Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Verstek

verstek
Website

Published by Universitas Sebelas Maret

ISSN : - EISSN : 23550406 DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 802 Documents

32 33 34 35 36

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Keterangan Pernikahan Diah Saputri Kusuma Tuti
Verstek Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tindakan terdakwa menolak keterangan saksi dalam persidangan serta pertimbangan Hakim pengadilan negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan keterangan pernikahan sesuai dengan KUHAP seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk dalam Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Pernikahan dengan Terdakwa Bagus Putro Prabowo Bin Jorianto melakukan tindak pidana melangsungkan perkawinan yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 279 (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa membantah keterangan saksi di persidangan dan keterangan terdakwa itu diterima oleh hakim dan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dengan tambahan bukti surat. Pengambilan putusan oleh hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tidak benar-benar terjadi dan terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini. Kata Kunci: Terdakwa, Hakim, Pemalsuan Keterangan Pernikahan.

Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 817/K/Pid/2015) Marcelia Noorsyahwi Belamapa
Verstek Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie yang tidak sesuai tuntutan dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengadili dan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu syarat materiil alasan pengajuan Kasasi pada poin a apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Judex Factie salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan) tidak sesuai dengan pasal yang dituntut yaitu Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yang diperkuat berdasarkan alat bukti Surat Visum et Repertum korban, sehingga mengabulkan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara. Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Mahkamah Agung, Pembunuha

Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due Of Process Nur Ayu Pratiwi
Verstek Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This research aims to determine whether the determination corruption suspect by Corruption Eradication Comission (KPK) without sufficient preliminary evidence in accordance with the principle of due process in law enforcement. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of the case (case approach), that is by doing research on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction. Ilham Arif Sirajuddin as The Former Mayor of Makassar named as a suspect by KPK with allegations of coruption. Determination of suspects conducted by KPK are based on preliminary evidence without sufficient due process of investigation is to perform the examination of witnesses, searches, seizure, blocking the account in bank and blocking abroad by KPK after the determination of the suspect. As suspected, Ilham Arif Sirajuddin feeling has occurred arbitrariness since establishment as a suspect was not done according to the procedure applicable law, not only unlawfull but also lead to human rights violations. This is because since the establishment as a suspect result in the loss of a number of civil and political rights as the citizens. Based on research conducted by the author,the obtained result thah the suspects linked to the establishment of corruption committed by KPK without sufficient preliminary evidence is not compatible with the principles of due process in law enforcement. Keywords: determination of the suspect, due process, sufficient preliminary evidence

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel) Rizki Adelia
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka oleh hakim praperadilan dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century telah melampaui kewenangan hakim praperadilan apabila ditinjau menurut hukum positif. Dengan demikian, konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka baru dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya serta tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka. ABSTRACTThis research was conducted to investigate the juridical consequence following the determination of suspects by pretrial judges regarding the Judicial Pretrial Decision of South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel related to the determination of new suspects in Century Bank corruption case. This research is a doctrinal or normative legal research that is also prescriptive and applied research. Legal materials included primary and secondary materials obtained from literature study, by using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and data interpretation using deductive method. The results of this research showed that the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. related to the determination of new suspect of Bank Century case exceeded the pretrial judges’ authority as seen from the positive law. Therefore, based on the Supreme Court Law Number 5 of 2004 Article 45 A paragraph (2) and Court Regulations Number 4 of 2016 concerning Prohibition of Judicial Review of Judicial Verdict, the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. could not be fully or immediately implemented, and any legal efforts could not be attempted. Key Words: Juridical Consequence, Pretrial, Determination of Suspect.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN Lia Novemza
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas pergantian jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Perlindungan HAM atas pergantian jenis kelamin adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yurisprudensi (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim melalui Interpretasi Otentik mengabulkan permohonan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Kata kunci: pergantian jenis kelamin, Hak Asasi Manusia.ABSTRACTThis study aims to determine the protection of human rights for sex-change application. This research was a descriptive normative with a case study. Legal material collection techniques used the literature study method.Human rights protection for sex change is enacted in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 Civil Code (Civil Code), Law Number 23 of 2006 Jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and jurisprudence (Decision of Yogyakarta District Court Number 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Decision of Boyolali District Court Number 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, and Decision of Ungaran District Court Number 518/Pdt.P/PN.Ung). Judges, through Authentic Interpretation, grant the application Number 87/Pdt.P/2016/PN. Skt concerning sex change based on consideration under the law, consideration of medical aspects, and consideration of the facts at the trial.Keyword: sex change, human rights.

Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin Rosalin Inastika Nooryunianto
Verstek Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alat bukti keterangan ahli serta pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memeriksa dan memutus perkara. Seorang ahli memiliki profesionalitas di bidangnya. Keterangan ahli dapat membantu hakim untuk menyelesaikan sebuah perkara sesuai keilmuan yang dimiliki. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu perkara pidana dalam proses pembuktiannya memerlukan kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di persidangan guna membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk membantu dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk mengambil putusan. Kata kunci: Alat bukti, Keterangan ahli, Hakim

Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan Bimo Satria Hutomo; Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan Judex Factie membebaskan para terdakwa pelaku tindak pidana perbankan secara bersama-sama dengan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hokum normatif atau doktrinal yaitu kasus tindak pidana perbankan Nomor 887.K/PID.SUS/2015. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan alasan Pengajuan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan adanya fakta keterangan saksi yang menyangkal, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Putusan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi telah membatalkan putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Judex Factie, Tindak Pidana Perbankan.

MENGURAI GUGURNYA PRAPERADILAN EDWARD SOERYADJAYA ATAS DUALISME PEMAKNAAN KETENTUAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF D KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Hafid Hergadinata
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

ABSTRAK Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dualisme pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP pada kasus putusan praperadilan nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dan idealitas pemaknaan gugurnya praperadilan pada kasus Edward Soeryadjaya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Terdapat dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Hasil pertama adalah adanya dualisme pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menimbulkan tiga tafsir di dalamnya. Tafsir pertama yaitu praperadilan gugur ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tafsir kedua yaitu ketika sudah berjalan sidang pertama. Tafsir ketiga yaitu ketika dibacakannya surat dakwaan. Pada kasus Edward Soeryadjaya dualisme pemaknaan diantara para ahli hukum bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak menggunakan tafsir yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Hasil kedua adalah idealitas pemaknaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d mengenai gugurnya praperadilan yaitu ketika dilakukannya sidang pertama di pengadilan negeri, karena saat dijalankannya sidang pertama maka pokok perkara di luar itu dinyatakan gugur. Hal tersebut kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Dualisme, Pemaknaan, Putusan, Praperadilan ABSTRACT The purpose of this legal research is to find out the dualism of the meaning of Article 82 paragraph (1) letter d KUHAP in the case of pretrial hearing number 40 / Pid.Pra / 2018 / PN JKT.SEL and the idealism of the meaning of the cancellation of pretrial hearing in Edward Soeryadjaya's case. The method used in legal research is prescriptive and applied. This research is based on primary legal material and secondary legal material. The legal material accumulation technique used by the author is a document study or library study. The technique of analyzing legal material in this research is deduction with a syllogism method. There are two results obtained from this study. The first result is the dualism of the meaning of the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d which gives rise to three interpretations in it. The first interpretation is pretrial hearing canceled when the file has been transferred to the district court. The second interpretation is when the first trial is already underway. The third interpretation is when the indictment is read. In the case of Edward Soeryadjaya dualism the meaning among legal experts is contrary to the Constitutional Court Judgement because it does not use interpretations determined by the Constitutional Court. The second result is the idealism of the meaning of the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d KUHAP about the cancellation pretrial hearing is when the first trial is held in the district court, because when the first trial is held, the principal case outside of it is declared invalid. This was later strengthened through Constitutional Court Judgement.Keywords: Dualism, Meaning, Judgement, Pretrial Hearing.DAFTAR PUSTAKABuku Andi Sofyan, dkk. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Prenamedia Group. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Nuansa Aulia. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); PutusanPutusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.SelPutusan Pengadilan Negeri 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.PstPutusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKIPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XII/2015

Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rizky Adi Pratama
Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk membahas tentang kesesuaian argumentasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/PT YYK tanggal 9 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN. Yyk tanggal 8 Desember 2015 yang berdasarkan adanya kekeliruan Judex Facti dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengesampingkan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Pasal tersebut jelas berhubungan erat dengan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk kombinasi alternatif komulatif, sehingga dakwaan ketiga tersebut harus tetap dibuktikan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Kasasi, Penipuan, Pencucian Uang

Tinjauan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Perkara Illegal Fishing Lastika Wahyu Andhini; Kristiyadi, S,H., M.Hum -
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Legal research aims to fnd out the reason of Cassation fling compliance by the public prosecutor in the case illegal fshing with the provision of article 253 KUHAP as well as fnd out the suitability of the consideration of the Supreme Court granted the petition for cassation and Decides the defendant is proven legally and convincingly guilty of fshing boats without operationalize offcial documents was in accordance with clause 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP. This research included in this type of normative legal research that is both prescriptive and applied. Use primary and secondary legal materials. The research approach with case studies. Legal materials collection technique is done by collecting documents for the study of law. Legal materials analysis techniques of deductive syllogisms that are done in a stemmed from the fling of the major premise then fled a minor premise, from the second premise obtained then it can be drawn conclusions with regard to the matter. The results obtained from this research about the Supreme Court verdict Number 1727 K/Pid. Sus/2014 were in accordance with the provisions contained in Article 253 KUHAP especially clearly listed on the letter a that determines whether a true rule of law not applied or not applied as it should be. Article 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP contains if the Court held that the defendant was guilty of a criminal offence who didakwakan him, then the Court dropped the criminal. Legal considerations the Tribunal Judges in examining the petition for Cassation Prosecutor granted; the High Court ruling cancelling the feld number: 129/PID/2013/PT. PDG 25 July 2013 has been improving and the verdict of the District Court the feld Number: 254/Pid. B/2013/PN. PDG on 30 may 2013.Keywords: Illegal Fishing, IUU Fishing, The Submission, Consideration Of Cassation Judge, Ship Catching Fish, Fishing

Page 34 of 81 | Total Record : 802

32 33 34 35 36

Filter by Year

2013 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rustamaji

Contact Email verstek@mail.uns.ac.id

Phone +6285865999842

Journal Mail Official verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rustamaji

Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id

Phone
+6285865999842

Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA