Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
666 Documents
<![CDATA[URGENSI KETERANGAN AHLI YANG DIBACAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA ILLEGAL FISHING DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Gina Maharani Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.767 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55044
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait urgensi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara illegal fishing. Jenis penelitian hukum doktrinal-normatif. Bersifat prespektif dan terapan, studi kasus putusan nomor 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR perkara illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dengan bahan hukum primair dan sekunder. Analisis berdasarkan pola berfikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor dihubungan lalu ditarik simpulan. Simpulan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan yaitu dalam membacakan Keterangan Ahli didalam persidangan diperlukan Majelis Hakim untuk mengetahui ilmu mengenai perkara yang diajukan perkara illegal fishing dimana ilmu tentang perikanan sangat diperlukan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan Alat bukti keterangan ahli yang berhalangan untuk hadir didalam persidangan namun keterangannya dibacakan sama seperti didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hal ini dapat sah dan legal karena diatur dalam Pasal 186 KUHAP bahwa penjelasan Pasal 186 KUHAP yaitu Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.Kata kunci: alat bukti, keterangan ahli, illegal fishing. ABSTRACTThis study aimed to obtain information from an expert study related to the urgency of which was read in the court case of illegal fishing. Kind of doctrinal law-normative research. Are perspective and applied, case studies decision number 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR case of illegal fishing which has legally binding (inkracht van gewijsde). How collection of legal materials to study literature at the primary and secondary legal materials. The analysis is based on patterns of thinking deductive syllogism of the filing of the major premise and the minor premise and then connecting it drawn the conclusion.The judges consider the statement of the expert evidence Tool unable to attend the trial, but his statement was read out as in the BAP (Investigation Report). It can be a legitimate and legal because under Article 186 Criminal Procedure Code that the explanation of Article 186 Criminal Procedure Code, namely Specification experts can also be given at the time of the examination by the investigator or the public prosecutor stated in a form of a report and made keeping in mind the oath at the time he received the office or employment.Keywords: evidence, expert testimony, illegal fishing.]]>
<![CDATA[KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER ]]>
<![CDATA[C U, Dryan Khaula]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.109 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44103
<![CDATA[ ABSTRACTThis study aims to determine judex juris consideration to grant the request of the Defendant's Cassation on the basis of a judex facti error in its consideration to break the narcotic crime in accordance with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that judex juris considerations granted the Defendant's Cassation request on the basis of a judex facti mistake in Medan High Military Court I in its consideration to decide on narcotics crime. The Supreme Court stated in its consideration if the information given by the witnesses presented in the trial regarding the ecstasy possession in the Defendant's bag was based on doubt, therefore the Supreme Court overturned the judex facti a quo decision then tried the case itself which essentially stated that The defendant was not guilty of committing a criminal act, acquitting the Defendant. Therefore, the consideration of the Supreme Court is in accordance with Article 243 jo Article 189 paragraph (1) of the KUHAPM which principally regulates how to hear at the level of Cassation and impose a free decision if it is not proven guilty.Keywords: Cassation, Narcotic’s Crime, Military ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan judex facti dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkotika disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan judex facti Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkotika. Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya jika keterangan yang diberikan oleh para sasksi yang dihadirkan di persindangan perihal kepemilikan narkotika berjenis ekstasi yang terdapat dalam tas Terdakwa didasarkan pada keraguan oleh sebab itu Mahkamah Agung membatalkan Putusan judex facti a quo kemudian mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan Terdakwa tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAPM yang pada pokoknya mengatur tentang cara mengadili pada tingkat Kasasi dan penjatuhan putusan bebas jika tidak terbukti bersalah.Kata Kunci: Kasasi, Tindak Pidana Narkotika, Militer. ]]>
<![CDATA[Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Rezi Rukdiana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.172 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39191
<![CDATA[ Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dan mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 dengan ketentuan Pasal 256 juncto Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan kasasi yang ditentukan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Judex Factie tidak menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa (noodweer) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rect vervolging). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF telah sesuai dan memenuhi Pasal 256 jo. Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 964K/PID/2015 mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg tertanggal 04 Mei 2015 dan menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP juncto Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Kata Kunci : Kasasi Putusan Bebas, Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Pembunuhan]]>
<![CDATA[DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. ]]>
<![CDATA[Yonathan Aryadi Wicaksana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.495 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55060
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas lex specialis derogat legi generali pada kasus pelecehan seksual sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas lex specialis derogat legi generali ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.Kata Kunci : dualisme asas, lex specialis derogat legi generali, pelecehan seksual sesama jenis. ABSTRACTThis study aims to determine the extent to the dualism of lex specialis derogat legi generali is understood in cases of same-sex sexual harassment. This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials. Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions. Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of lex specialis derogat legi generali when applied in a particular case, in this case, the case of same sex sexual harrasment turns out to have a dualism of meaning. On the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.Keywords: dualism of the principle, lex specialis derogat legi generali, same-sex sexual harassment. ]]>
<![CDATA[KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016) ]]>
<![CDATA[Kusuma Wardhani, Fitria Ayu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.933 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47043
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sehingga Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan ABSTRACT This research aims to determine the reason for the filing of an appeal by the public prosecutor against the acquittal of all charges. The method used is a normative legal research. District Court Pelaihari declare the defendant not guilty of the evidence is legally and convincingly guilty of committing the crime of attempted burglary, then Judex facti District Court Pelaihari declare acts committed defendant did not violate criminal offense, and freeing the defendant of all charges (onslag van alle rechtsvervolging) , Pelaihari District Court had erroneously applied the law for cases above have met the elements of Article 363, paragraph 1 to 4 of the Criminal Code so that District Court had wrongly applied the law or apply the law but not as it should be and it is very suitable as the basis for filing cassation was not conducted in accordance with the provisions of the Act, in accordance with Article 253 paragraph (1) sub a Criminal Procedure Code. Keywords: Cassation, The Public Prosecutor, Court judgment ]]>
<![CDATA[ANALISIS TENTANG ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TENTANG LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY) ]]>
<![CDATA[Faishal Zahy Ramadhani & Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.789 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39618
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya adalah mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (case approach. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 80 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby belum sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan hakim juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali.
Kata Kunci: Tersangka, Pertimbangan hakim, Putusan Praperadilan]]>
<![CDATA[Kasasi Oditur Militer Karena Kesalahan Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Dalam Membuktikan Unsur Penyalahgunaan Kekuasaan ]]>
<![CDATA[Fidha Nursita Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (633.114 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34293
<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Oditur Militer Tinggi mengajukan kasasi atas dasar kesalahan Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasaan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHAP, Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 14a KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan oleh Oditur Militer yang menyatakan adanya kesalahan Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasan yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/K/MIL/2016 telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 14a KUHP. Kata Kunci: Kasasi, Anggota Militer, Menyalahgunakan Kekuasaan.]]>
<![CDATA[Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif ]]>
<![CDATA[Annisa Nilasari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1131.073 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30036
<![CDATA[ This research examines the issues of whether the indictment by the Public Prosecution Against Defendant the perpetrator of the criminal act of child abduction has used legal evidences according to Article 184 Code of Criminal Procedure and whether the judge’s consideration of imposing the imprisonment and the fne against the Defendant the perpetrator of the kidnapping of the child has been in accordance with Article 183 jo 193 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure. This research is normative legal research that is both prescriptive and applied. Proving the indictment by the Public Prosecutor against the Defendant the perpetrator of the criminal act of child abduction has used the legal evidence accordance to Article 184 Code of Criminal Procedure that is witness testimony, letter, and description of defendant. The judge’s consideration of imprisonment and fnes against the Accused child abuser in accordance with Article 183 jo of Article 193 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure that The judge should not drop criminal to someone unless with at least two legitimate evidence he gained confdence that a crime actually occurred and that the Defendant are guilty of doing it. The Judge has tried the Defendant to be proven legally and convincingly guilty of committing the crime of kidnapping the child and imprisonment for 4 years 8 months and a fne of Rp 60,000,000, - provided that the unpaid penalty is substituted with imprisonment for 1 month.Keywords: proof, the indictment, public prosecutor, judge Considerations, kidnapping the child]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017) ]]>
<![CDATA[Anningtyas, Rona Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.875 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47062
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Kata Kunci: Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik ABSTRACT This research aims to find out the suitability of the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 253 of the Criminal Procedure Code, and the suitability of consideration of the Judge to a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 256 of the Criminal Procedure Code. The type of this research is a normative or doctrinal legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal materials such a legislation and Judge’s decision, and secondary legal materials such a books written by a legal expert and legal journals. The results of this research explain that the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation is not in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code because the elements contained in the Article 253 are not fulfilled in the reasons of cassation by the Public Prosecutor. It affects the Judge’s judgement in making a decision, so that the Judge give a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation. The Judge’s consideration is in accordance with the Article 256 of Criminal Procedure Code. Keywords: Public Prosecutor, Cassation, Judge Consideration, Criminal defamation]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pid/2016) ]]>
<![CDATA[Dili Herdia Nastiti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44082
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 673/K/Pid/2016. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan. Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum dan bertujuan memperbaiki serta meluruskan kesalahan penerapan hukum. Berdasar hasil penelitian dan pembahasan bahwa salah dan tidak dibenarkan apabila Hakim Judex Factie mengabaikan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga menjadi alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum, dan apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dan menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan ABSTRACT This research aims to find out how the supreme courts consideration in granted the public prosecutor’s cassation in the Supreme Court’s decision number 673/K/Pid/2016. The type of research used in this research is law of normative research. To find out the basic of the Supreme Court’s consideration in inspecting and granting the public prosecutor’s cassation to a non-guilty verdicts in a murder case. Cassation efforts are the rights granted to the defendant or to the public prosecutor and aim to improve and correct the fault in implementation of the law. Based on the result and discussion of the research that is wrong and not justified if the Judex Factie judge ignores the evidence presented by the Lubuklinggau’s district court, so its being the reason of the presenting cassation by the public prosecutor and wheter the Supreme Court Judge’s consideration in granting the Public Prosecutor’s appeal to a non-guilty verdicts and give a punishment is in accordance with the Article 253 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassattion, Judge consideration, Murder ]]>
