Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
453 Documents
<![CDATA[REKONSTRUKSI UU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP SENGKETA PERDATA (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) BERBASIS NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Mutmainah, Siti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.96230
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hokum berbasis Pancasila sebagai prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa uara pihak dan bagaimana rekonstruksi prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Hasil Penelitian ini adalah rekonstruksi UU No. 4 Tahun 2004 terhadap norma hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PN BTL) ]]>
<![CDATA[Rahmani, Annisa Kusuma]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85198
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja terhadap terdakwa Anak. Majelis Hakim menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja dalam perkara ini karena pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan masa depan dan tumbuh kembang anak. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pidana pembinaan dan pelatihan kerja perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa Anak dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pid.Sus Anak/2023/PN Btl telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurain, Iansa Chairicca]]>;
<![CDATA[Sukma, Dara Pustika]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85097
<![CDATA[Artikel ini menganalisis terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam penegakan hukum di Indonesia yang berbasis asas keseimbangan. Pada proses penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami ketidaksinkronan dalam penerapan hukumnya. Hal ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengaturan mengenai justice collaborator telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi peraturan yang telah ada belum mengatur terkait ketentuan justice collaborator secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terkait ketentuan justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi . Oleh karena itu dalam penegakan hukum bagi justice collaborator di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas keseimbangan agar dapat mencapai kepentingan harkat dan martabat manusia dan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator penegakan hukum di Indonesia apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN E-MAIL SEBAGAI DIGITAL EVIDENCE MENURUT UU ITE ]]>
<![CDATA[Violiandari, Aloysia Gesya]]>;
<![CDATA[Harjono, Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84116
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara perdata terkait kekuatan pembuktian e-mail sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perdata dengan menggunakan UU ITE dan ketentuan lain yang berkaitan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bahwa e-mail merupakan alat bukti yang sah dan mengetahui kekuatan pembuktian e-mail sebagai digital evidence dalam sengketa perdata menurut UU ITE. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa e-mail sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. E-mail merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam sengketa perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdata bahwa kedudukan e-mail dan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti tulisan/surat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Email dan hasil cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan surat asli, seperti akta otentik. Kekuatan tersebut bersifat lengkap, sempurna, dan mengikat bagi para pihak, asalkan memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan persyaratan materiil dalam Pasal 6 UU ITE.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA PENCABULAN ANAK DENGAN PEMBERATAN ]]>
<![CDATA[Nadya, Laura]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84273
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dengan pemberatan dengan putusan berjenis pemidanaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan telah sesuai dengan KUHAP, khususnya Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pemberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Byw. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada kasus pencabulan anak dengan pemberatan ini, hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Terdakwa dapat dipidana.]]>
<![CDATA[TELAAH AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN JENIS KELAMIN DALAM PUTUSAN PERKARA PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA ]]>
<![CDATA[Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85509
<![CDATA[Artikel ini menganalisis mengenai akibat hukum dalam kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknis analisis silogisme bersifat deduksi. Tujuan artikel iniadalah untuk mengetahui akibat hukum dan kesesuaian kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1096 K/Pid/2022 dengan ketentuan KUHAP. Temuan membuktikan bahwa kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan perkara dengan kesalahan penulisan jenis kelamin dapat dimaafkan karena tidak merubah identitas secara materiil.]]>
<![CDATA[RAGAM FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PENJATUHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK ]]>
<![CDATA[Nastiti, Denis Dwi]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83952
<![CDATA[Artikel ini fokus mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menolak pidana tambahan kebiri kimia pada perkara pencabulan terhadap anak beserta ragam faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dengan studi dokumen dan studi bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas penolakan pidana tambahan kebiri kimia Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Smn didasarkan pada aspek yuridis maupun non yuridis. Selain melalui fakta-fakta persidangan terdapat ragam faktor pengaruh lain yang memengaruhi pertimbangan hakim yaitu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, resistensi dokter di Indonesia, faktor hak asasi manusia dan faktor konsep kepemilikan tubuh.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK ]]>
<![CDATA[Sarasvati, Nadhia Ayu]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85637
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dan mempreskripsikan permasalahan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara dengan Nomor Putusan 5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb, Apakah isu hukum mengenai saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa ketentuan mengenai saksi mahkota tidak disebutkan dalam KUHAP, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat pemisahan berkas perkara (splitsing) sehingga apabila ditinjau dari Pasal 142 KUHAP penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) dan dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selain itu, apabila ditinjau dari kekuatan pembuktian keterangan saksi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sudah memenuhi syarat, diantaranya kesesuaian dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 160 ayat (3) KUHAP sehingga keterangan saksi mahkota tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan sehingga penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG PENUNTUTANNYA DILAKUKAN TERPISAH (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Sianipar, Ester Natalia]]>;
<![CDATA[Aldyan, Arsyad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84368
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dipertimbangkan oleh hakim karena telah memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus pelaku bersalah karena melakukan tindak pidana narkotika.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Saksi, Narkotika Abstract: This article describes and examines the issue of the judge's consideration of the testimony of witnesses whose prosecution is carried out separately in decision number 338/Pid.Sus/ 2021 / Fr. Yyk. This study is a normative legal research that uses a case approach (case approach). The types of legal materials used consist of primary legal materials, and secondary legal materials with data collection techniques used in this study, namely the study of documents (literature). The results of the study and discussion showed that the testimony of witnesses whose prosecution was carried out separately was considered by the judge because it had given confidence to the judge in deciding the perpetrator guilty of committing narcoticscrimes.Keywords: Judge’s Consideration; Sanctions; Narcotics]]>
<![CDATA[KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ATAS DASAR ADANYA PEMBELAAN TERPAKSA ]]>
<![CDATA[Herin Saputri, Fani Fadila]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85155
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dalam tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHAP. Majelis Hakim menetapkan putusan lepas dalam perkara ini karena Majelis Hakim yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertalian dengan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana di dalamnya juga terdapat unsur pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.]]>
