Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
666 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA PENGGELAPAN DENGAN JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019) ]]>
<![CDATA[Faesal Johan F]]>;
<![CDATA[' Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63934
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan. ABSTRACT: his study aims to determine the consideration of the Supreme Court granting the appeal of the Public Prosecutor in the case of embezzlement in an office adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the Public Prosecution Appeals in the case of embezzlement in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor's Appeal and canceled the Surabaya District Court Decision Number 571 / Pid.B / 2018 / PN.Sby. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to prison for 1 (one) year and 6 (six) months.Keywords: Cassation, Judge Considerations, Embezzlement.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.) ]]>
<![CDATA[Meirizka Orchidiva Adistyputri]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63945
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana pemahaman terkait menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang masih di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Dengan begitu berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku Anak yang terkena tindak pidana pencurian menurut pertimbangan hukum hakim si Anak tersebut di jatuhkan pidana penjara yang berarti masih banyak penanganan mengenai perkara anak masih disamakan dengan perkara orang dewasa tanpa mempertimbangkan mengenai psikologis anak serta kepentingan dan juga kesejahteraan masa depan anak tersebut. Sedangkan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) itu sendiri dan seringkali anak itu tidak mengerti dengan apa yang sudah diperbuat, dan ia pun harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Alangkah lebih baik jika seorang Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atau biasa disebut dengan Diskresi (Peringanan Hukuman), sehingga bisa menjadi jalan keluar untuk para Anak Di Bawah Umur yang terkena tindak pidana.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencurian, Penjatuhan Pidana Penjara.ABSTRACT: This study aims to obtain how the judges' legal considerations and in the form of understanding how to impose a prison sentence against underage defendants. This research is a prescriptive normative legal research. The legal material collection technique used is literature study. Types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The approach in this research uses a case study approach. Furthermore, this legal material analysis technique uses the deductive method. Therefore, based on the research that the author has done, it can be concluded that the perpetrators of children who have been subjected to criminal acts of theft according to the legal considerations of the judge of the child were sentenced to imprisonment, which means that there is still a lot of handling regarding cases of children that are still equated with adult cases without considering the psychological aspects of children. as well as the interests and future well-being of the child. Whereas the Child Troubled with Law (ABH) itself and often the child does not understand what has been done, and he must be directed and given a special form of guidance for him. It would be better if a Judge can provide leniency or commonly referred to as Discretion, so that it can be a way out for Minors who are exposed to crime.Keywords: Judicial Legal Considerations, Underage Children, Theft of Crimes, Imprisonment of Prisons.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA ATAS DASAR KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015) ]]>
<![CDATA[Bagus Dwi Pangestu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63936
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim Sebagai Dasar Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 78PK/PID.SUS/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dihasilkan kesimpulan: Pertama, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kedua, bahwa pertimbangan Hakim menerima alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dan dapat dibenarkan dengan adanya fakta hukum persidangan.Kata Kunci : Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, NarkotikaABSTRACT: This study aims to determine the reason for Reconsideration By Convicted Based On Real Fallacy And The mistake of Justice as the Basis Supreme Court granted Reconsideration (Study Supreme Court verdict No. 78PK / PID.SUS / 2015. The research method used was the normative legal research. Based on research results generated discussion conclusions: First, that the reason for Reconsideration filed in narcotic crime offenders are decided by the Supreme Court Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been in accordance with the provisions of Section 263 subsection (2) Criminal Code that is the new circumstances that give rise to a strong presumption, the situation as the basis and reasons stated verdict has proved that, it has been at odds with one another, and clearly shows a kekhiIafan judge or a real mistake. Second, that the consideration of the judge to accept the reason Reconsideration filed by Defendants in criminal Narcotics decided by the Supreme Court in its Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been appropriate and justified by the fact the law of the court. Keywords : Judge's Decision, Judicial Review, Narcotics.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER DENGAN PASAL 26 KUHPM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/2018) ]]>
<![CDATA[Lifia Andriastuti & Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55036
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Semarang yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit yang melakukan desersi.Penelitian ini bersifat prespektif yang berarti bahwa penelitian ini berdasarkan kepada pengertian dari hukum itu sendiri yang menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dari hukum itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif atau doktrinal. Sedangkan bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan kasus. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana oleh anggota militer yang melakukan desersi, hakim mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terpidana, dan dalam penelitian ini membuat salah satu anggota militer yang kemudian di adili pada Pengadilan Militer Semarang dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan karena melakukan desersi.Kata Kunci : Putusan Hakim, Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer, Desersi ABSTRACT This study aims to determine the basic considerations of the Semarang Military Court Judge who handed down the verdict in the form of imprisonment and additional dismissal from military service against soldiers who commit desertion.This research is perspective which means that this research is based on the understanding of the law itself which discovers the rule of law and legal principles, as well as the doctrines of the law itself. This research is also included in normative or doctrinal research. Whereas this legal material consists of primary legal material and secondary legal material. The technique used in gathering legal material through is case approach. The legal material is then analyzed to interpret the applicable law. This study found that in imposing criminal sanctions by military members who carried out desertion, the judge considered various considerations, both considerations that could incriminate or alleviate the convicted person, and of this case study made one of the military members later put on trial at the Military Court Semarang and the judge handed down a prison sentence and an additional sentence in the form of dismissal for desertionKeywords: Judge Considerations, Additional Criminal Dismissal From The Military Service, desertion.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN MA 784 K /Pid.Sus/2018) ]]>
<![CDATA[Budiarti, Yunita Savira]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55053
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan MA Nomor 784 K /Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara diluar dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Judex Facti salah menerapkan hukumnya.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Dakwaan Penuntut Umum. ABSTRACTThe research aims to determine the conformity consideration of the Judge in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor by the Supreme Court with the Verdict Number 784 K /Pid.Sus/2018. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with case approaches. This research used primary and secondary legal material sources. Meanwhile,the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises and the minor premises, from two promises can get the conclusion. Based on the result of this research can be drawn the conclusion that the consideration of the Supreme Court in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor is in compliance with article 256 Criminal Code Procedures jo article 127 section (1) of Law Number 35 of 2009 concerning the Narcotics by reason of Judex Factie wrongly applied the law. .Keywords : Consideration of the Judge, Judge Decision, Indictment of the Public Prosecutor.]]>
<![CDATA[PERANAN AHLI BALISTIK PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2021/PN.SKT) ]]>
<![CDATA[Difla Fildzania Azzahra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64054
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli balistik dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa peranan ahli balistik dalam perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api sangat penting dan menentukan putusan untuk terdakwa yaitu dengan fakta dan bukti valid dengan membuktikan bahwa barang bukti senjata api yang digunakan terdakwa sesuai serta menguji jarak tembak efektif senjata api yang sangat pontensial dan dapat menghilangkan nyawa dari orang yang mengenai tembakan tersebut. Keterangan dari ahli ini pembuktianya merupakan kunci atau unsur utama dalam perkara tindak pidana ini.Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Balistik, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menggunakan Senjata Api,ABSTRACT: This study aims to determine the role of ballistics experts in proving a criminal act of attempted murder using a firearm. This research is a prescriptive normative legal research. This study uses a case approach with primary and secondary types and sources of legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is analyzed deductively. Based on the results of the research conducted by the author, it was found that the role of ballistics experts in the case of the attempted crime of premeditated murder using a firearm is very important and determines the decision for the defendant, namely with valid facts and evidence by proving that the firearm evidence used by the defendant is appropriate and testing the shooting range It is an effective firearm that is very potential and can kill the person who hits the shot. The evidence from this expert is the key or the main element in this criminal case.Keywords: Evidence, Ballistics Expert Statement, Crime Attempted Murder Using Firearms,]]>
<![CDATA[Problematik Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Adriel Michael Tirayo]]>;
<![CDATA[Yoefanca Halim]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67631
<![CDATA[Abstrak: Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU No. 37 Tahun 2004. Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara implisit di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Dalam hal ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah terkait penerapan pendefinisian “harta pailit” dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan bertolak pada data primer yang diperoleh dari sosialisasi pada bank Mandiri, Jakarta. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi “harta pailit” dalam praktek memang masih tidak jelas dan timbul tindakan semena-mena dalam hal ini dilakukan oleh kurator dengan memasukkan harta pihak ketiga sebagai “harta pailit”. Oleh karena itu, dibutuhkannya definisi yang jelas di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam “harta pailit”, melalui perubahan UU No. 37 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Kata kunci: Kepailitan; Kepastian hukum; Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangAbstract: A legal product is expected to realize 3 legal purposes, which is Justice, Expediency and Legal Certainty. The definition of bankrupt assets is not mentioned implicitly in the General Provisions of Law No. 37 of 2004. A provision that is not implicitly explained in the legislation cannot provide certainty and will cause multiple interpretations for some people. In this case, the problem to be answered is related to the application of the definition of "bankrupt assets" in the implementation of Bankruptcy and Suspension of Payments. The research method used is empirical juridical based on primary data obtained from socialization at Mandiri Bank in Jakarta. Then the data has been analized qualitatively and conclusions are drawn inductively. The results showed that the definition of "bankruptcy assets" in practice is still unclear and arbitrary actions arising in this matter were carried out by curators by including third party assets as "bankrupt assets". Therefore, a clear definition is needed in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU related to what is included in the "bankruptcy assets", through changes to Law No. 37 of 2004 because it was not in accordance with the times and peoples. Keywords: Bankruptcy; Legal certainty; Debt Payment Obligation Postponement]]>
<![CDATA[Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Adjie Pamungkas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67695
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (library). Peneliti memilih teknik silogistik dengan pola penalaran deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku sudah sesuai dengan KUHAP 183, alasannya karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah diajukan ke penuntut umum dan hal ini bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan anak pelaku salah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam memutus anak pelaku juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan (Bapas), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta asas kemanfaatan, keadilan, dan asas hukum. Kata kunci: Anak-anak; Kekerasan; Pertimbangan Hakim Abstract: The research describes about the problem of how judges consider in imposing criminal acts against perpetrators of violent crimes jointly committed by children in the jurisdiction of the Yogyakarta District Court in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. This research is a normative legal research that is perscriptive and uses a case approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data technique were collected from document study (library). The researcher chose syllogistic technique with deductive reasoning patterns. The result of analysis data showed that there were the judge in imposes a punishment on the perpetrators' child was appropriate with KUHAP 183, the reason is because he had considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted to public prosecutor and this evidence given conviction to the judge in decided the child of the perpetrator was wrong of committing a crime of violence that was carried out together. The judge in decided the perpetrators’ child also had considered recommendations from the Balai Permasyarakatan (Bapas), Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, as well as the principles of expediency, justice, and legal certainty.Keywords: Children; Violence; Judges' Considerations]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020) ]]>
<![CDATA[Dyah Retno Pujaningrum]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64046
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan AnakABSTRACT: This research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor’s help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge’s consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse]]>
<![CDATA[Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Jawa-Bali (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/Pn.Kng) ]]>
<![CDATA[Ferdinan Wahyu Puji Saputro]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67622
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus pidana denda pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan ini dapat dimaknai tidak menerapkan prinsip ultimum remedium yang sebaiknya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu seperti pengggunaan sanksi administrasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.Kata kunci: Ultimum Remedium; Pertimbangan Hakim; Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-BaliAbstract: This research is aimed to acknowledge the implementation of ultimum remedium principles in the case of the violation in public activities restriction (PPKM) on the island of Java-Bali and this research is pursposedly arranged to find out the compatibility of the judge's consideration in deciding the criminal fine for the violation of PPKM policy in Java-Bali based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in conjuction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows the decision can be interpreted as not applying the principle of ultimum remedium which should be resolved in the use of administrative penalties. The judge's consideration in imposing a fine for the case of violating the PPKM policy on the island of Java-Bali is in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the judge has considered two valid evidence, witness statements, defendant statements, and evidence in which the judge obtained the conviction that the defendant was found guilty and committed a criminal offense against the Java-Bali PPKM policy.Keywords: Ultimum Remedium; Judge’s Consideration; Violation of PPKM Policy in Java- Bali]]>
