Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan

governance
Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : 24424587 EISSN : 24424587 DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1

Core Subject : Social,

Social Sciences

Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 617 Documents

23 24 25 26 27

KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESTI MIRANDA NIM. E1031151040; Isdairi *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Desti Miranda : Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan dan Penyeleggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, yang mana peneliti mengambil Kinerja Tim PPID Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Judul skripsi ini diangkat berdsarkan identifikasi masalah yang ada berkaitan dengan kinerja tim PPID Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan undang undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kesimpualan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Tim PPID Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik masih belum optimal. Tim PPID harus memperbaiki Kinerja dengan teori kinerja Responsivitas, Responsibilitas, Akuntablitas, Keadaptasian, Kelangsungan Hidup, Keterbukaan/Transparansi, dan Empati agar bisa menghasilkan Kinerja yang lebih optimal. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain, Tim PPID lebih meningkatkan sosialisasi pengenalan tentang keberadaan PPID di kabupaten ketapang agar masyarakat mengetahuinya, Tim PPID diharapkan lebih sigap dan cepat dalam memberikan informasi dan isi isu terbaru tentang informasi di Kabupaten Ketapang. Kata Kunci : Kinerja, Informasi Publik, Pemerintahan The Performance of Information and Communication Office in Ketapang Regency in Administering and Managing Public Information Openness Desti Miranda E1031151040 ABSTRACT Desti Miranda: The Performance of Information and Communication Office in Ketapang Regency in Administering and Managing Public Information Openness. Thesis. Pontianak: Government Administration Program. Faculty of Social and Political Sciences. UniversitasTanjungpura. This thesis aims to describe and analyze the performance PPID team of information and communication office in Ketapang Regency in administering and managing public information openness. The study is posited from problem identification of the performance of the PPID team of Ketapang Regency to carry out the task and its responsibility as stipulated in public information openness law no 14 of 2008. The study uses a qualitative descriptive design. The result shows that the performance of the PPID team of Ketapang Regency in administering and managing public information openness has not yet been optimal. The author suggests that the ideal improvement of the PPID team’s performance could be reached using performance theory, underlying, responsiveness, responsibility, accountability, adaptability, sustainability, transparency, and empathy. The PPID team should have more socialization to introduce the PPID in Ketapang Regency to the public. Moreover, the team should be more agile and faster to give information and the latest issues on Ketapang Regency. Keywords: Performance, Public Information, Government.

Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pemerintahan Dalam Pemberian Izin di Bidang Kesehatan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ketapang. Safitri Masyitah E42012044
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Safitri Masyitah, 2016 : Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pemerintahan Dalam Pemberian Izin di Bidang Kesehatan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ketapang. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antar aparatur pemerintahan dalam efektivitas pelayanan perizinan di bidang kesehatan di Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi antar aparatur pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pemberian perizinan yang masih belum optimal di Kabupaten Ketapang.Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kontinuitas yang berjalan kurang lancar, organisasi yang tidak sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas, komunikasi yang jarang dilakukan dan perlunya ketegasan dari seorang pemimpin koordinasi. Kata Kunci : Koordinasi, Aparatur Pemerintah, Pelayanan

PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DI KANTOR CAMAT SEBANGKI KABUPATEN LANDAK EKONANDO NIM. E42011063
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul skripsi ini dipilih setelah melihat fenomena di lapangan, di mana masih tingginya tindakan pelanggaran indisipliner yang terjadi di Kantor Camat Sebangki Kabupaten Landak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan disiplin secara korektif yang dilaksanakan di Kantor Camat Sebangki Kabupaten Landak. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian melalui kata-kata dan kalimat untuk dijadikan kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pembinaan disiplin secara korektif melalui peringatan lisan oleh atasan dan pernyataan tertulis ketidakpuasan oleh atasan langsung sudah dilaksnakan, akan tetapi pembinaan disiplin secara korektif melalui penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat belum dilaksanakan dan terdapat pegawai yang dipindahkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pembinaan korektif sudah dilaksanakan di Kantor Camat Sebangki, akan tetapi pelanggaran masih terjadi terkhusus berkenaan jam masuk dan pulang kantor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama di lapangan, maka untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi peneliti memberikan beberapa masukan berupa saran yaitu pembinan disiplin melalui teguran lisan sebaiknya dilakukan secara tertutup melalui pemanggilan dan tidak dilakukan saat apel atau dalam rapat staf/bulanan. Perlunya ketegasan pimpinan untuk mendisiplinkan bawahannya agar mematuhi jam masuk dan jam pulang kantor. Dalam melakukan pembinaan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman tetapi terus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran disiplin oleh oknum yang sama. Kata-kata Kunci : kantor camat sebangki, pembinaan disiplin

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS LENI WIDYA NIM. E42011017
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Pada Skripsi ini, penulis menggambarkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas. Adanya penurunan disiplin kerja oleh pegawai kantor Camat Jawai Selatan yang masih belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Disiplin kerja ini dikatakan menurun terutama pada jam masuk kantor, istirahat, dan jam pulang kantor, serta tata cara berpakaian yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Penulis menggunakan tiga tolok ukur dari lima untuk mengukur disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan yakni kepatuhan terhadap jam kerja, kepatuhan terhadap instruksi-instruksi dari atasan serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi. Hasil penelitian ini adalah disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan masihlah rendah mengenai jam kerja baik itu jam masuk kantor, jam istirahat maupun jam pulang kantor, pada indikator kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, tata tertib dan peraturan sudahlah memiliki disiplin kerja yang tinggi dan tanggap terhadap instruksi yang diberikan, dan pada indikator berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi masih terdapat beberapa pegawai yang tidak melaksanakan peraturan ini Kata-kata Kunci : Disiplin, Kepatuhan, dan Peraturan

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK TEVRIAWAN NIM. E42010010
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

BPD sebagai lembaga legislatif desa dituntut untuk menunjukan kinerja yang tinggi dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa.Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikanKinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, maupun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum adanya Peraturan Desa selain Peraturan Desa Tentang APBDes yang ditetapkan BPD. Selain itu, banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditindak lanjuti oleh BPD berkaitan dengan Peraturan Desa, sehingga masyarakat menganggap kinerja BPD masih belum sesuai harapan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah BPD. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja BPD tersebut, yaitu Responsibilitas, responsivitas, dan akuntabiltas.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Desa Sungai Purun Kecil belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desakarena kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembuatan Peraturan Desa, serta kemampuan BPD untuk merumuskan segala bentuk aspirasi masyarakat dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa belum berjalan secara optimal.Kata kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi.

STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KOTA PONTIANAK Bella Tamia
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk untuk mendeskripsi dan menganalisiskan bentuk strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam meningkatkan iklim investasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Permasalahan tersebut dirasa cukup menarik untuk diteliti karena minimnya penelitian mengenai investasi baik di kota Pontianak maupun di Luar kota Pontianak. Maka dari itu diharapkan kita dapat mengetahui penyebab dan cara untuk meningkatkan investasi di Kota Pontianak. Hal ini juga mengingat bahwa kota Pontianak sebagai Ibukota Kalimantan barat yang dimana sebagai acuan untuk daerah yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Pegawai di Kantor DPMTKPSTSP, masyarakat yang pernah mengurus surat izin maupun investor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih belum maksimalnya strategi promosi, fokus, penegakan sanksi terhadap pemegang izin serta terbatasnya lahan yang ada Maka dari itu perlu adanya kebijakan terbaru mengenai sanksi, penambahan jumlah pegawai dan pengembangan dari investasi yang sudah ada. Sehingga jika semua diperbaiki maka akan ada harapan realisasi investasi di Kota Pontianak dapat mengalami peningkatan. Kata Kunci : Investasi, Strategi, DPMTKPTSP.

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA DALAM MENAGANI PERTAMBANGANG EMAS TANPA IZIN DI DESA NANGA SURUK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATENKAPUAS HULU TISSA FIRMAN NIM. E43011052
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penelitian ini meneliti tentang fungsi pengawasan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Bunut Hulu Desa Nanga Suruk Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan fungsi dari pengawasan berbentuk On The Sport Observatition dan On The Sport Report dalam menangani pertambangan dan sejauh mana kondisi lingkungan sekitar setelah dilakukan penambangan emas di Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Fungsi dari pengawasan On The Sport Observatition adalah untuk mengontrol kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencana secara efektif dan efesien. Sedangkan On The Sport Report yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk, masyrakat ikut mengawasi perkebangan pertambangan yang ada di daerah tersebut karena masyrakat ikut berperan dalam pengawasan secara langsung, namun tindak lanjut dari pengawasan tersebut di serahkan ke aparat pemerintah desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lemahnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menagani pertambangan di daerah Kkecamatan Bunut Hulu Desa Nanga Suruk. Kata-kata Kunci : Fungsi pengawasan, On The Sport Observatition dan On The Sport Report

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA PEMBENTUKAN DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA GUSTI PREDI NATAKUSUMA NIM. E42011040
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengidentifikasikan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Pilkades tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa Sungai Raya Dalam dilaksanakan untuk pertama kalinya Pasca Pembentukan Desa. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan Pilkades belum berjalan optimal dikarenakan adanya faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Sementara masyarakat desa secara menyeluruh belum sepenuhnya dapat bekerjasama dan turut ikutserta dalam pelaksanaan Pilkades, sehingga apa yang dihasilkan belum dapat berjalan optimal. Kata-Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa, Pasca Pembentukan Desa

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SUTRA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA Irda Ella Mardiani NIM. E42010072
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sutra Kecamatan sukadana Kabupaten Kayong Utara” penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program raskin di Desa Sutra belum terlaksana secara efektif. Beras miskin (raskin) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan raskin pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun pada saat implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan seperti apa yang di harapkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor implementasi program raskin di Desa Sutra, penelitian ini di dasarkan pada teori Edward III dalam mengukur suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor- faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama, komunikasi yang masih kurang dalam bentuk sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai raskin masih minim. Faktor kedua, sumberdaya dalam hal ini masih kurangnya fasilitas di dalam implementasi program raskin yang mempengaruhi implementasi program raskin di Desa Sutra. Faktor ketiga, disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam implementasi program raskin yang menyebabkan kurang optimalnya dalam menjalankan implementasi program raskin. Faktor keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak yang menyebabkan implementasi program raskin yang membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan informan penelitian program raskin di Desa Sutra Kecamatan sukadana Implementasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.Kata-kata kunci : implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK Lorensia Nunung E.42008046
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

AbstractThis writing is intended to know the officer performance at Sexy Area of Governance in Office of Sub-Regency chief of sengah Temila seen from quality, amount, and time accuracy as keyword from performance. This title is lifted by pursuant to problems of officer performance. in this time earn the us know a lot of problem which is concerning officer performance in institution - governance institution do not aside from mount the Subdistrict. So that writer wish to analyse this problem is furthermore.Key word : quality, quantity and time accuuracy

Page 25 of 62 | Total Record : 617

23 24 25 26 27

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ira Patriani

Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ira Patriani

Contact Email labkom@fisip.untan.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ira Patriani

Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id

Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA