Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
666 Documents
<![CDATA[Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP ]]>
<![CDATA[Anissa Triastina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67690
<![CDATA[Abstract: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kata kunci: Alasan Kasasi Terdakwa; Perkara Korupsi; Putusan Mahkamah AgungAbstract: This legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law. Abstract: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court]]>
<![CDATA[KAJIAN BEWIJSVOERING ELECTRONIC EVIDENCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Elyana Safitri & Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51070
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu hal fundamental yang terdapat dalam pembuktian di persidangan adalah uraian mengenai cara memperoleh dan menyampaikan suatu alat bukti kepada hakim (bewijsvoering). Penyadapan merupakan salah satu cara dalam memperoleh suatu alat bukti elektronik. Terdapat perdebatan mengenai bewijsvoering dan nilai pembuktian atas alat bukti elektronik yang berasal dari hasil penyadapan serta kaitannya dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan isu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diskursus mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai nilai pembuktian alat bukti elektronik hasil dari penyadapan. Argumentasi pertama menganggap bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga alat bukti elektronik harus diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, bahwa antara bewijsvoering dengan pembuktian adalah hal yang harus dipisahkan. Kata kunci : Bewijsvoering, Alat Bukti Elektronik ABSTRACTThe fundamental things contained in the evidence at the court is a description of how to obtain and submit an evidence to the judge (bewijsvoering).Interception is one way to obtain an electronic evidence. There is debate about bewijsvoering and the value of proof of electronic evidence originating from the results of interception and its relation to the enforcement of criminal law. Based on these issues this study aims to determine how the discourse regarding the value of proof of electronic evidence. This study is a normative legal research that uses primary and secondary legal materials and uses deductive methods. Based on the results of the study that there are two different opinions regarding the value of proof of electronic evidence resulting from interception. The first argument assumes that between bewijsvoering and proof is an inseparable thing so that electronic evidence must be obtained in accordance with applicable law so that it can be used as a valid evidence. Second, that between bewijsvoering and proof is something that must be separated. This is because of the urgency of electronic evidence to reveal the truth of the occurrence of a crime.Keyword: Bewijsvoering, Electronic Evidence]]>
<![CDATA[KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY) ]]>
<![CDATA[Muhammad Lukman Raffi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44093
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan tindak pidana korupsi putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah secara hukum karena dalam perkara sebelumnya sudah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan Hakim hanya mengabulkan sebagian dari permintaan penggugat, dan akibat Hukum dari Putusan perkara tersebut yaitu, walaupun tidak dapat dimintakan banding tetapi penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan dua alat bukti yang baru dengan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan.Kata Kunci: .Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana KorupsiABSTRACTThis research examines judges' considerations in deciding pretrial cases of corruption in the pretrial decision number. 19 / Pre.Per / 2016 / PN.SBY through the Law Number 8 Year 1981 regarding the Criminal Procedure Code.This research is a normative legal research is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained by means of literature study. The analysis of legal materials with the syllogism method that uses a deductive mindset that connects the major premise and the minor premise is then drawn conclusions.The results obtained from this study concerning the judges' consideration in deciding the case of the Pretrial Prosecution of Corruption stating that in this case is declared invalid legally because in the previous case has been accountable by the defendant and the Judge only granted part of the plaintiff's request, of the Decision of91Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsithe case, although it can not be appealed but the investigator may issue a new Investigative Order (Sprindik) to repeat the investigation process with two new evidence by modifying only a few allegedly suspected criminal offenses, in order to keep the investigation in order do.Keywords: Judge Consideration; Pretrial; Corruption.]]>
<![CDATA[MODALITAS HAKIM PROGRESIF ]]>
<![CDATA[Yordan Elang Mulya Lesmana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44116
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini diawali dengan kekhawatiran penulis terkait dengan sistem peradilan di Indonesia, yang dalam upayanya untuk menegakkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum berbasiskan hukum postitif. Spektrum hukum positif akan menafikan peran hakim hingga hakim hanya dijadikan sebagai corong undang-undang. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum seharusnya dipahami secara luas sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum sesungguhnya bertujuan sosial, membela dan melindungi kepentingan warga Negara, apabila suatu teks hukum ditemukan berlawanan dengan tujuan sosial maka teks hukum harus dibaca dalam konteks substansi norma yang berhaluan sosial, rasa keadilan masyarakat, membela kepentingan rakyat dan melindungi warga Negara. Ini merupakan upaya pembebasan hukum positif dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sehingga hukum tetap bertujuan progresif. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.Kata Kunci: Hakim, Hukum Positif, Hukum Progresif.]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE TERHADAP KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Fajar Koko Seno Aji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i3.47049
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan pembuktian dalam putusan Judex Factie dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie menerapkan hukum dengan salah telah sesuaidenganPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, menjatuhkan empat tahun pidana penjara dan dengan pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah berdasarkan Pasal 256 KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Kesalahan Pembuktian, Korupsi ABSTRACT This study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about error proof in corruption case has been in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. This research is a normative law study which in nature is prespective applicable. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Approach that usedin this legal writing is case study. The techniques used in collecting the legal material had been done be means of literature study. The legal materials that had been obtained then processed using the deductive syllogism method. Cassation Appeal by the Public Prosecutor stating Judex Factie misapplied the law accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. The reason of Judex Juris in the final judgement explains that the High Court did not consider the elements in Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, therefore the Judex Juris was granting Prosecutor’s reason for cassastion, and judge itself by declaring that the defendant were legally and Convincingly proven guilty of collectively committing corruption crime, sentencing four years of imprisonement and a criminal fine of two hundred million rupiahs based on Article 256 of the criminal Procedure CodeKeywords: Cassation, Assessment of Evidence, Corruption]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS SEMA NOMOR 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERANGKAT PENYELEKSI PERKARA PIDANA DAN PEMBATAS PEMENUHAN HAK–HAK TERDAKWA ]]>
<![CDATA[Agung Dwi Wicaksono & Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49922
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 sebagai instrumen penyeleksi dalam perkara pidana, mengetahui pemenuhan hak–hak terdakwa jika adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan perkara tidak memenuhi syarat diajukannya kasasi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk meneliti permasalahan tersebut penulis berusaha menganalisis Surat Tembusan Mahkahmah Agung Nomor 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID/2017/PT SBY dikaitkan dengan hukum acara pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dan pembahasan penulisan hukum ini adalah Kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan. Pemenuhan hak-hak terdakwa dengan adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.Kata Kunci: SEMA Nomor 8 Tahun 2011, Hak–hak Terdakwa, Upaya Hukum ABSTRACTThe purpose of writing this low is to know the position of SEMA Number 8 of 2011 as an instrument selection of criminal case, find out the fulfillment right of defendant if there are the limitasion of SEMA Number 8 of 2011.The appeal cassasion application submitted by defendant wasn’t accepted by Makamah Agung because the case did not meet the requirements for filing an appeal based on SEMA Number 8 of 2011 about Cases that didn’t meet the requariments for cassation and reconsideration. To research the case, the writer tries to analyze the copy letter of Supreme Court Number 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 and the decision of Surabaya High Court Number 731/PID/2017/PT SBY is associated with criminal procedure law, using philosophical and juridical studies. The research methot used in this laws writing is normative legal research or known as doctrinal low, is this the research conducted by searching the library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result and discussion of laws writing is the Position of SEMA Number 8 of 2011 as a scriminal case selection that’s it will be filed for cassation or reconsideration to Supreme Court. SEMA Number 8 of 2011 is a standard rules and must be implemented. Fulfillment of the defendant rights by limitation in SEMA number 8 of 2011 the defendant or public prosecutor can not submit an appeal and review if the case does not meet the requirement or the rules forth in SEMA Number 8 of 2011. Appeals is the lat remedy that can be done.Keywords: SEMA Number 8 Tahun 2011, Defendant’s rights, Legal effort]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Indra Prakosa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.49998
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Facti keliru menafsirkan peraturan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya dibatalkan serta diadili sendiri oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 255 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Korupsi, Kasasi, Keliru Menafsirkan Peraturan Hukum. ABSTRACTThis study examines the problems regarding the consideration of the Supreme Court to decide upon the Public Prosecution Cassation Application based on the reasons Judex Facti misinterpreted the legal regulations based on Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive and effective. The approach used is the law approach and case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal matters obtained are then processed using deductive syllogism methods. The Cassation Appeal of the Public Prosecutor was granted by the Supreme Court Judges and the previous decision was canceled and tried by the Supreme Court on the Decision of the Supreme Court based on Article 253 paragraph (1) and Article 256 paragraph (1) KUHAP jo. Article 255 paragraph (1) KUHAP.Keywords: Corruption, Cassation, Misinterpreting Legal Regulations.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ]]>
<![CDATA[Ardiva Naufaliz Azzahra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64160
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi Justice Collaborator tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan (reward).Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi ABSTRACT: This study shows the importance of regulating legal protection for Justice Collaborators in criminal acts of corruption in Indonesia. This legal writing aims to determine the legal protection arrangements for Justice Collaborators in criminal acts of corruption in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. This research method is a normative legal research that is prescriptive by using a state approach. Based on the results of research conducted by the author, it was found that legal protection for Justice Collaborators is not explicitly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006. Legal protection of Justice Collaborators in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 take the form of physical and psychological protection, legal protection, special treatment, and rewards.Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak Pada Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bil.) ]]>
<![CDATA[Shafira Safa Widyacahayani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67636
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil atas penjatuhan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana narkotika oleh Anak mengingat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur mengenai pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidaklah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana AnakAbstract: This article aims to determine the conformity of judgment considerations on the verdict number: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil. in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) with Article 71 Paragraph of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children of Narcotics Crime by children considering that the Law on the Juvenile Criminal Justice System does not regulate about fines. This research used normative legal research method that is prescriptive and applied. The case approache used in this research and the technical analysis is syllogism deductive. Based on the research it is concluded that the judgment consideration in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) has not conformed to Article 71 Paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children to Narcotics Crime by Children.Keywords: Judgment Consideration, Narcotics Crime, Law of The Criminal Justice System for Children. ]]>
<![CDATA[Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan, Dokumen Dan Rekening Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Slk) ]]>
<![CDATA[Agnes Thalia Sahwa Ratnadilla]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67699
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai konstruksi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dakwaan apakah yang tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor89/PID.B/2020/PN.Slk. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa punutut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara tindak pidana tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah karena untuk membuktikan salah satu dari perbuatan mana dari ketentuaan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, hal tersebut Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dikarenakan keragu-raguan dari Penuntut Umum tentang ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata bukti.Kata kunci: Dakwaan Alternatif; Pencatata Palsu; Perbankan SyariahAbstract: This article analyzes the construction of the public prosecutor's indictment for the criminal act of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers at the Solok District Court. This legal research aims to find out what form of indictment is appropriate to apply in cases of criminal acts of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers in the study of Solok District Court Decision Number 89/PID.B/2020/PN.Slk. This type of legal research is normative legal research which is prescriptive and applied. The research approach that the author uses in this study is a case study. The types and sources of legal materials in this study are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is a literature study or document study. The analysis technique that the author uses is the syllogism deduction analysis technique. The results obtained from this study are that public prosecutors use alternative forms of indictment in cases of criminal acts of fraudulent recording in books, documents and accounts of Islamic bank customers because to prove one of which actions of the criminal provisions that were charged will be proven later in court, this is to prevent the perpetrator from being released or free from criminal liability (crime liability) due to doubts from the Public Prosecutor about which criminal provisions will be determined by the judge for actions which according to his considerations have been real proof.Keywords: Alternative Charges; Fake Registrar; Syariah banking]]>
