Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[ANALISIS TENTANG ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TENTANG LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY) ]]>
<![CDATA[Faishal Zahy Ramadhani & Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.789 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39618
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya adalah mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby dengan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (case approach. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 80 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim Praperadilan tentang Putusan Nomor: No.19/Pra.Per/2016/PN.Sby belum sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan hakim juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Tersangka, Pertimbangan hakim, Putusan Praperadilan]]>
<![CDATA[Kasasi Oditur Militer Karena Kesalahan Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Dalam Membuktikan Unsur Penyalahgunaan Kekuasaan ]]>
<![CDATA[Fidha Nursita Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (633.114 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34293
<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Oditur Militer Tinggi mengajukan kasasi atas dasar kesalahan Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasaan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHAP, Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 14a KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan oleh Oditur Militer yang menyatakan adanya kesalahan Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam membuktikan unsur menyalahgunakan kekuasan yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/K/MIL/2016 telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 126 KUHPM jo Pasal 241 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 14a KUHP. Kata Kunci: Kasasi, Anggota Militer, Menyalahgunakan Kekuasaan.]]>
<![CDATA[Kajian Konsepsi Polisi Sebagai Penyidik Tunggal Versus Polisi Sebagai Penyidik Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Eindi Marwindratama]]>;
<![CDATA[Suryo Prabowo]]>;
<![CDATA[Muhammad Alfian Nugroho]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.723 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v3i1.38977
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformulasi polisi sebagai penyidik tunggal melawan polisi sebagai penyidik umum dalam kewenangan penyidikan dalam perspektif Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Organik di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif, untuk menemukan kebenaran mengenai reformulasi kewenangan penyidikan dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Organik di Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang dilaksanakan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa Ketentuan dalam Penyidikan sementara ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur secara rigit yang mengatur mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dengan singkat seakan-akan penyelesaian perkara pidana itu dapat dikatakan meliputi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan Negeri serta Peradilan perkara oleh Hakim. Formulasi di dalam KUHAP menunjukan bahwa Polri sebagai Penyidik Tunggal dan tidak ada Penyidik lainnya selain Polri itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ketentuan Undang-Undang KomisiPemberantasanKorupsi yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Meski tidak satupun pasal dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa Polri merupakan Penyidik Tunggal, namun selama ini konsepsi parsialitas kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Polri, kewenangan Penuntutan pada penuntut umum dan kewenangan mengadili pada hakim, lebih menonjol jika dibanding konsepsi integritas penegakan hukum. KUHAP memerlukan reformulasi pengaturan agar kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak tumpang tindih dan menyisakan celah hukum. Kata kunci :Reformulasi, Penyidikan,Undang-undang Organik]]>
<![CDATA[Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif ]]>
<![CDATA[Annisa Nilasari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1131.073 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30036
<![CDATA[ This research examines the issues of whether the indictment by the Public Prosecution Against Defendant the perpetrator of the criminal act of child abduction has used legal evidences according to Article 184 Code of Criminal Procedure and whether the judge’s consideration of imposing the imprisonment and the fne against the Defendant the perpetrator of the kidnapping of the child has been in accordance with Article 183 jo 193 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure. This research is normative legal research that is both prescriptive and applied. Proving the indictment by the Public Prosecutor against the Defendant the perpetrator of the criminal act of child abduction has used the legal evidence accordance to Article 184 Code of Criminal Procedure that is witness testimony, letter, and description of defendant. The judge’s consideration of imprisonment and fnes against the Accused child abuser in accordance with Article 183 jo of Article 193 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure that The judge should not drop criminal to someone unless with at least two legitimate evidence he gained confdence that a crime actually occurred and that the Defendant are guilty of doing it. The Judge has tried the Defendant to be proven legally and convincingly guilty of committing the crime of kidnapping the child and imprisonment for 4 years 8 months and a fne of Rp 60,000,000, - provided that the unpaid penalty is substituted with imprisonment for 1 month.Keywords: proof, the indictment, public prosecutor, judge Considerations, kidnapping the child]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017) ]]>
<![CDATA[Rona Putri Anningtyas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.875 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47062
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Kata Kunci: Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik ABSTRACT This research aims to find out the suitability of the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 253 of the Criminal Procedure Code, and the suitability of consideration of the Judge to a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 256 of the Criminal Procedure Code. The type of this research is a normative or doctrinal legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal materials such a legislation and Judge’s decision, and secondary legal materials such a books written by a legal expert and legal journals. The results of this research explain that the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation is not in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code because the elements contained in the Article 253 are not fulfilled in the reasons of cassation by the Public Prosecutor. It affects the Judge’s judgement in making a decision, so that the Judge give a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation. The Judge’s consideration is in accordance with the Article 256 of Criminal Procedure Code. Keywords: Public Prosecutor, Cassation, Judge Consideration, Criminal defamation]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pid/2016) ]]>
<![CDATA[Dili Herdia Nastiti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44082
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 673/K/Pid/2016. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan. Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum dan bertujuan memperbaiki serta meluruskan kesalahan penerapan hukum. Berdasar hasil penelitian dan pembahasan bahwa salah dan tidak dibenarkan apabila Hakim Judex Factie mengabaikan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga menjadi alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum, dan apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dan menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan ABSTRACT This research aims to find out how the supreme courts consideration in granted the public prosecutor’s cassation in the Supreme Court’s decision number 673/K/Pid/2016. The type of research used in this research is law of normative research. To find out the basic of the Supreme Court’s consideration in inspecting and granting the public prosecutor’s cassation to a non-guilty verdicts in a murder case. Cassation efforts are the rights granted to the defendant or to the public prosecutor and aim to improve and correct the fault in implementation of the law. Based on the result and discussion of the research that is wrong and not justified if the Judex Factie judge ignores the evidence presented by the Lubuklinggau’s district court, so its being the reason of the presenting cassation by the public prosecutor and wheter the Supreme Court Judge’s consideration in granting the Public Prosecutor’s appeal to a non-guilty verdicts and give a punishment is in accordance with the Article 253 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).Keywords: Cassattion, Judge consideration, Murder ]]>
<![CDATA[Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Narkotika ]]>
<![CDATA[Tri Aziz Komar Siyamto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (636.672 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34309
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberatan terhadap status barang bukti dirampas untuk negara sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa alasan kasasi Penuntut Umum atas dasar keberatan terhadap status barang bukti dirampas untuk Negara dalam kasus tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan mengaibaikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam menentukan status barang bukti Judex Facti mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika. Karena status barang Narkotika berupa Shabu-Shabu dan alat penghisap Shabu ditetapkan Penyidik dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Kata Kunci: Barang Bukti, Kasasi, Tindak Pidana Narkotika.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Vonis Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Akbarika Mega M]]>;
<![CDATA[Dinda Anasthasia]]>;
<![CDATA[Melati Evalusyana I]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v3i2.39088
<![CDATA[ Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui berlakunya putusan ultra petita yang dijatuhkan oleh hakim dalam hukum acara pidana.Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa bahan hukum primer.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan.Teknik pengumpulan data ialah studi pustaka berupa identifikasi hukum dan isu hukum. Teknis analisis data /bahan hukum didasarkan pada konsistensi logis antara asas-asas hukum baku terkait permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan hakim ultra petita dalam koridor hukum pidana dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa dalam hukum pidana terdapat asas hakim bersifat aktif dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Kata Kunci: ultra petita, putusan hakim, hukum acara pidana]]>
<![CDATA[Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara dibidang Perikanan Berupa Pengoperasionalan Kapal Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ]]>
<![CDATA[Lufti Abraham]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1124.666 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v7i1.30068
<![CDATA[ This study aims to determine the consideration of the Supreme Court deciding on the feld of fshery in the form of the operation of the ship without the fshing license (SIPI). The research method used is normative legal research. The approach used is a case approach approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the consideration of the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor in the case of the operational of a ship without a fshing license (SIPI) conducted by Defendant Syaifullah alias Ipul bin Abdullah on the basis that Judex Facti has misinterpreted the Letters of Ships, Certifcate of Eligibility Sailing or one of them interpreted as Fishing Permit Permit (SIPI). The Supreme Court then annulled the Tarakan District Court Decision Number 91/Pid.Sus/2015/PN.Tra dated July 9, 2015 and adjudicated itself saying the Defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the feld of fsheries and imposing a criminal offense against the Accused therefore with imprisonment for 6 (six) months and a fne of Rp.1.000.000.000,00 (one billion) rupiah for 3 (three) months subsidair for imprisonment. Under the aforementioned provision, the Supreme Court’s consideration is in accordance and in compliance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords: Cassation, Judge Consideration, Crime in the Field of Fisheries]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGADILI DELIK ADUAN TURUT SERTA MELAKUKAN ZINAH YANG TELAH KEDALUWARSA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017) ]]>
<![CDATA[Alodia Pandora]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.605 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49929
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan daluwarsa penuntutan pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL//2017 yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL//2017. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah putusan Judex Facti dalam delik aduan turut serta melakukan perzinahan yang telah kadaluwarsa tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak berdasar pada hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta bahwa sesungguhnya penuntutan tersebut sudah kedaluwarsa melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Kedaluwarsa, Perzinahan ABSTRACTThis study examines the problem about criminal complaint which has exceeded the statute of limitation on case study of Supreme Court Decision Number 360/K/MIL/2017 according to regulation on Criminal Law Code, Military Criminal Law Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice towards law fact which occurred on Supreme Court Decision Number 360/K/MIL/2017. The result from this study shows that the District Court judgment for granting criminal complaint on complicity in adultery crime which has exceeded the statute of limitations is not in accordance with Article 74 Act (1) Criminal Law Code. The District Code has been wrong in applying the law or groundless on law and ignoring the fact that criminal complaint has exceeded the statute of limitation, exceed 6 (six) months time period.Keywords: Statute of Limitations, Adultery]]>
