitative and descriptive approaches. Research problems include the lack of supervision from Pontianak BP3TKI in supervising TKI candidates who work abroad and inappropriate implementation to the procedures for recruiting and placing TKI aboard. In efforts to find out the role of Pontianak BP3TKI in handling illegal cases of migrant Indonesia workers (TKI) who pass entikong border, the writer uses the role of government theory by labolo in his book entitled understanding governance (memahami ilmu Pemerintahan). His theory consists of th role of government as regulator, dynamist, and facilitator. The writer uses the role of government theory because Pontianak BP3TKI is a non-departmental government agency that assists the government in handling cases of Indonesia migrant workers who work aboard. BP3TKI is the extension of BNP2TKI which is in the center of capital city and BP3TKI operates preventing illegal TKI who will work aboard as there are still many workers that work aboard without afficial documents. It is evidenced by the number of deported TKi due to incomplete documents. On the other hand, there is a lack of suvevision at entikong border which enables tourist passport. BP3TKI is supposed to provide solutions to the community so people will understand how to work aboard with correct procedures and that they have to cooperate with related institutes such as the police, immigration, and local community to supervise and minimize illegal workers who work aboard by using unofficial documents. In addition, a education for the community is needed for better understanding so there will be no prolems when working aboard. Keywords: The role of government, Illegal TKI, BP3TKI

STRATEGI DINAS PEMUDA OLHRAGA PARIWISTA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI AIR TERJUN ANANGAR KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK ALEXANDER PRAYOGO NIM. E42012063
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengembangkan alternatif strategi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata di Air Terjun Banangar Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya faktor internal dan eksternal yang dimiliki dan dihadapi oleh Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Landak. Faktor internal dan faktor eksternal dianalisis dengan menggunakan analisis matrik SWOT, kemudian ditemukan alternatif strategi untuk mengembangkan objek wisata Air Terjun Banangar. Strategi tersebut adalah Strategi pengembangan yang inovatif, strategi promosi, menarik minat para investor, penyediaan/peningkatan fasilitas pendukung baik sarana maupun prasarana akomodasi, menciptakan SDM yang terampil dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat yang berada atau bertempat tinggal dikawasan objek wisata Air Terjun Banangar, penguatan hukum adat dalam rangka pengawasan kelestarian alam, dan melaksanakan berbagai event/festival budaya dalam rangka menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Air Terjun Banangar. Kata-kata Kunci : Strategi, Pengembangan dan Pariwisata

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH ANDRA APRIADI NIM. E42011008
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan dan pengelolan dari dana anggaran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.Desa Antibar salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mempawah yang mendapatkan Dana ADD dan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa tersebut ialah Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Antibar belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan pemerintah Desa dalam melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa belum berjalan sesuai pada Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kesimpulan penelitian ini adalah kurangnya keterbukaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Antibar yang dilakukan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan dari Alokasi Dana Desa, hal ini yang membuat proses pelaksanaan tersebut menjadi kurang optimal. Sehingga dari apa yang dihasilkan kurang menyentuh masyarakat. Kata Kunci : Kepala Desa, Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan dan Pengelolaan

Page 22 of 62 | Total Record : 617

20 21 22 23 24

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ira Patriani

Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ira Patriani

Contact Email labkom@fisip.untan.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ira Patriani

Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA