Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
666 Documents
<![CDATA[Argumentasi Kasasi Para Terdakwa Berdasarkan Judex Facti Tidak Cermat Menilai Alat Bukti Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor 1357K/Pid/2015) ]]>
<![CDATA[Dipdha Saptagita Pupadewa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.917 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39179
<![CDATA[ Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan Kasasi para Terdakwa berdasar Judex Facti tidak cermat menilai alat bukti dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara penipuan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus yang dikaji pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pid/2015 ini adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa Hein Noubert Kaunang dan Veronica Vabiola Rorong (Tahun 2013). Kasus ini bermula saat para terdakwa hendak meminjam uang kepada Korban Jhony Kaunang. Korban akhirnya meminjamkan uang kepada para Terdakwa dengan waktu pelunasan adalah selama 1(satu) bulan dan jaminan 2 (dua) bidang tanah kebun. Setelah jatuh tempo pelunasan ternyata para Terdakwa tidak membayarkan utangnya sehingga Korban merasa tertipu dan melaporkan perbuatan para Terdakwa atas dakwaan Pasal 378 KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa para Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti tidak cermat menilai alat bukti sesuai Pasal 253 KUHAP yang mana perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, tetapi merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung yang memberikan putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum sesuai Pasal 256 Jo Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang mana apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Facti yang dimintakan kasasi dan menjatuhkan putusan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Kata kunci : Penipuan, Kasasi, Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN MENGENAI PUTUSAN JUDEX FACTI MENGABAIKAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:469 K/PID/2017) ]]>
<![CDATA[Ary Yulianita Solikhah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.118 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39605
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terhadap putusan Judex Facti mengabaikan pembuktian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/PID/2017. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan tindak pidana pencurian maka di kategorikan sebagai perkara pencurian dalam keadaan memberatkan. Pada perkara ini Judex Facti telah mengabaikan ketarangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, m,aka terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kata Kunci: Pertimbangan hakim, kasasi, pencurian]]>
<![CDATA[Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[Ohanda, Meka]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.02 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34298
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan oleh Terdakwa bernama Darno bin Dulatif didasarkan pada judex facti telah salah menerapkan hukum berupa pengabaian fakta dimana Terdakwa mengambil uang secara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dianggap sebagai imbalan tanpa sepengetahuan, persetujuan maupun seijin dari saksi korban Arie Indriyanto dan Suparyanto. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika terdakwa bersalah Pengadilan menjatuhkan pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Bbs dan menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa. Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan, Tindak Pidana Penggelapan ]]>
<![CDATA[Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan Judex Factie Memutus Perkara Penganiayaan ]]>
<![CDATA[Dimas Yoga Budi Purnomo]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1099.061 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30046
<![CDATA[ The aims of this research are the arguments of the Prosecutor proposed the Cassation against judex factie erred in applying the law things of persecution for not considering the presence of witnesses and evidence of the existence of the letter in a Supreme Court verdict Number 244 K/PID/2015 has been in accordance with article 253 of the Criminal Procedure Code. Find out what being a consideration in granting the Supreme Court judge of Cassation Prosecutor has in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code. The research method used was the normative legal research. Legal materials in the form of source material primary law and secondary law materials. Engineering analysis method using a deductive syllogism patterned thought. Reason of appeal by the public prosecutor is because the law does not apply judex factie properly. Based on the facts in the trial that the defendant was clearly doing the crime of persecution, but the judge cut off the defendant not proven conclusively do the criminal act of persecution and to relieve the defendant of all charges of the public prosecutor. A matter before the judge should consider carefully in advance any facts in the trial included evidence, but in this case the judge does not consider the existence of witnesses and evidence in the form of a letter of visum et repertum. Erred in applying the law by judex factie resulted in the defendant’s assertion of the public prosecutor so obviously the Supreme Court in cassation has been granted in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Argumentation Of Cassation Submissions, Judex Factie, Assault, Evidence.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.542 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39624
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran putusan arbitase internasional dan jangka waktu penetapan eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak lawan dalam melakukan upaya hukum, selain itu, tidak adanya batasan mengenai makna ketertiban umum menyebabkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata Kunci: Problematika Pelaksanaan Arbitrase Internasional, Jangka Waktu, Ketertiban Umum]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api ]]>
<![CDATA[Setiawan, Dimas Bagas]]>;
<![CDATA[Herdyanto., S.H., M.H, Edy]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.049 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38261
<![CDATA[ Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak membawa Senjata Api sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Penulisan hukum ini merupakan jenis penlitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penulisan hukum ini berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Senjata Api yang menimpa Sertu Arif Darmawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Didalam putusannya Mahkamah Agung tidak setuju dengan alasan Kasasi dari pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari seagala dakwaan. Kata Kunci: Kasasi, tindak pidana tanpa hak membawa senjata api, anggota TNI]]>
<![CDATA[Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Rezha Nugroho]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1166.069 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30078
<![CDATA[ This law research aimed to answer the following problems. Firstly, whether the attempt of authentication the Public Prosecutor’s indictment in the form of crime in human traffcking and worker recruitment combination has used legal evidence according to Article 184 of Criminal Procedural Law (KUHAP). Secondly, whether the judge’s rationale in deciding the Defendant guilty has been consistent with primary indictment and in sentencing cumulative punishment in human traffcking crime has been consistent with Article 183 jo Article 193 of Criminal Procedural Law (KUHAP). The result of the research showed that frstly, the Public Prosecutor’s indictment use combined indictment by combining alternative and subsidiary indictments. Public prosecutor, based on the indictment document, had fled evidence including Witness statement, and Defendant’s statement and information, before the court. It has fulflled the provision of Article 184 clause (1) a, c, and e of Criminal Procedural Law (KUHAP). Secondly, the consideration of punishment severity sentenced by the Judge has been equivalent to the Defendant’s guilt and has fulflled the provision of Article 2 clause of Law Number 21 of 2007. In relation to Article 183 jo Article 193 clause (1) of Criminal Procedural Law (KUHAP), this Judge’s decision has been appropriate. Recalling that in sentencing the Defendant, the judge has considered at least two legal evidence and has obtain conviction that the defendant is evidently guilty legally for committing human traffcking crime and has been consistent with Article 193 clause (1) of Criminal Procedural Law (KUHAP).Keywords: Public Prosecutor’s authentication attempt, Judge’s rationale, human traffcking]]>
<![CDATA[Analisis Pengajuan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Judex Factie Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 312 K/MIL/2015) ]]>
<![CDATA[Adnandaka Nurvigya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.252 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i1.39093
<![CDATA[ Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan Judex Factie menjatuhkan pidana dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan terdakwa dalam perkara narkotika dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/MIL/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 239 Ayat (1) huruf a yaitu pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dan pasal 235 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sejalan dengan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud, sedangkan pasal 189 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemerikasaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. karena Majelis Hakim beranggapan bahwa Judex Factie tidak cermat dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan ada dua alat bukti surat. Kata Kunci: Kasasi, Oditur Militer, Narkotika.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Emadewani, Paskalina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.098 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38277
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam perkara lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disimpulkan, pada putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan. Hakim memberikan pertimbangan mengenai dikabulkannya gugatan yaitu Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), Kepentingan Umum (Publik) ]]>
<![CDATA[ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DIPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PID/2017) ]]>
<![CDATA[Abdillah, Galih Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.772 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51086
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi kasasi Penuntut Umum atas dasar tidak dipertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagai perbuatan ingkar janji disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa argumentasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yakni putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 41/PID/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan wanprestasi dibuat tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Kasasi, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut. ABSTRACTThe purpose of this Legal Research is to find out the argumentation of the Public Prosecutor on the basis of not considering the facts of the trial in proving the perpetration of fraud as a violation of the promise adjusted to the provisions in the Criminal Procedure Code. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal materials in the form of primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique in this study is by way of library research. Based on the results of the study note that the arguments of the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 197 Paragraph (1) letter d jo. 253 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code, namely the decision of the West Java High Court Number 41 / PID / 2017 / PT.BDG which cancels the Decision Court of the Majalengka District Number: 213 / Pid.B / 2016 / PN.Mjl has wrongly applied the law in adjudicating the case The defendant and stated the defendant's actions are not a criminal offense but the breach of contract is made without considering the facts of the trial and without the legal reasons that are the basis in passing the decision.Keywords: Cassation, Breach of Contract, Continuing Fraud Crime.]]>
