Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

10 11 12 13 14

PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN MENGADILI SENDIRI UNTUK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017) Bimo Mahardhika Aji & Sri Wahyuningsih Yulianti.
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika. ABSTRACTThis Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge to cancel Judex Facti's verdict and judge himself to impose imprisonment against perpetrators of crimes, in this case in particular the criminal act of abuse of Narcotics use of group I for themselves. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics

Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Penuntutan Tidak Dapat Diterima (Nebis In Idem) Dalam Perkara Pembunuhan Krisna Vidya Antakusuma
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims is to fnd out the reconsideration by defendant on the basis of a failure to apply the judge, judex facti and oversight in deciding cases of murder . This research includes studies of normative prescriptive. The case studied in this study were cases of murder that committed by the convict named Sri Suprihatin and Sri Handoko which occurred in 2013, that can be seen on the Supreme Court Decision Number. 57/PK/PID/2015. Based on the research, this study obtain result that the reconsideration proposed by the defendant with judex facti reason. This is indicated by the principle of nebis in idem has fulflled contained in Article 263 paragraph 2 letter c of KUHAP about prerequirement to propose reconsideration appeal. The decision have shown an oversight of the Judge or a decision of judex factie’s apparent verdict in the murder case, with the result that the Supreme Court’s decision granted the request of reconsideration, and canceled the decision of the District Court Number 719/Pid.B/2013/PN.Smg on the 5th of February 2014, prosecute and declare that the Prosecutor’s claim to the convict Sri Handoko is unacceptable because of nebis in idem.Keywords : Murder, Reconsideration, Nebis In Idem

ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017) Imron Rizkyarno
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi alasan kasasi penuntut umum pembebasan terdakwa merupakan kesalahan hakim karena mengabaikan fakta-fakta persidangan perkara penganiayaan yang telah sesuai pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif selogisme dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/PID/2017 telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d jo pasal 253 ayat (1) KUHAP karena hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya.Kata kunci: Putusan Bebas,Kasasi, Argumentasi Putusan Kasasi ABSTRACKResearch in order to write this essay aims to find out the argumentation of the reason for the appeal of the prosecutor to release the defendant is the judge's mistake for ignoring the facts of the trial in the case of Article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph ( 1) KUHAP.This research is a type of normative legal research, prescriptive and applied, with a case approach. The legal material collection technique used in this study is library research. The author uses the method of deductive logic of logistical analysis in this study.Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the free verdict can be submitted cassation on the grounds that the filing of Cassation by the Public Prosecutor based on the Decision of the Supreme Court Number 249 K / PID / 2017 is in accordance with article 184 paragraph (1) jo article 197 paragraph (1) letter d jo article 253 paragraph (1) KUHAP.Because the judge wrongly applied the law.Keywords: Free Verdict, Cassation, Cassation Decision Argument

Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Di Bawahnya Habirin Andrian Hesta Praksosa
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran hukum Hakim Agung dalam Meluruskan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalam perkara tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2514K/Pid.Sus/2016. Hasil dari penelitian diketahui terdapat perbedaan terkait dengan Legal Reasoning pada Judex Factie tingkat pertama, Judex Factie tingkat Banding, maupun Judex Juris. Perbedaan itu terdapat pada penjatuhan pasal yang disangkakan kepada Terdakwa. Judex Juris menggunakan dakwaan Primair dan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan Judex Factie yang hanya menggunakan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih rendah. Serta pemikiran hukum Hakim Mahkamah Agung dalam meluruskan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut secara khusus terletak dalam cara pemeriksaan perkara kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Pemikiran Hukum, Hakim, Korupsi

KAJIAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR DISSENTING OPINION DALAM PERKARA KORUPSI Luthfi Novianto Syuhada & Bambang Santoso
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Judex Juris memutus Terdakwa bersalah atas dasar Dissenting Opinion dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana Totok Midiyanto oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Judex Juris dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Midiyanto melebihi tuntutan Penuntut Umum atas dasar Dissenting Opinion. Kata Kunci: Pertimbangan Judex Juris, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACTThis Study aims to determine the appropriateness of Judex Juris consideration to decide that a defendant is guilty on the basis of Dissenting Opinion and impose a sentence in excess of the demands of the Public Prosecutor for Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The Case of Corruption Crime against Totok Midiyanto inmates by the Judex Facti Surabaya District Court was cut off from all lawsuits (onslag van recht vervolging) and the Public Prosecutor submitted a Cassation on the grounds that Judex Facti had made real mistaked. Judex Juris in his decision to impose a sentence against defendant Totok Midiyanto exceeded the demands of the Public Prosecutor on the basis of Dissenting Opinion.Keywords: Judex Juris Consideration, Corruption

Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan Andreas Adhi Prasetyo
Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Klaten no. 18/Pid.B/2015/PN.Kln. Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber penelitian hukum meliputi bahan hukum primer KUHAP, bahan hukum sekunder berupa buku atau pustaka lainya. Saksi mahkota adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri. Penggunaan saksi mahkota kerap menjadi pro dan kontra, namun penggunaan saksi mahkota tidak melanggar KUHAP karena beberapa alasan yang membenarkan dan mengharuskan untuk mendatangkan saksi mahkota dalam proses peradilan yang penulis teliti, adapun alasannya adalah sebagai berikut: a)dalam perkara delik penyertaan, b)terdapat kekurangan alat bukti, c)diperiksa dengan mekanisme splitsing. Saat penuntut umum menghadirkan saksi mahkota, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim serta diperkuat dalam pertimbangan majelis hakim dalam keterangannya. Maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci : Saksi Mahkota, Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Kedudukan di Persidanga

Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Bebas Dari Segala Dakwaan Atas Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Militer I-03 Padang Rosalita Anggi Pramudianti
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas atas pengajuan Kasasi Terdakwa terhadap putusan judex factie sesuai dengan pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penulisan ini berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika yang menimpa Praka Bila Franciska. Pada 23 Juni 2014 di Yonif 132/ BS Riau diadakan tes narkoba seluruh anggota TNI disana. Didalam tes tersebut beberapa anggota positif narkotika, salah satunya yaitu Terdakwa. Karenanya, Terdakwa harus menjalani proses persidangan dari awal hingga putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk memutus bebas Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Didalam putusannya Mahkamah Agung setuju dengan alasan Kasasi dari pemohon Kasasi yang menunjukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan judex factie perihal kurangnya pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Kata Kunci: Kasasi, putusan bebas, tindak pidana narkotika, anggota TNI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt) Wahyu Sari Asih
Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu KUHAP terutama Pasal 184 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dihubungkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.Kata Kunci : pertimbangan hakim, putusan pidana, kekerasan terhadap anak ABSTRACTThis study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of violence against children with Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C jo Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely KUHAP especially Article 184 jo Article 183 jo Article 183 jo Article 193 paragraph (1) and Article 76C jo Article 80 paragraph (1 ) The Child Protection Act is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 166 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pwt. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of committing violence against children was in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act.Keywords : judge's consideration, criminal verdict, violence against children

Upaya Pembuktian Kesalahan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dengan Mendengarkan Keterangan Isteri Terdakwa Sebagai Saksi Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/Pn.Skt) Satriyo Wicaksono
Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana perzinahan dengan mendengarkan kesesuaian keterangan istri terdakwa dengan Pasal 168 huruf c j.o. Pasal 169 Ayat (1) KUHAP. Penulisan hukum ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normative dan terapan. Pendekatan penelitin menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan dahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Upaya pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 210/Pid.B.2015/PN.Skt dengan mendengarkan keterangan istri terdakwa sebagai saksi yang memberatkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf c j.o Pasal 169 ayat (1). Pasal tersebut menerangkan bahwa kesaksian yang didapakan dari istri terdakwa telah sah menjadi alat bukti saksi karena telah mendapat perseujuan dari terdakwa. Kata kunc: alat bukti, Perzinahan, Keterangan Saksi

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PID/2017) Mahendra Galih Ivandanu
Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG. Menurut pertimbangan keterangan terdakwa, korban seharusnya dinyatakan menderita luka ringan, namun Judex Factie telah keliru menyatakan sebagai luka berat. Pengajuan kasasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.Kata kunci: kasasi, judex facie, pertimbangan hakim ABSTRACTThis study aims to determine the reason for the appeal by the Public Prosecutor against the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. The research method used is normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considered Judex Factie wrongly applied the law, did not consider witnesses who relied on the defendant and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the decision of the West Java High Court Number. 319/PID/2016/PT.BDG. In consideration of the defendant's testimony, the victim should have suffered minor injuries, but Judex Factie had mistakenly stated that she was seriously injured. Submission of this appeal is not carried out in accordance with the provisions of the Law in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge

Page 12 of 67 | Total Record : 666

10 11 12 13 14

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA