cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 802 Documents
 3   4   5   6   7 
Tinjauan Tentang Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Penipuan Yuni Rosa Ariani
Verstek Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.87 KB) | DOI: 10.20961/jv.v4i3.38779

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Pacitan terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan dengan ketentuan KUHAP oleh karena Judex Factie dalam putusannya telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan penulis adalah metode deduksi.             Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengajuan kasasi dengan alasan Judex Factie salah menerapkan hukum pembuktian unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan agar terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak.           Kata Kunci : Kasasi, Kesalahan Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim.
KAJIAN ATAS ADANYA NOVUM SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016) Dwi Indah Widya Pratiwi
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.04 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47047

Abstract

ABSTRAK Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa ini diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum) ,agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Kata Kunci: Peninjauan kembali, Ahli waris, Keadilan ABSTRAK Judicial review is the final remedy proposed by convicted person or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. The purpose of this study was to analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS on 21 May 2013. The results showed that the heirs who were accompanied by a legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum),some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of convicted person. Key Words: Judicial review, Heir, Justice
PEMBUKTIAN DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg) Rheza Yoga Pratama
Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.806 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i1.39629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan jo Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah berupa ketrangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan (studi putusan pengadilan negeri karanganyar nomor 102/Pid.B/2015/PN.Krg) Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian dalam Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Alternatif berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 143 tentang surat dakwaan jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik dalam prosedur penulisan surat dakwaan maupun dalam proses pembuktian yang berdasar pada keterangan saksi dan visum et repertum. Kata Kunci: Pembuktian, Dakwaan Alternatif, Pembunuhan
Kurangnya Pertimbangan Yang Memberatkan Dan Dasar Hukum Putusan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Ceasar Himajuta Wardana Kesdu
Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.425 KB) | DOI: 10.20961/jv.v7i2.34289

Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kasasi penuntut umum terhadap kekurangan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan secara berlanjut, serta mengetahui alasan dikabulkannya permohonan Kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebgaimana mestinya, serta dalam kasus ini Terdakwa merupakan anggota Polri yang berarti melanggar pasal 52 KUHP serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan pasal 256 KUHAP dan mengadili sendiri sesuai dengan pasal 255 ayat 1 KUHAP.     Kata Kunci: Kasasi, Pengangkutan BBM, Anggota Polri
Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dengan Kesaksian Korban Yang Tidak Hadir Dalam Persidangan Dalam Perkara Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Manokwari (Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2011/PN.Mkw) Hapsari, Andini Fitri; Hadiningrum, Galuh; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.397 KB) | DOI: 10.20961/jv.v3i2.39080

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu Pembukti an Dakwaan oleh penuntut umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dala m persidangan perkara penganiayaan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.     Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian dakwa an oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam putusa n Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw bahwa untuk memp erkuat pembuktian dakwaan dengan ketidakhadiran saksi korban, Penuntut Umu m telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan beberapa alat bukti diantaranya a dalah Visum et Repertum yang dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan seb agai acuan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terseb ut benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah.      Kata Kunci : Pembuktian Dakwaan, Saksi korban, Alat Bukti
REORIENTASI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA OWNERSHIP KE POSSESSION DALAM RATIO DECIDENDI VONIS KASUS ABORSI Maria Louis Cahya Lumaris
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.227 KB) | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47065

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh khususnya pada kasus aborsi sehingga dapat diketahui nilai keadilan bagi korban aborsi.. Pandangan Hak Asasi Manusia ownership menekankan bahwa tubuh seseorang adalah miliknya sendiri sehingga tubuh dapat diperlakukan sesuai keinginan si pemilik tubuh tersebut. Untuk mencapai tujuan digunakan metode dengan jenis penelitian normative, sifat penelitian preskiptif, dengan pendekatan kasus berdasarkan ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Dari hasil penelitian, pemikiran Hak Asasi manusia ownership masih mendominasi terutama pada hakim yang menjatuhan vonis aborsi, Hal ini tampak pada vonis yang ringan dalam kasus aborsi. Untuk mencapai keadilan bagi korban aborsi, maka perlu reorientasi pemikiran dari ownership ke possession. Pandangan Hak Asasi Manusia Possession memaknai tubuh adalah titipan dari Sang Pencipta sehingga perlu dijaga. Reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia maka tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan keadilan bagi korban aborsi dapat terpenuhi. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Ownership, Hak Asasi Manusia Possession, korban aborsi.ABSTRACTThis research aims to know concept of ownership human rights thinking that commonly used in body meaning especially in abortion so that the value of justice for abortion victims can be known. Ownership human rights concept emphasizes a person's body is his own so that the body can be treated according to the wishes of the owner. To achieve the goals, the method used is a type of normative research, the character of research is prescriptive research, with a case approach based on ratio decidendi. This research use deductive legal material analysis techniques. From the results of the study, the thinking of human rights ownership still dominates, especially for judges who have dropped verdicts on abortion. This can be seen in a mild verdict in an abortion case. To achieve justice for victims of abortion, it is necessary to reorient concept from ownership human rights thinking to possession. In possession Human Rights concept, the body's is entrusted from God so it needs to be safeguarded. With the reorientation of human rights concept, the goal of punishment can be achieved and justice for victims of abortion can be fulfilled. Keywords: Ownership Human Rights, Possession Human Rights, Victim of abortion. 
Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidaritas Sebagai Dakwaan Alternatif Rizky Mentari
Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.184 KB) | DOI: 10.20961/jv.v7i2.34305

Abstract

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas terhadap kesalahan Hakim menilai jenis surat Dakwaan Subsidaritas sebagai Dakwaan Alternatif dengan Pasal 143 KUHAP jo Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993). Dakwaan subsidaritas dalam sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisan pertama telah terbukti maka lapisan kedua dan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali. Penuntut Umum pada kasus dalam penelitian ini menggunakan bentuk surat dakwaan subsidaritas di mana menurut Penuntut Umum terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair atau dakwaan pertama.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempunyai metode penelitian hukum bersifat prespektif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menilai jenis surat Dakwaan Subsidaritas sebagai Dakwaan Alternatif yang mengakibatkan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Yyk.     Kata Kunci: Kesalahan Hakim, Surat Dakwaan, Pengadilan Tinggi
Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Pengabaian Fakta Keterangan Saksi Dan Visum Et Repertum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor 647 K/Pid /2015) Yuris A, Ega Aditya
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.39 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i1.39097

Abstract

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) tentang pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi dan bukti visum et repertum oleh sebab itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati.       Kata Kunci: Kasasi, Alat Bukti, Tindak Pidana Penganiayaan.
Tinjauan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Illegal Fishing Prata Aditya Putra; Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Verstek Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1124.713 KB) | DOI: 10.20961/jv.v7i1.30060

Abstract

      This research aims to know the reason of Cassation by the Prosecutor in fulflment of the provisions of article 253 KUHAP. This research is a normative, legal research with the criminal offence of illegal fshing case, catching fsh and operating fshing vessels without offcial documents by defendant Elmer Luas aka Elmer as the Captain of Motor Ship (KM) Anthonius-01. Based on the results of research and discussion, the Public Prosecutor were able to prove the suitability of the reasons of Cassation granted by reasons of Cassation contained in article 253 paragraph (1) of the KUHAP, especially on the letter a. The reasons for the appeal which has been described by the Public Prosecutor in those illegal fshing case can be seen where the Judex Factie misapplied the law, in case of not considering the statement of the Expert and Letter of Evidence so that the Panel of Judges imposing a free verdict against the Defendant.Keywords: Cassation, Prosecutor, Illegal Fishing
Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan MA Nomor Wijayanti, Retno Putri
Verstek Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.865 KB) | DOI: 10.20961/jv.v1i1.38798

Abstract

     The objective of this research are to analyze and answer the problems about the application of formal and material requirements in indictment letter which is obscuur libel in corruption case by the Makasar high court in renovation of central Maros market by Hj. Nurwati and to asses consideration used by supreme court judge in accepting cassation petition proposed by public prosecutor.    The result of study shows that public prosecutor in proposing indictment letter correspond to formal and material requirement of indictment letter based  on KUHP. Makasar high court in stating indictment letter which is obcuur and libel is not corresponding to 143 clause of KUHP. Cassation petition by public prosecutor to acquittal verdict from Makasar high court is accepted by Supreme Court. Consideration conformity done by Supreme Court corresponds to KUHAP. This conformity consists of Makasar high court verdict which is contradictive each other, because there is wrong law application by Makasar high court, there is verdict beyond the limits of authority judex factie, and there is not accuracy of high court in judging which is not done based on law. Therefore the consideration of Supreme Court judge in accepting acquittal verdict of Makasar high court can be justified because there is not accuracy of high court judge in deciding case.      Key words: obscuur libel indictment, cassation, corruption 

Page 5 of 81 | Total Record : 802

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue