Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Yang Dilakukan Terdakwa Terhadap Putusan Pemberatan Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 102 K/Mil/2014) ]]>
<![CDATA[Wardhana, Fransiscus Eric Nandi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.322 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i1.39106
<![CDATA[ Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah pengajuan upaya hukum kasasi terhadap keberatan atas pemberatan pidana pokok dan pidana tambahan telah sesuai Pasal 239 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua, apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa telah sesuai Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan narkotika yaitu putusan Nomor: 111-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2013 tanggal 22 Januari 2014 telah salah dalam menerapkan hukum. Putusan tersebut memberatkan pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga pihak terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Sebagai bentuk konsekuensi dikabulkannya memori kasasi, maka Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 243 UU Nomor 31 Tahun 1997. Kata kunci: alasan kasasi, peradilan militer, kasus narkotika.]]>
<![CDATA[Keberatan Penetapan Status Barang Bukti Dalam Putusan Perkara Kehutnan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutuskannya (Studi Putusan Nomor : 2317K/ Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Nugroho, Dian Sapto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.387 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i2.39125
<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan penetapan barang bukti dalam perkara kehutanan telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi dan mengadili sendiri perkara kehutanan telah sesuai Pasal 256 KUHAP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif.Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan status barang bukti, sehingga Judex Factie mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara. Kata Kunci: Kasasi, Status Barang Bukti, Tindak Pidana Kehutanan ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Objeknya Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 326/Pdt/2015/Pt.Smg) ]]>
<![CDATA[Subakti, Alvin Riza]]>;
<![CDATA[Adhiliyati, S.H., M.H., LL.M, Zakki]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.463 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i2.39145
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan dalam melaksanakan parate eksekusi yang objeknya dikuasai oleh Pihak Ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 326/Pdt/2015/PT.Smg. Teknik analisi yang digunakan adalah induktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan meskipun objeknya dikuasai oleh pihak ketiga karena pada prinsipnya perlawanan pihak ketiga dapat mengakibatkan pembatalan pelaksanaan eksekusi apabila pelawan dapat membuktikan hak miliknya. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara ini tetap dapat dilaksanakan meskipun objeknya dikuasai oleh pihak ketiga karena pihak ketiga dalam hal ini hanya menguasai, bukan pemilik sah atas objek sengketa. Kata Kunci: Perlawanan Pihak Ketiga, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Fitria]]>;
<![CDATA[Yulianti, S,H., M.H, Sri Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.549 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38264
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 khususnya ayat (1) huruf a KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara korupsi adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kata kunci : Permohonan Kasasi Penuntut Umum, Judex Facti, Korupsi]]>
<![CDATA[Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian (Studi Putusan Nomor 24k/Pid/2016) ]]>
<![CDATA[Rachmadani, Herlina Elza]]>;
<![CDATA[Yulianti, S,H., M.H, Sri Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.245 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39165
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pada intinya adalahapakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang kewenanangan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Alasan Kasasi yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan diikuti pencurian ini dijelaskan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”. Alasan Kasasi Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa M.Zaini bin Darsiman yang membunuh korban Muhammad Subkhan untuk mempermudah aksi pencuriannya telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dengan adanya fakta yang diabaikan dalam persidangan. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ”Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi”. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan yang diungkapkan serta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PID/2015/PT.SBY telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 193 ayat (1) KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Peritimbangan Hakim, Pembunuhan Diikuti Pencurian ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ]]>
<![CDATA[Purba, Eva Chrisna Wati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (514.215 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38280
<![CDATA[ Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan Judex Factie tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel sudah sesuai dengan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, kemudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan wewenang Praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 ayat (2) tentang Larangan Peninjauan Kembali telah memberi pedoman tentang wewenang Praperadilan yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil saja yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti dan tidak memasuki materi perkara, namun faktanya hakim dalam pertimbangannya telah memasuki materi perkara seperti halnya dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel belum sesuai dengan KUHAP dan peraturan yang berkaitan dengan Praperadilan. Kata Kunci: Praperadilan, Pertimbangan Hakim, Alat Bukti]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2015/Pn.Mgg) ]]>
<![CDATA[Aini, Nur]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.946 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39188
<![CDATA[ Mudahnya penyebaran narkotika di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dirasa sudah cukup mengkhawatirkan. Baik pengedar maupun pengguna narkotika akan dikenai sanksi apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun dalam jenis tindak pidana yang sama, namun tidak semua putusan pengadilan menjatuhkan sanksi yang sama. Seluruhnya tergantung dengan dakwaan yang diberikan Penuntut Umum dana juga pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kasus ini bermula dari Terdakwa yang dihubungi temannya untuk menyediakan narkotika. Terdakwa menyetujui kemudian transaksi dilakukan oleh keduanya. Setelah transaksi selesai teman korban yang menggunakan narkotika tersebut tertangkap dan melalui pengembangan polisi teman Terdakwa diminta untuk melakukan transaksi dengan terdakwa lagi. Terdakwa kemudian menyetujui kembali transaksi tersebut. Atas transaksi tersebut Terdakwa dikenai sanksi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah dan bagaimana dasar pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika melalui Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN. Mgg. Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan melebihi tuntutan penuntut umum. Kesimpulannya adalah dasar pengambilan putusan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim terkait peristiwanya, hukumnya, dan pidananya, ditinjau dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu perlu adanya keberanian hakim untuk memutus diluar dari apa yang didakwakan, selama perumusan dakwaan dirasa belum memenuhi nilai keadilan. Kata Kunci : Narkotika, Dasar Pengambilan Putusan, Pertimbangan Hakim]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN ALASAN KASASI ODITUR MILITER MENGENAI KEADAAN YANG MEMBERATKAN PIDANA DALAM PERKARA DESERSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/MIL/2016) ]]>
<![CDATA[Tarvianty, Dwiva Amalia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.448 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39615
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana sebagai alasan Kasasi Oditur Militer dalam perkara desersi sesuai Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/MIL/2016 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Oditur Militer Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer yang menjelaskan tentang pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan kesesuaian dalam memutus perkara. Berdasarkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu telah salah dalam menerapkan hukum sebab dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan. Kata Kunci: Kasasi, Oditur Militer, Desersi]]>
<![CDATA[DASAR PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM SERTA PERTIMBANGAN JUDEX JURIS DALAM PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1249 K/PID/2015) ]]>
<![CDATA[Putra, Yosafat Agung]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.427 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39635
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar Judex Facti mengabaikan alat bukti petunjuk terhadap putusan bebas perkara pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar Judex Facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto yang seharusnya di pidana karena melakukan tindak pidana pencurian, diputus bebas hakim Pengadilan Maros dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang berisi alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Kata Kunci :Kasasi, Putusan Bebas, Alat Bukti, Pencurian.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Dissenting Opinion Terhadap Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 994 K/PID.SUS/2014) ]]>
<![CDATA[Fajri, Afrizal Novandana Noor]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.49 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i1.39101
<![CDATA[ Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam dissenting opinion terhadap alasan permohonan kasasi oleh terdakwa sesusai dengan KUHAP atau tidak. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang normatif. Berdasarkan hasil pembahasan menjelaskan bahwa alasan kasasi oleh Terdakwa dapat dibenarkan karena dalam hal ini Judex facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan oleh Judex Juris dengan adanya Dissenting Opinion di perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KUHAP yakni Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menjelaskan tentang putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah disusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentutuan putusan yang diambil dengan suara terbanyak, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan putusan diambil berdasarkan sidang permusyawarahan hakim yang bersifat rahasia. Dimana dalam putusan ini juga merupakan hasil dari suara terbanyak dari majelis hakim. Kata Kunci: Kasasi, Tindak Pidana Narkotika, Dissenting Opinion ]]>
