Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN MA 784 K /Pid.Sus/2018) ]]>
<![CDATA[Budiarti, Yunita Savira]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55053
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan MA Nomor 784 K /Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara diluar dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Judex Facti salah menerapkan hukumnya.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Dakwaan Penuntut Umum. ABSTRACTThe research aims to determine the conformity consideration of the Judge in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor by the Supreme Court with the Verdict Number 784 K /Pid.Sus/2018. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with case approaches. This research used primary and secondary legal material sources. Meanwhile,the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises and the minor premises, from two promises can get the conclusion. Based on the result of this research can be drawn the conclusion that the consideration of the Supreme Court in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor is in compliance with article 256 Criminal Code Procedures jo article 127 section (1) of Law Number 35 of 2009 concerning the Narcotics by reason of Judex Factie wrongly applied the law. .Keywords : Consideration of the Judge, Judge Decision, Indictment of the Public Prosecutor.]]>
<![CDATA[KAJIAN BEWIJSVOERING ELECTRONIC EVIDENCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Muhammad Rustamaji, Elyana Safitri &]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51070
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu hal fundamental yang terdapat dalam pembuktian di persidangan adalah uraian mengenai cara memperoleh dan menyampaikan suatu alat bukti kepada hakim (bewijsvoering). Penyadapan merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu alat bukti elektronik. Terdapat perdebatan mengenai bewijsvoering dan nilai pembuktian atas alat bukti elektronik yang berasal dari hasil penyadapan serta kaitannya dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan isu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diskursus mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik hasil dari penyadapan. Argumentasi pertama menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga alat bukti elektronik harus diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian adalah hal yang harus dipisahkan. Kata kunci : Bewijsvoering, Alat Bukti Elektronik ABSTRACTThe fundamental things contained in the evidence at the court is a description of how to obtain and submit an evidence to the judge (bewijsvoering).Interception is one way to obtain an electronic evidence. There is debate about bewijsvoering and the value of proof of electronic evidence originating from the results of interception and its relation to the enforcement of criminal law. Based on these issues this study aims to determine how the discourse regarding the value of proof of electronic evidence. This study is a normative legal research that uses primary and secondary legal materials and uses deductive methods. Based on the results of the study that there are two different opinions regarding the value of proof of electronic evidence resulting from interception. The first argument assumes that between bewijsvoering and proof is an inseparable thing so that electronic evidence must be obtained in accordance with applicable law so that it can be used as a valid evidence. Second, that between bewijsvoering and proof is something that must be separated. This is because of the urgency of electronic evidence to reveal the truth of the occurrence of a crime.Keyword: Bewijsvoering, Electronic Evidence]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TERHADAP KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Seno Aji, Fajar Koko]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47049
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan pembuktian dalam putusan Judex Factie dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah telah sesuaidenganPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, menjatuhkan empat tahun pidana penjara dan dengan pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah berdasarkan Pasal 256 KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Kesalahan Pembuktian, Korupsi ABSTRACT This study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about error proof in corruption case has been in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. This research is a normative law study which in nature is prespective applicable. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Approach that usedin this legal writing is case study. The techniques used in collecting the legal material had been done be means of literature study. The legal materials that had been obtained then processed using the deductive syllogism method. Cassation Appeal by the Public Prosecutor stating Judex Factie misapplied the law accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. The reason of Judex Juris in the final judgement explains that the High Court did not consider the elements in Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, therefore the Judex Juris was granting Prosecutor’s reason for cassastion, and judge itself by declaring that the defendant were legally and Convincingly proven guilty of collectively committing corruption crime, sentencing four years of imprisonement and a criminal fine of two hundred million rupiahs based on Article 256 of the criminal Procedure CodeKeywords: Cassation, Assessment of Evidence, Corruption]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS SEMA NOMOR 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERANGKAT PENYELEKSI PERKARA PIDANA DAN PEMBATAS PEMENUHAN HAK–HAK TERDAKWA ]]>
<![CDATA[& Edy Herdyanto, Agung Dwi Wicaksono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49922
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 sebagai instrumen penyeleksi dalam perkara pidana, mengetahui pemenuhan hak–hak terdakwa jika adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan perkara tidak memenuhi syarat diajukannya kasasi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk meneliti permasalahan tersebut penulis berusaha menganalisis Surat Tembusan Mahkahmah Agung Nomor 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID/2017/PT SBY dikaitkan dengan hukum acara pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dan pembahasan penulisan hukum ini adalah Kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan. Pemenuhan hak-hak terdakwa dengan adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.Kata Kunci: SEMA Nomor 8 Tahun 2011, Hak–hak Terdakwa, Upaya Hukum ABSTRACTThe purpose of writing this low is to know the position of SEMA Number 8 of 2011 as an instrument selection of criminal case, find out the fulfillment right of defendant if there are the limitasion of SEMA Number 8 of 2011.The appeal cassasion application submitted by defendant wasn’t accepted by Makamah Agung because the case did not meet the requirements for filing an appeal based on SEMA Number 8 of 2011 about Cases that didn’t meet the requariments for cassation and reconsideration. To research the case, the writer tries to analyze the copy letter of Supreme Court Number 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 and the decision of Surabaya High Court Number 731/PID/2017/PT SBY is associated with criminal procedure law, using philosophical and juridical studies. The research methot used in this laws writing is normative legal research or known as doctrinal low, is this the research conducted by searching the library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result and discussion of laws writing is the Position of SEMA Number 8 of 2011 as a scriminal case selection that’s it will be filed for cassation or reconsideration to Supreme Court. SEMA Number 8 of 2011 is a standard rules and must be implemented. Fulfillment of the defendant rights by limitation in SEMA number 8 of 2011 the defendant or public prosecutor can not submit an appeal and review if the case does not meet the requirement or the rules forth in SEMA Number 8 of 2011. Appeals is the lat remedy that can be done.Keywords: SEMA Number 8 Tahun 2011, Defendant’s rights, Legal effort]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Prakosa, Indra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49998
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Facti keliru menafsirkan peraturan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya dibatalkan serta diadili sendiri oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 255 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Korupsi, Kasasi, Keliru Menafsirkan Peraturan Hukum. ABSTRACTThis study examines the problems regarding the consideration of the Supreme Court to decide upon the Public Prosecution Cassation Application based on the reasons Judex Facti misinterpreted the legal regulations based on Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive and effective. The approach used is the law approach and case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal matters obtained are then processed using deductive syllogism methods. The Cassation Appeal of the Public Prosecutor was granted by the Supreme Court Judges and the previous decision was canceled and tried by the Supreme Court on the Decision of the Supreme Court based on Article 253 paragraph (1) and Article 256 paragraph (1) KUHAP jo. Article 255 paragraph (1) KUHAP.Keywords: Corruption, Cassation, Misinterpreting Legal Regulations.]]>
<![CDATA[ALASAN PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN JUDEX FACTI (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017) ]]>
<![CDATA[Ratna Furi, Desthari Pasaning]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64049
<![CDATA[ABSTRAK: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan Judex Facti yang dijadikan alasan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwakesesuaian dalam pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya, akan tetapi judex facti dalam memutus salah dalam menetapkan hukum yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 128K/Pid/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya.Kata Kunci : Pembuktian, Kasasi, Pembunuhan Berencana ABSTRACT: This writing aims to determine the error in the application of the law of evidence by Judex Facti which is used as the reason for the cassation examination by the Supreme Court in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research which is perspective and applied. The results of the study show that the suitability of the appeal filing by the appeal applicant has been in accordance with the appropriate provisions, but judex facti in deciding wrong in determining the law decided by the Supreme Court with Decision Number 128K / Pid / 2017 is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1 ) letter a KUHAP which in essence states that the reasons for the Cassation by the Cassation Petitioner / Defendant can be justified. The Judex Facti of the High Court has wrongly applied the law, or applied the law inappropriately, and contains memories of new facts that have never been recorded.Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019) ]]>
<![CDATA[Barnas, Melza Debbyana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67693
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji persoalan kelayakan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait alat bukti dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata kunci: pertimbangan hakim; putusan pidana; tindak pidana korupsi Abstract: This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of corruption with Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2019. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of corruption was in accordance with the provisions of Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Keywords: judge's consideration; criminal verdict; a criminal act of corruption]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1459/K/PID/2015) ]]>
<![CDATA[Efendhi, Aan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64032
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian argumentasi alasan diajukannya permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap lepas dari segala tuntutan judex factie dalam perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji keseauaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi menurut ketentuan Pasal 256 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Argumentasi kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagi mana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin menganggap bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam ranah hukum perdata sehingga dalam pertimbangannya tidak memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penunut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi dapat di benarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum.Kata Kunci: Kasasi, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan, Pencurian ABSTRACT: This study examines and answers the problem of conformity argumentation reason for the appeal of the Prosecutor's application for the release of the claims of Judex Factie in the case of theft under the provisions of Article 253 paragraph (1) of the criminal CODE and reviewing the discretion of the Supreme Court consideration in granting the application of cassation pursuant to the provisions of article 256 KUHAP. The method used in this study is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. Data sources are obtained from primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a case study. The legal material is processed using the method of deductive silogism. Based on the results of the research and discussion of the General Prosecutor's argument against Judex Factie's decision to release from any lawsuits pursuant to article 253 of the criminal CODE, because the Banjarmasin High Court does not apply the law as it should (Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP) because the High Court of Banjarmasin considers that the defendant's actions included in the realm of civil law so that in consideration do not pay attention to the elements in article 362 CRIMINAL code and free the defendant from all lawsuits. Based on the results of the research and discussion of the Supreme Court consideration, the appeal of the general prosecution has been in accordance with the provisions of article 256 of the criminal CODE, the Supreme Court argued that the reason cassation could be avoided because the Supreme Court Justice Council of Banjarmasin had misapplied the law.Key Word: Casation, the escape from all claims, theft]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP DALAM MENILAIKETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENAMBANGAN ILLEGAL (Studi Kasus Pengadilan Negri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/PN Clp) ]]>
<![CDATA[Rinanto, Trias Murti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64170
<![CDATA[ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan illegal (Studi Kasus Pengadilan Negri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/Pn Clp).Penelitian inimerupakan penelitian hokum doktrin alat aunormatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, pengumpulan bahan hokum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekata nkasus dan teknikanalisis bahan hokum menggunakan metodesilogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Keterangan ahli harus dipertimbangkan hakim dalammemutusperkarausaha penambangan illegal. Namun untuk menilai kebenarannya perlu dilihat juga persesuaian tersebut dengan alat bukti lain.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Perkara Penambangan IlegalABSTRACT: The purpose of this research is to find out the consideration of the Cilacap District Court judges in assessing expert statements in the examination of illegal mining business cases (Case Study of the Cilacap State Court Number: 447 / Pid.Sus / 2018 / Pn Clp). This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of this study it can be concluded that, the statement of the expert must be considered by the judge in deciding the caseillegal mining business. However, in order to assess the truth, it is also necessary to look at the compatibility with other evidence.Key Words: Judge Consideration, Expert Statement, Illegal Mining Cases ]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr) ]]>
<![CDATA[Waruwu, Charista Eforina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67688
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP danUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus.Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikirdeduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriEnrekang Nomor 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (2) UU Sistem Perlindungan Pidana Anak. karena Hakim tidakmemberikan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 354 KUHP. Kata kunci: Penganiayaan; Putusan Hakim; Terdakwa AnakAbstract: This article aims to determine the suitability of the judge's decision in imposing prison sentences on children who are perpetrators of abuse based on the provisions of Article 354 Paragraph (2) of the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The type of research used is normativelegal research which is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legalmaterials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The technique of analyzing legal materials used in writing this law is the syllogism method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the judge'sdecision in the Enrekang District Court Decision Number 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr has given a decision that is not in accordance with the provisions contained in Article 79 Paragraph (2) of the Child CriminalProtection System Act. because the Judge did not give consideration that refers to Article 354 of the CriminalCode. Keywords: Persecution; Judge's Decision; Child Defendant]]>
