Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan Judex Factie Memutus Perkara Penganiayaan
Dimas Yoga Budi Purnomo
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1099.061 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30046
The aims of this research are the arguments of the Prosecutor proposed the Cassation against judex factie erred in applying the law things of persecution for not considering the presence of witnesses and evidence of the existence of the letter in a Supreme Court verdict Number 244 K/PID/2015 has been in accordance with article 253 of the Criminal Procedure Code. Find out what being a consideration in granting the Supreme Court judge of Cassation Prosecutor has in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code. The research method used was the normative legal research. Legal materials in the form of source material primary law and secondary law materials. Engineering analysis method using a deductive syllogism patterned thought. Reason of appeal by the public prosecutor is because the law does not apply judex factie properly. Based on the facts in the trial that the defendant was clearly doing the crime of persecution, but the judge cut off the defendant not proven conclusively do the criminal act of persecution and to relieve the defendant of all charges of the public prosecutor. A matter before the judge should consider carefully in advance any facts in the trial included evidence, but in this case the judge does not consider the existence of witnesses and evidence in the form of a letter of visum et repertum. Erred in applying the law by judex factie resulted in the defendant’s assertion of the public prosecutor so obviously the Supreme Court in cassation has been granted in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Argumentation Of Cassation Submissions, Judex Factie, Assault, Evidence.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati
Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.542 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39624
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran putusan arbitase internasional dan jangka waktu penetapan eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak lawan dalam melakukan upaya hukum, selain itu, tidak adanya batasan mengenai makna ketertiban umum menyebabkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Problematika Pelaksanaan Arbitrase Internasional, Jangka Waktu, Ketertiban Umum
Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidaritas Sebagai Dasar Menjatuhkan Putusan Bebas
Sarah Amadea Kusuma;
Farrah Fatihyah
Verstek Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.592 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v3i2.38982
Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu mengenai kesesuaian pembuktian hakim terhadap dakwaan subsidaritas dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang meliputibahanhukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnyateknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasusadalah dengan mengumpulkan putusan-putusanpengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayordan premis minor. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuktian hakim di lakukan berdasarkan 3 tahapan hukum. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut Majelis Hakim memutus bebas sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im. Sehingga, sudah memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif. Kata Kunci: Surat Dakwaan, Pembuktian, Korupsi
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api
Dimas Bagas Setiawan;
Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.049 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38261
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak membawa Senjata Api sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Penulisan hukum ini merupakan jenis penlitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penulisan hukum ini berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Senjata Api yang menimpa Sertu Arif Darmawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Didalam putusannya Mahkamah Agung tidak setuju dengan alasan Kasasi dari pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari seagala dakwaan. Kata Kunci: Kasasi, tindak pidana tanpa hak membawa senjata api, anggota TNI
Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
Rezha Nugroho
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1166.069 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30078
This law research aimed to answer the following problems. Firstly, whether the attempt of authentication the Public Prosecutor’s indictment in the form of crime in human traffcking and worker recruitment combination has used legal evidence according to Article 184 of Criminal Procedural Law (KUHAP). Secondly, whether the judge’s rationale in deciding the Defendant guilty has been consistent with primary indictment and in sentencing cumulative punishment in human traffcking crime has been consistent with Article 183 jo Article 193 of Criminal Procedural Law (KUHAP). The result of the research showed that frstly, the Public Prosecutor’s indictment use combined indictment by combining alternative and subsidiary indictments. Public prosecutor, based on the indictment document, had fled evidence including Witness statement, and Defendant’s statement and information, before the court. It has fulflled the provision of Article 184 clause (1) a, c, and e of Criminal Procedural Law (KUHAP). Secondly, the consideration of punishment severity sentenced by the Judge has been equivalent to the Defendant’s guilt and has fulflled the provision of Article 2 clause of Law Number 21 of 2007. In relation to Article 183 jo Article 193 clause (1) of Criminal Procedural Law (KUHAP), this Judge’s decision has been appropriate. Recalling that in sentencing the Defendant, the judge has considered at least two legal evidence and has obtain conviction that the defendant is evidently guilty legally for committing human traffcking crime and has been consistent with Article 193 clause (1) of Criminal Procedural Law (KUHAP).Keywords: Public Prosecutor’s authentication attempt, Judge’s rationale, human traffcking
Analisis Pengajuan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Judex Factie Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 312 K/MIL/2015)
Adnandaka Nurvigya
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.252 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v6i1.39093
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan Judex Factie menjatuhkan pidana dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan terdakwa dalam perkara narkotika dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/MIL/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 239 Ayat (1) huruf a yaitu pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dan pasal 235 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sejalan dengan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud, sedangkan pasal 189 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemerikasaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. karena Majelis Hakim beranggapan bahwa Judex Factie tidak cermat dalam memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan ada dua alat bukti surat. Kata Kunci: Kasasi, Oditur Militer, Narkotika.
Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup
Paskalina Emadewani
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.098 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i3.38277
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam perkara lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disimpulkan, pada putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan. Hakim memberikan pertimbangan mengenai dikabulkannya gugatan yaitu Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), Kepentingan Umum (Publik)
Pengabaian Saksi Verbalism Oleh Judex Factie Sebagai Alasan Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2627 K/Pid.Sus/2010
Utami, Mutiara Resky
Verstek Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.297 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i1.38793
    This research aims are to find out whether the verbalism witness overlooking by judex factie in evidence examination as justification for the public prosecutor in filing appeal to the supreme court in verdict of freedom in drugs case has met the penal procedural law as well as to find out the construction of the Supreme Court’s Judge in assessing the reason of public prosecutor’s appeal to the Supreme Court. This is a normative legal research using primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study to collect the material law by means of reading legislations, official documents and literatures relevant to the problem studied. Technique of analyzing data used was deductive logic technique.The result of research showed that firstly, the reason of appeal to Supreme Court the Public Prosecutor filed had not met the provision of Article 253 clause (1) of Code of Criminal Procedure because the reason used was that beyond the juridical provision, namely the result of authentication. Secondly, the legal construction of the Supreme Court’s judge in investigating the case was corresponding to the provision because the appeal to the Supreme Court was filed against the verdict of freedom.      Keywords: Verbalism Witness, Justification, Psychotropics.
Analisis Kekeliruan Judex Factie Menilai Keterangan Saksi Sebagai Saksi Testimonium De Auditu Yang Menjadi Dasar Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum
Aninda Diah Rahmawati;
Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.698 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v5i1.33422
Case reviewed in Supreme Court Verdict Number : 493 K/Pid/2014 constitute case of persecution conducted colletively by the Defendant I and Defendant II. Public Prosecutor filed an appeal by excuse of Judex Factie are not implement or not implemented laws properly and Council of Bulukumba District Court Judges does not consider facts and circumstances, as well as evidence obtained from the examination in court regarding statements of witness by Irwan considered as a wittness Testimonials de Auditu. Results of research that Public Prosecutor an appeal excuse in accordance with Article 253 of Criminal Procedure Code. Judex Factie are not implemented the law properly. Judex Factie mistakenly in assessment statements of witness by Irwan as a wittness Testimonials de Auditu. Consideration of Supreme Court judges cancelled the verdict because Judex Factie considers mistakenly implemented the law to conduct incorrect assessment on statements the witness by Irwan. Supreme Court cancelled the Verdict of Bulukumba District Court Number : 84/Pid.B/2013/PN.BLK and prosecute themselves in Verdict Number : 493 K/Pid/2014. Supreme Court considered that the witness statements by Irwan are lawful according to Criminal Procedure Code, and Supreme Court decided that Defendant I convicted legally and convincingly to persecution collectively according to the indictment of Public Prosecutor Article 351 Paragraph (1) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of Criminal Code first book. Keyword : Cassation, Testimonials de Auditu, Persecution Collectively
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK DIPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PID/2017)
Galih Sukma Abdillah
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.772 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51086
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi kasasi Penuntut Umum atas dasar tidak dipertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagai perbuatan ingkar janji disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa argumentasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yakni putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 41/PID/2017/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 213/Pid.B/2016/PN.Mjl telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan wanprestasi dibuat tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar didalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Kasasi, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut. ABSTRACTThe purpose of this Legal Research is to find out the argumentation of the Public Prosecutor on the basis of not considering the facts of the trial in proving the perpetration of fraud as a violation of the promise adjusted to the provisions in the Criminal Procedure Code. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal materials in the form of primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique in this study is by way of library research. Based on the results of the study note that the arguments of the Public Prosecutor are in accordance with the provisions of Article 197 Paragraph (1) letter d jo. 253 Paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code, namely the decision of the West Java High Court Number 41 / PID / 2017 / PT.BDG which cancels the Decision Court of the Majalengka District Number: 213 / Pid.B / 2016 / PN.Mjl has wrongly applied the law in adjudicating the case The defendant and stated the defendant's actions are not a criminal offense but the breach of contract is made without considering the facts of the trial and without the legal reasons that are the basis in passing the decision.Keywords: Cassation, Breach of Contract, Continuing Fraud Crime.