cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 25   26   27   28   29 
PENGARUH KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG Maya Cynthia Rebecca E.42008029
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1757.917 KB) | DOI: 10.26418/gov.v2i1.64

Abstract

The title of this reseacrh is “ The Effect of Human Resource Competencies to The Quality of Public Services atAde M.Djoen General Hospital Sintang “. The reseacrh aims to find out how much the effect of human resourcecompetencies to the quality of public services at Ade M.Djoen General Hospital Sintang. The title based of issuesrelating to the implementation of health care at the hospital in order that the author assume that human resourcecompetencies is one of factor that influens to that problems. The research use quantitative methods with causalform. The research begins by performing the initial observation and the submission of proposal for research, thencreate and test validity and reliability question form. After that question form distributed to respondents andanalyzed in research report (essay). The respondents are civil servants of 7 units at the hospital. Based of statisticdata analysis, the competence of human resources have an effect to the quality of public service with significancelevel 26,1 % and the remaining 73.9% is influenced by other factors not examined as complete infrastructure,service mechanisms, management and finance.Keywords : competence and quality of public service 
PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ) di DESA LUMBANG KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS VANEO KANAGURTA NIM. E1031141003
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/%governance.v7i4.2258

Abstract

Dalam penilitian yang berjudul “Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Desa Lumbang Kecamatan sambas Kabupaten Sambas”. Penulis menemukan beberapa indikasi masalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik seperti pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017 yang belum terlaksana semua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa dalam meujudkan visi dan misi desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintaha yang baik (Good Governance). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bentuk penelitian deskriptif. Teknik penumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangualasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian akuntabilitas yaitu belum terlaksananya beberapa program pembangunan berdasarkan rencana pembangunan dalam RKPDes tahun. Kedua yaitu transparansi, akses informasi yang pemerintah berikan bertahap dari mulai kepala dusun kemudian ke kepala RT terakhir kepada masyarakat.Ketiga partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya kepedulian masyarakat dan masyarakat masih beranggapan bahwa perencaan merupakan pekerjaan pemerintah desa seluruhnya. Keempat aturan hukum yang belum diketahui masyarakat dalam hal ini yaitu jalan desa tidak boleh dilewati truck, sehingga perlu papan informasi untuk memeperjelas aturan tersebut.  Kata kunci : Tata Kelola, Pemerintahan, Akuntabilitas 
KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN KEDABANG KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Fransiska Angela E42012030
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1378.571 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i4.1284

Abstract

ABSTRAKFransiska Angela, 2016 : Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Kedabang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di kantor Kelurahan Kedabang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Penulisan skripsi ini didasarkan pada permasalahan kurang displinnya pegawai yang ditandai dengan pegawai datang, keluar dan pulang kantor tidak sesuai dengan jam kerja, kurang rapi dalam berpakaian seperti tidak menggunakan name tag dan ID card di tempat kerja, serta tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan gaya kepemimpinan lurah berupa gaya instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi yang diterapkan belum optimal. Gaya kepemimpinan yang paling dominan diterapkan oleh Lurah dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor kelurahan Kedabang yaitu gaya delegasi. Gaya ini menjadi kurang optimal karena ketidaksesuaian antara kematangan bawahan dengan gaya yang diterapkan oleh Lurah. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain lebih memberikan dukungan kepada pegawai berupa motivasi dan pengarahan, melaksanakan apel pagi dan apel sore, mengaktifkan fungsi absensi pegawai, diperlukan ketegasan dari pimpinan untuk mengambil suatu kebijakan terkait dengan sanksi bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Gaya kepemimpinan, Disiplin, Lurah, Pegawai.
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SEKADAU Wahyu Patmos Losianus Aswan NIM. E42011081
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.117 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.700

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teknik pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Sekadau. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas fenomena-fenomena yang tergambar dalam tidak semua perusahaan atau pengusaha menerapkan Upah Minimum Kabupaten dan lemahnya kesadaran perusahaan melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan pada bidang Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang mana berupa kata-kata dan gambar.Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Kabupaten yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan yaitu pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya, terungkap faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya adalah tidak diberlakukannya sanksi oleh Dinas Sosnakertrans, tidak adanya dana khusus pengawasan Upah Minimum Kabupaten, kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal alat transportasi pengawasan.Kata-kata kunci : teknik pengawasan, pemerintah, upah minimum kabupaten
KOMPETENSI TEKNIS APARATUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU Fransiska Febriana E42009017
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.404 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.315

Abstract

The thesis entitled  "Competency of The Local Government Apparatus on Regional Development Planning Board of Sanggau Regency". The title chosen after observing the phenomena in the field of competence of the government apparatus that greatly influence the performance of the board / organization where the apparatus itself was assigned as measured by the level of knowledge, skills and behavior. Based on the phenomenon of the issues discussed in this thesis is on the technical competence through the educational and training to the government apparatus in accordance with Government Regulation No. 101 in 2000 on Educational and Training of Civil Servants. The formulation of this research problem is how the technical competence of the local government apparatus of Regional Development Planning Board (Bappeda) of Sanggau Regency. The research used a qualitative approach and descriptive research methods. The results of research that has been done is still finding the government apparatus who lack  of competencies, especially to implement the main tasks routinely. Therefore, to improve the competence of the apparatus then to the apparatus were participated in the educational and trainings in accordance with their field of work routinely. Keyword: Competence, Government Apparatus
PEMBINAAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 ASTRI RANTINI NIM. E1031151006; Pudjianto *; Joko Triyono *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.101 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v8i2.2553

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang diberikan Camat Sambas dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan banyaknya desa yang mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban APBDes sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Sambas dan empat desa di Kecamatan Sambas yaitu Desa Kartiasa, Desa Dalam Kaum, Desa Tanjung Mekar, dan Desa Durian. Hasil penelitian ini adalah pembinaan yang diberikan Tim Evaluasi APBDes kurang sesuai dengan kebutuhan desa sehingga masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Saran dalam penelitian ini yaitu Tim Evaluasi APBDes Kecamatan akan lebih baik jika memberikan bimbingan dengan turun ke lapangan pada setiap semester, pemberian pengarahan dengan merangsang pemerintah desa agar sering berkonsultasi dan lebih aktif ketika tatap muka, pendidikan dan pelatihan atau pemaparan materi sebaiknya tidak digabung dalam kegiatan rapat, pemberian instruksi perlu adanya penegasan secara lisan bagi desa yang lalai dalam laporan pertanggungjawabannya, kemudian Tim Evaluasi dapat memberikan pedoman dalam bentuk video animasi ringan tentang alur pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa. Kata Kunci : Pembinaan, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Tim Evaluasi APBDes
PENGAWASAN DANA HIBAH MASJID DI KABUPATEN MEMPAWAH PADA BAGIAN AGAMA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 DORI KURNIAWAN NIM. E42012083
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.424 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v5i3.1325

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teknik pengawasan pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Hibah Masjid dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan Bagian Agama terhadap Pengelolaan Dana Hibah Masjid di Kabupaten Mempawah. Penulisan skripsi ini didasarkan atas fenomena-fenomena yang tergambar dari ketidaksesuaian antara  proposal dengan kondisi masjid yang sebenarnya serta adanya ditemukan beberapa proposal yang fiktif.  Kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan Pengawasan terhadap Dana Hibah Masjid yang akan dicairkan untuk membantu pembangunan  masjid di Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Namun pelaksanaannya, terungkap faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan tidak optimalnya pengawasan terhadap Dana Hibah Masjid, diantaranya adalah tidak diberlakunya sanksi oleh Bagian Agama, tidak adanya dana khusus pengawasan terhadap Dana Hibah Masjid, kurangnya pegawai pengawas dan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal alat transportasi. Kata kunci : Teknik Pengawasan, Bagian Agama, Dana Hibah Masjid
IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI NURUL UMUHABIBAH NIM. E42010059
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.323 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i3.743

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing yang belum optimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP belum optimal, yaitu dari 23.857 jumlah penduduk di Kecamatan Belimbing, hanya 10.507 (78%) yang telah melakukan proses perekaman e-KTP dan sebanyak 2.834 (21.24%) penduduk yang belum melakukan proses perekaman e-KTP. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dengan masyarakat mengenai program e-KTP, sehingga beberapa masyarakat enggan untuk melakukan proses perekaman meskipun telah dilakukannya program jemput bola, yang dikarenakan kurang pahamnya masyarakat terhadap program e-KTP. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain diberikannya pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya e-KTP, dengan cara memberikan kewenangan terhadap masing-masing kepala desa untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada warganya sehingga tumbuhnya kesadaran untuk segera melakukan proses perekaman e-KTP. Diupayakan agar pemerintah kecamatan agar memiliki teknisi khusus untuk menangani alat perekam e-KTP, sehingga jika terjadi kerusakan bisa segera diperbaiki dan penambahan sumber daya berupa perengkapan dan peralatan yang digunakan dalam proses perekaman e-KTP. Kata-kata Kunci : Implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur
KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK 1) Fajar Prastiko E.42009078
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.615 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v2i2.332

Abstract

This study aims to describe the performance of Social Affairs, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency in making service cards jobseekers (AK 1). Title essay concerns issued by AK 1 manufacturing service performance conducted by Field Workforce Training and Placement, Department of Social, Manpower and Transmigration Kubu Raya regencyThis study uses a qualitative descriptive approach. Techniques of data collection is by interview, observation and document study. Analysis using domain analysis techniques. Location of the study is the Social Service Office, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency. Research subject is the Head of Department, Head of Workforce Training and Placement, Placement Head and Workforce Expansion, Head Productivity Improvement Training and Labour, the Task Service, and job seekers who manage card manufacturing   AK 1.Conclusions in this study are not optimal service performance given by Field Workforce Training and Placement due to lack of adequate infrastructure facilities, often a technical disruption in service implementation manufacture AK 1, lack of energy ministry officials in the implementation of specific AK 1, and officials have yet to fully disciplines. Therefore, the recommendation is to improve the operational performance of the facility by improving operational tools, provide room service and facilities support services satandar infrastructures. Then perform specialized recruitment services as officers or employees of the Work Introduction to Civil and also to increase the discipline with the application of strict punishment and electronic absent Keywords: performance, service, card AK 1
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEBING BATU KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS Perianto NIM E1031151030; Yulius Yohanes *; Rulida Yuniarsih *
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.911 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v9i1.2569

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Renana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Tahun 2018 dengan berlandaskan Perataturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pengawasan yang terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses Penelitian dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (pre-survey), pembuatan rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data-data skunder dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau dokumentasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu harus sesuai pedoman Permendagri yaitu dengan membuat tata tertib pengawasan baik langsung maupun tidak langsung atau yang di Permendagri No. 110 Tahun 2016 disebut dengan Monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu secara langsung masih belum optimal & hanya mengandalkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) pada saat musyawarah dan laporan-laporan lainnya.Kata-kata Kunci : BPD, Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung. THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN SUPERVISING THE WORK PLAN OF THE GOVERNMENT OF TEBING BATU VILLAGE, SEBAWI SUB-DISTRICT OF SAMBAS REGENCY Abstract The writing of this thesis was intended to describe and analyze the implementation of the oversight function by the Village Consultative Body (or BPD) of Tebing Batu Village, Sebawi sub-district of Sambas Regency, on the Village Government’s work plan in 2018 based on the Regulation of Minister of Home Affairs (or Permendagri) No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD). The title of this Thesis was bassed on problem in direct and indirect Supervision. This descriptive qualitative study was conducted with four research steps, such as preliminary research (Pre-survey), making research plans (Research Proposals), secondary data collection, and primary data which were then analyzed on the same day after collecting data in the field (interview or documentation), and after that making a research report (Thesis). The Suggestions gerenated from this research are that the implementation of supervision by BPD of Tebing Batu Village should be in accordance with the permendagri in conclution, the direct supervision conducted by BPD of Tebing Batu is still lacking. Not to mention, it only relies on indirect supervision which was carried out by the end of the annual report by the Village government. Consequently, the implementation of supervision is still not optimal.Keywords : BPD, Direct Supervision, Indirect Supervision.

Page 27 of 62 | Total Record : 617

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue