Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 453 Documents

9 10 11 12 13

PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA Wijaya, Nugraha Wisnu
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap putusan bebas oleh Judex Facti sehingga kurang cermat dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan mengkaji kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan Judex Juris bahwa Judex Facti kurang mencermati kebenaran materiil dan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan dan mengadili sendiri telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, NarkotikaABSTRACTThis study examines the reasons for cassation filed by the Public Prosecutor regarding objection to free verdict by Judex Facti so that it is inaccurate in imposing a criminal sentence pursuant to Article 253 paragraph (1) letter KUHAP and assessing the suitability of the Supreme Court based on Article 256 jo Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative legal research is prescriptive and applied. Approach used is the case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique is a case study. Legal materials are processed using deductive syllogism methods. Submission of cassation by the Public Prosecutor stating that Judex Facti has wrongly applied law so that the reason for the appeal of the Public Prosecutor is in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP. Judex Juris reasoning that Judex Facti lacks careful observation of material truths and facts at the trial, so the Public Prosecutor's appeal is granted, cancels the verdict and judges itself according to Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Free Verdict, Narcotics

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel) Adelia, Rizki
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka oleh hakim praperadilan dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century telah melampaui kewenangan hakim praperadilan apabila ditinjau menurut hukum positif. Dengan demikian, konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka baru dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya serta tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka. ABSTRACTThis research was conducted to investigate the juridical consequence following the determination of suspects by pretrial judges regarding the Judicial Pretrial Decision of South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel related to the determination of new suspects in Century Bank corruption case. This research is a doctrinal or normative legal research that is also prescriptive and applied research. Legal materials included primary and secondary materials obtained from literature study, by using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and data interpretation using deductive method. The results of this research showed that the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. related to the determination of new suspect of Bank Century case exceeded the pretrial judges’ authority as seen from the positive law. Therefore, based on the Supreme Court Law Number 5 of 2004 Article 45 A paragraph (2) and Court Regulations Number 4 of 2016 concerning Prohibition of Judicial Review of Judicial Verdict, the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. could not be fully or immediately implemented, and any legal efforts could not be attempted. Key Words: Juridical Consequence, Pretrial, Determination of Suspect.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN Novemza, Lia
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas pergantian jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Perlindungan HAM atas pergantian jenis kelamin adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yurisprudensi (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim melalui Interpretasi Otentik mengabulkan permohonan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kata kunci: pergantian jenis kelamin, Hak Asasi Manusia.ABSTRACTThis study aims to determine the protection of human rights for sex-change application. This research was a descriptive normative with a case study. Legal material collection techniques used the literature study method.Human rights protection for sex change is enacted in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 Civil Code (Civil Code), Law Number 23 of 2006 Jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and jurisprudence (Decision of Yogyakarta District Court Number 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Decision of Boyolali District Court Number 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, and Decision of Ungaran District Court Number 518/Pdt.P/PN.Ung). Judges, through Authentic Interpretation, grant the application Number 87/Pdt.P/2016/PN. Skt concerning sex change based on consideration under the law, consideration of medical aspects, and consideration of the facts at the trial.Keyword: sex change, human rights.

Tinjauan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Perkara Illegal Fishing Andhini, Lastika Wahyu; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Legal research aims to fnd out the reason of Cassation fling compliance by the public prosecutor in the case illegal fshing with the provision of article 253 KUHAP as well as fnd out the suitability of the consideration of the Supreme Court granted the petition for cassation and Decides the defendant is proven legally and convincingly guilty of fshing boats without operationalize offcial documents was in accordance with clause 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP. This research included in this type of normative legal research that is both prescriptive and applied. Use primary and secondary legal materials. The research approach with case studies. Legal materials collection technique is done by collecting documents for the study of law. Legal materials analysis techniques of deductive syllogisms that are done in a stemmed from the fling of the major premise then fled a minor premise, from the second premise obtained then it can be drawn conclusions with regard to the matter. The results obtained from this research about the Supreme Court verdict Number 1727 K/Pid. Sus/2014 were in accordance with the provisions contained in Article 253 KUHAP especially clearly listed on the letter a that determines whether a true rule of law not applied or not applied as it should be. Article 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP contains if the Court held that the defendant was guilty of a criminal offence who didakwakan him, then the Court dropped the criminal. Legal considerations the Tribunal Judges in examining the petition for Cassation Prosecutor granted; the High Court ruling cancelling the feld number: 129/PID/2013/PT. PDG 25 July 2013 has been improving and the verdict of the District Court the feld Number: 254/Pid. B/2013/PN. PDG on 30 may 2013.Keywords: Illegal Fishing, IUU Fishing, The Submission, Consideration Of Cassation Judge, Ship Catching Fish, Fishing

Argumentasi Kasasi Putusan Bebas Judex Facti Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Perkara Memakai Surat Palsu Atau yang Dipalsukan Baktiakbar, Adzamayah Satmuharrulys
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to fnd out the conformity argumentation cassation from Public Prosecutor against the acquittal due to misapplied the law in cases of use false document or falsifed document have been in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. This writing is a normative law research orcommonly called the doctrinal legal research. The results of the discussion to explain that the reasons for the appeal fled Public Prosecutor against the decision of Judex Facti Cirebon District Court has been in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code about the reason for the cassation request. The reasons for the appeal fled Public Prosecutor has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a and Article 253 paragraph (1) letter b Criminal Procedure Code. The Cirebon District Court that has investigated and adjudicated the case on behalf of the defendant R. HARDADI has made a mistake by not applying the rule of law namely misinterpreted the meaning of falsedocument or falsifed document in the primary charge, not applied the law of evidence, and misinterpreted the meaning of “Deliberately use false document or falsifed document as if it were true” in the subsidiary charge, and the method of adjudicated were not implemented the provisions of Article 197 paragraph (1) letter d namely the Cirebon District Court was ignore witnesses testimony, Article 185 paragraph (6) letter a namely the Cirebon District Court was not paying attention to the suitability of witnesses testimony andevidence, and Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code namely the Cirebon District Court was neglect to assess evidence . The reason cassation Public Prosecutor has met the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a and Article 253 paragraph (1) letter b Criminal Procedure Code namely the rule of law is not applied or not applied as it should be and the method of adjudicated were not implemented under the provisions of the law

ARGUMENTASI MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 309 K/PID/2017) Adi Lesmana, Mohammad Yusuf
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara penganiayaan menolak permohonan kasasi dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi yang diajukan tidak seluruhnya dapat dibenarkan, salah satunya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya, sehingga putusan yang diberikan pada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperbaiki pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa. Perbaikan putusan Mahkamah Agung diharapkan dapat mengadili dengan adil khususnya bagi Terdakwa.Kata kunci: argumentasi Mahkamah Agung, penolakan kasasi, perbaikan putusanAbstractThe purpose of this article is to find the Supreme Court argumentation cassation objection with using the normative legal research. The result showed that the reason an cassation to proposed was not entirely was right, one of the reasons the Judge Surabaya High Court did not consider the fact that find the defendant not admitted his guilt, so a verdict rendered on find the defendant not meet the sense of justice of people. Hence, the Supreme Court fix defendant penalties. The decisions of the supreme court is expected to prosecute fairly especially for the defendant.Keyword: the Supreme Court argumentation, cassation objection, improvement decisions

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN UTANG-PIUTANG BERBASIS TEKNOLOGI Munawar Kholil, Firnas Salim &
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penyelesaian problematika hukum yang dihadapi oleh para pihak dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam dalam layanan yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi, sekaligus menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi problematika perlindungan hukum yang dihadapi pemberi pinjaman ini maka diperlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua perbaikan mekanisme. Perlindungan hukum secara preventif dan represif harus dilaksanakan guna melindungi para pihak dalam layanan pinjaman berbasis teknologi.Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi, Peer to Peer Lending. ABSTRACTThis study aims to find out about the resolution of legal problems faced by the parties in conducting loan-borrowing transactions in services provided by technology-based loan service providers, as well as finding solutions to overcome these problems.This research is a normative legal research. The nature of the research is prescriptive using the statutory approach and conceptual approach. This research uses literature study by collecting primary and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method.The results show that to overcome the legal protection problems faced by these lenders, adequate legal protection guarantees are needed, which can be seen from two improvements to the mechanism. Preventive and repressive legal protection must be implemented to protect the parties in technology-based loan services.Keywords: Legal protection, Debt-Receivable Agreement Technology-Based, Peer to Peer Lending

ANALISIS ONTOEREKENINGSVATBAARHEID DALAM TINDAK PIDANA INSUBORDINASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/MIL/2017) Ariadewa, Willfried
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui ontoerekeningsvatbaarheid seabgai dasar dalam pertimbangan Mahkamah Agung mengadili tindak pidana insubordinasi disesuaikan dengan ketentuan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ontoerekeningsvatbaarheid atau disebut juga sebagai ketidakmampuan bertanggungjawab secara hukum yang diakibatkan oleh gangguan kejiawaan atau tidak sempurna akalnya. Pengaturan perihal ketentuan tersebut termuat dalam rumusan Pasal 44 KUHP yang kemudian dalam kasus yang penulis teliti, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengadili tindak pidana insubordinasi dengan dasar ontoerekeningsvatbaarheid berpedoman pada keterangan saksi ahli yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dari tanggal 30 April 2016 sampai tanggal 9 Mei 2016 diketahui jika Terdakwa mengalami “gangguan jiwa dengan diagnosis gangguan psikotik akut dan sementara lainnya”, yaitu suatu gangguan jiwa yang berlangsung singkat. Atas dasar ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis yang pada pokoknya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa. Oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 Jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 44 Ayat (1) KUHP.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Insubordinasi.ABSTRACTThis study aims to find out the onerekeningsvatbaarheid as a basis in the consideration of the Supreme Court to adjudicate insubordinated criminal acts in accordance with the provisions of positive law. The research method used is normative legal research. The approach used is a law approach and a case approach. The sources of legal material used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research conducted by the author, onerekeningsvatbaarheid or also referred to as the incapability of being legally responsible due to mental disorder or imperfect reason. The regulation regarding the provisions contained in the formulation of Article 44 of the Criminal Code which later in the case that the author carefully examined, the Supreme Court in its judgment tried the criminal act of onerekeningsvatbaarheid based on the statement of expert witnesses who concluded the results of the examination of the Defendant from 30 April 2016 to 9 May 2016 is known if the Defendant experiences a "mental disorder with a diagnosis of acute and other psychotic disorders", which is a short mental disorder. On the basis of these provisions, the Supreme Court handedBagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maretdown a verdict which essentially dropped the verdict from all legal claims against the Defendant. Therefore, the consideration of the Supreme Court is in accordance with the provisions of Article 243 Jo Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Court jo Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Cassation, Considerations, Insubordination Crime.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SEBAGAI TERMOHON DALAM PUTUSAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE & Heri Hartanto, Erinda Roziana
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim terhadap kedudukan BANI sebagai termohon dalam putusan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT. PST, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 490/PDT.G/2010/PN.JKT.Sel., UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, RBG, RV, HIR) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis yang dilakukan oleh penulis adalah silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada ketiga putusan yang menjadi bahan hukum primer sama sekali tidak memberikan penjelasan bahwa apabila unsur-unsur Pasal 70 UU Arbitrase tentang alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase terbukti, apakah lantas menjadi tanggungjawab BANI. Pihak penggugat serta majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai apakah BANI melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik selama proses persidangan. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Arbitrase BANI hanya dapat digugat apabila terbukti adanya itikad tidak baik.Kata Kunci: BANI, Arbitrase, Pembatalan ABSTRACT This article aims to find out about Judge’s consideration of BANI’s legal standing as defendant in cancellation of an arbitration award. This legal research is a normative legal research with the prescriptive characteristic. Research approach used by writer in this research is case approach. Source of research data are primary legal materials (Decision of the Central Jakarta District Court Number: 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Decision of the Central Jakarta District Court Number: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Decision of the South Jakarta District Court Number: 490/PDT.G/2010/PN.JKT.Sel., Arbitration Law, Judicial Power Law, RBG, RV, HIR) and secondary legal materials (books, journals, papers, thesis, article). The technique of collecting legal materials used in this research is document study (literature study). Analytical technique used by writer is deductive sylogism. The results of the study indicate that The Judge’s consideration on the three decisions which are the primary legal material does not provide an explanation of that if the elements of article 70 of the arbitration law concerning the reasons for submitting the cancellation of the arbitration award are proven, is it then the responsibility of BANI.. The Plaintiff and the Panel of Judges did not consider whether BANI had committed an act which did not have good faith during the trial process. That as regulated in Article 21 of The Arbitration Law, BANI can only be sued if it is proven that there is bad faith.Keywords: BANI, Arbitration, Cancellation.DAFTAR PUSTAKABukuLaila M. Rasyid dan Herinawati.2015. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe:Unimal PressM. Husseyn Umar. 2013. BANI dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Fikahati Aneska.M.Khoidin. 2017. Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik). Surabaya: LaksBang PRESSindo. JurnalRai Mantili dan Samantha Aulia Lubis. 2017. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik”. Jurnal Hukum Acara Perdata. Volume 3. Nomor. 1.Januari – Juni 2017. Surabaya: Universitas Airlangga Press.)Tri Ariprabowo dam R. Nazriyah. 2017.”Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014”. Jurnal konstitusi.Volume 14. Nomor 4. Desember 2017. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman PutusanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305K/Sip/1971Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Petunjuk dalam Perkara Penipuan Nugrahadi, Fajar
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This research aimed to investigate the suitability of cassation petition proposed by the Prosecutors based on Judex Facti ignoring the proofng tools towards the enforcement that was detached from any prosecutions in law of fraud with the Article 253 of KUHAP. This research used the normative law research method. The material sources used the primary legal material and secondary legal material. The analyzing law sources used the syllogism method and used the deductive interpretation. The cassation petition proposed by the Prosecutors towards the enforcement that was detached from any prosecutions based on Judex Facti misapplied the law in fraud cases with the provisions contained in Article 253 verse (1) of KUHAP. Judex Facti in this case was the Airmadidi District Court in making enforcement did not apply the proper law and they not judging in accordance with the provisions of the law because they ignored the judicial evidence that was in accordance with the Article 184 of KUHAP (witness testimony, experts testimony, defendant testimony, document evidence and judicial evidence).Keywords: Cassation, Prosecutors, The Court Enforcement, Fraud

Page 11 of 46 | Total Record : 453

9 10 11 12 13

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA