cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 17   18   19   20   21 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MARUNSU KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG STEPANUS FRANCISCO NIM. E42010042
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.722 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.713

Abstract

Skripsi ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang” oleh Stepanus Francisco. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Marunsu dalam pembangunan desa dan juga peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Masalah ini dibahas berdasarkan fakta dilapangan mengunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa partisipasi masyarakat desa marunsu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan tergolong rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa belum maksimal. Dalam penelitian ini tidak semua faktor penghambat di bahas oleh peneliti. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan suatu tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan berusaha mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan pula adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk  memotivasi, mengajak dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.Kata-kata Kunci : Pemerintah Desa, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG Selviana Yasinta E.42009045
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.074 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.320

Abstract

This research uses a qualitative method that uses the theory of Good Governance "UNDP", there are nine important factors to achieve good governance. Of nine of these factors, the author discusses only three factors because they are relevant to the focus of the research that the functioning of the village government and the phenomena that occur in the field. These three factors are: Transparency, Responsiveness, and Accountability.  The problem of this study is the procedure of the village is not working, which is less transparent, accountable, and the response of the village government in carrying out their roles, responsibilities and functions of governance at the village in the village of Tirta Kencana. Research sites in the village of Tirta Kencana. Subjects were heads of government agencies and the empowerment of village, district, village heads, village, village and community consultative body Tirta Kencana. The conclusion of this study is the failure to achieve good governance in village governance in the village of Tirta Kencana because the performance of duties, responsibilities and functions of the government apparatus village less transparent, accountable and responsive, so that the implementation of the government was not in suitable with good governance.Keywords: good governance, administration, village government, and work procedures.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA SEPEMPANG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA Suharleni NIM E.1032131029; Arifin *; Donatianus *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.144 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i2.2557

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas, hubungan kerja sama dan perolehan hasil yang dicapai terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun 2017 di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur dalam menyusun APBDesa Desa Sepempang belum berjalan secara optimal, Kepala desa belum mampu membimbing dan mengarahkan secara maksimal aparatur desa dalam penyusunan APBDes di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan Kerja Sama Terkait Penyusunan APBDes tahun 2017 di Desa belum berjalan secara baik, APBDes Sepempang Kecamatan Bunguran Timur mengalami keterlambatan dan rincian APBDes tahun 2017 belum mencerminkan APBDes partisipatif. Sebab yang terlibat dalam penyusunan APBDes tersebut hanya segelintir orang saja, yaitu para perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa kurang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dalam APBDesa. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan Kepala Desa harus lebih banyak memberikan pengarahan kepada bawahan agar mereka bisa memahami apa yang diperintahkan. Pengarahan yang dilakukan Kepala Desa itu sekitar pekerjaan yang akan dikerjakan bawahan seperti bagaimana dan seperti apa mengerjakannya, sasaran-sasaran yang harus dicapai dari tugas, termasuk juga didalamnya pengarahan dalam bentuk pemberian semangat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Pelaksanaan Tugas, Kerja Sama, Pencapaian Hasil, APBDes partisipatif.  
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU Dini Mentari E42012082
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.244 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1288

Abstract

ABSTRAKDalam Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Permasalahan yang ditemui yaitu sekitar 26,38% masyarakat di Kabupaten Sekadau belum memiliki KTP-el, masyarakat belum mengetahui prosedur dan cara pembuatan KTP-el, disebabkan masyarakat lebih mengutamakan mencari nafkah daripada mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Teori yang peneliti gunakan adalah teori yang diungkapkan oleh Osborne dan Plastrik yaitu strategi pengembangan struktur, infrastruktur, sistem prosedur, budaya dan kultur, kewirausahaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Peningkatan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan sebagai ujung tombak pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada.
PELAYAAN PEMBUATAN AKTA PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU Jhemi E. Napitupulu NIM. E42011041
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.252 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.750

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan aparatur dalam pembuatan Akta Perkawinan pada Bidang Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah minimnya sumber daya manusia dilihat dari latar belakang pendidikan, penyediaan sarana fasilitas fisik belum memadai, dan waktu penyelesaian pelayanan pembuatan akta perkawinan melebihi batas waktu yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal terlihat pada 4 dimensi. Dimensi pertama tangibles adalah kurangnya jumlah pegawai pada bagian pelayanan akta perkawinan dan terdapat keterbatasan pada fasilitas dan sarana. Dimensi kedua reliability adalah kurangnya kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pembuatan Akta Perkawinan tepat waktu. Dimensi ketiga responsiveness adalah belum tersedianya sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik dan saran kepada atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan program Jemput Bola belum seluruhnya sampai ke Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dimensi keempat competence adalah rendahnya keterampilan pegawai dalam mengoperasikan komputer dan belum rutinnya pelatihan yang diterima oleh pegawai terkait dalam pelayanan pembuatan akta perkawinan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: Perlu penambahan tenaga pegawai sebanyak 2 (dua) orang pada bagian pelayanan akta perkawinan; Meningkatkan ketelitian dari pegawai baik yang bertugas sebagai operator maupun pegawai yang bertugas di loket; Meningkatkan tanggung jawabnya akan tugas-tugas yang dilaksanakan; Memperhatikan pemerataan kemampuan para pegawai/petugas pelayanan. Kata-kata Kunci: Akta Perkawinan, Tertib Administrasi, Pelayanan Prima
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH SUMBER DAYA APARATUR DESA TANJUNG KELANSAM KECAMATAN SINTANG Mathilda Sunta E.42009032
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v3i1.336

Abstract

Thesis writing is intended to study and analyze Management Village Fund Allocation of aspect of planing in the Village of Tanjung Kelansam District of Sintang. The title chosen after seeing the phenomena in the field that there are some indications as office construction projects unfinished in the village, the low revenue village and low level of human resources. This research used a descriptive model of the kind of qualitative descriptive research. The research was conducted by four-step research, a preliminary research (pre-survey), plan-making research (Research Proposal), collection of secondary data and primary data then performed analysis on the same day after data collection in the field (interviews or observations), a research report (thesis). Location of the research in the village of Tanjung Kelansam. Research subjects include: Secretary of the District Sintang, Head of Administration at the office Sintang district, Village Chief of the Tanjung Kelansam, Secretary of the Tanjung Kelansam Village, Economic development staff Tanjung Kelansam, BPD Chief of the Tanjung Kelansam Village, community leaders in the village of Tanjung Kelansam. The conclusion of this research is the Village Fund Allocation Planning in the village of Tanjung Kelansam still not maximal. The constraints affecting the Village Fund Allocation planning is  low  human ability to understand the task and the lack of responsibility in the management and planning of the Village Fund Allocation Allocation Fund budget low existing village, so that the development can not proceed smoothly. Keywords: village officials, Planning, Allocation Fund Village.
KINERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA SINGKAWANG SYILA OKTAVIANTI NIM. E1031141052; Agus Eka *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.525 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i1.2573

Abstract

Syila Oktavianti, E1031141052: Kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Singkawang. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi akan adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan Kinerja Pelayanan Komisi Penanggulangan AIDS yang belum optimal terhadap masyarakat yang ingin melakukan tes VCT atau HIV/AIDS di Kota Singkawang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanaa kinerja pelayanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tehadap virus HIV/AIDS. Peneliti menggunakan teori John Miner (dalam Sudarmanto) yang menggunakan 4 (empat) indikator atau tolak ukur dalam suatu kinerja yaitu: 1) Kualitas yaitu Dimensi untuk menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dimiliki oleh KPA Kota Singkawang secara khusus kualitas kerja,2) Kuantitas merupakan jumlah atau banyaknya pekerjaan yang dihasilkan pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan,3) Penggunaan waktu bearti banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan.4) yaitu merupakan suatu bentuk komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja karyawan di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang sudah cukup baik dalam pelayanan tes VCT atau tes HIV/AIDS, namun masih kurang rutin sosialisasi, sehingga masih ada masyarakat yang belum sesuai yang berkunjung dengan yang melakukan tes, keterlambatan hasil tes dikarenakan sistem ilmiah yang masih menggunakan metode lama.Saran dari penelitian ini yaitu sosialisasi yang dilaksanakan harus lebih efektif lagi,jika perlu sosialisasi 3 bulan sekali yang bekerjasama dengan RT/RW setempat. Untuk masyarakat luas yang ada di Kota Singkawang, seharusnyaa tidak segan dan tidak malu untuk melakukan tes HIV/AIDS. Kata Kunci: Kinerja, HIV/AIDS, Pelayanan
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DI KANTOR LURAH BANJAR KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG Eka Ramadianti E42012038
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.165 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1285

Abstract

ABSTRAK Eka Ramadianti:  Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kematian Di Kantor Lurah Banjar Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Kematian di kantor Lurah Banjar Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kualitas pelayanan dalam pembuatan Surat Keterangan Kematian yang belum optimal sehingga masih terdapat permasalahan yaitu tidak memiliki kejelasan waktu penyelesaian, kompetensi petugas yang masih kurang dalam mengunakan sarana, dan petugas yang kurang tanggap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Zeithaml yaitu kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance). Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah Banjar Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Subjek penelitian ini adalah Lurah, Sekretaris Lurah, staf Kasi Pemerintahan, dan masyarakat pemohon Surat Keterangan Kematian. kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan Surat Keterangan Kematian di Kelurahan Banjar memiliki kualitas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kehandalan petugas yang masih kurang, ketanggapan petugas yang kurang, dan belum adanya jaminan dalam pelayanan Surat Keterangan Kematian. Kata kunci : Kulitas Pelayanan, Kehandalan, Ketanggapan, Jaminan
PENGARUH KEMAMPUAN KERJA APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG OGGI APRILLIA NIM. E42011085
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.839 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.788

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kemampuan kerja aparatur terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan pelayanan publik yang belum berjalan dengan baik, yaitu masih banyaknya terjadi kesalahan dalam pelayanan sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif/hubungan kausal. Penelitian ini dilakukan melalui uji statistik regresi linear dan korelasi product moment dengan menggunakan jumlah populasi sebesar 19 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) sebesar 0,661 dan persamaan regresi Y = 20,385 + 1,026X. Berdasarkan analisis data statistik, setiap indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan reliable. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa uji F diperoleh  nilai Fhitung sebesar (13,172) > Ftabel (8,40) dengan nilai probabilitas sebesar = 0,002 lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,01, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan kerja aparatur terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang  yaitu sebesar 43,7% sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kata-kata kunci : kemampuan kerja dan kualitas pelayanan
PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK MARINA ADHARIANTI NIM. E42010012
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.343 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.467

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pontianak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kinerja pegawai yang selama 3 tahun terakhir semakin menurun yang terdapat dalam LAKIP BAPPEDA Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada 24 responden. Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan program PSAW Statistics 18 For Windows, maka dapat diketahui bahwa Fhitung (9,832) > Ftabel (4,301). Sehingga dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pontianak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pontianak. Berdasarkan hasil koefisiensi determinasi bahwa kepuasan kerja hanya memiliki pengaruh sebesar 30,90% terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pontianak. Sedangkan, sisanya sebesar 69,10% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.Kata-kata Kunci:   Kepuasan Kerja, Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Kondisi Kerja dan  Kuantitas.

Page 19 of 62 | Total Record : 617

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue