Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Implementasi Prinsip Restorative Justice Dan Relasinya Dengan Putusan Dalam Perkara Pencabulan Dengan Korban Dan Terdakwa Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi) ]]>
<![CDATA[Pratomo, Anggoro Adi]]>;
<![CDATA[Prabowo, Triyanto Setyo]]>;
<![CDATA[Anggriawan, Rico Wahyu Bima]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.38 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i2.38851
<![CDATA[    Prinsip Restorative Justice telah diimplementasikan dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/PID.SUS/2012/PN.BI hal ini dikarenakan Penuntut Umum telah menerapkan prinsip Restorative Justice dengan tidak menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara. Mengenai relasi implementasi prinsip Restorative Justice dengan putusan yang dijatuhkan hakim dapat dilihat, meskipun dakwaan Penuntut Umum terbukti, dan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hakim menjatuhkan putusan bersalah namun tidak disertai dengan pidana penjara. Penulis berpendapat hal tersebut sudah benar yakni dalam melakukan pemeriksaan serta putusan yang dijatuhkan dalam persidangan telah sesuai dengan prinsip Restorative Justice yang meniadakan hukuman pidana penjara      Kata Kunci: Restorative Justice, Pencabulan, Putusan ]]>
<![CDATA[Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi A Charge Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja ]]>
<![CDATA[Ignasius Ninorey]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.582 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i3.33532
<![CDATA[ The purpose of research are, first whether the use of evidence of a charge witness description in criminal fraud towards manpower in accordance with the provisions of Criminal Procedure Code, second whether of a charge witness description in criminal fraud investigation towards manpower be considered by the judge. This is normative research with case approach. Data collection technique include study of literature, use of deductive logic of this research, and a qualitative analysis. Research is related to fraud cases labor done Icha to Prihandoko where Icha claimed to have acquaintance in disnaker solo named Mrs. Diah and could he is sending prihandoko as migrant workers abroad. Icha asking for money Prihandoko IDR.6.730.000,- ( six million seven hundred thirty thousand rupiah) to the cost of a and management of the cost of migrant workers , but after waited a long time, Prihandoko not to be going abroad. When clarified to disnaker solo , it turns out that Mrs. Diah not at the sending migrant workers but administrative officer and recognize Icha. Because they felt deceived, then prihandoko reported Icha to the related authorities to go to court. Results of research show that the use of evidence in a charge witness description in criminal fraud towards manpower has fulfilled the provisions of Criminal Procedure Code, hereinafter conformity of the judge's consideration of a charge witness description in criminal fraud investigation towards manpower that a charge witness description which submitted public prosecutor to reinforce its arguments highly considered by the judge and also affecting conviction the judge in drop down the verdict. Keywords: A Charge Witness Description, Evidence and Criminal Fraud.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 K/MIL/2016) ]]>
<![CDATA[Yoga Bagas Gilang Pratama]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.378 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44110
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 237 K/MIL/2016 dimana dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa tidak terbukti atas kepemilikan ekstasi dalam perkara Narkotika. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang menganggap terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum pada pengadilan tingkat pertama karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Selanjutnya dalam putusan tersebut Hakim Mahkamah Agung menganggap terjadi kesalahan pada pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi yang dihadirkan tidak bersesuaian.Kata Kunci : Narkotika, Mahkamah Agung, Terdakwa ABSTRACT This research aims to examine the Judgment of the Supreme Court of Indonesia in Case Number 237 K/MIL/2016. In this case, the Judge decide the defendant is not guilty in narcotics case. This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge's law consideration which is asume that an error has occurred on first court level because it does not pay attention to the facts on the court. Furthermore, in the judgment the judge is asume an error has occurred on first court level in applying the correct law, because it does not pay attention to the fact on the court and witness statement are not appropriate. Keywords : Narcotics, Supreme Court, Defendant]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto) ]]>
<![CDATA[Himawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (566.716 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i3.39185
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto ini adalah kasus perdagangan orang. Terdakwa Sindi Idrus Alias Sindi Alias Bunda pada Januari 2016 di Gorontalo telah melakukan tindak pidana ”permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan karena posisi rentan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim memutus perkara menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana. Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah memperoleh keyakinan dan mempertimbangkannya, dan hakim menjatuhkan putusan berupa pidana kumulatif terhadap terdakwa yaitu pidana penjara dan denda. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Pidana Kumulatif, Perdagangan Orang]]>
<![CDATA[Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka ]]>
<![CDATA[Risma Yuristia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.776 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v4i3.38777
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan mengenai penetapan status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam memeriksa dan memutus pengajuan praperadilan berkaitan penetapan status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona telah sesuai dengan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan metode pendekatan kasus. Menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum yang relevan dan sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme, mengajukan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi. Hasil penelitian ini antara lain, pertama Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Obyek Praperadilan, yaitu Penyidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menemukan tersangka, namun setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dengan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP baru kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya. Alasan pengajuan praperadilan, penetapan tersangka tidak sah karena tanpa pernah dipanggil dan dimintai keterangan secara resmi dan tidak terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah. Kata Kunci : Putusan MK, Pra Peradilan, Koruptor]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Studi Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/Pn.Ska Dan Nomor 408/Pdt.P/2013/Pn.Ska) ]]>
<![CDATA[Setyawan, Vincentius Patria]]>;
<![CDATA[Nurzar, Arsyad]]>;
<![CDATA[Kurniawati, Indah Yuli]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.324 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i3.38868
<![CDATA[   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor pencatatan sipil dengan mendapatkan penetapan hakim terlebih dahulu sebagai syarat diadakannya pencatatan. Pencatatan perkawinan beda agama belum menentukan keabsahan perkawinan. Penetapan hakim dalam hal ini hanyalah demi kepentingan pemohon. Kesimpulannya perkawinan beda agama meskipun dapat dicatatkan namun tidaklah sah menurut hukum positif karena tidak sah menurut hukum agama.   Kata kunci : keabsahan, perkawinan beda agama, penetapan hakim]]>
<![CDATA[Argumentasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Perdagangan Ikan Pari Manta Sebagai Tindak Pidana Dibidang Perikanan ]]>
<![CDATA[Barata Setiya Aji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.516 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34287
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Juris mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara perdagangan Ikan Pari Manta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam pertimbangannya Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena alasan Judex Factie kurang cermat dengan tidak mempertimbangkan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibidang perikanan, dalam menjatuhkan putusannya hal ini telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Ikan Pari Manta]]>
<![CDATA[PRAPERADILAN BERDASARKAN LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA KETIGA KALINYA ]]>
<![CDATA[Erna Ngamilatus Sholihah & Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.698 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47052
<![CDATA[ ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Praperadilan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus.Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam memeriksa dan memutus berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra Peradilan/2016/PN.GTO menggunakan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah berhasil dibuktikan, jawaban yang diberikan oleh Termohon serta Putusan Praperadilan sebelumnya untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang ketiga kalinya ini sehingga Hakim mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan. Terhadap permohonan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti bukti kerugian secara nyata yang dapat dipertanggung jawabkan hakim menolak permohonan tersebut. Kata kunci: praperadilan, penetapan tersangka, pertimbangan hakim. ABSTRACT This study aims to find out the suitability of the reasons for filing a pretrial with the Criminal Procedure Code and Judgment of the Gorontalo District Court in examining and deciding pretrial cases in Decision Number 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO.This research was a descriptive normative study. Legal material collection techniques used the literature study method. Based on the results of this study it can be concluded that, Gorontalo District Court Judges in examining and deciding based on pretrial Decisions Number: 11 / Pid.Pra Peradilan / 2016 / PN.GTO use the reasons submitted by the Petitioners as stipulated in the Criminal Code Procedures (KUHAP) and has been successfully proven, answers given by the Respondent and previous Pre-Judicial Decisions to examine and decide on the pretrial case the third time so that the Judge grants some of the applications submitted. For applications that cannot be verified, such as evidence of actual loss that can be justified, the judge rejects the request. Keyword: pretrial, determination of suspects, judges’s consideration]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN CETAKAN MEDIA SOSIAL DALAM MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Daniel Widya Kurniawan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.043 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39612
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti dokumen elektronik yaitu cetakan media sosial sebagai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (case study). Hukum Acara Pidana di Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan proses mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Upaya pembuktian memerlukan beberapa alat bukti yang telah mempunyai legalitas yang jelas untuk membantu Hakim dalam mencari kebenaran dan memutus suatu perkara pidana dengan seadil-adilnya. Alat Bukti dalam hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 184 KUHAP antara lain: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa. Mengacu pada pasal tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti diluar KUHAP yang belum bisa digunakan dan belum mendapat legalitas yang jelas. Dilema ini akhirnya menjadi awal untuk memberikan suatu kepastian hukum dengan melahirkan Undang-Undang yang bersifat khusus untuk memuat alat bukti yang sah diluar KUHAP. Pemecahan masalah ini salah satunya adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik khususnya yang berbentuk dokumen elektronik khususnya cetakan media elektronik jika dikaitkan dengan KUHAP dapat diartikan sebagai alat bukti surat. Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Penggunaan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Karanganyar ]]>
<![CDATA[Vera Hapsari, Aurelia Dini]]>;
<![CDATA[Puput P, Chandra Arvintha]]>;
<![CDATA[Wulandari, Dewi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v3i1.38971
<![CDATA[   Dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri masih banyak penggunaan saksi testimonium de auditudalam pembuktian suatu perkara perdata.Keberadaan saksi testimoniumde Auditu merupakan cara pintas yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk memperkuat dan mempermudah pada saat pembuktian di persidangan. Hal ini tentu akan menimbulkan perbedaan konsepsi kekuatan pembuktian dari seorang saksi testimonium de auditu oleh Hakim. Penulisan ini berdasarkan metode normatif yang tidak dapat melepaskan fakta empiris yang terdapat di persidangan perkara perceraian melalui penghadiran seorang saksi testimonium de Auditu pada Pengadilan Negeri Karanganyar. Fakta empirik dan aturan dasar normatif perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi dan teknik analisis induksi. Terkait bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari Perpustakaan maupun berkas yang dimiliki Pengadilan Negeri Karanganyar.   Kata Kunci: Kekuatan pembuktian, Testimonium de Auditu, alat bukti, Perceraian]]>
