Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar Dan Saksi A De Charge Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.B/2011/PN.P BKN ) ]]>
<![CDATA[Suliastini, Rina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.754 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38809
<![CDATA[     This study aims to find out the denial right of the defendant use in the form of A De Charge witness and the implication of the denial right of the defendant use to the legal construction of judge’s authentication in investigating and sentencing narcotic case.     This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary, secondary, and tertiary law materials. For the primary law material, the techniques of collecting data used were library study and document study. Then, the data was analyzed using systematical interpretation and syllogism deduction.     Considering the result of analysis and discussion, it could be concluded that: firstly, in each crime, the     defendant has the right to deny anything or that of not admitting the crime accused to him. This right can be called as denial right. To confirm the denial right, the defendant can propose the alleviating witness or usually called as A De Charge witness. Secondly, the existence of A De Charge witness in this narcotic case could be seen clearly. It could be seen from the judge’s deliberation in explaining that one of judge’s rationales in sentencing the defendant free was because there was the defendant’s statement denying the crime and had been supported by A De Charge witness’s testimony.      Keywords: Denial Right, A de Charge Witness, Narcotic Crime, Judge’s Legal Construction.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN JUDEX JURIS YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2733 K/PID.SUS-LH/2016) ]]>
<![CDATA[Ramadhan Ghozy C]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.865 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50003
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Juris yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pelanggaran UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi ijin yang sah yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 2733K/PID.SUS-LH/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya, Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.Kata Kunci: Kasasi; Pengelolaan; dan Lingkungan Hidup. ABSTRACT This research aim to determine the Judex Juris cancel consideration the ruling of the High Court of Surabaya-free in the case of violations of the ACT for the protection and management of the environment has been in accordance to article 253 paragraph (1) of the KUHAP.. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. The research results showed that the suitability of the reason of Cassation asked the public prosecutor in the criminal act waste management B3 without a valid permit are equipped terminated by the Supreme Court Verdict number 2733K/PID. SUS-LH/2016 were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) of the KUHAP.letter a substantially stated the reason of Cassation the public prosecutor be justified Judex Facti High Court had incorrectly applied the law, or to apply the law as It should contains a memory of new facts that have not been revealed before in the trial, so that the reasons for the Appeal by the public prosecutor were in accordance with the provisions of article 253 paragraph (1) letter a KUHAP.Keywords: Cassation; Management; and the living environment]]>
<![CDATA[Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase ]]>
<![CDATA[Annisa Syah Putri]]>;
<![CDATA[Heri Hartanto, S.H., M.H]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.582 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38279
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terhadap upaya pembatalan putusan arbitrase yang didalam gugatannya mengandung unsur tipu muslihat, serta bagaimana membuktikan adanya unsur tipu muslihat dalam alasan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan metode deduksi. maka dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan putusan arbitrase dan juga banding dengan alasan – alasan yang terdapat pada Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk membuktikan adanya unsur tipu muslihat dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri peradilan pidana, sesuai dalam penjelasan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Tipu Muslihat]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Tes Dna Dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng) ]]>
<![CDATA[Ekky Elvira Yolanda]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.534 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i2.39127
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kekuatan pembuktian visum et repertum tulang kerangka korban dan hasil pemeriksaan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembuktian Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain berdasarkan visum et repertum dan pemeriksaan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) terhadap tulang kerangka korban telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP berisi mengenai alat bukti yang sah diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Visum et repertum dan tes DNA termasuk dalam golongan alat bukti surat. Selain visum et repertum dan tes DNA pembuktian diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang saling berhubungan/ bersesuaian. Tes DNA dan visum et repertum adalah alat bukti yang termasuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga pembuktiannya sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kata Kunci : Pembuktian, Visum Et Repertum, Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid).]]>
<![CDATA[Tinjauan Tentang Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Tidak Diterapkannya Hukum Sebagaimana Mestinya Oleh Judex Factie Dalam Perkara Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Kristian, Otniel Yustisia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.685 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i1.33426
<![CDATA[      Reviewing the case of money laundering were done collectively together by The Defendants Raden Mas Johanes Sarwono, S.H., Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, and Umar Muchsin, The Panel of Judges in Jakarta Pusat District Court has made decision that stated The Defendants be clear from all demands. In its consideration, Judex Factie stated that the actions of The Defendants is civil actions on the basis of agreements as the ties between them. And then, The Public Prosecutor filling Cassation to The Supreme Court with reason Judex Factie did Not Apply The Law As It Should Be. In The Memory of Cassation, The Public Prosecutor argued that the agreement only as a basic justification for The Defendants to commit the crimes. Based on the description, The Author is interested to review The Supreme Court Number: 535K/Pid.Sus/2014 to determine whether the filing Cassation from The Public Prosecutor with reason Judex Factie Did Not Apply The Law As It Should Be in the case of money laundering is in conformity with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. The types of research is doctrinal legal research, with research approach is case approach, and the law materials analysis techniques is using legal reasoning by deduction. Based on research by the author, the author found result that the filling Cassation from The Public Prosecutor with reason Judex Factie Did Not Apply The Law as it should be in the case of money laundering is conformable with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. In this case Judex Factie had misapplied the law by ignoring the legal facts that revealed at the court.       Keywords: The Filing Cassation From The Public Prosecutor, Failure To Apply The Law As It Should Be, Judex Factie, Money Laundering]]>
<![CDATA[Kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Dalam Menentukan Status Barang Bukti Sebagai Alasan Penuntut Umum Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perikanan ]]>
<![CDATA[Fasza, Sabrina Yuniar]]>;
<![CDATA[Melati, Gladys Octavianadya]]>;
<![CDATA[Utami, Pratiwi Ngesti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.991 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i3.38828
<![CDATA[   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum. Merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dengan cara dokumentasi, mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, menimbulkan tumbukan hukum antara putusan dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan putusan dapat berdampak buruk bagi keadilan hukum di Indonesia. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan Penuntut Umum atas kasus tindak pidana perikanan tersebut dengan mengajukan permohonan upaya hukum tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan upaya hukum tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.      Kata Kunci: barang bukti, illegal fishing, upaya hukum ]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK MENURUT PASAL 253 AYAT (1) HURUF A KUHAP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018) ]]>
<![CDATA[Tio Fajar Raharjo]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.716 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51075
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Judex Factie melepaskan terdakwa karena terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 58 K/PID/2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penuntut umum dengan pertimbangan Judex Factie telah salah tidak menerapkan peraturan hukum semestinya, Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 256 dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum semestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.Kata Kunci: Kasasi; Keterangan Palsu; Akta Otentik. ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the possibility that Judex Factie released the defendant because it was proven that he had committed an act, but that the act in question was not a criminal offense. The research method used is normative legal research both perspective and applied. The results of the study show that the grounds for cassation invoked by the prosecutor of a criminal offense require the inclusion of false information in an authentic instrument that is decided by the Supreme Court with the decision number 58 K / PID / 2018, in accordance with the provisions of Article 253 (1) of the letter KUHAP, motivated by the decision. Judex Factie can justify the cassation of the Attorney General. The High Court applied the law wrongly or improperly and kept in memory the memory of new facts that had not been revealed before. So that the reasons for the cassation by the Attorney General comply with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter KUHAP. The defendant was found guilty of committing a criminal offense for presenting false information in an authentic instrument. and the Supreme Court abandoned the criminal offense against the defendant in accordance with Article 193 (1) of the Code of Criminal Procedure. The prosecutor in charge of the review of Judex Factie was wrong not to apply the appropriate legal rules. The Supreme Court implemented Article 256 on the grounds that Judex Factie did not correctly apply the legal rules. The Supreme Court will judge itself.Keyword: Cassation; False Information; Authentic Instrument.]]>
<![CDATA[Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Perkara Narkotika ]]>
<![CDATA[Fathony, Belagar]]>;
<![CDATA[M Fahriza, Aulia]]>;
<![CDATA[Hardyanto, S.H., M.H, Edy]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.797 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v4i1.38307
<![CDATA[   Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara narkotika sudah sesuai dengan KUHAP dan untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014)    Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deduksi silogisme.    Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu alasan kasasi penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara narkotika sudah sesuai dengan Pasal 255 KUHAP.     Kata Kunci: narkotika, kasasi, pertimbangan hakim]]>
<![CDATA[Penilaian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Di Persidangan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim) ]]>
<![CDATA[Senja Alvioni Astika Kadarwati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (522.083 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i2.39153
<![CDATA[ Kasus yang dikaji pada pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh Terdakwa Rokiman Sidabutar. Penuntut Umum mengajukan dakwaan kumulatif karena didalam surat dakwaan dituntut dua tindak pidana secara bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun melakukan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian tentang Visum et Repertum sebagai alat bukti surat di persidangan serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara kejahatan pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan dengan metode normatif ini, diperoleh hasil bahwa penilaian Visum et Repertum sebagai alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana dianggap sebagai alat bukti surat yang sah, karena Visum et Repertum dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat. Hakim mempergunakan Visum et Repertum sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan Visum et Repertum dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa Rokiman Sidabutar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan secara berencana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Kata Kunci: penilaian alat bukti, visum et repertum, pertimbangan hakim ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Judex Juris Mengabulkan Alasan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Nugroho, Dinar Agus]]>;
<![CDATA[Herdyanto., S.H., M.H, Edy]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.129 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i2.33458
<![CDATA[     This research aim is to determine the suitability of consideration judex juris grant reason cassasion defendants in the case of narcotics by members of the military using the Act No. 31 of 1997 on Military Justice. The method used is a normative legal research prescriptive and applied, research with case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with materials analysis techniques that are legal syllogism deductive method. Case of drug abuse conducted by Misman Sugianto who is a member of the military has been in Decision Military Court I-07 Balikpapan No. 20-K/PM I-07/AD/III/2014 sentenced penal imprisonment of 11 (eleven) months and fired from military duty. The appeal by Defendant Misman Sugianto was received by the Supreme Court and the Supreme Court Decision No. 25 K/MIL/2015 canceled the previous decision. Based on this study concluded that consideration of the cassation grounds judex juris grant the accused with Article 243 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 103 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics because the judge considerate yuridist and non yuridist reasons.      Keywords: Cassation, Narcotic, Military Members]]>
