Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

30 31 32 33 34

Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Dinar Mahardiyanti Dewi
Verstek Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to determine the prosecutor's rationale in drafting legal construction with alternative indictment in the case of under age molestation and the effect of prosecutor evidence against the indictment which made alternatives in proving the defendant's offense.This is prescriptive normative research, discovered the law in abstracto and in concreto on the prosecutor's rationale in drafting legal construction and the effect of prosecutor evidence in proving the defendant's offense. The data used is secondary data. With the sources primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. This research reveals that, the prosecutor's rationale in drafting legal construction with alternative indictment are the prosecutors uncertainty about the qualifications or the appropriate article to be applied on offense which done by defendant and to minimize the chances of escape of the defendant from the charges. Second, effect of prosecutor evidence against the indictment which made alternatives in proving the defendant's offense are facilitate judges in determining the the defendant guilt and Proven first indictment in indictment. Keywords: Alternative indictment, prosecution, under Age molestation

Kajian Pemanfaatan Metode Hipnosis Forensik Dalam Proses Penyidikan Putri Aprilia
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Mencermati beberapa fenomena kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diketahui bahwa hipnosis forensik memiliki peran yang penting untuk menopang penegakan hukum khususnya di Indonesia. Di beberapa negara pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun di Indonesia belum terdapat peraturan maupun konsep yang jelas terkait dengan pemanfaatan metode hipnosis forensik. Penelitian ini bertujuan untuk potensi pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa hipnosis forensik sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, namun demikian faktor manusia dan faktor yuridis formil berujung pada sikap yang tidak terbuka dan menutup diri dari para penyidik menjadi hambatan utama. Kata Kunci: Penyidikan, Hipnosis, Hipnosis Forensic

Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar Judex Facti Keliru Menafsirkan Tindakan Melawan Hukum Sebagai Wanprestasi Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 1691 K/PID /2015) Cut Riski Anugrah Putri
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar Judex Factie menafsirkan tindakan melawan hukum sebagai wanprestasi dalam tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa permohonan Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: Kasasi, Wanprestasi, Tindak Pidana Penipuan.

Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Penadahan Karena Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Deri Setiawan
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This study aims to determine the suitability of the cassation by the public prosecutor on the judex facti misapplied the law against the acquittal of fencing case with the rovisions of Article 253 Criminal Procedure Code and to determine the suitability of reasons of the judges of the Supreme Court in examining and deciding the cassation of the prosecution against the acquittal of fencing case with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code. The author uses normative legal research, or known as a doctrinal legal research and this research is prescriptive and applied. Defendant Diki Oktaviana (an intermediary for the purchase of canned Cap Kaki Tiga) between the Rahmat and Suherman. Cans and lids should be sent to the PT. Kino Care. A total of 157 720 pcs of cans go for Rahmat to Suherman at the price of 6,000,000 rupiah and Diki Oktaviana awarded a prize of 700,000 of them. While PT. BCL W (the production company and shipper logistics Cap Kaki Tiga Cans) obtaining a loss of 149 million rupiah. Cassation by the public prosecutor on judex facti misapplied the law against the acquittal case of the fence with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code since the Tangerang District Court judge in reaching a decision not to apply the law as it should be, namely Judex factie has misapplied the formal and material law. Reason Supreme Court judges in examining and deciding on the prosecution's cassation against the acquittal of fencing case in accordance with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code. As the Supreme Court considers that the judex facti has misapplied the law. Thus, consideration of the supreme court judge in its Decision No. 104 K / PID / 2015, in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) jo. Article 256 the Criminal Procedure Code to grant the public prosecutor's cassation in the District Court of Tangerang. Keywords: Cassation, Judgment Free, fencing

KAJIAN TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTIE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/PID.SUS/2015) Elsie Caroline Wibowo
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor: 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Judex Facti, Pertimbangan Hakim ABSTRACTThis research aims to know the reason of Cassation filed by the public prosecutor against the decision of the Central Jakarta District Court Number. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. The research method used was the normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considers Judex Factie misapplied the law, does not consider the accused defense witnesses and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the verdict of the District Court of Central Jakarta Special Class IA No. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. Judex Factie has erroneously applied the law or to apply the law but not as it should be and it is so appropriate as the basis submission of Cassation is not implemented in accordance with the provisions of the Act, in accordance with article 253 paragraph (1) sub a KUHAP.Keywords: Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge.

Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan Dalam Penggunaan Pasal 168 KUHAP Mengenai Hubungan Semenda Dimas Pramodya Dwipayana
Verstek Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Pengaturan mengenai hak saksi untuk dapat mengundurkan diri dalam hubungan semenda diatur di dalam Pasal 168 KUHAP, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai penggunaan pasal tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sejatinya posisi dari saksi yang mempunyai hubungan semenda, hubungan darah dalam hal pemberian keterangan yang harus disampaikan dengan berpangkal pada kasus Dhana Widyatmika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus.Teknik analisis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pada kasus bungkamnya Dian Anggraini, penggunaan Pasal 168 KUHAP dapat digunakan dalam tahap penyidikan, saksi yang mempunyai hubungan semenda dengan tersangka dapat menolak memberikan keterangan, sehingga ketentuan pasal tersebut dapat mengesampingkan kewajibannya dalam memberikan keterangan. Berdasarkan pada pasal tersebut, tindakan bungkam yang dilakukan Dian Anggraini tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menghalangi penyidikan. Kata Kunci : Penyidikan, Hubungan, Semenda.

Putusan Bebas Judex Facti Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bap Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan Farhan Willy Grimaldi
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Pencabutan keterangan oleh Terdakwa terkait keterangannya yang diberikan kepada penyidik dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) menjadi hal yang biasa di dalam persidangan. Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gianyar, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak memperhatikan pencabutan tersebut dan menjatuhkan putusan bebas karena mengabaikan alat bukti petunjuk karena Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tanpa alasan yang relevan tidak sesuai dengan Pasal 188 jo Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau doktrinal, dan bersifat perspektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Pembuktian.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 K/MIL/2018) Fauzhan Azhima
Verstek Vol 9, No 2: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan judex facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa argumentasi Terdakwa mengajukan alasan kasasi berdasarkan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan saksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan mengadili sendiri, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.Kata Kunci: alasan kasasi, penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim, pemecatan dari dinas militer ABSTRACTThis study aimed to examine the defendant's argument the legal issues argued by Judex facti appeal misapplied the law in the case of drug abuse as well as the consideration of the Supreme Court sanctioned imprisonment and dismissal from military service in the matter of drug abuse. The method used is a prescriptive normative research and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by way of literature / documents,The results of this study, it has been known that argument the defendant argued an appeal by Judex facti misapplied the law in the case of drug abuse in accordance with Article 239 paragraph (1) letter a of Law Number 31 of 1997 on Military Justice and the consideration of the Supreme Court dropped the witness criminal imprisonment and dismissal from military service in accordance with Article 242 paragraph (1) of Law No. 31 of 1997 on military Justice in conjunction with the Code of military Penal Code forThe defendant is deemed no longer worth and deserve to be preserved in official Army personnel, so that in accordance with Article 26 of the Code of Penal Military (KUHPM) and the Supreme Court Circular (SEMA) No. 4 of 2014 to be dishonorably discharged from military service, so the Supreme Court annul the Decision High Military Court I Medan and prosecute itself, the defendant was found guilty and liable to criminal penalties staple for 1 (one) year imprisonment and additional penalty is dismissed from military service.Keywords: a reason cassation, substance abuse, consideration of the judge, dismissal from military service

Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR) Iffah Almitra
Verstek Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Sebelas Maret University

Dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum telah terdapat pengaturan norma-norma yang memuat asas audi et alteram partem. Sebagaimaan tercantum di dalam pasal-pasal yaitu : pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5 ,pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1, pasal 68 C ayat 2 . Demikian halnya dengan Herziene Inlandsche Reglement (HIR), pengaturan asas audi et alteram partem terdapat pada pasal 52 A ayat 1, pasal 53 ayat 1,2 dan 3, pasal 57 A ayat 1,3 dan 5 ,pasal 58, pasal 59, pasal 68 A ayat 2, pasal 68 B ayat 1, pasal 68 C ayat 2 untuk undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan pada pasal 121 ayat 1,2 dan 4, pasal 122, pasal 123 ayat 3, pasal 126, pasal 135, pasal 139 ayat 2 dan pasal 163 untuk Herziene Inlandsche Reglement (HIR). Kata Kunci : Pembuktian, Asas Audi Et Alteram Partem.

Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Pembuktian Sebagai Alasan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Wahyuning Tirta; Rifki Suhardianto
Verstek Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak pada putusan Mahkamah Agung nomor 730 K/Pid.Sus/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative atau doctrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim serta bahan hukum sekunder yaitu tentang buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum dan jurna-jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Alasan hukum pengajuan kasasi oleh terdakwa yaitu Sugian Noor sebagai pemohon adalah adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak dalam putusan nomor 730 K/Pid.Sus/2012 secara formal telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP namun secara substansial alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Ada pertimbangan lain Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yakni demi kepastian hukum kelangsungan hidup masa depan anak serta kepentingan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu permohonan kasasi terdakwa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kata Kunci : Kasasi, Hukum Pembuktian, Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak

Page 32 of 81 | Total Record : 802

30 31 32 33 34

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA