cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 666 Documents
 27   28   29   30   31 
ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA ATAS KEALPAAN JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA Ariyanto Dwi Prasetyo
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47042

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Terdakwa terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dalam penelititan ini menggunakan silogisme melalui pola pemikiran deduktif serta pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa argumentasi Kasasi Terdakwa telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili tidak sesuai dengan undang-undang. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Judex Facti serta mengadili sendiri Terdakwa menyatakan Terdakwa Novianto bin Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo. 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Judex Facti, Tindak Pidana NarkotikaABSTRACT This research aimed to find out the defendant’s argumentation to appeal to Supreme Court against judex facti verdict of Surabaya Provincial Court Number 708/PID.SUS/2016/PT SBY confirming the Banyuwangi District Court’s Verdict Number 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw in deciding on methamphetamine type of 1st class drug abuse criminal case and the Supreme Court’s rationale in granting the Defendant’s application for appeal to Supreme Court and trialing it again corresponding to the Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research method employed was normative law research. The law material source used consisted of primary and secondary law material, while technique of analyzing law material used was syllogism with deductive thinking pattern and the research approach used was case approach. Considering the result of research conducted, it can be seen that the Defendant’s argumentation to appeal to Supreme Court has met both formal and material conditions corresponding to Article 253 clause (1) of KUHAP stating that Judex Facti in examining and deciding on drug abuse case has not applied the law duly and not trialed according to the law. The Supreme Court’s rationale to grant the Defendant’s application for appealing to the Supreme Court and to void the Judex Facti’s decision, and to trial the Defendant itself states that the Defendant (Novianto bin Sahlan) has been evidently, legally, and surely guilty for committing the crime “without the right or unlawfully owning, storing, mastering, or providing the non-plant 1st class narcotic and sentenced the Defendant with 4 (four) year imprisonment and fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred millions rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 (three) month-imprisonment; it has been consistent with Article 255 clause (1) jo. 193 clause (1) of KUHAP.   Keywords: Appeal to Supreme Court, Judex Facti, Narcotic Crime
Aspek Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika Jati Panuntun
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i1.30076

Abstract

     This study aims to determine the legal aspects of the Supreme Court’s consideration to grant the request of the Public Prosecutor in the narcotics case. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court’s consideration to grant the request of the Cassation of the Public Prosecutor stated that the Defendant commits a narcotic crime in accordance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code where the Supreme Court declares that Judex Factie of the High Court of Surabaya has been wrong Applying the law therefore the Supreme Court adjudicates the case and declares that the Defendants are legally and convincingly proven guilty of committing a narcotic crime and sentence of imprisonment to Defendant I and Defendant II with imprisonment respectively for 4 (four) years And a fne of Rp.800.000.000,00 (eight hundred million rupiahs), respectively, provided that such fne is not paid, it shall be replaced by imprisonment for 1 (one) month.Keywords: Cassation, Legal Considerations, Narcotics Crime
Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Sinta Lia Latifah; Kristiyadi, S,H., M.Hum -
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38276

Abstract

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggabungan Pembuktian Tindak Pidana Pencucin Uang dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan penggabungan pembuktian tindak pidana pecucian uang dengan korupsi mempunyai kelebihan antara lain akan lebih cepat dalam melakukan penyidikan dan pengembalian aset negara, di samping itu juga mempunyai kekurangan misalnya ketentuan jangka waktu pemblokiran rekening bank terdakwa yang terlalu kaku. Akan tetapi dalam menerapkan penggabungan pembuktian tersebut memberikan kemudahan penyidikan bagi penyidik karena lebih efektif.    Kata kunci : Pencucian Uang, Korupsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG MENDASARKAN PADA KETERANGAN ALAT BUKTI SAKSI VERBALISAN DAN SAKSI LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Sgn) Risha Khonza Persada & Kristiyadi
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47061

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP atau tidak, serta untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer  yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan sesuai dengan unsur Pasal 183 KUHAP dan keterangan Saksi Verbalisan telah dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.Kata Kunci :  Saksi, Saksi Verbalisan, pertimbangan Hakim. ABSTRACT The purpose of this legal research is to find out whether the judge's consideration in making decisions on criminal act of embezzlement is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) or not, and to know whether the witness’ verbal statement is used by the judge in making decision. The method used in this legal research was prescriptive and applied. A case approach was used to solve legal issues faced, with the aim of knowing the ratio decidendi. The  legal materials were collected from the literature review. This research was based on primary legal materials in the form of legislation and court decisions; and secondary legal materials in the form of books, journals, and articles. Furthermore, the legal material analysis technique used was the deductive syllogism method, using a major premise and a minor premise then a conclusion taken. The results obtained from this legal research are that the judge’s consideration in the decisions is in accordance with the elements of Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the testimony of the Verbalisant Witness has been examined by the judge, because the judge has to consider all matters that occur in the trial.Keywords:Witness, Verbalisant Witness, Judge’s consideration. 
KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/PID.SUS/2016) Ali Akbar Maududi
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i1.49928

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas judex factie dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's cassation reasons against judex factie free decisions with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court judgments to grant cassation and impose criminal charges against defendants of criminal offenses in the Information and Electronic Transactions field with Article 256 KUHAP junto Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative or doctrinal study conducted by examining library materials consisting of primary legal materials, namely legislation and judicial decisions, and secondary legal materials, namely textbooks written by legal experts and legal journals. The results of this study explain that accordance the reason the Public Prosecutor submitted a cassation application in a criminal case in the Transaction and Electronic Information field with Article 253 paragraph (1) letters a of the Criminal Procedure Code. Keywords: Cassation, Public Prosecutors, Information and Electronic Transactions
KAJIAN PARADIGMATIK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Roy Arta Putera R
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i1.50006

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara paradigmatik perbedaan dan persamaan hukum acara pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, kemudian disimpulkan bahwa perbedaan paradigmatik mengenai KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang paling mendasar yaitu konsep diversi, keadilan restoratif dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga konsep baru tersebut belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketiga konsep tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian mengenai persamaan antara KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama-sama mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusianya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih terkhususkan kepada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).Kata Kunci: KUHAP, diversi, keadilan restoratif, UU SPPA ABSTRACTThis study aims to find out paradigmatically the differences and similarities of KUHAP and the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system. This research is a normative and prescriptive with a conceptual approach. Then it was concluded that the paradigmatic differences regrading KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system namly the diversion, restorative justice, and LPKA. hese three new concepts have never been made in Indonesian laws and regulations and these three concepts have answered and agreed on the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international regulations that have been ratified by Indonesia. The regarding the similarity between KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system equally regulated regarding the protection of human rights. But in the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system is more specific to the rights of children who are dealing with the law.Keywords: KUHAP, diversion, restorative justice, UU SPPA
PEMAHAMAN KONSEP KEPEMILIKAN TUBUH PEMBENTUK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ATAU WETBOEK VAN STRAFTRECHT (WvS) BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL BAGI LAJANG Haniefah Muslimah
Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i2.51100

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait konsep kepemilikan tubuh dilihat dari pola pemikiran pembentuk KUHP (WvS). Hubungan seksual yang dilakukan oleh lajang dirasa kurang sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perbedaan pemahaman konsep tersebut berdampak pada kekosongan hukum di dalam penerapannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni deduktif dengan metode silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwasanya pembentukan KUHP (WvS) yang merupakan produk kolonial Belanda bercorak Liberalisme kontradiktif terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan adanya ideologi Pancasila. Banyaknya nilai dan norma yang dipertimbangkan di dalam pelaksanaanya mengharuskan masyarakat untuk tunduk dan patuh akan nilai baik moral, etika hingga religi. Berangkat dari rendahnya moralitas masyarakat dianggap perlu adanya penyesuaian mengenai pemaknaan terakit konsep kepemilikan tubuh manusia. Hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangan yang sah (non marital) merupakan wujud adanya bias pemaknaan tubuh ditinjau dari konsep Hak Asasi Manusia. Tubuh manusia dapat dimaknai secara ownership maupun possession disesuaikan dengan pandangan individu yang menguasainya. Konsep KUHP (WvS) yang menganut paham Liberal menjadikan adanya pertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dilihat dari tidak adanya delik yang mengaturnya memberikan ide bagi penulis untuk memaknai law in mind pembentuk KUHP (WvS).Kata kunci : kepemilikan tubuh; penegakan hukum; hubungan seksual lajang; KUHP ABSTRACTThis research get to know about the concept of body’s ownership its look from the point of view Criminal Code (WvS). Non marital sexual by single is incompatible with moral values those develop in Indonesian society. Difference about understanding concepts have an impact on the legal vacuum in its application. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used primary and secondary legal materials. Analysis technique used deductive legal method with syllogism those determined into major and minor premises. Based on research author gets the formation of the Criminal Code (WvS) which is a product of the Dutch colonial with Liberalism type is contradictory to the life of the Indonesian nation who prioritizes the existence of the Pancasila ideology. Many values and norms those are considered in its implementation require the community to obey with moral, ethical and religious values. Departing from the low morality in society, it seems necessary to make adjustments regarding the meaning of the concept of ownership about human body. Non marital sexual by single is a manifestation of different prespective about body's meaning in terms of the concept of Human Rights. The human body be able to interpreted as ownership or possession based on  the point of views individuals. The concept of Criminal Code (WvS) adopted by Liberalism type so that there are conflicts with the values and norms in Indonesia. Unregulated law enforcement provides ideas for author to interpret law in mind Criminal Code (WvS) concept.Keywords : body ownership; law enforcement; sexual relation for single; Criminal Code (WvS)
MENELAAH POTENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Pramudya Wardani, Alliya Yusticia
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i3.55042

Abstract

ABSTRAKKajian mengenai Mutual Legal Assistance (MLA) sejatinya sudah banyak dilakukan. Namun, pada konteks Indonesia hal ini merupakan sesuatu yang baru. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji MLA dari sudut ketentuan undang-undang dan sisi kontrak sosial. Penelitian ini mengkaji mengenai metode untuk mendapatkan keterangan saksi warga negara asing yang mempunyai yurisdiksi lain di luar Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan ditunjang bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa warga negara asing berhak untuk tidak bersedia dalam memberikan kesaksian di persidangan Indonesia dan tidak ada konsekuensi hukum apabila saksi warga negara asing tidak memberikan keterangannya. Karena sifatnya tidak dapat dipaksa dan tidak ada konsekuensi apapun jika saksi menolak memberikan keterangan, menjadikan pemenuhan alat bukti penentu tidak dapat dicapai. Akhirnya, berpotensi memengaruhi asas resiprositas dalam permintaan bantuan melalui MLA.Kata kunci: Mutual Legal Assistance, saksi warga negara asing, dan penegakan hukum. ABSTRACTThe study of Mutual Legal Assistance (MLA) has actually been widely carried out. However, in the Indonesian context this is something new. Therefore, this research is aimed at studying MLA from the point of view of the statutory provisions and in terms of social contract. This study examines the method for obtaining information from witnesses of foreign citizens who have other jurisdictions outside Indonesia. The type of research the author uses in compiling this legal research is normative or doctrinal legal research that is prescriptive. This study uses a conceptual approach supported by primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies that are analyzed deductively. Based on the results of the study, it was found that foreign citizens have the right to be unwilling to give testimony at Indonesian trials and there are no legal consequences if the witnesses of foreign citizens do not provide their statements. Because its feature cannot be coerced and there are no consequences whatsoever if the witness refuses to provide information, making the fulfillment of determinative evidence unattainable. Finally, it has the potential to influence the principle of reciprocity in requests for assistance through MLA.Keywords: Mutual Legal Assistance, witnesses of foreign nationals, and law enforcement.
Pembuktian Dakwaan Dengan Keterangan Ahli Dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Berdasar Dissenting Opinion Dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan Javinaldo Justicetuta
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i2.34296

Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dakwaan penuntut umum oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan Ahli kehutanan dalam perkara memasuki kawasan hutan lindung sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian dakwaan oleh Hakim dengan menggunakan keterangan ahli kehutanan telah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara bidang kehutanan berdasar pada dissenting opinion Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 182 ayat (6) Jo pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang penggunaan vooting dengan suara terbanyak sebagai bentuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa.     Kata Kunci: Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Perbedaan Pendapat Hakim, Tindak Pidana Kehutanan.
ANALISIS KETIMPANGAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR : 186/PID.B/2017/PN KLN) Venia Anggreeni Putri
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i2.44100

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah feminisme menganalisis terjadinya ketimpangan dalam tuntutan dan putusan hakim terhadap kepentingan korban pada kasus Nomor : 186/Pid.B/2017/PN Kln. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa tuntutan dan putusan hakim dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Klaten tidak berpandangan feminis. Korban yang masih berumur 32 tahun disetubuhi oleh terdakwa yang telah berumur 82 tahun. Hakim menjatuhi terdakwa dengan Pasal 286 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara dari 9 tahun maksimal hukuman. Jaksa yang juga seorang perempuan hanya mengajukan 6 tahun hukuman untuk terdakwa tanpa memperlihatkan kepekaannya terhadap korban dengan mengajukan hukuman maksimal. Feminisme melihat ketimpangan yang terjadi hanya menguntungkan terdakwa. Budaya patriarkis masih ikut campur dalam pemutusan pemidanaan yang membuat hakim tidak menoleh untuk melihat bagaimana masa depan dari korban. Korban sebagai perempuan dengan cacat ganda tertindas hak pribadinya dan terpontang-panting oleh kekuasaan yang ada. Korban dilihat sebagai perempuan yang berada dalam kelas bawah. Feminisme Marxis mengategorikan penghambat produksi dan tidak menguntungkan sedangkan dari mata feminisme psikoanalisis dan gender fenomena putusan yang hanya tekstual dan hanya berbasis pada ancaman hukuman, tidak memandang penderitaan yang dialami korban seumur hidup di dalam masyarakat.Kata Kunci : Tuntutan, Putusan Hakim, FeminismeABSTRACTThe purpose of this study is to determine the analysis of feminism on analyzing the inequality of demans and jurisprudence of judges to the interests of victims in the case number: 186/Pid. B/2017/PN Kln. This is a legal research which is normative or prescriptive approach with case studies of applied. Based on the results of research and discussions generate summary verdict and demands that judges in Klaten District Court ruling by not feminist concerns. The victim was 32 years raped by the defendant that has been aged 82 years. The judge nonetheless accused with Article 286 of the Criminal Code with a 4 year prison sentence of a maximum sentence of 9 years. The Prosecutor who was also a woman just ask 6-year sentence for the accused without exposing the sensitivity against the victim by asking the maximum punishment. Feminism sees inequality happens only benefit the defendant. Patriarkis culture still meddling in termination of pemidanaan that makes the judge not looked to see how the future of the149Analisis Ketimpangan Tuntutan Dan Putusan Hakim Terhadap Kepentingan Korban Dalam Perspektif Feminismevictim. The victim as the women disability with the private rights of the oppressed and double tossed around by the powers that be. Victims are seen as women who are in the lower class. Marxist feminism categorize restricting production and not profitable while of psychoanalysis and gender feminism verdicts only textual phenomenon and just based on the threat of punishment, regardless of afflictions experienced by a victim for life in society.Keywords: Demand,Verdict of Judges, Feminism

Page 29 of 67 | Total Record : 666

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue