Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

20 21 22 23 24

Tinjauan Judex Factie Salah Menilai Alat Bukti Surat Baru Dalam Perkara Pembunuhan Menurut Pasal 339 KUHP Indra Kelana Putra; Bambang Santoso, S.H., M.Hum
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to determine the reason cassation prosecutor filed an appeal in compliance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code on the grounds judex factie misjudge new documentary evidence and determine whether the judgment of the Supreme Court judges in deciding the public prosecutor's appeal in accordance with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code. This research takes the case in 2013 in Luwu Utara District, the criminal act of murder committed by Muh. Roynal, where the killings followed, accompanied or preceded by a criminal act committed with the intent to prepare or facilitate its implementation or to detach themselves and other participants in the case of criminal caught in the act, is a criminal offense under Article 339 Penal Code. Based on the results of research and discussion that is generated, the public prosecutor can prove the suitability of the reasons contained in Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code, especially the letter a. The reasons for the appeal that has been described is described by the prosecutor in a murder case can be seen where the location of Judex factie had misjudged new documentary evidence, it can be seen where the location of Judex factie have erred and misapplied the law. It can be concluded also that the Supreme Court judgment in deciding cassation murder case under Section 339 Penal Code in accordance with Article 256 of the Criminal Procedure Code, with the consideration that the assessment tool by Judex factie new evidence must be disregarded. Keywords: Cassation, Judex facti, a new documentary evidence Tool

Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Pengabaian Alat Bukti Surat Dan Petunjuk Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan Nomor 2372 K/Pid.Sus/2015) Muhammad Hammam
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex Facti mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengabaian alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP yaitu adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya karena tidak menerapkan hukum pembuktian yang berupa pengabaian alat bukti surat dan petunjuk oleh Pengadilan Negeri. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pelaku pembakaran lahan telah sesuai Pasal 256 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Kata Kunci: Kasasi, Penuntut Umum, Pengabaian Alat Bukti, Pembakaran Lahan

Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Disepta Firdan Cahya
Verstek Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kekuatan pembuktian saksi anak dalam persidangan perkara membujuk anak bersetubuh sesuai ketentuan KUHAP. Kajian selanjutnya adalah kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutuh perkara membujuk anak bersetubuh dengan penggunaan saksi anak sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode deduksi silogisme yaitu untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penggunaan alat bukti saksi anak dibawah umur dalam persidangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP. Sedangkan pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 18 jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Anak, Membujuk Anak Bersetubuh

KESESUAIAN ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DENGAN PASAL 253 AYAT 1 KUHAP Anissa Triastina & Kristiyadi
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.Kata Kunci : Alasan Kasasi Terdakwa, Perkara Korupsi, Putusan Mahkamah Agung ABSTRACTThis legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law.Keywords: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court decision

Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008) Pratomo, Bondan; Nugroho, Ghufron Eko
Verstek Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan novum dalam alasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan novum sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh terpidana telah singkron atau sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkan dalam pengajuan PK yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP khususnya tentang novum, beberapa novum yang diajukan oleh terpidana adalah adanya pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku telah membunuh M.Asrori dan dilakukannya serangkaian test DNA untuk mengetahui kebenaran korban pembunuhan yang sebenarnya. Sehingga dengan pengajuan novum tersebut, terpidana dapat diputus bebas dalam putusan Peninjauan Kembali yang telah diajukan.Â Â Â Â Â Â Kata Kunci :novum, peninjauan kembali, test DNA

Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak Khorisima Gusasih
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to find out judgment of Judge of imprisonment and work training sanctions to Child on Narcotics Case already corresponding or not with KUHAP and Republic of Indonesia’s Act about Child Criminal Justice System. This case arose from the defendant caught carrying a drug package containing marijuana , which she got from someone with an unknown number and than this package will be taken by others . This caused the defendant punishable by imprisonment and job training . This study aims to determine what are and how the consideration of judges in imposing sanctions of imprisonment and job training use Case Verdict Number : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. Already corresponding or not with KUHAP and Republic of Indonesia’s Act about Child Criminal Justice System. The conclusion of this study explain that in making the decision by the judge is in conformity with the reference to Article 183 KUHAP and Republic of Indonesia’s Act about Child Criminal Justice System with at least two items of evidence by Public Prosecutor in council which will create the instruction and legally proven guilty defendants violated Article 111 paragraph (1) of Republic of Indonesia’s Act Number 35 of 2009 about Narcotics, juridical facts, and non juridical facts, generate verdict of imprisonment verdict work training sanctions Keywords : authentication, narcotics, decision.

UPAYA PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN KEKHILAFAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MENYURUH PENGRUSAKAN BARANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 74 PK/PID/2016) Nella Ayu Raninda
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

AbstrakJurnal penelitian ini bertujuan mengetahui upaya peninjauan kembali terpidana berdasarkan kekhilafan hakim mengabaikan fakta hukum menurunkan papan reklame rusak sebagai tindak pidana menyuruh pengrusakan barang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus bermula pasa saat Billboard/papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tidak lagi berada di tempatnya karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu pihak PT. ABDA, Tbk telah diturunkan atau dibongkar dengan cara dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan Terdakwa YU SHIAW SHIAN dan MERYNE selanjutnya dengan adanya surat tersebut maka MERYNE menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengerjakan penurunan papan reklame yang bertuliskan “ABDA INSURANCE” tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan yang diajukan yaitu adanya Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Pengabaian Fakta Hukum salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (Involdoende Gemotiveerd) dalam Memutuskan Perkara.Kata kunci : Alat Bukti, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Menyuruh lakukan.AbstractThis research aims to know the journal attempts review convict based on the fault of judges ignore the fact the law take off the damaged billboards as a criminal act, he sent destruction of goods. This research includes the kind of normative legal research. The case began when Billboard pasa/Billboard that reads "ABDA INSURANCE" no longer in place because without the knowledge and permission of its owner, namely party PT. ABDA, Tbk has been downgraded or dismantled with the way tampered with so as not to can be worn again conducted the defendant YU SHIAW SHIAN and MERYNE further by the existence of the letter then MERYNE sent some of his men to tackle the decline in billboard that reads "ABDA INSURANCE" without first inform the entitled. Based on the research results and conclusions generated discussion that the defendant submits a review with reason put forward is that the existence of Confusion Judex Facti and Judex Juris Because Applying the law of criminal procedure of proof So it does not provide enough Consideration (Involdoende Gemotiveerd) in deciding the matter. Key words: Evidence tool, review, Judge criminal acts Sent to do.

Kasasi Atas Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Akibat Judex Factie Mengabaikan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 253 K/Pid/2015) Ichsanyadi R T P
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dalam perkara penipuan telah sesuai pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1).Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian yang preskriptif dan menggunakan metode pendekatan penelitian kasus. Pengajuan permohonan kasasi pada kasus penipuan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP Ayat 1 Huruf (a) yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 sampai Pasal 248 guna menentukan ,apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan Pada pertimbangannya judex facti telah mengabaikan hukum pembuktian yang menyebabkan salah menerapkan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) dengan alasan diantaranya , yaitu judex factie tidakmempertimbangkandenganbaikdanbenar terhadapketerangansaksi-saksi, dan dalam putusannya Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun Kata Kunci : Kasasi , Judex Facti , Penipuan.

Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ratri Arum; Kristiyadi, S,H., M.Hum -
Verstek Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, mengenai Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika seperti yang tercantum dalam putusan 1169 K/Pid.Sus/2014. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Berdasarkan Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus/2014 dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan Terdakwa Soegito Soehartono alias Jimmy Bin Riyadi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim judex factie dalam memutus perkara kurang memperhatikan alat bukti surat medis yang disampaikan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ini merupakan pecandu dan mestinya di rehabilitasi, serta tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, karena pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu ditujukkan kepada seorang pengedar sedangkan terdakwa adalah pemakai sehingga sudah seharusnya pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan kepada terdakwa. Hakim dalam memberikan putusan, selain memiliki keyakinan, juga harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan, dimana disebutkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah”. Kata kunci: Narkotika,Judex Factie,Rehabilitasi

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE YANG DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/Pid.Sus/2018/PN Png) Laras Iga Mawarni
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi a de charge yang digunakan Hakim untuk memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka atau dokumen, teknik analis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi a de charge sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (1) KUHAP, keterangan saksi a de charge dalam pemeriksaan telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, membebankan kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi sehingga diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadi pertimbangan Hakim yang mempekuat keyakinan Hakim dalam membuat suatu putusan. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana 5 (lima) tahun penjara. Kata Kunci: alat bukti, saksi a de charge, pertimbangan Hakim, persetubuhan terhadap anak. ABSTRACTThis study aims to examine the legal issues of judge considerations in assessing the testimony ofwitnesses a de charge used by judges to decide cases of sexual intercourse against children. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of study of literature or documents, techniques of legal material analysts use the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premises connected to each other to be drawn conclusions. The results of this study indicate that testimony ofwitnesses a de charge as legal evidence in proving a crime of sexual intercourse against a child in accordance with Article 184 Paragraph (1) jo Article 160 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, witness testimony a de charge in the examination has fulfilled the legal requirements for witness testimony as evidence based on Article 184 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code and based on Article 160 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code, imposes a legal obligation on the presiding judge to hear witness statements so that the facts obtained are revealed in the trial can be a consideration of the judge who strengthens the judge's confidence in making a decision. Stating that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child. Sentencing the defendants each with a sentence of 5 (five) years in prison. Keywords: evidence, a de charge witnesses, Judge consideration, sexual intercourse with children.

Page 22 of 81 | Total Record : 802

20 21 22 23 24

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA