Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

20 21 22 23 24

MENELISIK AKAR PEMIKIRAN ASAS IN DUBIO PRO NATURA DALAM PENEGAKAN HUKUM Meda Desi Kartikasari
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Belajar dari kasus mandalawangi, ternyata hakim berpandangan sangat pro terhadap lingkungan. Hal inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai implementasi asas in dubio pro natura. Berkenaan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam akar pemikiran dari asas in dubio pro natura. Untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut disusun dengan penelitian normatif atau doktrinal menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik analisis silogisme deduktif. Adapun hasil penelitian menyikapi bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan krisis lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia, oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah kebijakan peraturan terkini untuk penegakan hukum lingkungan hidup, dalam sistem penegakan hukum lingkungan dikenal suatu asas yang diterapkan oleh hakim yakni asas in dubio pro natura, yang merupakan turunan dari konsep precautionary principle. Berdasarkan kajian yang dilakukan, asas in dubio pro natura tersebut merupakan asas yang berintertekstual dengan asas in dubio pro reo, pemikiran biosentrisme, pemikiran ekosentrisme, pemikiran hukum progresif, deep ecology dan sekaligus menjadi pembantah atau antitesis atas pemikiran antrophosentrisme maupun shallow ecology. Kata Kunci: Asas in dubio pro natura, lingkungan hidup. ABSTRACT Learning from the Mandalawangi case, it turned out that the judge was very pro-environment. This is then touted as the implementation of the principle in dubio pro natura. With regard to this matter, this study aims to probe deeper into the thought roots of the principle in dubio pro natura. To obtain results from these studies compiled with normative or doctrinal research using primary legal materials and secondary legal materials analyzed by deductive syllogism analysis techniques. The results of the study address that the problem of environmental damage is an environmental crisis that threatens the future of humanity, therefore environmental protection and management needs to be done. Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment is the latest regulatory policy step for the enforcement of environmental law, in the environmental law enforcement system, a principle applied by the judges is known as the principle in dubio pro natura, which is derived from the precautionary principle concept. Based on the studies carried out, the principle of pro-natura dubio is a principle that has intextualism with the principle in dubio pro reo, biosentrism, ecocentrism, progressive legal, deep ecology and at the same time becomes the antithesis of shallow ecology.Keywords: Principle in dubio pro natura, Environment.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN MEMIDANA TERDAKWA DALAM KASUS PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1227 K/Pid/2014) Amak Syarifudin
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus pemalsuan akta otentik secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Mungkid, Jawa Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dengan menemukan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum[1]. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu Pertimbangan majelis hakim agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan mempidana terdakwa dalam perkara pemalsuan akta otentik telah sesuai dengan pasal 256 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan negeri mungkid telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Mahkamah Agung telah mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu melanggar pasal 266 KUHP sebagaimana dalam dawaan kedua jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut umum, Pemalsuan Akta Otentik ABSTRACTThis study aims to determine the legal remedies of the Public Prosecutor at the Mungkid District Attorney's Office regarding the release of all legal claims in the case of authentic deed forging together at the Mungkid District Court, Central Java. The research method is a normative legal research that is prescriptive in nature. Prescriptive research is a study aimed at getting suggestions for solving certain problems by finding the coherence between legal norms and legal principles, between legal rules and legal norms, and coherence between behavior and legal norms. The data type use was secondary data. The secondary data sources used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data use was library study and document study. The analysis technique used was deductive silogism method. the results of the research and discussion resulted in the conclusion that the panel judges’considerations granted the appeal submitted by the public prosecutor and convited the defendant in the case of authentic deed forgery in accordance with the article 256 jo article 193 paragraph (1) of the criminal code. The panel judges of supreme court is of the opinion that the district court judges may have applied the evidentiary law and did not properly consider the fact of the trial based on the evidence presented. The panel judges of supreme court has tried this case by declaring the defendant legally proven and convicted guilty of committing a crime to insert false information into an authentic deed which is in violated article 266 of the criminal code as in the second charge of the public prosecutor and imprisonment for 1 year.Keywords : cassation, Public prosecutor, Falsification of Authentic Deed[1]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.41

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 120 K/PID/2016) Maharani Dwi Pratiwi
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 2 hal yang dianalisis yaitu kesesuaian alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 253 KUHAP dan kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dengan pasal 191 ayat (1). Ditemukan pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/ PN Slk majelis hakim telah salah menjatuhkan putusan “bebas” karena tidak majelis hakim tidak memperhatikan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat, oleh karena itu alasan penuntut umum dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan pasal 253 KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) telah sesuai dengan pasal 191 ayat (1), ditemukan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, namun tidak memenuhi unsur surat yang dapat dipalsukan sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP.Kata Kunci: putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), alasan kasasi, dan pertimbangan hakim ABSTRACTThis study analyzed and examined the problems regarding free decisions from all claims legal (onslag van alle rechtsvervolging) in cases of criminal fraud in the Supreme Court Decision Number 120 K/Pid/2016. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials through literature study collection techniques. In the results of the study there were 2 things that were analyzed, namely the suitability of the reason for the appeal of the public prosecutor with article 253 of the Criminal Procedure Code and the suitability of the decision of claims legal of all legal claims (onslag van alle rechtsvervolging) with article 191 paragraph (1). It was found in the verdict of the first court, namely the decision of the Solok District Court Number 36 / Pid.B / 2015 / PN Slk the panel of judges had incorrectly stated a "free" decision because the panel of judges did not pay attention to the evidence revealed in the trial which indicated that the defendant was proven, therefore the reason of the public prosecutor could be justified and in accordance with article 253 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court's decision Number 120 K/Pid/2016 decided the claims legal from all lawsuits (onslag van alle rechtsvervolging) in accordance with article 191 paragraph (1), found that the defendant had indeed falsified the letter as stipulated in article 263 of the Criminal Code, but not fulfill the element of the letter that can be falsified as stipulated in article 264 of the Criminal Code.Keywords: claims legal from all lawsuits (onslag van alle rechtsvervolging), reasons for cassation, and consideration of judges

Alasan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian (Studi Putusan Nomor 24k/Pid/2016) Herlina Elza Rachmadani; Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Verstek Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pada intinya adalahapakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang kewenanangan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Alasan Kasasi yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan diikuti pencurian ini dijelaskan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”. Alasan Kasasi Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa M.Zaini bin Darsiman yang membunuh korban Muhammad Subkhan untuk mempermudah aksi pencuriannya telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dengan adanya fakta yang diabaikan dalam persidangan. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ”Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi”. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan yang diungkapkan serta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PID/2015/PT.SBY telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 193 ayat (1) KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Peritimbangan Hakim, Pembunuhan Diikuti Pencurian

STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KASASI SENGKETA SARANG BURUNG WALET (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012) Teresia Mira PW & Harjono
Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRACTThis study aims to examine the problems regarding the incomplete judge’s consideration (onvoldoende gemotiveerd) as the reason for the application of cassation in the dispute over swiftlet bird nest, the indicators of the judge’s consideration who are onvoldoende gemotiveerd, and the legal consequences of being granted a cassation application against the parties in dispute. This research occupied descriptive normative legal research. The sources of legal material were primary and secondary legal material using library studies as technique of legal material collection. The analysis technique employed in this study was qualitative analysis with deductive processing for the legal material. The results of legal research indicate that the judge’s consideration who is onoold gemotiveerd can be used as the reason for a cassation application since judex factie is proven not to meet the material requirements of Article 50 Jo. Article 53 Section 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority Jo. Article 68 A Section 2 of Law Number 49 of 2009 concerning General Courts. In accordance with the reason for the cassation, it was found an indicator of the judge’s consideration who is onoold gemotiveerd. The legal consequence of being granted the cassation is the cancellation of the verdict of Pontianak District Court Number: 06/PDT/2011/PT.PTK which has strengthened the verdict of Putussibau District Court Number: 01/PDT.G/ 2010/PN.Ptsb. Therefore, the losing side is obliged to implement legal obligations contained in the verdict of the Supreme Court voluntarily.Keywords: Onvoldoende gemotiveerd, Reasons for Cassation, Disputes over Swiftlet Bird NestABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) sebagai alasan permohonan Kasasi sengketa sarang burung walet, indikator dari pertimbangan hakim yang onvoldoende gemotiveerd dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan Kasasi terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif adalah jenis dalam penelitian hukum ini. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum primer dan sekunder dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Kemudian teknik analisis yang digunakan kualitatif dengan pengolahan bahan Hukum cara deduktif. Hasil penelitian hukum menunjukan bahwa pertimbangan Hakim yang onvoldoende gemotiveerd dapat dijadikan alasan permohonan Kasasi dikarenakan judex factie terbukti tidak memenuhi syarat materiil Pasal 50 Jo. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Terhadap alasan Kasasi tersebut dapat diketemukan indikator dari pertimbangan hakim yang onvoldoende gemotiveerd. Akibat hukum dikabulkannya Kasasi adalah dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:06/PDT/ 2011/PT.PTK yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor:01/PDT.G/ 2010/PN.Ptsb, oleh karenanya para pihak yang kalah diharuskan melaksanakan kewajiban hukum yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung dengan suka rela. Kata Kunci: Onvoldoende gemotiveerd, Alasan Kasasi, Sengketa Sarang Burung Walet.

Keterangan Ahli Keimigrasian Sebagai Sarana Pembuktian Dakwaan Penuntutan Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pelanggaran Keimigrasian (Studi Putusan Nomor : 107 /Pid.Sus/2016 Pn.Lgs) Christian Adhi Nugroho; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam kesaksian keterangan ahli oleh pihak keimigrasian di persidangan dengan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam perkara Keimigrasian yang telah diputuskan oleh pertimbangan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yaitu adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mengkaji/menelusuri dan mempelajari buku-buku, jurnal, arsip, dan dokumen maupun peraturan perundangan-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis penulis yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Sedangkan yang dimaksud deduksi silogisme adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari keduanya dapat ditarik kesimpulan atau conclusion jadi terdapat berhubungan yang menimbulkan timbal-balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para terdakwa melakukan penangkapan ikan yang melampaui batas territorial perairan Negara mereka. Para terdakwa tidak dapt menunjukkan dokumen tentang keberadaan mereka dan surat ijin dari Badan Imigrasi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Keimigrasian yang menjelaskan pelanggaran-pelanggaran hukum Keimigrasian dijadikan pertimbangan Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Undang-Undang Keimigrasian UU R.I Nomor. 6 tahun 2011 Pasal 113 ayat 2. Para terdakwa dikenai hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kata Kunci : Keterangan Ahli, Keimigrasian, Hukum

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG MENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018) Nurul Qomaril Afifah
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa karena menderita skizofrenia paranoid dalam perkara narkotika terhadap pemeriksaan pada tingkat Kasasi serta pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 220-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 79-K/PM I-04/AD/VII/2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) karena Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” tetapi Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab karena menderita penyakit gangguan jiwa yaitu skizofrenia paranoid sesuai Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan daya akal Terdakwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka Terdakwa tidak dipidana dan Mahkamah Agung memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) jo Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer.Kata Kunci: skizofrenia paranoid, narkotika, kasasi, lepas dari segala tuntutan hukum. ABSTRACTThis study aims to examine the legal issues of consideration of the Supreme Court Judge granted the Defendant's Cassation petition for suffering from paranoid schizophrenia in narcotics cases on examination at the Cassation level as well as the Judge's consideration of dropping the verdict off all lawsuits. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretations using deductive thinking patterns, from filing major and minor premises premise connected to each other to be drawn conclusions . The results of this study indicate that consideration of the Supreme Court granted the appeal appeal and canceled the Decision of the Medan Military Court High-I Number 220-K / PMT-I / BDG / AD / XI / 2017 which strengthened the Decision of the Military Court I-04 Palembang Number 79-K / PM I-04 / AD / VII / 2017. The Supreme Court tried itself by releasing the Defendant from all lawsuits (ontslag van rechtsvervolging ) because the Defendant's Act was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Narcotics Abuse of Group I for himself" but the Defendant was unable to be responsible for suffering from a mental illness namely paranoid schizophrenia in accordance with Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code that the Defendant commits a criminal offense and the defendant's reasoning power is flawed in growth or disrupted due to illness, then the Defendant is not convicted and the Supreme Court ordered that the Defendant be released from detention. This is in accordance with Article 242 Paragraph (1) jo Article 189 Paragraph (2) of the Military Court Law.Keywords: schizophrenia paranoid, narcotics, cassation, free from all lawsuits.

Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dengan Membatalkan Putusan Judex Facti Dalam Perkara Penipuan Cek dan Bilyet Giro Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 678K/Pid/2016) Ristania I Intan Permatasari
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara penipuan menggunakan Cek dan Bilyet Giro kosong pada putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaanya maka Terdakwa dijatuhi pidana. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan secara sah dan meyakinkan maka dijatuhi pidana penjara. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 678K/Pid/2016 yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.Kata Kunci: Kasasi, Pembatalan, PenipuanABSTRACTThis study aims to discuss the consideration of the Supreme Court to grant the Cassation petition filed by the Public Prosecutor by canceling the decision of the High Court Judex Facti in a fraud case using blank Checks and Bilyet Giro in the Supreme Court decision number 678K/Pid/2016. The research method that writer use is normative legal research which is prescriptive and applied by using case approach. The result of the research shows that Supreme Court’s consideration in canceling Judex Facti descision of Court of Appeal has been in accordance with Article 193 paragraph (1) of Criminal Procedural Law and Article 51 Paragraph (2) of the Supreme Court law. Article 193 paragraph (1) Criminal Procedural Law of the criminal procedure code which basically state if the court is of the opinion that the defendant was guilty of a criminal act according to his indictment so the defendant was convicted. Based on witness testimony, the statement of the defendant and the items of evidence that stated the defendant has fulfilled the element in the criminal act of fraud legally and convincingly then sentenced to imprisonment. The Supreme Court hears this case by canceling the high court Judex Facti ruling and issuing a Supreme Court Decision Number 678K/Pid/2016 which states that the defendant was sentenced to 1 year and 8 months imprisonment.Keyword : Cassation, Cancellation, Fraud

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2401K/Pid.Sus/2014) Nindita, Listya Hira
Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Desember 2013 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014, bahwa Judex Facti/ Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya menjatuhkan putusan bebas tanpa memperhatikan fakta dan bukti dalam persidangan, bahwa Terdakwa TINI binti ATIM secara sah terbukti menurut hukum melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Kata Kunci: Perdagangan Anak, Kasasi, Penegakan Hukum.

Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Dakwaan Kabur Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkannya Diah Ayu Anindita
Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan: untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP dan mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi dengan Pasal 256 KUHAP. Kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Sumenep, Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan dakwaan kabur. Atas putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan dakwaan kabur sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa: 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pada kasus ini hakim tidak menerapkan peraturan hukum karena tidak mempertimbangkan lex specialist atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga Jaksa dalam mengajukan kasasinya sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1). Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan tidak dapat diterima. Di persidangan terbukti fakta hukum bahwa benar para Terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 180/Pid.Sus/2013/PN.Smp.tanggal 25 November 2013 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Mahkamah Agung memutuskan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penambangan pasir tanpa ijin”. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Kata kunci: kasasi, penambangan pasir, putusan.

Page 22 of 67 | Total Record : 666

20 21 22 23 24

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA