cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
preferensihukum@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
preferensihukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465039     EISSN : 28099656     DOI : https://doi.org/10.55637/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Preferensi Hukum is a journal of Law, provides a forum for publishing law research articles or review articles of students. This journal has been distributed by WARMADEWA PRESS started from Volume 1 Number 1 Year 2020 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Criminal Law; Government Law; Business Law and Notary; Development of Local Law; Environmental Law; Tourism Law; Procedural Law; Private Law; Law and Human Rights; International Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 456 Documents
 36   37   38   39   40 
Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Amy Shientiarizki; Chomariyah; Agung Pramono
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter dapat memberikan sebagian otoritasnya kepada tenaga kesehatan lain seperti bidan atau perawat dalam bentuk delegasi wewenang. Hal ini dimungkinkan secara hukum dan tentu saja delegasi wewenang ini diberikan dalam batasan tertentu. Bahkan dalam keadaan tertentu, tenaga kesehatan dapat memberikan tindakan medis meski tanpa delegasi wewenang. Payung hukum yang dapat dijadikan rujukan antara lain Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi bidan untuk melakukan prosedur medis jika memenuhi ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan penolong terdiri dari dokter dan bidan. Pelayanan kesehatan oleh bidan atas delegasi wewenang dari dokter juga dapat menimbulkan malpraktek, sehingga pasien dapat menggugat secara pidana atau perdata. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas hukum bagi dokter dan bidan jika tidak memenuhi standar, dengan melihat unsur-unsur tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif.
Putusan Nihil Ditinjau melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum Totok Yanuarto; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan hakim merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang melibatkan pertimbangan hakim secara lisan maupun tertulis. Pentingnya keputusan hakim untuk mematuhi prinsip-prinsip tertentu, termasuk stabilitas, yang merujuk pada kestabilan sosial sebagai dampak dari keputusan tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, terutama dalam konteks teknis yudisial. Oleh karena itu, keputusan hakim harus memperhatikan aspek-aspek formal, terutama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Dalam konteks perkara pidana, KUHAP mengatur bahwa keputusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan dari tuntutan hukum, atau putusan bebas. Namun, eksistensi vonis nihil, seperti yang terjadi dalam kasus Dimas Kanjeng, dianggap sebagai suatu permasalahan yang kompleks. Praktik putusan ini mengklaim merujuk pada Pasal 10 KUHP yang membatasi kumulatif hukuman penjara paling lama 20 tahun. Namun, praktik putusan nihil sebenarnya menjadi ancaman bagi kepastian hukum dalam paradigma hukum civil law. KUHAP tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai vonis nihil, yang menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum. Idealnya, KUHAP seharusnya mengatur dengan jelas bentuk-bentuk putusan yang mungkin terjadi untuk menjaga kepastian hukum. Praktik putusan nihil juga mengganggu stabilitas hukum acara pidana atau hukum prosedural pidana itu sendiri. Prinsip interpretatif dalam putusan nihil menjadi kontroversial karena sering kali tidak digunakan dengan tepat. Mengingat bahwa interpretasi dalam putusan nihil berkaitan dengan masalah sistemik dalam KUHAP, hal ini seharusnya menjadi isu yang memerlukan reformasi dalam hukum acara pidana. Tulisan ini mengulas regulasi vonis nihil yang menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan tentang putusan pemidanaan nihil
Upaya Penyelesaian Praktik Daur Ulang Palsu Limbah B3 Industri di Indonesia Melalui Pendekatan Holistic Zero Waste Management Mohammad Ervin Ardani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep daur ulang limbah B3, seringkali disalahartikan dan disalahgunakan oleh perusahaan penghasil dan pengelola limbah B3 untuk meningkatkan jumlah penjualan produk dengan branding sebagai perusahaan ramah lingkungan. Praktik di lapangan, banyak perusahaan tersebut melakukan daur ulang limbah B3 dengan metode penimbunan (dumping), pembakaran melalui incinerator, penampungan, pemanfaatan ulang secara ilegal, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir yang bertentangan dengan konsep daur ulang limbah B3. Data pada Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, setidaknya ada enam putusan pengadilan terkait pelanggaran pengelolaan limbah B3, diantaranya adalah putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg, No.917/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan kelemahan penanganan limbah B3 secara konvensional yaitu kumpulkan, angkut dan buang ke tempat pembuangan akhir dan menawarkan pendekatan holistic zero waste management sebagai solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif. Ringkasnya, praktik daur ulang palsu limbah B3 di Indonesia dalam kurun tahun 2017 hingga 2021, disebabkan karena paradigma pengelolaan limbah B3 yang masih konvensional. Pendekatan holistic zero waste management, sebagai solusi daur ulang limbah B3 memiliki empat tahapan dalam penerapannya yaitu membuat regulasi yang menekan industri memproduksi limbah B3, melakukan upaya pengelolaan dan pengolahan limbah B3 yang aman bagi lingkungan, membangun kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, dan penerapan indeks zero waste management sebagai indikator kadar limbah B3 yang di produksi di masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan) Meilisa Naiborhu; Tetty Marlina Tarigan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan menurut Wahbah Az-Zuhaili. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan tanpa melakukan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga pupuk bersubsidi merupakan aspek penting dalam pertanian Indonesia. Harga pupuk yang ditetapkan oleh pengecer melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan petani harus membayar lebih mahal, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, berlebihan dalam mengambil keuntungan dan penipuan dalam jual beli yang berlebihan diharamkan dalam agama. Perlindungan hukum terhadap petani yang mengalami kerugian dapat dilakukan melalui hak khiyar, yaitu hak untuk membatalkan akad jika terdapat ketidakadilan atau penipuan dalam harga pupuk bersubsidi.
Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Muhammad Japar; Muhammad Fahruddin; Hermanto
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait hukum perlindungan anak yang ditinjau dari perspektif pendidikan. Metode penelitian menggunakan penelitian tipe yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan mengintepretasi data yang diperoleh. Penelitian ini membahas pertama, hak anak dalam mendapatkan pendidikan; kedua, pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan; ketiga membangun kesadaran hukum di sekolah; keempat, peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak. Kesimpulan dari penelitian terkait perlindungan mengenai hak anak di atur dalam 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar melahirkan anak yang berkesadaran hukum, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter.
Analisis Yuridis atas Keabsahan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Sistem Data Keamanan Komputer (Cracking) Cok Rai Kesuma Putra; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan digital merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Berbagai kejahatan digital seperti pembobolan dan peretasan data komputer yang dilakukan oleh seseorang akan dapat mengacu pada tindakan kriminal hingga dapat menimbulkan korban. Anak dari itu perlu adanya penegakan hukum agar tidak adanya tindakan kriminal melalui digital ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembobolan sistem keamanan data computer dan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Memperjualbelikan Konten Pornografi Pribadinya melalui Media Sosial Twitter I Gede Sathya Narayana Andrade; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif tetapi juga dampak negative, Banyak akun penyebar konten pornografi di media sosial, salah satunya platform Twitter yang menjadi sarang bagi pelaku untuk menyebarkan memperjual belikan konten pornografi pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku konten pornografi di media sosial dan sanksi pidana terhadap pelaku yang memerjual belikan konten pornografi di media sosial. membahas permasalahan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adanya suatu bentuk dari norma dan kaidah hukum mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana dalam pornografi ini yang ada diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan dijatuhkannya sanksi hukuman dari pelaku-pelaku yang memperjual belikan konten berbau pornografi sesuai aturan hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi sendiri mempunyai lex specialis-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pornografi dan ancaman hukumannya. Pengguna Twitter, Diharapkan lebih bijak menggunakan sosial media, jangan malah ikut terjerumus dan menyebarkan video/konten pornografi, sara atau hoax yang bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi Masyarakat.
Gugatan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva; A.A Sagung Laksmi Dewi; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengatur hubungan lahir dan batin terhadap pasangan yang melakukan hubungan suami istri yang dalam melakukannya harus memenuhi dasar dalam perkawinan yaitu sah menurut menurut agama dan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta perkawinan jika terjadinya perceraian dan Bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan. Menggunakan metode dari penelitian hukum normatif diharapkan tepat dipilih dalam menyelesaikan penelitian ini dengan dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa akta perkawinan memiliki hukum yang kuat dan penting demi kepentingan bagi suami istri serta anaknya. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan karena syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah bahwa perkawinan itu memang terjadi.
Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu I Gusti Ngurah Ananta Wardana; I Nyoman Gede Sugiartha; I Wayan Arthanaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan komparatif, sebagai pendekatan permasalahannya.
Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan pada Gelahang di Jembrana I Kadek Bagus Indra Pramana Putra; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi mereka tidak ingin memisahkan dirinya dengan keluarga, sementara di dalam hukum adat Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.

Page 38 of 46 | Total Record : 456

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Preferensi Hukum More Issue