Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 666 Documents

3 4 5 6 7

PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017) Nanang Prayoga
Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan alasan Kasasi Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena Judec Facti tingkat kedua telah tidak cermat dalam memahami dan mempelajari berkas-berkas perkara sehingga mengakibatkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 253 ayat (1), Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Penipuan ABSTRACT This research aims to find out the suitability of the Defendant's Cassation Appeal and the legal reasoning of Supreme Court in deciding the case in the Supreme Court Verdict Number 342 K/Pid/2017. The research method used is normative legal research is prescriptive and applied. The result of this research revealed that the Defendant filed an appeal against the Manado High Court verdict. The legal basis used by the Defendant in appealing the Cassation is Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure, that the rule of law is not applied or applied is not as it should be, and the Defendant’s Cassation reason has been in accordance with the article because the second level Judec Facti has not been careful in understanding and studying the case files resulting in the law not being properly implemented, as mentioned in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure. The Legal Reasoning of Supreme Court in deciding cases have been in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, because what is ordered in the related articles has been fulfilled. Article used in judging the appropriateness of the Legal Reasoning of Supreme Court in deciding cases is Article 253 paragraph (1), Article 254, Article 255, and Article 256 of the Criminal Code Procedure. Keywords: Cassation, Cassation Appeal, Legal Reasoning, Fraud

KETERANGAN AHLI RUPIAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 420/PID.B/2018/PN.CBI) Lintang Rembulan, Sekar Arum
Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ahli rupiah dalam memberikan keterangan pada proses pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan keterangan ahli rupiah dalam pembuktian dalam perkara pidana uang palsu dalam putusan nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi sangat benar dan sesuai karena memang dalam perkara ini membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai rupiah asli mengingat keterbatasan pengetahuan para penegak hukum mengenai suatu keaslian rupiah. Dengan adanya keterangan ahli rupiah akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan tindak pidana uang palsu dan juga membantu Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai hingga nantinya dijatuhkan putusan. Kata Kunci : Keterangan Ahli Rupiah, Alat Bukti, Tindak Pidana Uang Palsu. ABSTRACTThis research aimed to find out the role of rupiah expert in providing information about the process of proving the authntication of the public prosecutor in a case of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials analysis used are primary legal materials and secondary legal materials.. This research uses legal material analysis technique with syllogistic method. Based on the results of researc and discussion, the conclusion that can be taken is the use of rupiah expert statements in authentication in criminal cases of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018 is true and appropriate because indeed in this case required someone who has special expertise about the rupiah due to the limited knowledge of law enforcement regarding the authenticity of the rupiah. The existance of rupiah expert information will be very helpful in solving problems about the criminal act of counterfeit money and also the judge can consider and judge until the decision is given.Key Words : Rupiah Expert Information, Evidence, Criminal act of Counterfeit Money.

ANALISIS KETIDAKSINKRONAN PUTUSAN HAKIM DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA E-KTP IRMAN DAN SUGIHARTO Arifah Wulan Sari & Muhammad Rustamji
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketidaksinkronan berkenaan dengan perlakuan terhadap justice collaborator pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan vonis bagi terdakwa Irman dan Sugiharto diperberat masing-masing menjadi lima belas tahun penjara. Berdasar hal ini tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Tidaksinkron atau disharmoni terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari problematika dasar konstitusi Indonesia. Berdasar hasil penelitian disharmoni dan ketidaksinkronan terdapat dua hal yaitu putusan hakim tersebut menunjukkan ketidaksinkronan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait justice collaborator dalam hal ini, hakim lebih memilih, membuat dan menciptakan hukum baru daripada menggunakan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Putusan hakim tersebut bukanlah suatu yang salah, karena hakim seperti dalam hal ini menghasilkan putusan yang bersifat kontektual. Hakim memiliki pendapat tersendiri berdasarkan keyakinannya sehingga hakim tidak selalu menjadi corong undang-undang akan tetapi memilih untuk membuat hukum (judge made law). Disharmoni kedua yaitu, belum adanya sinkronisasi untuk penetapan justice collaborator di Indonesia.Kata Kunci: Ketidaksinkronan, Justice Collaborator, Putusan Hakim ABSTRACK This study aimed to analyze the inconsistency regard to the treatment of justice collaborator in the Supreme Court Decision Number: 430k/Pid.Sus/2018. The research type of used in this legal research was normative legal research. The next study was to find out the consideration of the Supreme Court judge who gave the verdict of Defendant Irman and Sugiharto to be fifteen years in prison respectively. Based on these was inconsistent with the laws and regulations of Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 about Witness and Victim Protection, Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2011, Article 37 paragraph (2) of Law Number 7 In 2006, and Article 26 of Law Number 5 of 2009. The inconsistency or disharmony occurred if there is an inconsistency between one legal norm and another legal norm. The disharmony's of legislation cannot be separated from the basic problems of the Indonesian constitution. Based on the results of disharmony and inconsistent research, there were two things, namely the judge's decision showed there was not synchronized with the statutory provisions relating to the justice collaborator. In this case, the judge preferred, made, and created new laws rather than using existing legal provisions. Judge's decision was not wrong, because the judge in this case produced a contextual decision. The judge had his own opinion based on his beliefs so that the judge was not always a source of the law but chose to make a law (judge made law). The second disharmony is there was no synchronization to determine justice collaborator in Indonesia.Keywords: Inconsistency, Justice Collaborator, Judge's Decision

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln) Immaculata Anindya Karisa
Verstek Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln. ini adalah kasus pencabulan oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi pada tahun 2013, dimana Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yang juga masih dibawah umur. Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, pada awalnya korban menolak karena takut hamil, namun kemudian Terdakwa membujuk dan merayunya bahwa apabila korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan Terdakwa dituntut dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dimana Hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah dalam pertimbangannya dan dari dua alat bukti tersebut ia memperoleh keyakinan, yang dalam kasus pencabulan oleh anak tersebut Hakim menggunakan pertimbangan keterangan saksi dan surat Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum ditambah dengan keterangan Terdakwa di persidangan. Pertimbangan Hakim berdasar alat-alat bukti tersebut menjadikan keyakinan Hakim untuk memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencabulan, KUHAP.

Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Penambangan Liar Di Kawasan Cagar Alam Aldo Jefry Sulistyo; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian Argumentasi Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 12/Pid.Sus/2015/PT.GTO dengan alasan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dalam perkara penambangan liar di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato sehingga penuntut umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Argumentasi dan alasan yang diberikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung telah sesuai pasal 253 KUHAP. Jaksa/Penuntut Umum beralasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum ini telah didasarkan pada pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kata Kunci: Argumentasi Kasasi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Penambangan Liar di Kawasan Cagar Alam

PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375 K/PDT.SUS-PARPOL/2017) Vania Dwitiya Cahyani
Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peradilan Umum, dan Pertimbangan Hakim ABSTRACT The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the data collection techniques. This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. Keywords: Acts Against Law, General Justice, and Judge Considerations

Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Muhammad Indhika Deddy Rachmadi
Verstek Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf a, c, d KUHAP. Padasaat pembuktian kasus tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang bunyinyamengaturalatbukti yang sah huruf (a) keterangansaksi,(c) surat, (d)petunjuk, berupa keterangan empat orang saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 526/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beberapa barang bukti sebagai petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. Kata kunci : Pembuktian, Penuntut Umum, Narkotika.

Akibat Hukum Penolakan Pengajuan Peninjauan Kembali Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terpidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Fajri Almanar
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to determine the legal consequences of rejection of the submission of the Judicial Review sentenced to death of Narcotics Criminal (Study of Supreme Court Decision Number 145 PK /PID.SUS / 2016) and the appropriateness of reasoning based on Article 263 jo. Article 268 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research that is prescriptive. The approach used isthe approach of law (statue approach). Research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials through document studies (library research) with techniques of legal material analysis based on the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the result of the research, the reason for the submission of the Judicial Review sentenced to death of Fredi Budiman that is new evidence, a mistake of the Judge, and contradictory decisions is not in accordance with Article 263 jo. Article 268 of the Criminal Procedure Code based on the Judges Consideration, then another issue concerning the legal consequences arising from the rejection of the review is the execution of a death which has been in accordance with Article 270 jo. 271 that the execution is carried out by the Prosecutor and its implementation is not done in public and according to the Act.Keywords: Judicial Review, Legal Consequences, Death Penalty, Narcotics.

ANALISIS KEABSAHAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms) Alfian Dike Hermansyah
Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka tehadap Pemohon praperadilan karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)Kata kunci : Praperadilan, penetapan tersangka, penyidikan ABSTRACTThe purpose of this legal research is to understand the validity of the investigation process by Banyumas District Attorney’s Office on the determination of suspect of corruption in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. Technique of collecting legal materials in this research is library study. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the validity of the investigation process regarding the alleged criminal acts of corruption committed by the Banyumas District Attorney’s Office was legal because it had a legal basis and was in accordance with Article 284 Paragraph 2 of Criminal Procedure Code jo. Article 30 Paragraph 1 letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia, but in this case the Banyumas District Attorney’s Office has been wrong to determine the status of the suspect against the pretrial applicant because it was an administrative error that should have been carried out by the Government Internal Supervisors first.Keywords : Pretrial, determination of suspect, investigation

Kajian Terhadap Pembebasan Terdakwa Akibat Pengesampingan Alat Bukti Sebagai Alasan Kasasi Firstananda Probojati Hartilo; Bambang Santoso, S.H., M.Hum
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap pembebasan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perbankan secara berlanjut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Judex Factie menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas. Putusan Pengadilan Negeri terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a. Hakim Pengadilan Negeri Judex Factie dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan hanya mendengarkan keterangan dari pihak Terdakwa saja. Kata Kunci : Kasasi, Tindak Pidana Perbankan

Page 5 of 67 | Total Record : 666

3 4 5 6 7

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA