Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

14 15 16 17 18

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN. Amt) Lestari, Rina Puji
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP mengenai hadirnya saksi verbalisan dalam sidang tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelian adalah keterangan Saksi Verbalisan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti ptunjuk dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan diperolehnya lebih dari dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan dipidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim, Narkotika ABSTRACT The purpose of thi study was determine the suitability of the Judges' considerations with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding verbal witnesses in narcotics crime trials. The method used in this legal research is prescriptive and applied normative. Collection of legal materials with literature study sourced from primary and secondary legal materials. Legal material analysis technique uses the syllogistic deductive method, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The result of the study is that the statements of the Verbalisan Witness were considered by the judge in passing the verdict in accordance with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code by obtaining more than two valid and convincing evidences so that the Defendants were proven guilty of committing narcotics and being sentenced to prison respectively. each for 6 years and a fine of Rp. 1,000,000,000, -subsidair imprisonment for 6 (six) months.Keywords: Verbal Witness, Consideration of Judges, Narcotics

PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016) Devi Larangtika Nurmalita Sari
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa case approach atau pendekatan kasus, yangmana kajian pokoknya adalah mengenai pertimbangan pengadilan untuk mencapai putusan. Putusan Hakim tersebut kemudian akan dikaji untuk dijadikan bahan hukum primer dari penelitian ini, selain dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, keputusan Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam penelitian ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, memperhatikan Pasal 255 ayat (1) KUHAP: berbunyi dalam hal suatu perkara dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Kata Kunci: Judex Juris, Judex Facti, Perkara Penggelapan ABSTRACTThis research aim to determine Judgment and the authority of the Supreme Court judge in disconnection a case in the rate of cassation. The research methods used are normative legal research that is both perspective and applied. The research uses a case approach or a case approach, which is a study of the Court's judgment to achieve the verdict. The judge's decision will then be considered as the main legal material for this research, in addition to legislative regulations. The results showed that, the decision of the district court judge was not appropriate, so the prosecutor submitted the case. In this study, the prosecutor filed a case in accordance with Article 253 paragraph (1) of a penal code which, in particular, a legal regulation was not properly applied. Therefore, noting that section 255 paragraph (1) of KUHAP: reads in a case that is set ahalf because the relationship of the law is not as fixed as it should be, the Supreme Court is pursuing it itself. Keywords: Judex Juris, Judex Facti, and Fraud Lawsuit

KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 588/PDT/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 31 K/PDT/2017) Berliana, Viverianti
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Citizen Lawsuit pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:.588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:.31 K/Pdt/2017. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 3 perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai Citizen Lawsuit, sehingga dalam memutus perkara Citizen Lawsuit hanya menggunakan literatur. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengkonstatir literatur tidak membaca Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit oleh Mahkamah Agung sehingga badan hukum swasta yang menjadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diperbolehkan. Surat kuasa khusus juga dinilai tidak sesuai. Adanya tuntutan pencabutan Surat menyebabkan tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit yang mana sesuai dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit. Hakim Mahkamah Agung telah konsisten dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang memperbolehkan adanya Turut Tergugat. Surat kuasa khusus juga dinilai telah sesuai, serta adanya tuntutan pencabutan Surat yang tidak disebutkan dalam pertimbangan yang mana penting menyangkut tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit.Kata Kunci: komparasi, pertimbangan hakim dan Citizen Lawsuit ABSTRACTThis study described and examined the problems regarding differences in the consideration of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court in the case of Citizen Lawsuit in the High Court Decision Number: 588/PDT/2015/PT.DKI and Supreme Court Decision Number: 31 K/Pdt/2017. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the study results, there were 3 different considerations of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court. Indonesia hasn’t got the rules regarding to Citizen Lawsuit, that is the reason why Indonesia only uses literature as a tool in making decisions. The Judges of DKI Jakarta High Court in the context of the literature did not read the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit by the Supreme Court so that the private legal entities that became the Defendant I and Defendant II were not allowed. Special power of attorney was also considered not in accordance with the rules. The demand for revocation of the Letter caused the characteristics of the Citizen Lawsuit was not fulfilled to be in accordance with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit. Judges of the Supreme Court was consistent with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit which allowed Defendants to be involved. Then the special power of attorney was deemed appropriate, and there were demands for revocation of the Letter which was not mentioned in the consideration which was important regarding the characteristics of Citizen Lawsuit that was not fulfilled.Keyword: comparison, consideration of judges and Citizen Lawsuit

ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT) Nastuti, Dian Heny
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak serta kesesuaian Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 144 KUHAP jo 76 KUHP. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/Pn.Skt menyatakan surat dakwaan batal demi hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Serta dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan batal demi hukum, terhadap putusan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt sesuai dengan Pasal 144 KUHAP dapat diajukan kembali meskipun perkara telah melalui pemeriksaan tahap pembuktian pokok perkara dan diputuskan di akhir persidangan, tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga tidak sesuai Pasal 76 KUHP. Putusan surat dakwaan batal demi hukum karena belum memutus pokok perkaranya tidak termasuk nebis in idem dapat diperbaiki dan diajukan kembali sekali lagi oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri secepatnya.Terhadap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, status Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan kecuali hakim menentukan lain.Kata Kunci: dakwaan, batal demi hukum, asusila, anak, nebis in idem ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze and find out about the suitability of judges who stated that the indictment was null and void based on the provisions of Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code in cases of immoral crimes against children and the suitability of the Public Prosecutor in correcting and re-submitting the indictment to the District Court based on provisions Article 144 KUHAP joins 76 Criminal Code. The type of research that I use is normative legal research. The results of this study, it is known that the consideration of the District Court Judges in Decision Number 190/Pid..Sus/2018/PN.skt states that the indictment is null and void according to Article 143 paragraph (3) KUHAP. As well as in correcting and re-submitting the invalid letter by law, the case decision Number 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt in accordance with Article 144 of the KUHAP can be resubmitted even though the case has gone through the examination of the principal evidence and decided at the end of the trial. not attached to the element nebis in idem, so it is not in accordance with Article 76 of the Criminal Code. Decisions of the indictment are null and void because they have not decided on the subject matter, not including nebis in idem, can be corrected and again submitted by the Public Prosecutor to the District Court as soon as possible. other.Keyword : indictment are null and void, immoral, child, nebis in idem

STUDI TENTANG GUGATAN INTERVENSI TUSSENKOMST PADA GUGATAN PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby) Zakki Adlhiyati, Melisa Citra Wardhani &
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan proses pemeriksaan pada Gugatan intervensi, alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya atas adanya intervenient bagi Penggugat dan Tergugat pada putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan Gugatan intervensi tidak berbeda dengan Gugatan perdata biasa, apabila Gugatan tussenkomst maka Gugatan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara asal. Gugatan intervensi dikabulkan karena salah satu bukti yang diajukan yaitu Kitir Buku Bilyet Giro, merupakan bukti tertulis akta di bawah tangan. Bukti tersebut dapat menjadi sempurna karena diakui oleh Penggugat Intervensi sehingga bukti tersebut sah dan saling menguatkan dengan Bilyet Giro. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta saja dan tidak menggunakan metode penemuan hukum. Akibat hukumnya dengan adanya intervenient untuk Penggugat adalah Gugatan ditolak sedangkan akibat hukum untuk Tergugat adalah eksepsi Tergugat Asal turut ditolak serta berkaitan dengan pengalihan dan balik nama objek sengketa yang meggunakan tanda tangan Penggugat Asal dan Tergugat Asal maka harus dilaksanakan oleh Penggugat Asal dan Tergugat Asal.Kata Kunci: Gugatan intervensi, Tussenkomst ABSTRACTThis study describes and examines the problems of the inspection process in the intervention lawsuit, the reason of the intervention lawsuit be granted, the legal consequences due to the intervention of the plaintiff and defendant in the decision number 548 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby. This study employed normative legal research by which the types and sources in this research usedprimary and secondary legal materials. The research also occupiedthe data collection techniques using literature study. The results of the study can be concluded that the process of the intervention lawsuit inspection is not different from the ordinary civil lawsuits. The claim in tussenkomstlawsuit must be related to the original case. The intervention lawsuit was granted because one of the evidences submitted, namely the cheque book, was a written evidence under the private deed. The evidence can be perfect if it is acknowledged by the plaintiff's intervention so that the evidence is valid and mutually reinforcing the cheque. The Panel of judges consider only based on facts and do not use the legal discovery method. The legal consequences due to the existence of intervenient for the original plaintiff are that the lawsuit is rejected. Furthermore, land title transfer of the disputed object using the original plaintiff's and defendant's signature must be carried out by the original plaintiff and original defendant.Keywords: Lawsuit intervention, Tussenkomst

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Memutus Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 807 K/Pid/2015) Astrid Meirika; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang keseuaian argumentasi penutut umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan putusan Nomor: 442/ Pid.B/2014/Pnp yang telah memutus lepas dari segala tuntutan hukum mengenai perkara penggelapan dalam jabatan dengan Pasal 253 KUHAP dan mengenai kesesuaian argumentasi Hakim Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan mareriil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a. Argumentasi Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 442/Pid.B/2014 dan menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Penggelapan

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA DESERSI DENGAN PASAL 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018) Prahyangan, Wimasaritwa Danar
Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana Desersi. Jenis penelitian adalah penelitian Hukum normatif dengan sumber bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan analisis bahan hukum dengan metode silogisme dan interpretasi dengan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persidangan tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor putusan 24-K/PM II-11/AD/IV/2018 atas nama Terdakwa Sumardi berpangkat Serda NRP. 638139 yang dalam putusannya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer telah sesuai dengan Pasal 87 KUHPM terkait tindak pidana Desersi. Kesesuaian itu dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Saksi dan alat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Oktober sampai Nopember.Kata Kunci: Pengadilan Militer; Pertimbangan Hakim Militer; Tindak Pidana Desersi. ABSTRACTThis research aims to review the consideration of Judges of the II-11 Military Court in Yogyakarta in giving sentences to the Defendant of the Desertion criminal act. This type of research is normative legal research with the source of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is conducted by literature study, using a case approach and analysis of legal materials with syllogism and interpretation methods with deductive thinking patterns. Based on the research results, it is identified that the Desertion criminal act decided by the Yogyakarta Military Court II-11 with Decision Number 24-K/PMII-11/AD/IV/2018 on behalf of the Defendant Sumardi as Serda NRP. 638139 where the Defendant was sentenced to 1 (one) year in prison and an additional criminal termination from the Military Service in accordance with Article 87 of the Criminal Procedure Code relating to the crime of desertion. This conformity is proved by the existence of 2 (two) pieces of evidence in the form of witness statements and letter evidence in the form of 18 (eighteen) absences on behalf of the Defendant from October to November.Keyword: Military Court; The Consideration of MilitaryJudges; The Crime of Desertion.

Permohonan Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Judex Factie Salah Menerapkan Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2013) Nurani Chaerani Kusumastuti
Verstek Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara narkotika. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat bukti petunjuk telah memenuhi syarat materiilyaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang kesesuaian alasan pengajuan kasasi menurut KUHAP. Judex Factie dalam perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara narkotika adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 serta Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 94 B/Pid.Sus/2012/PN.Sidrap tanggal 2 Agustus 2012 karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Penuntut Umum, Judex Factie, Narkotika

ACESS TO JUSTICE MELALUI CLASS ACTION Zakki Adlhiyati, Rizki Cintia Devi &
Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah access to justice dapat ditempuh melalui class action. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Access to justice diartikan sebagai peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all). Pemerintah mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok atau class action yang memiliki arti prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok. Class action juga memiliki fungsi publik terhadap kebijakan yang luas dalam berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang. Hasil penelitian menunjukan access to justice melalui class action digunakan sebagai pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua. Kata Kunci : Class action, Access To Justice, Hak Asasi Manusia ABSTRACTThis study aims to determine whether access to justice can be reached through class action. This research is normative legal method. The technical data collection in this research used a literature study. Access to justice defined as an opportunity for all people to obtain justice (justice for all). The government regulates Class action, which means procedure for lawsuit, in one or more people who represent a group submit a claim for themselves and also represent the group. Class action also has public function, on a broad policy towards various regulations involving many people. The result of this research is access to justice through class action used as a fulfillment of human rights to obtain justice by using a mechanism to protect individual rights to uphold justice for all.Keywords: Class action, Access To Justice, Human Rights

Pemeriksaan Secara In Absensia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/X/2015) Astrid Meita Sari
Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan secara In Absensia terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa proses pemeriksaan secara In Absensia dalam perkara tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 dengan Terdakwa Amin Fatony telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya mengatur perihal Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa serta apabila Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya selama 6 (eman) bulan berturut-turut serta sudah dilakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa yang dalam kasas tersebut dibuktikan dengan tidak hadirnya Terdakwa di persindangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali. Kata Kunci: Proses Pemeriksaan, In Absensia, Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai.

Page 16 of 67 | Total Record : 666

14 15 16 17 18

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA