Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

1 2 3 4 5

Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi Yang Meringankan (A De Charge) Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.BAU) Pramesthi Dyah Sitoresmi
Verstek Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghadiran saksi yang meringankan (a de charge). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 71/Pid.B/2015/Pn.Bau ini adalah kasus penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2015). Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sebagai tindakan membela diri/ noodweer dan merupakan tindakan yang bersifat noodzakelijke (sangat perlu) guna menghindari akibat lain yang diderita tubuh bahkan nyawa terdakwa jika tidak mengambil tindakan seperlu tersebut dan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dihukum yang intinya tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP yaitu “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya” yakni hak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan dan implikasi penghadiran saksi yang meringankan (a de charge) oleh terdakwa terhadap Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam persidangan perkara penganiayaan adalah dipertimbangkannya penghadiran saksi yang meringankan (a de charge) dan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Kata Kunci: Saksi Yang Meringankan, Penganiayaan, Membela Diri.

DIABAIKANNYA ALAT BUKTI DAN FAKTA HUKUM OLEH JUDEX FACTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PERKARA KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pid.Sus/2015) Cherly Dwi Cahya Herwanto
Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Judex Facti memutus bebas perkara tindak pidana keimigrasian serta alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar pengabaian alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam tindak pidana penyelundupan manusia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan putusan permohonan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung jo Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kalianda telah salah menerapkan hukum mengabaikan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menganggap Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sehingga memberikan vonis bebas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 mengenai penjatuhan pidana minimal harus disertai alat bukti yang sah,dan Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah,dan juga Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengenai kesalahan yang didakwakan tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas. Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti,Penyelundupan Orang, Keimigrasian

KAJIAN ATAS ADANYA NOVUM SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016) Dwi Indah Widya Pratiwi
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa ini diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum) ,agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Kata Kunci: Peninjauan kembali, Ahli waris, Keadilan ABSTRAK Judicial review is the final remedy proposed by convicted person or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. The purpose of this study was to analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS on 21 May 2013. The results showed that the heirs who were accompanied by a legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum),some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of convicted person. Key Words: Judicial review, Heir, Justice

PEMBUKTIAN DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg) Rheza Yoga Pratama
Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan jo Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah berupa ketrangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan (studi putusan pengadilan negeri karanganyar nomor 102/Pid.B/2015/PN.Krg) Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian dalam Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Alternatif berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 143 tentang surat dakwaan jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik dalam prosedur penulisan surat dakwaan maupun dalam proses pembuktian yang berdasar pada keterangan saksi dan visum et repertum. Kata Kunci: Pembuktian, Dakwaan Alternatif, Pembunuhan

Kurangnya Pertimbangan Yang Memberatkan Dan Dasar Hukum Putusan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Ceasar Himajuta Wardana Kesdu
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kasasi penuntut umum terhadap kekurangan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan secara berlanjut, serta mengetahui alasan dikabulkannya permohonan Kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebgaimana mestinya, serta dalam kasus ini Terdakwa merupakan anggota Polri yang berarti melanggar pasal 52 KUHP serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan pasal 256 KUHAP dan mengadili sendiri sesuai dengan pasal 255 ayat 1 KUHAP. Kata Kunci: Kasasi, Pengangkutan BBM, Anggota Polri

REORIENTASI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA OWNERSHIP KE POSSESSION DALAM RATIO DECIDENDI VONIS KASUS ABORSI Maria Louis Cahya Lumaris
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh khususnya pada kasus aborsi sehingga dapat diketahui nilai keadilan bagi korban aborsi.. Pandangan Hak Asasi Manusia ownership menekankan bahwa tubuh seseorang adalah miliknya sendiri sehingga tubuh dapat diperlakukan sesuai keinginan si pemilik tubuh tersebut. Untuk mencapai tujuan digunakan metode dengan jenis penelitian normative, sifat penelitian preskiptif, dengan pendekatan kasus berdasarkan ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Dari hasil penelitian, pemikiran Hak Asasi manusia ownership masih mendominasi terutama pada hakim yang menjatuhan vonis aborsi, Hal ini tampak pada vonis yang ringan dalam kasus aborsi. Untuk mencapai keadilan bagi korban aborsi, maka perlu reorientasi pemikiran dari ownership ke possession. Pandangan Hak Asasi Manusia Possession memaknai tubuh adalah titipan dari Sang Pencipta sehingga perlu dijaga. Reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia maka tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan keadilan bagi korban aborsi dapat terpenuhi. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Ownership, Hak Asasi Manusia Possession, korban aborsi.ABSTRACTThis research aims to know concept of ownership human rights thinking that commonly used in body meaning especially in abortion so that the value of justice for abortion victims can be known. Ownership human rights concept emphasizes a person's body is his own so that the body can be treated according to the wishes of the owner. To achieve the goals, the method used is a type of normative research, the character of research is prescriptive research, with a case approach based on ratio decidendi. This research use deductive legal material analysis techniques. From the results of the study, the thinking of human rights ownership still dominates, especially for judges who have dropped verdicts on abortion. This can be seen in a mild verdict in an abortion case. To achieve justice for victims of abortion, it is necessary to reorient concept from ownership human rights thinking to possession. In possession Human Rights concept, the body's is entrusted from God so it needs to be safeguarded. With the reorientation of human rights concept, the goal of punishment can be achieved and justice for victims of abortion can be fulfilled. Keywords: Ownership Human Rights, Possession Human Rights, Victim of abortion.

Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidaritas Sebagai Dakwaan Alternatif Rizky Mentari
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas terhadap kesalahan Hakim menilai jenis surat Dakwaan Subsidaritas sebagai Dakwaan Alternatif dengan Pasal 143 KUHAP jo Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993). Dakwaan subsidaritas dalam sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisan pertama telah terbukti maka lapisan kedua dan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali. Penuntut Umum pada kasus dalam penelitian ini menggunakan bentuk surat dakwaan subsidaritas di mana menurut Penuntut Umum terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair atau dakwaan pertama.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempunyai metode penelitian hukum bersifat prespektif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menilai jenis surat Dakwaan Subsidaritas sebagai Dakwaan Alternatif yang mengakibatkan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Yyk. Kata Kunci: Kesalahan Hakim, Surat Dakwaan, Pengadilan Tinggi

Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Pengabaian Fakta Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor 647 K/Pid /2015) Ega Aditya Yuris A
Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) tentang pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi dan bukti visum et repertum oleh sebab itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati. Kata Kunci: Kasasi, Alat Bukti, Tindak Pidana Penganiayaan.

Tinjauan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Illegal Fishing Prata Aditya Putra; Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to know the reason of Cassation by the Prosecutor in fulflment of the provisions of article 253 KUHAP. This research is a normative, legal research with the criminal offence of illegal fshing case, catching fsh and operating fshing vessels without offcial documents by defendant Elmer Luas aka Elmer as the Captain of Motor Ship (KM) Anthonius-01. Based on the results of research and discussion, the Public Prosecutor were able to prove the suitability of the reasons of Cassation granted by reasons of Cassation contained in article 253 paragraph (1) of the KUHAP, especially on the letter a. The reasons for the appeal which has been described by the Public Prosecutor in those illegal fshing case can be seen where the Judex Factie misapplied the law, in case of not considering the statement of the Expert and Letter of Evidence so that the Panel of Judges imposing a free verdict against the Defendant.Keywords: Cassation, Prosecutor, Illegal Fishing

PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 652/PDT.G/2012/PN/JKT.SEL) Aning Putri Vidianti & Heri Hartanto
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). Penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa putusan non eksekutabel oleh pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 megakibatkan sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kejelasan. Kata Kunci: pernyataan non eksekutabel, putusan pengadilan negeri, dan putusan arbitrase. ABSTRACTThe purpose of this study is to describe and review the problems regarding the non-executable statement by the district court on the arbitration award (Study of Decision Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN. Jkt.Sel). This study is a research that is descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the results of the study the authors found that the non-executable statement on arbitration decisions Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 is contrary to the provisions of the Arbitration Law. This can be known in Article 44 of the Arbitration Act does not clearly regulate the legal consequences if the panel of judges violates the provisions of the article. The results of this study also note that the non-executable verdict by the district court Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel against the arbitration award Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 resulted in the dispute being decided by the arbitration award not have clarity.Keywords: non-executable statements, district court decisions, and arbitral awards

Page 3 of 67 | Total Record : 666

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA