Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

23 24 25 26 27

Kesesuaian Pengajuan Kasasi Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara Narkotika Oleh Anggota Militer Bhertty Chris Yudiasningrum
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to determine the suitability of the appeal on the basis misapplied the law in the case of narcotics by members of the military by Act No. 31 of 1997 on Military Justice. The method used is a normative legal research prescriptive and applied. The approach used is a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, with materials analysis techniques that are legal syllogism deductive method. Cases of drug abuse conducted by Mustafa Kamal who is a member of the military has been in Decision Military Court I-03 Padang No. 124-K / PM-I-03 / AD / XII / 2013 sentenced pidan imprisonment of 1 (one) year and criminal additional fired from military duty. Appealed against the decision which is then severed by the High Military Court Decision I Field Number: 108-K / PMT-I / BDG / AD / X / 2014 that it upheld the verdict in advance. The defendant Mustafa Kamal then apply for an appeal against the decision on the grounds judex facti misapplied the law. The appeal by Defendant Mustafa Kamal was received by the Supreme Court and the Supreme Court Decision No. 88K / MIL / 2015 canceled the previous decision. Based on the study it can be concluded on the basis of appeals misapplied the law in accordance with the provisions of Article 239 of Law No. 31 of 1997. Thus, on the basis of appeals misapplied the law is acceptable. Keywords: Cassation, Narcotic, Military Members

Upaya Pembuktian Penuntut Umum Menggunakan Barang Bukti Surat Perjanjian Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 162/Pid.b/2015/PN.Skt) Muzakki, Naufal
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian upaya pembuktian penuntut umum menggunakan alat bukti surat perjanjian sewa mobil dalam perkara penggelapan secara berlanjut dengan pasal 184 jo pasal 187 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku penggelapan secara berlanjut dengan pasal 183 jo pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal.Â Â Â Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penggunaan alat bukti surat perjanjian sewa mobil dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 187 butir (d) Â yaitu surat perjanjian sewa mobil tergolong kedalam akta bawah tangan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa di jatuhi pidana. Atas pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa.Â Â Â Â Kata Kunci: Pembuktian, Barang Bukti Surat, Tindak Pidana Penggelapan

Analisis Yuridis Tentang Upaya Penuntut Umum Dalam Membuktikan Dakwaan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Menghadirkan Ahli Kandungan Dipersidangan Aruni Amalia Permatasari; Jamaluddin Mukhtar
Verstek Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian penuntut umum yang menghadirkan ahli kandungan dipersidangan terhadap dakwaan perkara kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan apakah keterangan ahli kandungan dipertimbangkan oleh hakim dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 02/Pid.Sus/2014/PN.Sal. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keterangan ahli kandungan dipersidangan mempunyai pengaruh penting bagi hakim dalam memutuskan perkara dan sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Untuk membuktikan kesalahan serta vonis apa yang dibutuhkan terdakwa dibutuhkan keahlian di luar bidang hukum atau keahlian yang berkaitan dengan jenis perkara. Kata Kunci: Penuntut Umum, Kekerasan Seksual, Ahli Kandungan.

Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Â Â Â Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hokum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim.Â Â Â Â Kata kunci :Putusan, Pengadilan, Penuntut Umum.

Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956 Andy Yanrudy Seconegoro; Diana Lukitasari, S.H., M.H
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Criminal law is general prevention which has a purpose to scare someone, so it will prevent a crime to happen to the convict as well as the public. Imprisonment appears as one of prevention. Implementation of imprisonment with correctional system, are not only intended to protect the public from the dangers of crime, but also giving enlightenment to other people so they can stay away from criminal act, therefore, it is necessary to study a comparison about imprisonment in Indonesia and Thailand. This is a normative research that used statute approach and comparative study. The result is that the imprisonment in Indonesia lack of community involvement, so that prisoners who have served their criminal past was not accepted back into the community and possible will repeat their actions. In contrast to Indonesia, in Thailand, with the involvement of the community in the correctional system make the prisoners feel welcomed back into society. Keywords : comparative law, imprisonment, Indonesia, Thailand, criminal code

Argumentasi Permohonan Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut Ditinjau Dari Pasal 253 KUHAP (Studi Putusan Nomor 2320 K/PID.SUS/2015) Endra Qodam Bayu Utama
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum mengenai alasan Putusan Mahkamah Agung yang memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan pidana terkait fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana lebih berat dari putusan Judex Factie berdasar Pasal 256 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan Kasasi permohonan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi secara berlanjut telah sesuai dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dilihat dari prosedur dan alasan permohonan upaya hukum Kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu, baik syarat formil dan syarat materiil Kata Kunci: Argumentasi, Kasasi, dan Tindak Pidana Korupsi Berlanjut

Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh Judex Facti Dalam Perkara Penadahan Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Chrisna Harimurti; Bayu Nur Rochim
Verstek Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas atas dasar pengabaian alat bukti petunjuk oleh judex facti dalam perkara penadahan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kasus berawal ketika terdakwa Chandra Kirana alias Can bin Nasir melakukan pembelian sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya jauh di bawah harga pasaran. Pembelian tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu pada akhir bulan Desember 2011 dan Februari 2012. Terdakwa kemudian ditangkap dan kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang, Muara Tebo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yaitu, secara formil permohonan kasasi dari Penuntut Umum dapat diterima karena di dalamnya tidak terdapat alasan-alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kesemuanya memenuhi apa yang menjadi alasan pengajuan kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Penadahan

Urgensi Menghadirkan Saksi Verbalism Dan Relasinya Dengan Perwujudan Hak-Hak Terdakwa di Persidangan Fendu Nugroho
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v1i3.38829

Perkembangannya saksi yang muncul dalam praktek dipersidangan ada pula yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh KUHAP yang dalam hal ini yang sering ditemui adalah saksi verbalism, Berdasarkan pelaksanaan hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalism atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Urgensi menghadirkan saksi verbalism dilakukan untuk konfrontir terhadap keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani terdakwa. Selain itu Majelis hakim juga telah mempertimbangkan hak terdakwa tersebut dengan menghadirkan saksi verbalism ke dalam persidangan untuk dilakukan konfrontasi terhadap pernyataan terdakwa dan juga saksi verbalism sebagai penyidik kepolisian yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. selanjutnya dalam rangka memenuhi hak terdakwa sebagaimana disebut hak ingkar (penyangkalan) dan hak terdakwa disandarkan pada penafsiran dari Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.Kata Kunci : Urgensi Menghadirkan Saksi, Saksi Verbalism

Kajian Yuridis Pengembalian Barang Bukti Oleh Judex Juris Dalam Perkara Pencurian Dengan Kekerasan Hangga Tri Aditya
Verstek Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Research aims to examine and answer the conformity an appeal reasons by public prosecutor of the Criminal Procedure Code and Judex Juris consideration in granting an appeal application in thievery case with violence. Research method used normative law research prescriptive. Sources of law materials used primary law and secondary law, with law materials analysis technique use of syllogisms and interpretation by deductive pattern of thinking. Writer interested to examine a criminal thievery case with violence in Padanng and the name of the defendant is Syafrizal and Hendra Indrian Efanda. Them do the theft use Sumiati’s motorcyclei. Based on Padang District Superior Court's Verdict Number: 92/pid/2014/pt.pdg dated july 3, 2014 the district court upheld the Verdict number: 106/pid.b/2014/pn.pdg dated april 24, 2014 Verdict stated that the evidence Sumiati's motorcycle deprived belonging to the state. Public Prosecutor/ Prosecutor felt the regulations were applied as they should in the form of Verdict that the evidence deprived belonging to the state considered have implemented laws of evidence not as they should. An appeal reasons filed by Public Prosecutor regarding documentary evidence ownership of motor vehicles has been clearly revealed in examining trial at the Padang District Court. Keywords: Material Evidence, Public Prosecutor, Evidence, Thievery

Analisis Pengabulan Kasasi Termohon Pailit Oleh Mahkamah Agung Atas Putusan Pailit Di Pengadilan Niaga (Studi Putusan No. 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) Anindya Larasati; Harjono, S.H., M.H -
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian alasan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dan pertimbangan hakim agung dalam mengabulkan permohonan kasasi PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap putusan pailit di Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum promer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Judex Facti salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan hakim agung dalam mengabulkan permohonan kasasi juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Judex Facti memang salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sehingga putusan pailit di Pengadilan Niaga dibatalkan. Kata Kunci : Kepailitan, Pengadilan Niaga, Kasasi

Page 25 of 81 | Total Record : 802

23 24 25 26 27

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA