cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 453 Documents
 25   26   27   28   29 
Idealitas Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Susanak/2018/Pn.Mbn Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Shafira, Cindy
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67689

Abstract

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui idealitas putusan hakim Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode dalam penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus serta sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa idealitas putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhannya, sebaiknya Anak mendapatkan perawatan psikologis guna mengurangi trauma yang dialaminya akibat perkosaan. Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seharusnya dihindarkan. Hukum di Indonesia mengatur bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak dilakukansebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh, hal ini demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keywords: Aborsi; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Korban Perkosaan; Putusan HakimAbstract: This writing aims to determine the ideals of the decision of judge Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN against rape victims who have abortions in relation to the principle of the best interests of the child. The method in this legal research is normative legal research, prescriptive and applied with a case study approach and sources of primary and secondary legal materials that are analyzed deductively syllogism. The results showed that the idealism of the judge's decision Number 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PN.MBN related to the principle of the best interests of the child, the Panel of Judges should issue a decision on action as regulated in Article 82 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. By paying attention to their conditions and needs, children should get psychological care in order to reduce the trauma they experience due to rape. Therefore, imprisonment for children should be avoided. Indonesian law stipulates that imprisonment for children is carried out as a last resort (ultimum remedium) that can be taken, this is to promote the principle of the best interests of children as contained in the Juvenile Criminal Justice System Law. Keywords: Abortion; Best Interests of Children; Rape Victims,; Judge’s Decisions
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Pamungkas, Apri Jati; Harjono, Harjono
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70835

Abstract

Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun dan melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang online KPKNLKata Kunci: Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctionsKeywords: Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Sari, Annisa Mutiara; Adlhiyati, Zakki
Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71649

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa alasan banyaknya kegagalan mediasi dengan mediator hakim dan untuk mengetahui perspektif hakim selaku mediator dalam proses mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Bapak Candra Nurendra A., SH.,KN, M.Hum., selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan data sekunder berupa studi putusan perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/Pn Skh dan studi putusan Nomor 14/Pdt.G/Pn Skh serta studi kepustakaan. Teknik untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah para pihak yang saling emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang memilih memenangkan perkara di Pengadilan, ketidak hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, masyarakat banyak yang tidak paham akan manfaat mediasi, kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan memiliki ambisi untuk menang. Perspektif hakim selaku mediator, menurutnya cara untuk menengahi para pihak yang bersengketa harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan para pihak bisa dengan cara kaukus serta mengajak para pihak untuk berfikir dengan kepala dingin, tenang, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung serta menunjukan sikap yang lemah lembut agar para pihak dapat meredam emosi sehingga seorang mediator harus bisa meyakinkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk komunikasi verbal, selain itu seorang mediator harus bersikap sabar dengan situasi yang ada.Keywords: Perdata; Mediasi; Sengketa Tanah; Litigasi.This article aims to analyze the reasons for the many failures of mediation with judge mediators and to find out the perspective of judges as mediators in the land dispute mediation process at the Sukoharjo District Court. In this study using descriptive empirical legal research. The type of data used is primary data, namely the results of interviews with Mr. Candra Nurendra A., SH., KN, M.Hum., as a mediator judge at the Sukoharjo District Court and secondary data in the form of a study of case decisions No. 74/Pdt.G/2018/ Pn Skh and study of decision No. 14/Pdt.G/Pn Skh and study of literature. Techniques for collecting data are interviews and literature studies with qualitative data analysis techniques. Based on this research, it was found that the settlement of land disputes at the Sukoharjo District Court were parties who were mutually emotional, attorneys who hindered the mediation process because there were several attorneys who chose to win cases in court, the absence of one of the parties in the mediation process, many people who do not understand the benefits of mediation, both parties have conflicting interests and have the ambition to win. From the perspective of the judge as a mediator, according to him, the way to mediate between the disputing parties is to understand in advance what the parties wish to do, by caucusing and inviting the parties to think with a cool head, be calm, and maintain order during mediation and show a positive attitude. gentle so that the parties can reduce their emotions so that a mediator must be able to convince both parties to the dispute in the form of verbal communication, besides that a mediator must be patient with the existing situation. Keywords: Civil; Mediation; Land dispute; Litigation.
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK Al Rasyid, Afif Falady; Santoso, Bambang
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71500

Abstract

This legal research aims to analyze the considerations of judges in imposing sentencing decisions against children in conflict with the law in cases of intercourse. The purpose of writing this law is to find out how the judge considers in deciding cases of sexual intercourse committed by children. This type of research uses normative legal research methods with a prescriptive or applied case approach. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that the considerations in the decision handed down by the judge in cases of sexual intercourse committed by children are based on Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt complies with the legal provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, Article 81 paragraph (2) of Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and also Article 71 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, bearing in mind that minors may not receive imprisonment like adults so that they can continue their lives by becoming better individuals.Keywords: Child; sentencing; Intercourse; Judge's Consideration
ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN KASASI TERDAKWA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2959/K/PID.SUS/2022) Prabaswara, Yaying; Santoso, Bambang
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71539

Abstract

This study analyzesthe criminal procedural law related to the consideration of the Supreme Court which granted Cassation guilty in the Narcotics case in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the consideration of the Supreme Court whichannulled theJudex Factie decision and tried himself according to Article 256 jo 255 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court set an acquittal in this case because there were legal clues and facts that showed the Defendant was innocent. The research method used is normative legal research which is both perscriptive and applied with case studies. The way to collect legal materials is by studying the literature and legal  materials used, namely primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the reasons for cassation submitted by the Defendant were in accordancewith Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code because in the reasons for cassation, theJudex Factiedecision had misapplied the law, ignoring facts and instructions indicating that the Defendant not guilty. The Supreme Court's considerations in granting the Defendant's cassation were in accordance with Article 256 jo 255 of the Criminal Procedure Code granted the cassation and annulled the Judex Factiedecision and the trial itself declared the convict not legally and convincingly proven guilty of committing a crime of Narcotics. The Supreme Court has restored the Defendant's rights in terms of ability, position and dignity.Keywords: defendant's cassation; Narcotics; Consideration of the Supreme Court;
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA Sekar Wigati, Safa Rahaynia
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72218

Abstract

This study aims to determine the suitability of the Supreme Court's consideration that granted the Cassation of the Public Prosecutor in the Murder Case based on the Supreme Court Decision Number: 1282 K/1282/2020 with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive normative legal research with a case approach (case approach). Legal material collection techniques using literature studies by analyzing primary legal materials and secondary legal materials. The legal material analysis technique used by the deductive syllogism method. The results showed that the consideration of the Supreme Court who granted the Public Prosecutor's Cassation Request so as to cancel the Judex Factie's decision and prosecute the case by stating the defendant was proven to have committed a planned murder in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 340 of the Criminal Code. The Supreme Court stated that the Judex Factie was wrong in applying the proof law by not paying attention to the legal facts revealed at the trial, where the defendant had been proven to have committed a planned murder because of the fulfillment of the planned element of the plan.Keywords: Cassation; Consideration; Premeditated Murder
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGUR PERMOHONAN PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2019/PN.PNM) Sulistyaningrum, Diah Ayu; Musibatawi, Moch Pring
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72058

Abstract

This article analyzes the considerations judge's for dismissing the pre-trial in Court Decision Number 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm. The purpose of this article is to determine whether the judge's considerations in declaring the pre-trial application for Court Decision Number 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm in accordance with Article 82 paragraph (1) letter d of Criminal Law Procedure Code jo Decision of Constitutional Court Number 102/PUU-XIII/ 2015. This reseaarch is a normative reseacrh that is both prescriptive and applied. A case study approach was used in the research. Techniques for gathering data through library research. The legal sources used are primary and secondary legal materials. The results of the study showed that The judge's consideration for declaring the nullity of pre-trial application in Court Decision Number 1/pid.pra/2019/Pn.Pnm is accordane with Article 82 paragraph (1) letter d Criminal Procedure Code and Decision of Constitutional Court Number 102/PUU-XIII/2015, because the first trial was held regarding the subject matter.Keywords: Pretrial; Judge's Consideration; The Nullity of Pre-trial
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN MENGADILI SENDIRI DALAM PERKARA NARKOTIKA Ardelia, Ivana Gisela; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71497

Abstract

This research aims to find out the ratio decidendi of the Supreme Court which annulled the Judex Factie’s decision and made judgment on own authority in a narcotics crime case in accordance with Article 256 jo. 255 of the Criminal Procedure Code. This research is aimed at examining the application of criminal procedural law to the Supreme Court Decision Number 4043K/Pid.Sus/2020 which in its decision annulled the Judex Factie’s decision and made judgment on own authority in a narcotics crime case. This type of research is normative research that is prescriptive and applied with a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, while the technique of collecting primary and secondary legal materials used is literature study. Based on the results of the discussion, that the ratio decidendi in Supreme Court Decision Number 4043K/Pid.Sus/2020 which annullled the Judex Factie’s decision and made judgment on own authority in accordance with the provisions of Article 256 jo. Article 255 KUHAP. This is because the Defendant was not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged in the first or second indictment of the Public Prosecutor.Keywords: Cassation Defendant; Narcotics; Ratio Decidendi
ANALISIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS/2022/PN.KRG Al Islami, Silvia Meilani; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71533

Abstract

This research aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's evidentiary construction in proving drug abuse for dealers inVerdictNumber 22/Pid.Sus/2022/PN Krg with the evidentiary law. This research is normative or doctrinal legal research. The nature of this research is perscriptive and applied. The approach used in this study is the case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this study is a literature study. The legal material analysis technique used is a syllogism method with a deductive mindset, which is based on a major premise and a minor premise which is then drawn conclusions.Based on this research, the results were obtained that the construction of proof of the Public Prosecutor in proving drug abuse for dealers in VerdictNumber 22/Pid.Sus/2022/PN Krg has been in accordance with the evidentiary law.Keywords: Proof; Narcotics;Verdict
PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN PADA PEMBUKTIAN PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN Iskawati, Novita; Mahadewi, Putri
Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72102

Abstract

This article analyzes the use of verbal witnesses at proving the case of theft in a situation that burdens the Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng. The purpose of this article was to determine the compatibility between the use of verbal witness thereof theft in a situation that burdens the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning Law of the Criminal Procedure or Book of the Crime Law of the Crime Event (KUHAP). This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied with a case approach. The type of legal material used is primary and secondary legal material, in terms of document literature studies or literature, and techniques for legal material analysis using the deductive cylogism method. The results showed that the compatibility of the use of verbal witnesses in proving the case of theft in a situation that burdens in Decision Number 45/Pid.B/2021/PN Wng with KUHAP based on the provisions of Article 163 KUHAP where the witness’s information at the trial is different from investigation report, so the chairman of the panel of judges can ask information about the difference, in this case the judge asked to present verbal witness and the position of verbal witness in proving the error more to complementary evidence that doesn’t stand alone and become clue evidence in accordance the Article 184 KUHAP.Keywords: Clue; Proving; Verbal Witness.

Page 27 of 46 | Total Record : 453

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL More Issue