Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

9 10 11 12 13

Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Wischa Intansari; Bambang Santoso, S.H., M.Hum
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to determine the suitability of the prosecution to prove the charges based on the testimony of experts and a post mortem cases of abortion with the provisions of article 184 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 189 paragraph (2) f of Health Law and the suitability of the legal reasoning of judges deciding cases abortion declare the defendant guilty and convict with article 183 in conjunction with article 193 paragraph (1) criminal Procedure Code. The research method used is doctrinal legal research. Source materials used law is the primary legal materials and secondary law, with legal materials analysis techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of deductive reasoning. In this study, it has been known that prosecution proving in a criminal act of abortion based on the testimony of experts and a post mortem on the condition of the accused and the dead fetus victims where the inspection results made by the competent authority on the basis of his knowledge and signed under oath, so that it becomes an authentic Act automatically become legitimate instrument of evidence and have value of proof strength however must be associated with the other evidence in order to created a truth materially in accordance with Article 133 and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code and the judge in imposing a decision has been Obtain confdence based on at least two valid evidences, namely expert information, letters and statements of the accused.Keywords: Proof, Expert Description, Judge Consideration

Permohonan Kasasi Atas Dasar Judex Factie Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Nomor : 121k/Mil/2015) Angga Gasaga; Kristiyadi, S,H., M.Hum -
Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi atas dasar judex facti salah menerapkan hukum dalam perkara Disersi oleh anggota militer dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.Kasus kesusilaan yang dilakukan oleh Letkol Chk Adam PAnto, SH yang merupakan anggota militer telah diputus dengan Putusan Pengadilan Militer IIISurabaya Nomor 15-K/PMT-III/AD/III/2013 dengan menjatuhkan hukuman pidan penjara 3(tiga) bulan. Terhadap putusan tersebut diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Militer Utama BandungNomor :04-K/PMU/BDG/AD/II/2014 yang isinya Mengubah masa pidana penjara dari putusan Pengadilan Militer Tinggi menjadi 2(dua) bulan untuk pidana penjara. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan judex facti terlalu sederhana dalam menerapkan hokum yaitu tidak mempertimbangkan alasan keterlambatan Terdakwa. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/MIL/2015 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan pengajuan kasasi atas dasar bahwa hakim salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga pengajuan kasasi atas dasar judex facti menerapkan hokum tidak sebagaimana mestinya dapat diterima. Kata Kunci : Kasasi, Disersi, Anggota Militer

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN UNTUK MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE Shifa Adinatira Harviyani
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mewujudkan Access to Justice. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk Teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode dedukasi selogisme. Kemudian, pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gugatan sederhana merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit, selain itu waktu penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya 25 hari. Dengan cepatnya proses penyelesaian perkara itu maka biaya perkara yang dikeluarkan tidak banyak, sehingga semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, maka terbukalah jalan untuk menuju dan mendapatkan keadilan atau biasa disebut dengan Access to Justice.Kata kunci: Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Access to Justice. ABSTRACTThis research aims to determine that the small claim court as the implementation of the principle of simple, fast, and low-cost can realize Access to Justice. This research is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that use literature studies for the collection of legal material techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the method of syllogism education. Then, the research approach with the statutory approach. The results of the research show that the small claim court is an implementation of the principle of a simple, fast, and low-cost court that is regulated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which in its implementation of a simple suit uses a settlement with a proven process simple, so that it does not take long and is not complicated, besides that the settlement time with a simple lawsuit is only 25 days. With the fast of the process of settling the case, the cost of the case is not much, so that more opportunities for the community to resolve their case through the court will open the way to get to justice or commonly called Access to Justice.Keywords: Small Claim Court, Principle of Simple Trial, Fast, and Low-cost, Access to Justice.

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017) Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy Herdyanto
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara jual beli hasil hutan tanta disertai SKAU dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan didasarkan pada kekeliruan judex facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas. Mahkamah Agung kemudian membatalkan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pertimbangan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kasasi, Tindak Pidana Kehutanan.ABSTRACTThis study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the filing of a Public Prosecutor's Cassation against the free verdict in the case of buying and selling of forest products accompanied by SKAU with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. t is known that consideration based on the judex facti error does not carefully consider the facts mentioned above. The Supreme Court then overturned the Donggala District Court Number 199 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dgl dated January 5, 2017. The Supreme Court personally tried the case which basically stated that the Defendant Alias Pete was proven to be legally and convincingly guilty of committing a crime "Deliberately buy timber forest products which are thought to originate from illegal logging products and impose a criminal sentence on the Defendant, therefore with imprisonment for 6 (six) months and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) provided that if the penalty is not paid is replaced by a confinement for 1 (one) month, the consideration is in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Corruption Crime, Participation

Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Secara Ekonomis Atau Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM) Rafika Emi Rochayati
Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2015/PN.BTM ini adalah kasus perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak. Terdakwa I Popo Hartanto Alias Papi dan Terdakwa II Rini Sulistiyah Alias Anis Alias Mami Rini pada Desember 2014 di Kota Batam telah melakukan tindak pidana ”perekrutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi orang secara ekonomis dan / atau seksual terhadap anak”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim memutus perkara perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis atau seksual terhadap anak telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana. Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah memperoleh keyakinan dan mempertimbangkannya, dan hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Perdagangan Orang, Eksploitasi Anak

Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/PDT.G/2012/PN.SKY Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 Fajar Dwi Alfianto
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji mengenai kesesuaian Gugatan Class Action dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Sky dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Gugatan Class Action dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Sky telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai persyaratan jumlah anggota kelas sangat banyak sehingga tidak efisien dan efektif apabila diajukan gugatan biasa maupun kumulatif, adanya kesamaan fakta peristiwa dan fakta hukum serta kesamaan tipe tuntutan, dan kelayakan wakil kelas. Jumlah penggugat adalah 1.168 KK sehingga tidak efektif dan efisien apabila diajukan gugatan biasa maupun kumulatif. Wakil kelas dan anggota kelas memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum yakni merupakan anggota CPP Kebun Plasma Sawit Mitra PT CLS yang lahannya telah dikuasai secara melawan hukum oleh PT ABL. Wakil kelas dan anggota kelas memiliki kesamaan tipe tuntutan yakni disahkannya Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 656 Tahun 2007. Para wakil kelompok yang bertindak sebagai Para Penggugat telah lolos dalam proses sertifikasi atau pemeriksaan awal dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok dan telah melindungi kepentingan para anggota kelompoknya. Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Class Action, Putusan

KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN SITA REVINDIKASI (REVINDICATOIR BESLAG) TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/PDT.G/2016/PN.BDG) Anggi Adhita Sari
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai alasan hakim dalam memutuskan sita revindikasi (revindicatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak pada putusan nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif melalui pendekatan studi kasus (case study), Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi dokumen. Pada hasil penelitian ini sita revindikasi memiliki 5 lima ketentuan atau parameter yang diatur dalam Pasal 226 HIR yaitu obyek benda bergerak barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat tanpa Hak Berdasar Jual-Beli Maupun Pinjam, Permintaannya harus diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri, Permintaannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis, Barang tersebut harus di terangkan dengan seksama, terperinci. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim telah memenuhi 4 ketentuan atau parameter dari permohonan sita revindikasi yakni barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat tanpa Hak Berdasar Jual-Beli Maupun Pinjam, Permintaannya harus diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri, Permintaannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis, Barang tersebut harus di terangkan dengan seksama, terperinci, dan 1 parameter tidak terpenuhi yaitu benda bergerak. 4 ketentuan tersebut yang dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan sita revindikasi pada benda tidak bergerak.Kata Kunci: Revindicatoirbeslag, alasan hakim ABSTRACTThis study describes and examines the problems regarding the reason of the judge in deciding the revindicatoir beslag on immovable assests in the decision number 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg. To obtain the results of the study, a descriptive normative study was employed through a case study approach from primary legal materials and secondary legal materials using the technique of document study collection. Based on the results of this study, the seizure has five provisions or parameters set out in Article 226 HIR, namely movable assests, the plaintiff’s assets taken by the defendant without sale and purchase or loan rights, the request must be applied to the Chair of District Court either in spoken or written form, the assets must be explained thoroughly and in detail. The research resultsfound that the panel of judges has fulfilled four provisions or parameters from the revindicatoir beslag, namely the plaintiff’s assets taken by the defendant without sale and purchase or loan rights, the request must be applied to the Chair of District Court, the request can be either in spoken or written form, the assets must be explained thoroughly and in detail, and one parameters not used are namely moveable assests. Those four provisions are used as an excuse to grant a request for revindicatoir beslag. Keywords: Revindicatoir beslag, reasons for judges

Upaya Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pengrusakan Alfian Anhan Orlando
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to determine the role of the public prosecutor in an attempt to prove his indictment on a criminal case of vandalism related to whether it is in accordance with Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative and prescriptive legal research. The research approach used is qualitative. Sources of legal material of this research in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is a technique with literature study or document studies, while the analytical technique used is a syllogistic technique that uses deductive thinking patterns. The evidentiary efforts made by the public prosecutor are correct and are in accordance with article 184 peragraph 1 KUHAP which in the article regulates the valid evidence of witnesses, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. In the case of this trial the prosecutor has succeeded in presenting at least 2 evidences. The evidence presented is the witnesses and statements of the defendant who are accompanied by evidence successfully fled in the hearing. The prosecutor succeeded in proving that all the evidences presented had mutually conformed to each other and also provided information in accordance with the accused article.Keywords: Evidence, Criminal Act of Destruction

KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN KASASI ODITUR MILITER TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI AKIBAT MENGABAIKAN KETERANGAN SAKSI DAN HASIL TES URIN PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/MIL/2016) Emanuel Bimo Wahyu Jati
Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas kajian yuridis alasan kasasi Oditur Militer terhadap putusan bebas Judex facti akibat mengabaikan keterangan saksi dan hasil tes urin penyalahguna narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 K/Mil/2016. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alasan kasasi Oditur Militer atas putusan bebas Judex Facti akibat mengabaikan keterangan saksi dan tes urin para terdakwa penyalahguna naroktika yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah sesuai dengan pasal 172 jo Pasal 189 ayat (1) jo pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer. Pasal 172, menjelaskan tentang jenis- jenis alat bukti yang sah menurut Undang- Undang Peradilan Militer, dimana Hakim Pengadilan Militer I 02 Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalam putusannya karena mengabaikan keterangan saksi dan alat bukti yang ada kemudian membebaskan para terdakwa dengan mengacu pada Pasal 189 tentang putusan bebas. Berdasarkan fakta yang ada maka Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Oditur Militer dengan mengacu pada Pasal 239 ayat (1) menjelaskan tentang Alasan-alasan pengajuan kasasi dalam peradilan Militer, yang salah satu syarat pengajuan kasasi adalah “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” Kata kunci : Oditur Militer, kasasi , Narkotika, anggota TNI

Kriteria Wakil Kelompok (Class Representative) Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Tia Antriyani Setyati; Heri Hartanto, S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kriteria wakil kelompok (class representative) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dalam Putusan Nomor: 14/PDT.G/2013/PN.KTL. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat peskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 2 sub c PERMA Nomor 1 Tahun 2002, menentukan seorang wakil kelompok (class representative) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ialah dengan cara melihat kejujuran dan kesungguhannya dalam mewakili kepentingannya serta anggota kelompoknya (class members). Penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum, dan besarnya anggota kelompok (class members) dalam surat gugatan, akan memudahkan hakim dalam menilai kelayakan seorang wakil kelompok (class representative) dan menilai ganti kerugian Penggugat. Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Wakil Kelompok

Page 11 of 67 | Total Record : 666

9 10 11 12 13

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA