cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN KETAPANG Ilham Ilham
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.104 KB) | DOI: 10.26418/gov.v10i1.2707

Abstract

Penulis melaksanakan penelitian ini didasari pada fenomena yang terjadi yaitu masih terdapatnya pemangku jabatan struktural yang tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persyaratan dalam proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penempatan Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang Pendidikan dari masing-masing pegawai. Penulis mencari jawaban atas permasalahan yang dinagkat melalui penelitian dengan cara wawancara kepada informan sebagai sumber untuk menemukan jawaban yang baik. Berdasarkan analisis peneliti diketahui bahwa Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang masih berpegang teguh pada peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga pengambilan keputusan dalam penempatan dan penilaian penempatan masih terstruktur sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Penempatan, Jabatan Struktural, Pendidikan
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2015 DI KOTA SINGKAWANG VIZI ALTITIANI NIM. E42012096
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.67 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1360

Abstract

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan bahwa adanya keluhan masyarakat mengenai orang tidak miskin masuk dalam data (inclusion error) atau orang miskin tetapi tidak masuk dalam data (exclusion error). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara kedua instansi serta berbagai pihak yang berkepentingan dan tersedianya data fakir miskin dan orang tidak mampu yang up to date  dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat indikator yang menjadi faktor-faktor dalam berkoordinasi dari segi komunikasi, kesadaran dalam berkoordinasi, kompetensi, kesepakatan, komitmen dan insentif dalam berkoordinasi dan kontinuitas perencanaan koordinasi sehingga dalam pelaksanaan verfikasi dan validasi dalam data PBI JKN 2015 ini berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Kata-kata Kunci: Koordinasi, Verifikasi dan Validasi
KUALITAS PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TRI PASCA NATALIS NIM. E42011030
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.1 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.823

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kualitas-kualitas bentuk pelayanan yang tangible  (berwujud) dan mengetahui kualitas pelayanan yang memberikan kemudahan reliability (kehandalan) dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yaitu kurang maksimalnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan waktu penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan yang belum tepat waktu sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang yang terlibat dalam proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan serta masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Zeithaml yaitu kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh dimensi tangible (wujud), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), dan emphaty (empati). Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang belum maksimal. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu memperbaiki kualitas pelayanan seperti meningkatkan kehandalan pegawai, menambah jumlah pegawai, perbaikan dan penambahan fasilitas fisik dan perlengkapan serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.Kata-kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Wujud, Kehandalan, Ketanggapan
TRANSPARANSI PROGRAM INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA Atika Usnawati NIM. E42010071
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.455 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i3.497

Abstract

Atika Usnawati : Transparansi Program Infrastruktur Dasar Pedesaan Di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara. Skripsi. Pontianak. : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Program Infrastruktur Dasar Pedesaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kayong Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan transparansi pada Program Infrastruktur Dasar Pedesaan yang belum berjalan secara efektif dan masih belum optimal.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana dan Pegawai Kantor Camat Teluk Batang serta masyarakat Desa Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dalam Program Infrastruktur Dasar Pedesaan belum efektif dan sesuai prosedur. Harus adanya perbaikan dari berbagai dimensi antara lain laporan mengenai pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, dan sistem pemberian informasi kepada publik. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain mengenai laporan yang sesuai prosedur dan tepat waktu, pemberian informasi kepada publik secara rinci dan tepat.Kata Kunci : Program, Infrastruktur, Transparansi, Masyarakat.
IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DI KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK Bayu Supianto E.42008051
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.589 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v1i1.18

Abstract

AbstractThe purpose in writing about skripsi is a to describe Government of Rule Number 53 Year2012 in District Office Toho in Pontianak Region. This skripsi to write based on indisipliner problemand respected of the rule. This research use of descriptif kualitative models and to describe how toimplementation government of rule Number 53 years 2012 About Dicipline of Cipil GovernmentWorkers. The location of this research in Toho District in Pontianak Region. Subj ect of research is aworkers government in District Toho Office. Main of the point from this research is a theimplementation of government rule not good because of communication factors such as, transmitionthen resources of human like as staff and facilit y and respected of human to the government rule. Therecommended from this research is to law of hard who to croos of discipline, to added facilit y ofdistrict office and to added worker of government for district office.Key Words: Implementation, Communication, Human Resources, Dispotition, Beuractice ofStructure
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG BUGIS KECAMTAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS YONI DWI AKBAR NIM. E42012019
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.551 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v6i1.1428

Abstract

Penelitian ini fokus kepada Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan ADD dalam pembangunan desa meliputi proses-proses seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controling). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk 30% dari total ADD sudah sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ada, yang mana sebagian besar dana digunakan untuk membiayai tunjangan/insentif aparatur desa dan BPD, kemudian untuk yang 70% dari total ADD lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa. Peneliti menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD masih kurang. Sedangkan dalam proses pengawasan ADD yang diwujudkan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dilihat dari segi administrasi masih perlu dilakukan pelatihan ataupun bimbingan dari tim pengendali tingkat Kecamatan maupun Kabupaten terutama untuk aparatur desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan termasuk keterlambatan dalam penyerahan LPJ. Kata-kata kunci : Pembangunan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)
TRANSPARANSI PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA KRESENSIA YULITA NIM. E42011042
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3321.535 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i2.868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi pada pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini mengunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Camat, Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian, Staf Pengadministrasian Umum yang terdapat di Kantor Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, Kepala Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, lima masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini adalah terdapat informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk ditempel di papan pengumuman di kantor kecamatan tetapi letaknya tidak strategis. Akses informasi melalui sosialisasi yang diadakan tetapi sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses informasi karena pegawai terkait tidak selalu berada di tempat. Kemudian kurangnya fasilitas kotak saran dan lamanya proses dalam menanggapi pengaduan masyarakat dan dalam meningkatkan arus informasi masyarakat menginformasikan dari mulut ke mulut serta diadakan mimbar masyarakat. Hal ini menunjukan perlunya partisipasi masyarakat dalam memperluas informasi mengenai administrasi kependudukan dimana terdapat didalam empat indikator transparansi (Krina 2003:17) yaitu: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggungjawab, (2) Kemudahan akses informasi, (3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Kata-kata kunci: , Akses informasi, Administrasi Kependudukan, Prosedur
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KOTA PONTIANAK M. Arief Wibowo NIM. E42010007
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9839.086 KB) | DOI: 10.26418/gov.v3i2.544

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Sungai Beliung. Penulisan Skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ditemukan diwilayah Sungai Beliung terkait pelaksanaan yang kurang optimal dalam Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Kurang optimalnya pelaksanaan tersebut dikarenakan koordinasi yang terjadi didalam Tim pelaksana masih belum cukup baik, sehingga terjadi berbagai masalah di dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilaksanakan di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Lembaga yang terkait dalam penelitian ini adalah Kelurahan Sungai Beliung; Kecamatan Pontianak Barat; Kantor Pos Indonesia Cabang Sungai Beliung. Subjek Penelitian ini adalah Kepala Instansi dimana penelitian dilakukan dan pihak yang terkait dan yang dianggap mengetahui masalah ini dengan baik. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih kurangnya koordinasi di dalam Tim pelaksana Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Setelah dikaji menggunakan unsur unsur pelaksanaan koordinasi James D. Mooney, koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat masih sangat jauh dari unsur unsur tersebut yaitu : susunan yang teratur dari usaha kelompok, kesatuan tindakan dan tujuan bersama. Kata-kata Kunci : Koordinasi, Pelaksanaan dan Program
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Studi Kasus: Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya SHINTA DWIYUDIASIH NIM. E42009016
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2937.646 KB) | DOI: 10.26418/gov.v6i2.1018

Abstract

Permasalahan yang terjadi adalah adanya beberapa faktor yakni faktor adat, faktor potensi kayu banyak dan faktor adanya lahan sawit dari perusahaan pembuka lahan yang dapat menyerap tenaga kerja dan memperoleh manfaat untuk pendapatan dari tanah wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa kebijakan yang harus dilakukan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi khususnya dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Subjek penelitian dipilih dengan purposive. Simpulan dari penelitian adalah penyelesaian perselisihan batas daerah ini terkesan lambat oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, tentunya menjadikan ketidakpastian bagi masyarakat dan daerah yang mempunyai persoalan batas wilayah. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan jalan penyelesaiannya yang terbaik untuk semuanya dan dalam hal ini dituntut keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan penyelesaian konflik batas wilayah yang berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Dan yang lebih penting adalah bagaimana daerah yang berkonflik mengembangkan kerja sama antar daerah khususnya di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.Kata-kata Kunci : Penyelesaian, Perselisihan, Batas Daerah, Koordinasi, Kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SIDAHARI KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG Adrianus Devaczy John P NIM. E42010024
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.855 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i1.566

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan mendiskripsikan dan menganalisi proses implementasi kebijakan di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Penulisan Skripsi ini berdasarkan permasalahan palaksanaan pembangunan yang berakibat pada tingkat laju pembangunan  di Desa Sidahari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Diskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Camat Jelai Hulu, Kepala Desa Sidahari beserta jajarannya, Badan Permusyawaratan Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidahari, serta Masyarakat Desa Sidahari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa sidahari belum berjalan dengan semestinya serta belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Petujuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap yang tidak jujur, dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah Daerah. pelaksanaan Pembangunan tidak berjalan dengan semestinya sehingga implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Kata-kata kunci: proses, implementasi, dan kebijakan.

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue