Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

26 27 28 29 30

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN. Amt) Rina Puji Lestari
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP mengenai hadirnya saksi verbalisan dalam sidang tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelian adalah keterangan Saksi Verbalisan dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti ptunjuk dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan diperolehnya lebih dari dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan dipidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim, Narkotika ABSTRACT The purpose of thi study was determine the suitability of the Judges' considerations with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding verbal witnesses in narcotics crime trials. The method used in this legal research is prescriptive and applied normative. Collection of legal materials with literature study sourced from primary and secondary legal materials. Legal material analysis technique uses the syllogistic deductive method, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The result of the study is that the statements of the Verbalisan Witness were considered by the judge in passing the verdict in accordance with the provisions of Article 183 Jo Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code by obtaining more than two valid and convincing evidences so that the Defendants were proven guilty of committing narcotics and being sentenced to prison respectively. each for 6 years and a fine of Rp. 1,000,000,000, -subsidair imprisonment for 6 (six) months.Keywords: Verbal Witness, Consideration of Judges, Narcotics

AKIBAT HUKUM PARA TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN Kirana Intaniasari
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum Para Terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum dalam suatu perkara tindak pidana, dalam penelitian ini yaitu tindak pidana kehutanan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengatur bahwa seharusnya Para Terdakwa memenuhi unsur untuk mendapat pendampingan dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik secara cuma-cuma atau gratis. Kenyataan yang terjadi dalam kasus ini Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Para Terdakwa dibebaskan karena semua produk hukum yang dihasilkan oleh Para Terdakwa cacat hukum dan tidak dapat diterima.Kata kunci: Akibat Hukum, Terdakwa, Penasehat Hukum.ABSTRACTThis Legal Research aims to find out the legal consequences of the Defendants who were not accompanied by a Legal Advisor in a criminal case, in this research is the forestry crime. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Based on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, it stipulates that the Defendants should fulfill the element to receive assistance from the Legal Advisor appointed by the investigator for free. The fact that happened in this case was that the Defendants were not accompanied by a Legal Advisor from the investigation process to the trial process. This is contrary to Article 56 of the Criminal Procedure Code. In accordance with applicable regulations, the Defendants should be released because all legal products produced by the Defendants are legally defective and unacceptable.Keywords: Legal Consequences, Defendant, Legal Advisor.

PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016) Devi Larangtika Nurmalita Sari
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa case approach atau pendekatan kasus, yangmana kajian pokoknya adalah mengenai pertimbangan pengadilan untuk mencapai putusan. Putusan Hakim tersebut kemudian akan dikaji untuk dijadikan bahan hukum primer dari penelitian ini, selain dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, keputusan Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam penelitian ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, memperhatikan Pasal 255 ayat (1) KUHAP: berbunyi dalam hal suatu perkara dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Kata Kunci: Judex Juris, Judex Facti, Perkara Penggelapan ABSTRACTThis research aim to determine Judgment and the authority of the Supreme Court judge in disconnection a case in the rate of cassation. The research methods used are normative legal research that is both perspective and applied. The research uses a case approach or a case approach, which is a study of the Court's judgment to achieve the verdict. The judge's decision will then be considered as the main legal material for this research, in addition to legislative regulations. The results showed that, the decision of the district court judge was not appropriate, so the prosecutor submitted the case. In this study, the prosecutor filed a case in accordance with Article 253 paragraph (1) of a penal code which, in particular, a legal regulation was not properly applied. Therefore, noting that section 255 paragraph (1) of KUHAP: reads in a case that is set ahalf because the relationship of the law is not as fixed as it should be, the Supreme Court is pursuing it itself. Keywords: Judex Juris, Judex Facti, and Fraud Lawsuit

TINJAUAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA (Studi Putusan Nomor : 2406/Pid.B/2014/PN.SBY) Rizky Yanuar
Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi verbalisan. Metode penelitian yang digubakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan maka diketahui saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran Pada dasarnya keterangan saksi verbalisan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lain perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dalam praktik hukum acara pidana, keberadaan saksi verbalisan banyak ditemui.Penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di Surabaya.Tujuan dari pembuktian yaitu memberi kepastian pada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. Saksi hadir di persidangan, sehingga kesaksian diberikan secara langsung di persidangan, yang berarti bahwa keterangan saksi yang berisi tentang apa yang saksi dengar,melihat ,dan dialami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru bernilai sebagai alat buktiKata Kunci : Kesaksian Penyidik Polri, Kekuatan Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika ABSTRACTThe purpose of this paper is to find out strength of verifying witnesses verbally. The research method using normative research method, Based on result and discussion it is known verbalisan witnesses is investigative witnesses who function to test the defendant’s rebuttal to the truth. Basically the testimony of the verbalisan witnesses has not been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law or other regulations in Indonesia. However, in the practice of criminal procedural law, the existence of verbal witnesses is common. The prosecutor presents a witness verbally to prove the defendant's mistake which is expected to be taken into consideration by the judge in deciding the case of narcotics crime in Surabaya. actions committed by a person so that it can be used as a basis for dropping a judge's decision on the defendant regarding guilt or not as charged by the public prosecutor.Witnesses were present at the court,so the testimony was given directly in court which meant that the witnesses testimony regarding what the witnesses heard, saw, and experienced by himself regarding a new criminal event was valuable as evidence. Keyword : Evidence Investigators Police, Vindication, Narcotics crime

TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA JUDEX FACTI MENILAI TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA Eric Guntur Surya Amijaya
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan alasan kasasi penuntut umum yang berargumen bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga memutus perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan kesesuaian Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum judex facti salah menerapkan hukum perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kemudian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti, Mahkamah Agung, Penipuan ABSTRACT This study aims to determine suitability of Article 253 paragraph (1) Criminal Code on the grounds of cassation prosecutor argued that Judex facti misapplied the law thus breaking the defendant is proven but not a criminal offense and to release the accused from all charges and suitability of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) criminal Procedure Code with the consideration of Supreme Court granted the appeal grounds Public Prosecutor and declare the defendant guilty of criminal fraud is continuing. Legal research is a normative legal research prescriptive or applied with a case study approach. Sources of legal materials used in this research is the primary legal materials and secondary law. Legal materials collection techniques used by the author is the study of documents or literature studies. Mechanical analysis of legal materials in this research is the deduction by syllogism method.Based on the results of research and discussion resulted in the conclusion that the reason for cassation prosecutor judex facti defendant misapplied the law proved but not a criminal offense and to release the accused from all charges in accordance with Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Then consideration of Supreme Court granted the appeal grounds prosecutor and stated the defendant guilty of criminal fraud is continued in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code.Keywords : Cassation, Judex facti, Supreme Court, Fraud

KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 588/PDT/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 31 K/PDT/2017) Viverianti Berliana
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Citizen Lawsuit pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:.588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:.31 K/Pdt/2017. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 3 perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai Citizen Lawsuit, sehingga dalam memutus perkara Citizen Lawsuit hanya menggunakan literatur. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengkonstatir literatur tidak membaca Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit oleh Mahkamah Agung sehingga badan hukum swasta yang menjadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak diperbolehkan. Surat kuasa khusus juga dinilai tidak sesuai. Adanya tuntutan pencabutan Surat menyebabkan tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit yang mana sesuai dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit. Hakim Mahkamah Agung telah konsisten dengan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang memperbolehkan adanya Turut Tergugat. Surat kuasa khusus juga dinilai telah sesuai, serta adanya tuntutan pencabutan Surat yang tidak disebutkan dalam pertimbangan yang mana penting menyangkut tidak terpenuhinya karakteristik Citizen Lawsuit.Kata Kunci: komparasi, pertimbangan hakim dan Citizen Lawsuit ABSTRACTThis study described and examined the problems regarding differences in the consideration of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court in the case of Citizen Lawsuit in the High Court Decision Number: 588/PDT/2015/PT.DKI and Supreme Court Decision Number: 31 K/Pdt/2017. This study is a descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the study results, there were 3 different considerations of Judges of the DKI Jakarta High Court and Judges of Supreme Court. Indonesia hasn’t got the rules regarding to Citizen Lawsuit, that is the reason why Indonesia only uses literature as a tool in making decisions. The Judges of DKI Jakarta High Court in the context of the literature did not read the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit by the Supreme Court so that the private legal entities that became the Defendant I and Defendant II were not allowed. Special power of attorney was also considered not in accordance with the rules. The demand for revocation of the Letter caused the characteristics of the Citizen Lawsuit was not fulfilled to be in accordance with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit. Judges of the Supreme Court was consistent with the Class Action Research Report and the Citizen Lawsuit which allowed Defendants to be involved. Then the special power of attorney was deemed appropriate, and there were demands for revocation of the Letter which was not mentioned in the consideration which was important regarding the characteristics of Citizen Lawsuit that was not fulfilled.Keyword: comparison, consideration of judges and Citizen Lawsuit

ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM TERDAKWA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT) Dian Heny Nastuti
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak serta kesesuaian Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 144 KUHAP jo 76 KUHP. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian ini, diketahui bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 190/Pid.sus/2018/Pn.Skt menyatakan surat dakwaan batal demi hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Serta dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan batal demi hukum, terhadap putusan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt sesuai dengan Pasal 144 KUHAP dapat diajukan kembali meskipun perkara telah melalui pemeriksaan tahap pembuktian pokok perkara dan diputuskan di akhir persidangan, tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga tidak sesuai Pasal 76 KUHP. Putusan surat dakwaan batal demi hukum karena belum memutus pokok perkaranya tidak termasuk nebis in idem dapat diperbaiki dan diajukan kembali sekali lagi oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri secepatnya.Terhadap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, status Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan kecuali hakim menentukan lain.Kata Kunci: dakwaan, batal demi hukum, asusila, anak, nebis in idem ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze and find out about the suitability of judges who stated that the indictment was null and void based on the provisions of Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code in cases of immoral crimes against children and the suitability of the Public Prosecutor in correcting and re-submitting the indictment to the District Court based on provisions Article 144 KUHAP joins 76 Criminal Code. The type of research that I use is normative legal research. The results of this study, it is known that the consideration of the District Court Judges in Decision Number 190/Pid..Sus/2018/PN.skt states that the indictment is null and void according to Article 143 paragraph (3) KUHAP. As well as in correcting and re-submitting the invalid letter by law, the case decision Number 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt in accordance with Article 144 of the KUHAP can be resubmitted even though the case has gone through the examination of the principal evidence and decided at the end of the trial. not attached to the element nebis in idem, so it is not in accordance with Article 76 of the Criminal Code. Decisions of the indictment are null and void because they have not decided on the subject matter, not including nebis in idem, can be corrected and again submitted by the Public Prosecutor to the District Court as soon as possible. other.Keyword : indictment are null and void, immoral, child, nebis in idem

STUDI TENTANG GUGATAN INTERVENSI TUSSENKOMST PADA GUGATAN PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby) Melisa Citra Wardhani & Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan proses pemeriksaan pada Gugatan intervensi, alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya atas adanya intervenient bagi Penggugat dan Tergugat pada putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan Gugatan intervensi tidak berbeda dengan Gugatan perdata biasa, apabila Gugatan tussenkomst maka Gugatan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara asal. Gugatan intervensi dikabulkan karena salah satu bukti yang diajukan yaitu Kitir Buku Bilyet Giro, merupakan bukti tertulis akta di bawah tangan. Bukti tersebut dapat menjadi sempurna karena diakui oleh Penggugat Intervensi sehingga bukti tersebut sah dan saling menguatkan dengan Bilyet Giro. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta saja dan tidak menggunakan metode penemuan hukum. Akibat hukumnya dengan adanya intervenient untuk Penggugat adalah Gugatan ditolak sedangkan akibat hukum untuk Tergugat adalah eksepsi Tergugat Asal turut ditolak serta berkaitan dengan pengalihan dan balik nama objek sengketa yang meggunakan tanda tangan Penggugat Asal dan Tergugat Asal maka harus dilaksanakan oleh Penggugat Asal dan Tergugat Asal.Kata Kunci: Gugatan intervensi, Tussenkomst ABSTRACTThis study describes and examines the problems of the inspection process in the intervention lawsuit, the reason of the intervention lawsuit be granted, the legal consequences due to the intervention of the plaintiff and defendant in the decision number 548 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby. This study employed normative legal research by which the types and sources in this research usedprimary and secondary legal materials. The research also occupiedthe data collection techniques using literature study. The results of the study can be concluded that the process of the intervention lawsuit inspection is not different from the ordinary civil lawsuits. The claim in tussenkomstlawsuit must be related to the original case. The intervention lawsuit was granted because one of the evidences submitted, namely the cheque book, was a written evidence under the private deed. The evidence can be perfect if it is acknowledged by the plaintiff's intervention so that the evidence is valid and mutually reinforcing the cheque. The Panel of judges consider only based on facts and do not use the legal discovery method. The legal consequences due to the existence of intervenient for the original plaintiff are that the lawsuit is rejected. Furthermore, land title transfer of the disputed object using the original plaintiff's and defendant's signature must be carried out by the original plaintiff and original defendant.Keywords: Lawsuit intervention, Tussenkomst

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Memutus Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 807 K/Pid/2015) Astrid Meirika; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang keseuaian argumentasi penutut umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan putusan Nomor: 442/ Pid.B/2014/Pnp yang telah memutus lepas dari segala tuntutan hukum mengenai perkara penggelapan dalam jabatan dengan Pasal 253 KUHAP dan mengenai kesesuaian argumentasi Hakim Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan mareriil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a. Argumentasi Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 442/Pid.B/2014 dan menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Penggelapan

Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Memutus Perkara Penggelapan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Yunita Hapsari
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

The case of embezzlement with the dependent H. Basri Lubis do to abuse of, during the thirteen months in a row has received the payment of money from the harvest palm oil. Without permission from my other people, the money used for the sake of personal defendants. The high court, stating that the defendant was released from all lawsuits, because it is not a criminal act. On the appeal, appeal granted and dropped the two years in prison against defendants. Results showed that the reason for appeals by the public prosecutor against the acquittal in a case of embezzlement in accordance with article 253 paragraph (1) letter a, misapplied the law. The public prosecutor submitted cassation against the acquittal because it refers to a constitutional court Verdict Number 114/PPU-X/2012 that allows the acquittal submitted cassation. Law considerations of a supreme court judge in checked and decide upon to grant appeals by the public prosecutor in a case of embezzlement in accordance article 256 of the Criminal Procedure Code. Keywords: Appeal, The Acquittal, Law Attempt

Page 28 of 81 | Total Record : 802

26 27 28 29 30

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA