cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
preferensihukum@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
preferensihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465039     EISSN : 28099656     DOI : https://doi.org/10.55637/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 456 Documents
 38   39   40   41   42 
Sanksi Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Pungutan Liar di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk) Meysin Liston Sinaga; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, kejahatan seperti pungutan liar sering terjadi. Suatu perbuatan yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk membayar, menyerahkan sesuatu, atau melakukan perbuatan untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pemerintah harus menegakkan peraturan saat ini dengan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Kerangka hukum yang berkaitan dengan larangan terhadap pegawai negeri yang melakukan pungli dibahas dalam penelitian ini, serta sanksi hukum atas perilaku tersebut. Hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, PNS yang melakukan pungli dikenakan sanksi hukum berupa sanksi disiplin sedang dan berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sanksi terberat bagi PNS yang melakukan pungli adalah pemecatan. Sebagai upaya untuk mencegah penilaian yang tidak sah yang akan merusak upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai supremasi hukum.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Tab) Ngurah Dwi Putra W; A.A Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dari narkotika ini memberikan dampak buruk yang luas kepada masyarakat tidak hanya kepada pelaku yang mendapatkan dampak negatifnya tetapi juga kepada masyarakat sehingga dibutuhkan hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai kepada para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan? Penelitian tipe normatif dipilih dengan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn. Tab. Ini para terdakwa diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Terdapat hal yang dapat memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa.
Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Ni Kadek Ari Swartini; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali, penggunaan ponsel saat berkendara merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan telepon saat mengemudi, menurut hukum. Hukuman pidana akan diterapkan jika seseorang terus melanggar. Studi ini membahas bagaimana membatasi penggunaan ponsel saat mengemudi dan bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana penggunaan ponsel saat mengemudi adalah UU No. 22 Tahun 2009. Penggunaan ponsel saat mengemudi memiliki banyak dampak negatif, dan diharapkan penegakan hukum akan selalu mendidik masyarakat tentang efek ini
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal “Netflix” melalui Media Internet Ni Luh Putu Ayu Cahyani; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar Pande Gede Gita Putra Nugraha; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang oleh pengiriman J&T Express di Gianyar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa J&T Express di Gianyar dalam hal terjadi kelalaian pengiriman dari pihak J&T Express. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi diatur dalam Pasal 468 KUHD, perusahaan ekspedisi memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang dengan mengganti rugi sesuai SOP yang berlaku. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya. Setiap konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
Perkawinan Sah ke Dua tanpa Penetapan Poligami Nur Wahyu Illahi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human needs are diverse, and to fulfill these needs, humans will exert all their efforts and strength through intellect and actions. However, these efforts often do not align and frequently lead to controversies in various aspects, especially in conflicts of law. Polygamy, for instance, has been a persistent issue from the past until now. Structured polygamy does not cause problems, but when polygamy involves falsification of identity, it can create significant issues. For example, in the Surabaya District Court ruling No. 1459/Pid.B/2021/PN Sby, it was a case of polygamy without court approval, resulting in two valid marriage certificates. The main issue here is the implication for the Office of Religious Affairs if there are valid certificates in different cities or districts. The aim of this research is to address problems related to marriage law in administrative terms. Considering the existence of administrative or procedural aspects is very inherent in Indonesia. This research uses three approaches: statute, conceptual, and case. The analytical technique used is from general to specific, known as the deductive method, resulting in descriptive analysis. The results of the study show that if the Office of Religious Affairs commits negligence, there are administrative sanctions categorized as minor.
Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan Online Bermodus Investasi Yang Menimbulkan Akibat Hukum Ni Putu Yuliana Kemalasari; Irwan Effendi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online lottery is an activity carried out by several people by utilizing the development of technological advances and information by using smartphones in its implementation. Recently, online lottery has been highlighted because it has caused legal consequences, including losses suffered by members, promises of attractive investments and used as a basis for committing criminal acts. The problem that becomes a case in relation to online lottery is the form of responsibility and legal efforts in overcoming it. This research aims to find out the criminal and civil responsibilities of the perpetrators of online lottery who use the argument of investment in deceiving their victims so that the best legal efforts can be found in overcoming this problem. To discuss the related problems, the author formulates them into two problem formulations: first, how is the regulation of online lottery according to positive law in Indonesia and second, how is the legal responsibility of online lottery managers with the investment mode that causes legal consequences. This research uses normative legal research. This normative legal research collects legal materials from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then collected and analysed and then described through a statute approach and case approach. The result of this research is that there is no specific regulation of online lottery according to positive law in Indonesia. However, it can be interpreted that online lottery is an agreement made based on Articles 1330 and 1338 of the Civil Code and is related to the principles and objectives regulated in Articles 3 and 4 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Kebijakan Hukum Pengaturan Penggunaan Kendaraan Listrik Dalam Penguatan Ketahanan Energi Nasional I Nengah Nuarta; Mochamad Sukedi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A number of government policies to accelerate the use of electric vehicles are outlined in a number of statutory provisions. The legal umbrella for the use of electric vehicles was first outlined in Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Program. Based on the background above, researchers are very interested in studying: 1) How are electric vehicles currently regulated in Indonesia? and 2) What is the ideal arrangement for electric vehicles to strengthen sustainable energy security in Indonesia? The type of research used in this research is normative legal research. The legal material analysis technique applied in this research involves describing what is the problem, explaining the problem (explanation), examining the problem (evaluation) and providing arguments from the results of the evaluation. The regulation of electric vehicles in Indonesia is currently regulated in Presidential Decree No. 55 of 2019, which is the initial regulation that became the legal umbrella for Indonesian electric vehicles, then derivatives such as PP No. 73 of 2019 which regulates the imposition of Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). Regulation of electric vehicles is ideal in strengthening sustainable energy security in Indonesia by advancing and regulating the biofuel industry, lithium battery industry and electric vehicles. In the future, the government can target public transportation vehicles to switch to using electric power with batteries.
Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku di Indonesia I Putu Harry Suandana Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deviant behavior in the form of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) seems unavoidable. This behavior can target children, teenagers and even adults. With this phenomenon, it has negative impacts on community life. The problem is getting stronger when the phenomenon is published through social media and television shows. At least there are perpetrators of LGBT couples and other LGBT actions in Indonesia. This study uses a research method that is a normative legal research type. In normative legal research, the data used is secondary data. The secondary data contains primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the materials that have been collected are analyzed using a statute approach and a case approach. This study answers a problem, namely first. The implications of LGBT behavioral deviations in Indonesia can have an impact on the health, social, education and security of the Indonesian state. The factors can be caused by internal factors originating from oneself and the family environment and external factors originating from the external environment and social media and television or community groups and second. In the provisions of the existing laws and regulations, there are limits for LGBT, although they are not regulated concretely and explicitly, and future regulations will regulate deviant behavior for LGBT groups who intentionally commit sexual harassment in public, but there is still a need for comprehensive regulations that regulate LGBT.
Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia Mochamad Sukedi; I Nengah Nuarta
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The justice that has been taking place in the criminal justice system in Indonesia is retributive justice, while what is expected is restorative justice, namely a process where all parties involved in a particular criminal act work together to solve the problem, how to deal with the consequences in the future, not yet regulated by strict norms that prevent criminal cases from having to be resolved outside of court using restorative justice. Based on the background above, researchers are very interested in studying: 1) How is the development of restorative justice in the Indonesian legal system? and 2) What are the principles of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia? The type of research used in this research is normative legal research. The development of restorative justice in the Indonesian legal system is based on the lack of satisfaction from the existing criminal justice system process, where it is felt that it does not meet the needs of the community, because in a criminal justice system process the parties in conflict are not involved but only involve between perpetrators and the state. Victims and the community are not involved in conflict resolution, in contrast to the principle of restorative justice where victims and the community are also involved in conflict resolution. The principle of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia is not something relatively new in Indonesia because it is a dispute resolution model which is one type of alternative punishment in the criminal law system in line with the aim of criminal sanctions according to the concept of customary law, namely restoring cosmic balance, balance between The world was born with the supernatural world, to bring a sense of peace between fellow citizens or between members of society and their community.

Page 40 of 46 | Total Record : 456

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum More Issue