Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

1 2 3 4 5

KAJIAN NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN TUNGGAL KORBAN INSES DALAM PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2016/PN.Byl Mohamad Yossi Extrada
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pembuktian kesaksian tunggal korban inses dalam pembuktian pada perkara No.44/Pid.Sus/2016/PN.Byl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa apabila saksi tunggal korban inses memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua ataupun orang terdekatnya juga bisa disebut sebagai saksi dan telah sesuai dengan asas unnus testis nullus testis dimana standar minimal agar suatu saksi menjadi alat bukti adalah dua saksi. Kata Kunci :Pembuktian, saksi tunggal, Inses. ABSTRAK This study aims to find out the value of proof of a single testimony of incest victims in proof in case No.44 / Pid.Sus / 2016 / PN.Byl. This study is a normative legal research that is prescriptive or applied with the case study approach. The sources of legal material used in this study are primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method.Based on the results of the research and discussion, it was concluded that if the single witness of the incest victim notified the defendant's actions to the parents or the uncovered person it could also be called a witness and in accordance with the principle of unnus testis nullus testis where the minimum standard for witnesses was two witnesses. Keywords: Proof, single witness, Incest.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutuskan Perkara Penggelapan Berdasar Dissenting Opinion Vincentius Gultom
Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini mengkaji kesesuaian pertimbangan Judex Juris dalam memutuskan perkara penggelapan dengan adanya dissenting opinion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum yang kemudian diperbaiki oleh Hakim ditingkat Kasasi yaitu bahwa putusan Judex Facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Judex Juris dalam memutuskan perkara yang terdapat adanya Dissenting opinion telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP tentang proses pengambilan putusan dalam musyawarah. Kata Kunci : Penuntut Umum, Dissenting opinion, Penggelapan

Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pecurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln) Alfian Nofandhi
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid. B/2015/PN. Kln dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 168 KUHAP. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Hakim dalam menilai keterangan saksi di bawah sumpah harus dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah dan alat bukti lain. Keterkaitan itu akan dihasilkan fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai petunjuk bagi hakim untuk memutus perkara dan keterangan saksi yang masih berhubungan dengan keluarga sesuai Pasal 168 KUHAP yang menjelaskan bahwa pada dasarnya keluarga sedarah atau semenda, saudara dari terdakwa atau bersama sama sebagai terdakwa, dan suami istri terdakwa tidak dapat didengar keteranganya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi Penuntut umum dapat menghendaki keluarga untuk menjadi saksi maka terdapat pengecualian pada Pasal 169 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Keterangan saksi tidak disumpah dapat dianggap sama dengan keterangan saksi yang disumpah apabila ada bukti lain yang mengaitkan, jika tidak ada bukti yang mengaitkan, sebaiknya tidak dianggap sama kekuatannya dengan saksi yang disumpah. Delik didalam kasus pencurian ini termasuk kedalam delik aduan, karena Terdakwa mencuri dirumah saudaranya sendiri. Selain menjadi Korban dalam kasus ini Korban juga sebagai saksi dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Saksi, Pencurian.

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang Dikuasai Pihak Ketiga Riswanda Harvianto; Heri Hartanto, S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to determine the process of court verdict execution on the object of execution controlled by third parties and the obstacles that experienced in executing the verdict and the solution to the verdict Number 30 / Pdt.G / 2009 / PN.Ska Jo Number: 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg Jo Number: 1274K / Pdt /2010 Jo Number: 222PK / Pdt / 2015. This research is a descriptive empirical law research. The sources used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used were feld studies at the Surakarta District Court and literature study, the main study in this study was Verdict Number: 30 / Pdt.G / 2009 /PN.Ska Jo Number: 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg Jo Number : 1274K / Pdt / 2010 Jo Number: 222PK /Pdt/ 2015. The data analysis technique used is interactive analysis. Based on the results of research and discussion, concluded that the process of execution of the object controlled by a third party implemented by negotiation with the third party which ultimately resulted in the agreement of giving amends to third parties. Execution may be executed after a request for judicial review fled by the defendant and the resistance proposed by a third party is declared rejected. The obstacles experienced in executing the execution itself are from the frst judgment itself because, in consideration of the judge who decides at the frst level the so-called party to take control of the object of dispute the settlement may be done outside the court but, in its implementation the third party is resisting so that the execution process had experienced a delay.Keywords: Execution, Civil Verdict, Third Parties

Kajian Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Karanganyar (Studi Kasus Nomor Bp/01/I/2012/Sat Narkoba) Bangkit Dwi Nugroho
Verstek Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar; dan mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor Karanganyar. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (lex specialis derogate legi generalis). Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diuraikan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP disini dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogate legi generalis berlaku dalam proses pelaksanaan penyidikan. Hambatan yang dialami oleh penyidik dari Kepolisian Resor Karanganyar dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar, kurangnya koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kata kunci : pelaku penyalahgunaan narkotika, proses penyidikan, hambatan

STUDI KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN SITA PERSAMAAN (VERGELIJKENDE BESLAG) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Cms) Iin Winarni & Harjono
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita persamaan (vergelijkende beslag) dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap kreditor atas pelaksanaan sita persamaan (vergelijkende beslag). Sita persamaan (Vergelijkende Beslag) mempunyai maksud penyitaan dengan cara mempersamakan barang sitaan terhadap berita acara terdahulu akibat adanya tumpang tindih sita terhadap objek yang sama milik satu debitor. Pengaturan tentang sita persamaan terdapat pada pasal 463 Rv (Reglement Rechtsvordering) karena alasan kebutuhan (doelmatigheid).Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan case study, dipaparkan dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis serta menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan sita persamaan adalah dengan pertimbangan sita jaminan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesamaan antara barang yang akan disita dengan objek hak tanggungan yang timbul dari perjanjian kredit debitor dengan pihak ketiga, sehingga pengadilan hanya bisa menerapkan sita persamaan dengan maksud mempersamakan barang sitaan dengan berita acara sita terdahulu. Akibat dari pelaksanaan sita persamaan adalah kreditor pemegang sita persamaan tidak dapat memperoleh hak penuh atas tuntutan ganti kerugiannya, sebab hak kreditor separatis yang harus didahulukan untuk memperoleh pelunasan pembayaran hutang, baru kemudian kreditor pemegang sita persamaan dapat memperoleh sisa hasil penjualan harta kekayaan debitor.Kata Kunci: Sita jaminan, sita persamaan, perjanjian kredit, hak tanggungan. ABSTRACTThis research aims to understand the judge's consideration in granting the petition for comparative seizure (vergelijkende beslag) and to know the legal consequences arising against creditors over implementation of comparative seizure (vergelijkende beslag). Comparative seizure (Vergelijkende Beslag) has the meaning of seizure in a manner likened goods confiscated against previous events due to the overlap of seizure towards the same object property of a debtor. Settings about comparative seizure contained in section 463 Rv (Reglement Rechtsvordering) for reasons of necessity (doelmatigheid).The research method used was the normative legal research is a descriptive case study approach, presented with the study of librarianship (library research) made through written legal materials as well as the use of techniques of analysis deductive syllogisms. Based on the results of research and discussion produce conclusions that the judge in granting the petition for comparative seizure is with consideration of sequestration cannot be implemented because of the similarity between the goods to be seized with the object right dependent arising from the debtor's credit agreement with a third party, so that the Court can only apply the comparative seizure with the intention of identified goods confiscated with the news event of seizure. The result of the implementation of the comparative seizure holder creditors equation is the equation cannot obtain full rights over demands to replace the losses, for the rights of the creditors of the separatists should be looked at to gain payment of debt, and then creditors can obtain the equation of seizure holders remaining sale proceeds of property wealth of the debtor.Keywords : Sequestration, Comparative Seizure, Credit Agreement, Dependent Rights.

Pertimbangan Hukum Judex Juris Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Laras Ayu Wulandari
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pertimbangan hukum Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penipuan dengan cek kosong pada putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/Pid/2016. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penipuan dengan cek kosong ini telah sesuai Pasal 183 KUHAP dan 193 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Judex Juris dalam perkara penipuan ini telah cukup diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Kasasi, Penipuan

Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1801 K/PID.SUS/2014) Tri Kartika Dewi
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus tindak pidana Narkotika dengan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kasus narkotika yang dilakukan oleh Anjar Dwi Santoso dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/2014/PN.Cbd dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 1(satu) tahun. Telah diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 196/Pid/Sus/2014/PT.BDG yang isinya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan judex facti salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1801 K/Pid.Sus/2014 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Kasasi, Narkotika

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Serta Upaya Hukumnya Dalam Perkara Penganiayaan Valtala Leifyumna Jauza
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Public interest is frequently impinged by someone in social life , to evoke feel safe and justice in society, we need the existence of process to handle someone bothering the importance. The Conference Process is the last process in its solution, which product is in the form of Verdict. Sometimes Decision which released by Judge unlike what asked by Public Procecutor in its Libel. In this case, the defendant accidentally hit Ricky with a block of wood which caused them had a fight. Ricky got injured and felt it was inappropriate so he couldn’t accept that. He immediately reported to the local police station and then do the visum . after that, the trial had been done with regular events. The purpose of this research is to determine Judge’s legal considerations that made the Verdict states Public Procecutor’s libel is not acceptable. This research shows that case Number Nomor 103/Pid/2014/ PN Wno is misdemeanor, which means its litigation should not be done with regular session because it is contrast with applicable laws. Keywords: Conference, Public Prosecutor, Unacceptable Libel

Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi Dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Maulida Prima Saktia
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam proses peradilan pidana Indonesia karena tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenaran materiilnya. Keterangan saksi yang dimaksud mencakup keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Implikasi yuridis perluasan definisi saksi dan keterangan saksi yang dimaksud putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif penegak hukum, tujuan hukum acara pidana dan keyakinan hakim tidak menimbulkan pengaruh atau tidak mempersulit. Kata Kunci: keterangan saksi, perluasan saksi, implikasi yuridis.

Page 2 of 81 | Total Record : 802

1 2 3 4 5

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA