Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA BERDASARKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIURAN HAKIM JUDEX FACTI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016) ]]>
<![CDATA[Laksono & Sri Wahyuningsih Yulianti, Arwendra Tri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39604
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kekhilafan atau kekeliruan Hakim judex facti sebagai alasan Peninjauan Kembali dalam memutus perkara narkotika telah sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata judex facti karena salah menerapkan Pasal, seharusmya berdasar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ”penyalahhunaan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”, tetapi judex facti berdasar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika “memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Narkotika telah memenuhi syarat formal dengan adanya surat permintaan yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan Peninjauan Kembali dan syarat material berupa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Judex Facti; Tindak Pidana Narkotika]]>
<![CDATA[KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/Pn.Mdn) ]]>
<![CDATA[Listiyaningrum, Istiqomah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64161
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan ahli kedokteran jiwa pada pembuktian penuntut umum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research). Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan dalam pembuktian penuntut umum pada perkara pembunuhan yang terdakwanya pengidap skizofrenia paranoid tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Alat Bukti, Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, Skizofrenia ParanoidABSTRACT: This research aims to determine the conformity of psychiatrist expert information on the evidence of the public prosecutor in the murder case by people with paranoid schizophrenia with article 184 paragraph (1) of Criminal Procedure Code. . The writing of this Law uses a type of normative research that is prescriptive and applied. The research approach used is a case study approach. The legal material used is the primary legal material and secondary legal material. The author uses the technique of collecting library research legal materials (library research). The method of analyzing legal material uses the syllogistic deduction method. Case reviewed in Medan District Court Decision Number: 2353 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn. Based on the results of research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the expert information of psychiatrists presented in the court hearing the public prosecutor on the evidence in the murder case of the defendant with paranoid schizophrenia is valid to be used as evidence according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords:Evidence, The Expert Information Of Psychiatrists, Paranoid Schizophrenia]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk) ]]>
<![CDATA[Dwitarani, Dealita]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67638
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan hukum mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara ikut serta dalam perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 19/Pid.B/2021/PN.Trk meninjau keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim mengingat kembali ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (bulan) terhadap terdakwa yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Pembuktian; Pasal 184 Ayat (1) KUHAP; Penyertaan; KelalaianAbstract: The purpose of this study is to discuss legal issues regarding the suitability of proof in cases of participating in acts that due to negligence cause others to die at Trenggalek District Court Number: 19/Pid.B/2021/PN.Trk review the defendant's participation in the criminal act of negligence that caused the victim to die. This legal research is a normative legal research. The results of the research showed that the evidence by the Public Prosecutor was carried out by presenting evidence of witness testimony, evidence of letters, and defendant's statement. The assessment of the evidence presented at the trial has been in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Code Procedure. The Panel of Judges recalls the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure ,in imposing a prison sentence of 10 (months) against defendants who have been proven legally and convincingly according to the legal means of evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure.Keywords: Proof; Article 184 Paragraph (1) of The Criminal Code Procedure; Participation; Negligence]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum bagi Keterangan Ahli dalam Proses Penegakan Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Faadhillah, Akbar Syafaat]]>;
<![CDATA[Adlhiyati, Zakki]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67701
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang ahli dapat dituntut dan dikriminalisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang ahli tersebut atas keterangan yang diberikannya di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ahli tidak dapat dituntut dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikannya dipersidangan, karena apabila keterangan ahli dipakai oleh hakim maka sama saja hakim percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan tersebut, dan apabila dapat dituntut sama saja itu menuntut keyakinan hakim. Ahli juga tidak dapat dikriminalisasi karena semua keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan semua ilmu pengetahuan yang di pelajarinya selama ini. Perlindungan terhadap ahli sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Kata kunci: Dituntut dan Dikriminalisasi; Perlindungan Hukum; Keterangan Ahli.Abstract: This research aims to determine whether an expert is able to be prosecuted and criminalized and also how the legal protection of an expert regarding his statement given on the court.This research is a descriptively normative legal research. Based on the results of this study it can be concluded that an expert is cannot to be prosecuted and criminalized for his statement on the court, since the expert’s statement is considered as a judge’s belief. Hence, when it became prosecuted it also referred to prosecuting judge’s belief. Experts also cannot be criminalized since all statement given by experts constitutes all the knowledge they have studied so far. The protection of the experts themselves is regulated in Law Number 31 of 2014 amending the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law Number 18 of 2013 on the Forest Eradication Prevention, and Law Number 12 of 2012 on the Higher Education.Keywords: Sued and criminalized; Legal protection; Expert statement. ]]>
<![CDATA[PERAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DAN BAHASA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Ghinawati, Dewi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64050
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi kehadiran ahli IT dan Bahasa dalam persidangan perkara pencemaran nama baik melalui Pasal 186 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case study). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, diperoleh bahwa keterangan ahli sangatlah penting untuk disertakan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka keterangan ahli harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung.Kata kunci: Pembuktian, Keterangan ahli IT dan Bahasa, Perkara pencemaran nama baik. ABSTRACT: This study aims to analyze the urgency of the presence of IT and Language expert in trial of defamation case through the Article 186 of Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal research is a normative and applied normative legal research using a case study. The author uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in gathering legal material in the writing of this law is the study of literature or study of documents (Library Research). Based on the results of this research and discussion, it was obtained that expert testimony is very important to be included in the trial. In accordance with the Article 186 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) which explains the special meaning of the term "expert statement", that is, "Expert statement is what an expert declares in a court hearing", then expert statements must be given / stated during trial directly.Keywords: Burden of Proof, Expert statement of IT (Information Technology) and Language, Defamation case]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015) ]]>
<![CDATA[Hidayat, Adimas Wisnu]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67630
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara Penipuan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Penipuan telah memenuhi syarat formal dan syarat material berupa Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa serta adanya bukti baru atau novum sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana membenarkan alasannya, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 K/PID/2012 dan mengadili kembali menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum.Kata kunci: Judex Facti; Novum; Peninjauan Kembali Abstract: This study aims to determine the reason for the Judicial Review of Judison Judgment of the Jambi District Court Court in deciding the case of Fraud as well as the consideration of the Supreme Court granting the request for the Judicial Review and re- trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the case of fraud has fulfilled the formal requirements and material requirements of Judex Facti Jambi District Court in examining and adjudicating the case has made a real mistake or mistake in checking and the existence of new or novum evidence in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) a and c of the Criminal Procedure Code and the basis of consideration of the Supreme Court granting the request for Judicial Review of the Accused justify the reason, to cancel the decision of the Court of Cassation Number 1723 K / PID / 2012 and adjudicate to declare a Terpidana has been proven legally and convincingly guilty of committing acts as prosecuted by the Prosecutor / Prosecutor, but the act is not a criminal act and releases the convicted of any lawsuit.Keywords: Judex Facti; Novum; Reconsideration]]>
<![CDATA[Analisis Pembuktian oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana Perbankan Pencatatan Palsu ]]>
<![CDATA[Krishnugraha, Hilkia Dimas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67694
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas tindak pidana pencatatan palsu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana penipuan perbankan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. karena pendekatan umum telah menghadirkan alat – alat bukti yang sah yaitu keterangan dan keterangan, serta barang sebagai alat bukti pendukung. Kata kunci: Bukti; Kejahatan Perbankan; Membuktikan Abstract: This study aims to find a solution to the crime of false registration under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that the proof of the fraudulent banking crime case contained in the Makassar District Court Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the general approach has presented tools - valid evidence, namely information and information, as well as goods as supporting evidence.Keywords: Prove; Evidence; Banking Crime]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017) ]]>
<![CDATA[Yalena, Bara Mega]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51085
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dalam perkara Narkotika dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) baik dari media cetak maupun dari media elektronik (internet). Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu pada huruf (a).Kata Kunci: Kasasi; Putusan Bebas; Peradilan Militer ABSTRACTThis article aims to determine suitability of the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case according to article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, prescriptive nature of research type and sources of data for this research include primary data and secondary data. Primary data is obtained from the legislation and secondary data obtained from books and scientific publications related this research. The results of this study, it is the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case are suitable according to the article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court.Keywords: Cassation; Free Decisions; Military Courts]]>
<![CDATA[DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017). ]]>
<![CDATA[Nanda Pratiwi, Zalma Afika]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51094
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat Dissenting Opinion dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pid.Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Fidusia ABSTRACT This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid. Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.Keywords: Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary ]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG RUPIAH DENGAN TERDAKWA ANAK (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trg) ]]>
<![CDATA[Pradana, Januar Aditya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64048
<![CDATA[ ABSTRAK: Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan uang rupiah yang dilakukan oleh terdakwa anak telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan membuktikan terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kata Kunci: pembuktian penuntut umum, tindak pidana pemalsuan uang rupiah, terdakwa anak ABSTRACT: This purpose of this legal study is to find out the proof of criminal acts of counterfeiting rupiahs currency by children in accordance with Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure jo Article 36 section (1) Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The research method used is normative research using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal materials. The writing of this law explains that the evidence carried out by the Public Prosecutor by presenting valid evidence at the trial is in accordance with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and proves that the defendant is committing a criminal act as in the violation of Article 36 section (1) Law Number 7 of 2011 concerning Currency.Keywords: proof of public prosecution, falsification of rupiah currency, child defendant forensics, considering that electronic evidence is very easy to be changed, engineered and manipulated.Keywords: Electronic evidence, proof, criminal acts of pornofraphy.]]>
