Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[MENILIK PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISERTAI DISSENTING OPINION PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Pangestiningtyas, Puspita Maharani]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84597
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan di mana dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, pada putusan ini terdapat perbedaan pendapat dari seorang hakim, di mana hakim dissenting opinion memiliki pandangan yang berbeda terhadap putusan hakim mayoritas. Tujuan ditulisnya artikel ini agar mengetahui dampak dari pengambilan putusan tersebut, apakah telah terpenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian artikel ini adalah preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer di mana merupakan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya serta bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari buku dan jurnal. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini penulis mengemukakan bahwa penulis setuju dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anggota 2 di mana seharusnya terdakwa diputuskan bersalah melakukan pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Anisa]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85351
<![CDATA[Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.]]>
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 79/PID.SUS/2023PN KRG) ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Annisa]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85519
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode hukum normatif dengan dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Artikel ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data.Berdasarkan artikel ini diperoleh hasil bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara pidana ini sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP dimana hakim memastikan bahwa kesalahan terdakwa terbukti dengan setidaknya dua alat bukti yang sah dan bahwa hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP SEORANG JURNALIS ]]>
<![CDATA[Lyra, Bernadeta]]>;
<![CDATA[Soehartono, Soehartono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84603
<![CDATA[This article analyzes the judge's judgment in the Journalist defamation case in Cassation Decision Number 5940 K/PID. SUS/2022 regarding the criminal charge of a journalist named Muhammad Asrul who published news on online media owned by the media company where he worked which was associated with the provisions of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This type of research is normative legal research that is prescriptive with secondary data types including primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study, then the analytical technique used is the deductive method. This study produces the researcher's view on the judge's consideration in imposing prison sentences on journalists for their journalistic work not paying attention to Law Number 40 of 1999 on the Press as a lex specialist which should be the main guideline. Terminating press cases using the Information and Electronic Transactions deviates from the principles of press freedom.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI KETIDAKHADIRAN PRINSIPAL BADAN HUKUM PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2019/PN.MGG) ]]>
<![CDATA[Maharani, Adna Maurilla]]>;
<![CDATA[Aldyan, Arsyad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.96941
<![CDATA[Artikel ini menganalisis Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN.Mgg mengenai wanprestasi berdasarkan prosedur gugatan sederhana dengan keputusan Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui aspek ketidakhadiran prinsipal yang diwakili oleh kuasanya dalam Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN.Mgg yang menyebabkan gugatan gugur. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketidakhadiran prinsipal perkara a quo adalah Penggugat secara individu maupun badan hukum tidak hadir pada agenda konferensi sehingga hanya diwakili oleh kuasa atau wakilnya yang tentu memahami perkara tersebut berdasarkan surat kuasa atau surat dari lembaga penggugat. Oleh karena itu, Hakim tetap memutus gugatan penggugat telah memenuhi pertimbangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perihal skewajiban kehadiran prinsipal dalam konteks yang berperkara adalah badan hukum pada hakikatnya perlu ditinjau ulang agar prosedur gugatan sederhana dapat memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PENERAPAN DIVERSI ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF ]]>
<![CDATA[Cahyaningrum, Farkha Anisah]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84096
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan penerapan diversi anak pada kasus kekerasan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi anak pada kasus kekerasan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN.Byl sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan penggunaan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan diversi anak sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mana penyelesaiannya sudah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan juga pemenuhan hak korban.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Febriansah, Rahmat]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85663
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukum pidana sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan perskriptif serta terapan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus berdasarkan pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif, dimulai dari mengajukan premis mayor kemudian mengajukan premis minor dan kemudian menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.]]>
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA ABORSI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 118/PID.SUS/2023/PN SKH) ]]>
<![CDATA[Masa, Dhesthi Kembang]]>;
<![CDATA[Aldyan, Arsyad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85239
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan perkara aborsi ilegal. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pada tahap pembuktian di perkara ini, disajikan lebih dari dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti surat. Sementara itu, untuk menanggulangi banyaknya perkara aborsi di Indonesia diperlukan upaya kuratif dan preventif.]]>
<![CDATA[ANOTASI KESESUAIAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT ]]>
<![CDATA[Permana, Mohammad Raif]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84385
<![CDATA[Teori tujuan pemidanaan berkembang secara terus-menerus. Teori tujuan pemidanaan yang umum diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi, sebenarnya teori tersebut dapat dikatakan sebagai teori kuno yang meskipun sampai saat ini masih eksis dan tetap digunakan dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tujuan pemidanaan dalam perkara pemalsuan tanda tangan yang dijatuhi putusan pidana bersyarat yang tertuang dalam putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Skt dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan teori relatif oleh Hakim sebagai tujuan pemidanaan.]]>
<![CDATA[TELAAH RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN ]]>
<![CDATA[Nuryanta, Azzahra Healtiane]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83783
<![CDATA[Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid/2022. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penuntut Umum dapat membuktikan alasan kasasi yang diajukannya, yakni apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dan menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa.]]>
