cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 453 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM SENGKETA PERDATA (PERKARA NOMOR 92/PDT.PLW/2019/PN SKT) Nur Farikha, Jihan Rona; Harjono, Harjono
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70152

Abstract

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PNSkt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt serta studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara Nomor 92/Pdt.Plw/2019/PN Skt adalah perlawanan Pelawan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Pelawan mengajukan perlawanan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : W12.U2/87/Pdt.04.01/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Pelawan dapat membuktikan kepemilikannya dengan bukti surat berupa akta autentik dan Pelawan mengajukan dua saksi yang dapat membuktikan perlawanan Pelawan. Kemudian, Terlawan II tidak memberikan bantahan atas dalil perlawanan Pelawan.  Akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial tersebut adalah eksekusi tidak dapat dilanjutkan terhadap obyek sengketa, Pelawan tetap menguasai objek sengketa dan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi ekekusinya.Keywords: Perdata, Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Eksekutorial
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Sholikah, Ni'matus
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70605

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemberian restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam sistem peradilan terhadap korban tindak pidana pencabulan pada studi kasus perkara Nomor PDM-52/KNYAR/Eku.2/1121. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa tata cara pemberian restitusi memang tidak diatur dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana lanjutan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini tata cara pemberian restitusi diterangkan dalam bunyi Pasal 19-22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan; Restitusi; Undang-Undang Perlindungan Anak Abstract: This article aims to find out the procedures for granting restitution in accordance with the provisions in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the justice system for victims of criminal acts of sexual abuse in case study Number PDM-52/KNYAR/Eku.2/1121. The method used in this research is perspective and applied normative legal research. The approach that the author uses in this research is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it was explained that the procedures for granting restitution were not regulated in detail in Law Number 35 of 2014, as the government continued to issue Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who Become Victims of Crime as an implementation of the provisions of Article 71D paragraph (2) Law Number 35 of 2014. In this case the procedure for granting restitution is explained in Article 19-22 of Government Regulation Number 43 of 2017. Keywords: Criminal Acts of Obsencity; Restitution; Child Protection Act
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Assidiqi, Rafli; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70575

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ditinjau dari perlindungan hukum korban. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh menggunakan dakwaan alternatif kedua, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang seharusnya digunakan adalah dakwaan subsidair dan Majelis Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan diawali dengan bujuk rayu kepada korban. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan juga memperhatikan perlindungan hukum korban dengan mempertimbangkan pada Unsur yang memberatkan terhadap terdakwa.
ANALISIS ADA TIDAKNYA PENYIMPANGAN PRINSIP PERADILAN STARE DECISIS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM Yoga Purnama, Daffa Ramadhani
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70493

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan Prinsip Peradilan Stare Decisis dalam menjatuhkan putusan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn oleh Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Nomor 604/Pdt.G/2021/PN Mdn tidak mengikuti prinsip peradilan stare decisis karena hakim memutuskan bahwa hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayahnya. Jika Hakim mengikuti prinsip peradilan stare decisis maka akan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, No. 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980, dan No. 126 K/Pdt/2001 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya.Kata Kunci: Hak Asuh Anak;Penyimpangan;Stare DecisisAbstract: This research aims to determine whether there is a deviation from the Principle of Stare Decisis in the issuance of Decision number 380/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision number 604/Pdt.G/2021/PN Mdn by the Judge. This research is a normative legal research that is descriptive in nature with a case approach. This research uses types and sources of legal materials consisting of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is done through literature study. From the results of this research, it is known that the Judge in issuing Decision number 380/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision number 604/Pdt.G/2021/PN Mdn did not follow the principle of stare decisis because the judge ruled that custody of children under age fell to their father. If the Judge follows the principle of stare decisis, it will refer to the Supreme Court Decision No. 102 K/Sip/1973 dated April 24, 1975, No. 423 K/Sip/1980 dated September 23, 1980, and No. 126 K/Pdt/2001 August 28, 2003 which stated that custody of children under age falls to the mother.Keywords: Chils custody;Deviation;Stare Decisis
KAJIAN BENTUK DAKWAAN KOMBINASI DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 591/PID.B/2021/PN SMG) Pradityaputra, Fabianus Evan
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70684

Abstract

Abstract:This study aims to find out about the use of alternative subsidiary forms of indictment by the Public Prosecutor and the Judge's considerations in assessing and deciding cases that dropped Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code to the Defendants. The research method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach used by the author is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using literature/document studies, analysis techniques of legal materials using the syllogism method and interpretation using deductive logical reasoning methods. Based on the results of the research, it shows that in Decision Number 591/Pid.B/2021/PN Smg the use of alternative subsidiary combination indictments by the Public Prosecutor is by the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the fulfilment of the elements in Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code charged with violating the crime of theft with violence which resulted in the death of the victim.Keywords: Theft with violence, Indictment, Consideration of the Judge, Proof
HAK MERDEKA PENUNTUT UMUM DAN RENCANA TUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA Listyaningrum, Ragil
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70494

Abstract

Abstrak : Artikel disusun untuk menganalisis konsepsi rencana tuntutan terhadap hak merdeka yang dimiliki penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan yuridis pelaksanaan konsepsi rencana tuntutan serta untuk meneliti pengaruh mekanisme rencana tuntutan terhadap hak merdeka penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Untuk menemukan jawaban atas pernyataan yang muncul maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual. Kebijakan rencana tuntutan dilaksanakan sebagi kontrol pimpinan Kejakasaan atas pelimpahan kewenangan penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Mekanisme rencana tuntutan ini dinilai telah mereduksi hak merdeka yang dimiliki penuntut umum. Namum, dalam waktu yang bersamaan mekanisme rencana tuntutan menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.Kata Kunci : Hak Merdeka; Kejaksaaan; Rencana Tuntutan Abstract : This article was compiled to analyze the conception of the charge plan on the independence rights of prosecutor in the process of enforcing the criminal law. This research was conducted to find out the juridical basis for the implementation of the charge plan and to examine the influence of the charge plan mechanism on the independent rights of prosecutor in the process of enforcing criminal law. To find answers to the statements that appear, research is carried out using a conceptual approach. The prosecution plan policy is carried out as part of the Attorney leadership control over the delegation of prosecution authority as stated in Guideline Number 24 of 2021 concerning General Crime Case Handling. The charge plan mechanism is considered to have reduced the public prosecutor's right to independence. However, at the same time the mechanism of charge plan shows that the Attorney is one and cannot be separated. Keywords : Attorney, Charge Plan, and Independent Rights
PERTIMBANGAN HAKIM DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN (PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.Jkt.Pst) Andia, Muhammad Rizqi; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.68521

Abstract

This research aims to analyze and review Judges Legal Considerations regarding the decline of a Justice Collaborator, Arif Fitrawan, in the criminal act of corruption case. How should the Judges' Legal Considerations toward Justice Collaborator on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst based on SEMA Number 4 of 2011. This type of research is normative legal research that is perspective and applied with case studies. The technique of collecting primary and secondary legal materials used for this research is documental study and literature materials. The result and discussion indicated that Judges' Legal Considerations (Ratio Decidendi) used to establish the defendant Arif Fitrawan as Justice Collaborator on Decision Number 46/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, in the writer's opinion it had been appropriate, and according to the criteria for being a Justice Collaborator that regulated on SEMA Number 4 of 2011 and Law Number 13 of 2006 jo. Law Number 31 of 2014 about Protection against Witnesses and Victims. The writer has an opinion that the demands of Public Prosecutor are not overburdening, demands of the Public Prosecutor could referred to as a summary of examination of case based on proofing process. As justice upholders, judges could have a weighting of demands of the Public Prosecutor.Keywords: Criminal Act of Corruption; Justice Collaborator; Ratio Decidendi; Bribery
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk) Triyani, Yulista
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64162

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, apakah penjatuhan sanksi pidana ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat dalam aturan hukum kita, penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan pilihan terakhir apabila upaya hukum lain tidak dapat ditempuh. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kasus ini berawal dari Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban secara terus menerus yang mengakibatkan Korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diberikan Penuntut Umum dalam persidangan serta syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana anak, pembuktian.ABSTRACT: This research ains to find out judgement of Judge of imprisonment against children who commit violent crime resulting in death, whether the imposition of criminal sanctions is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA) as well as the Law Book Criminal Procedure Law (KUHAP). Considering in our rule of law, imprisonment of children is a last resort if other legal remedies cannot be taken. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used are primary legal materials and secondary legal materials. This case started with the Defendant who perpetrated violence against the victim which resulted in the victim suffering fatal injuries and death. This caused the Defendant to be sentenced to a prison sentence of 2 (two) years 6 (six) months by the Panel of Judges. The conclusion of this study explains that in making the decision of imprisonment against the Defendant by the Panel of Judges it is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of Law Number 11 Year 2012 concerning SPPA, which is based on a minimum of 2 (two) valid evidence given by the Prosecutor General in court and the conditions that must be met in imposing a prison sentence on a child.Keyword: Judge Judgement, criminal child act, proof.
Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm) Seno Putri, Arum Puspita
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67639

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dari hukum primer dan hukum sekunder yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan memperhatikan alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan. terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: Pencucian uang; Pertimbangan Hakim; Terdakwa.Abstract: This study was conducted for examining legal issues regarding the judge’s considerations in deciding the case of money laundering based on the provision of Article 183 of the Criminal Code Procedure Jo Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure. In addition, this study used the normative legal study method which is perspective and applied. Besides, this study used legal materials from primary and secondary law, combined with a literature study. The result of the study showed that the judge imposes a sentence on the defendant is on accordance with the provisions of Article 183 to Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure by taking into account the legal evidence with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and the defendant had fulfilled the elements of the Article 5 section (1) of Law Number 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering., so that the defendant is legally and convincingly proven according to the law to commit a crime of money launderingKeywords: Money Laundering; Participation; Judge’s Consideration; Defendant
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Sholihah, Zahra Putri Indah
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70752

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa batasan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan/atau korban terhadap kasus yang bersangkutan dengan dirinya dalam kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat adalah saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.Kata Kunci: LPSK; Perlindungan; Pelapor, Saksi, dan/atau Korban; Tindak Pidana Korupsi.This article aims to determine the limits on the right to protection for reporters, witnesses and/or victims of corruption cases based on Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. And also to find out the implementation of protection for reporters, witnesses and/or victims provided by the LPSK based on the Nurhayati Case, the reporter of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java. This research method is normative legal research which is prescriptive and applied using statutory and case approaches. Based on the results of research that has been conducted by the author, it is found that the limits of legal protection for reporters, witnesses and/or victims of the cases concerned with him in the Nurhayati case, the reporter of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java, are witnesses , victims, witnesses, perpetrators, and/or reporters cannot be prosecuted under criminal or civil law for the testimony and/or report that will be, is being, or has been given, unless the testimony or report is not given in good faith.Keywords: Corruption Crim;e LPSK; Protection; Whistleblower, Witnesses, and/or Victim.

Page 24 of 46 | Total Record : 453

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL More Issue