Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
666 Documents
<![CDATA[PERAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI IT (INFORMATION TECHNOLOGY) DAN BAHASA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Dewi Ghinawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64050
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi kehadiran ahli IT dan Bahasa dalam persidangan perkara pencemaran nama baik melalui Pasal 186 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case study). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, diperoleh bahwa keterangan ahli sangatlah penting untuk disertakan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, maka keterangan ahli harus diberikan/dinyatakan di hadapan persidangan secara langsung.Kata kunci: Pembuktian, Keterangan ahli IT dan Bahasa, Perkara pencemaran nama baik. ABSTRACT: This study aims to analyze the urgency of the presence of IT and Language expert in trial of defamation case through the Article 186 of Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal research is a normative and applied normative legal research using a case study. The author uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in gathering legal material in the writing of this law is the study of literature or study of documents (Library Research). Based on the results of this research and discussion, it was obtained that expert testimony is very important to be included in the trial. In accordance with the Article 186 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) which explains the special meaning of the term "expert statement", that is, "Expert statement is what an expert declares in a court hearing", then expert statements must be given / stated during trial directly.Keywords: Burden of Proof, Expert statement of IT (Information Technology) and Language, Defamation case]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015) ]]>
<![CDATA[Adimas Wisnu Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67630
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara Penipuan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Penipuan telah memenuhi syarat formal dan syarat material berupa Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa serta adanya bukti baru atau novum sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana membenarkan alasannya, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 K/PID/2012 dan mengadili kembali menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum.Kata kunci: Judex Facti; Novum; Peninjauan Kembali Abstract: This study aims to determine the reason for the Judicial Review of Judison Judgment of the Jambi District Court Court in deciding the case of Fraud as well as the consideration of the Supreme Court granting the request for the Judicial Review and re- trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the case of fraud has fulfilled the formal requirements and material requirements of Judex Facti Jambi District Court in examining and adjudicating the case has made a real mistake or mistake in checking and the existence of new or novum evidence in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) a and c of the Criminal Procedure Code and the basis of consideration of the Supreme Court granting the request for Judicial Review of the Accused justify the reason, to cancel the decision of the Court of Cassation Number 1723 K / PID / 2012 and adjudicate to declare a Terpidana has been proven legally and convincingly guilty of committing acts as prosecuted by the Prosecutor / Prosecutor, but the act is not a criminal act and releases the convicted of any lawsuit.Keywords: Judex Facti; Novum; Reconsideration]]>
<![CDATA[Analisis Pembuktian oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana Perbankan Pencatatan Palsu ]]>
<![CDATA[Hilkia Dimas Krishnugraha]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67694
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas tindak pidana pencatatan palsu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana penipuan perbankan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. karena pendekatan umum telah menghadirkan alat – alat bukti yang sah yaitu keterangan dan keterangan, serta barang sebagai alat bukti pendukung. Kata kunci: Bukti; Kejahatan Perbankan; Membuktikan Abstract: This study aims to find a solution to the crime of false registration under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that the proof of the fraudulent banking crime case contained in the Makassar District Court Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the general approach has presented tools - valid evidence, namely information and information, as well as goods as supporting evidence.Keywords: Prove; Evidence; Banking Crime]]>
<![CDATA[KESESUAIAN KONSEP DALUWARSA DALAM PENJATUHAN PIDANA STUDI KASUS NOMOR 226/PID.B/2018/PN.DPK DENGAN KETENTUAN PASAL 80 KUHP ]]>
<![CDATA[Albyno Achir]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64031
<![CDATA[ABSTRAK: Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak hukum tentang penghentian daluwarsa pada penuntutan, dalam perspektif penghentian daluwarsa penuntutan Pasal 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil riset menunjukan bahwa penetapan penuntutan dalam perkara kasus putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk dinilai tidak sesuai pada perspektif Pasal 80 KUHP atas landasan pertimbangan hakim yang menyetujui putusan perkara Praperadilan Nomor 110/Pid.Pra/2017/Pn.Jkt.Sel, sehingga timbulnya dialektika mengenai penuntutan untuk menghentikan daluwarsa. Pada perspektif ketentuan Pasal 80 KUHP tindakan penuntutan timbul dualisme daluwarsa yakni, perbuatan tuntutan menghentikan daluwarsa asal perbuatan tersebut diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukannya kepadanya, dan yang kedua adalah proses penuntutan adanya perkembangan dalam proses penyidikan menentukan bahwa orang yang hilang adalah orang yang dituntut, dapat menghentikan daluwarsa tanpa memberitahukan kepada orang yang dituntut tersebut. Dialektika daluwarsa inilah yang seharusnya diungkap pada penulisan hukum ini.Kata Kunci: DALUWARSA; PENJATUHAN PIDANA; KUHPABSTRACT: The legal writing aims to analyse the protection of the legal rights of the termination of the prosecution in the perspective of termination of the prosecution of Article 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). This research is a type of normative, prescriptive legal research. The study uses statutory approaches and case approaches using primary legal materials and secondary legal substances. The research shows that the determination of the prosecution in case of verdict No. 226/Pid. B/2018/Pn. DPK is assessed not in accordance with the perspective of Article 80 KUHP on the basis of judgment of judges who agree to the verdict of Pre-Court Number 110/Pid. Pra/2017/Pn. Jkt. Sel, So the emergence of dialectics about the prosecution to stop. On the perspective of Article 80 KUHP the prosecution of the proceedings arose the tax evidence that the act of prosecution ceased the constitution of the deed is known by the person charged or told to him, and the second is the process of prosecution of developments in the process of investigation determines that the lost person is the person charged, can stop the tax without notifying the claimable person. Dialectic of this tax is what should be revealed in the writing of this law.Keywords : DALUWARSA; CRIMINAL IMPOSITION; KUHP]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 564 K/PID/2018) ]]>
<![CDATA[Ridho Hadiansyah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64168
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP serta mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi.. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor564 K/PID/2018. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ketahui bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan kasasi karena hakim Pengadilan Tinggi dianggap telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak melihat fakta- fakta di persidangan. Alasan kasasi penuntuntut umum haruslah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP tentang alasan kasasi. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi sehingga diketahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kata Kunci: Alasan Kasasi, fakta di persidangan, pembunuhan berencanaABSTRACT: This research was conducted to find out the compatibility of Supreme Court’s Verdict revoking Kupang Provincial Court to the Article 253 clause (1) of KUHAP and the Supreme Court’s legal rationale in granting the Public Prosecutor’s appeal. This study was a normative law research, legal library research. This normative research was conducted using library based method with primary and secondary law materials, Verdict Number 564 K/PID/2018. The result of research and discussion showed Public Prosecutor filed the rationale of appeal to Supreme Court because the judge was considered as having applied law incorrectly and not seeing the facts in the court session. The rationale of Public Prosecutor’s appeal to Supreme Court should be compatible to Article 253 clause (1) of KUHAP about rationale of Appeal. Supreme Court revoked Court’s Verdict filed for its appeal; thus the judge’s rationale in granting the appeal has been compatible to the enacted provision. Keywords: Reason of Appeal to Supreme Court, fact in the court session,Premeditated Murder ]]>
<![CDATA[Kajian Mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg) ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvian Hakim]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67642
<![CDATA[Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan PN Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg tentang pembebasan karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dalam perkara tersebut, dengan ketentuan hukum Pasal 191 ayat (1) Hukum Acara. Hukum Pidana dan Pasal 351 KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif atau kasus terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis keputusan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 191 ayat 1 KUHAP karena pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunjukkan bukti kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim memutus dengan pembebasan. Adapun perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim, hakim tidak menemukan faktor kesengajaan dalam kejadian tersebut sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 351 KUHP.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Keputusan Bebas; Kejahatan PenganiayaanAbstract: This legal research aims to analyze the judge's considerations in the Semarang District Court's decision Number 446/Pid.B/2020/PNSmg regarding the release because it is not proven that there was an element of intent in the case, with the legal provisions of Article 191 paragraph (1) of the Procedural Law. Criminal Law and Article 351 of the Criminal Code. This type of research uses a normative legal research method with a prescriptive or applied case approach. The types of legal materials used include primary and secondary legal sources, while the techniques for collecting legal materials in analyzing decisions use library research techniques and research methods using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion showed that the judge's considerations were in accordance with the legal provisions of Article 191 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code because the examination at the court trial did not show evidence of wrongdoing by the defendant, the judge decided with acquittal. As for the Defendant's actions, based on the judge's consideration, the judge did not find a deliberate factor in the incident so that it did not meet the legal provisions in Article 351 of the Criminal Code.Keywords: Judge's Consideration; Free Decision; Crime of Persecution]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017) ]]>
<![CDATA[Bara Mega Yalena]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51085
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dalam perkara Narkotika dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) baik dari media cetak maupun dari media elektronik (internet). Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dalam perkara narkotika sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu pada huruf (a).Kata Kunci: Kasasi; Putusan Bebas; Peradilan Militer ABSTRACTThis article aims to determine suitability of the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case according to article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, prescriptive nature of research type and sources of data for this research include primary data and secondary data. Primary data is obtained from the legislation and secondary data obtained from books and scientific publications related this research. The results of this study, it is the Supreme Court considerations that release the defendant of narcotics case are suitable according to the article 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 regarding Military Court.Keywords: Cassation; Free Decisions; Military Courts]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI TERDAKWA JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2017) ]]>
<![CDATA[Kresnha Adhy Wicaksono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44089
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna bukan pemilik. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penelitian ini adalah pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP karena terbukti hanyalah memakai Narkotika bukan pemilik.Kata Kunci: Judex Factie, Pembuktian, Alasan Pengajuan KasasiABSTRACTThe purpose of this study was to determine the suitability of the cassation reasons of Defendant judex factie not to apply the law in Narcotics cases, so that the Defendant was declared only as a victim of non-owner users. This type of legal research is normative law that is prescriptive and applied. The result of this research is the filing of cassation by the defendant arguing that the Surabaya District Court's decision is only based on legal facts in Narcotics cases is in accordance with the provisions of KUHAP, specifically the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states that the Court of Appeal Agung at the request of the parties as referred to in Article 244 and Article 248 of the Criminal Procedure Code because it is proven that only Narcotics is not the owner.Keywords: Judex Factie, Proof, Reason for Submission of Cassation]]>
<![CDATA[ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AMBON TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[peter bima aditya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44107
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum terhadap kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak mempertimbangkan tuntutan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti khususnya dalam tindak pidana korupsi adalah wajib untuk dilakukan demi mengembalikan aset-aset negara yang telah dirampas sebelumnya. Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut pengembalian aset berupa uang pengganti sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa.Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan hanya menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp41.062.500,00 (empat puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang jauh lebih rendah dari nilai kerugian yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa.Kata Kunci : Kesalahan Hakim, Pidana Tambahan, KorupsiABSTRACTThis research aimed to find out the compatibility of Public Prosecutor’s argumentation against Ambon Provincial Court Judge’s mistake for not deliberating the criminal prosecution for additional reimbursement in corruption crime to Article 18 clause (1) letter b of Law Number 31 of 1999 as amended and added with Law Number 20 of 2001 about Corruption Crime Eradication. Additional punishment constituting the payment of reimbursement particularly in corruption crime should be done compulsorily for returning the state’s assets seized previously. Public Prosecutor in this case demanded for the return of asset in the form of reimbursement of IDR 1,034,000,000.00 (One billion and thirty four millions rupiah) corresponding to the total loss resulting by the Defendant to the State.200The verdict of the High Court of Ambon concerning the adjudication of additional crime in the form of replacement payment is not in accordance with Article 18 clause (1) letter b of Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption which states that the payment of money substitute the amount as much as the property obtained from the criminal act of corruption.Considering the result of research, it could be found that Ambon Provincial Court’s Judge did not deliberate the Public Prosecutor’s criminal prosecution by sentencing only additional reimbursement of IDR 41,062.500.00 (forty one millions and sixty two thousands and five hundreds rupiah) far below the total loss generated by the Defendant.Keywords: Judge’s Mistake, Additional Punishment, Corruption]]>
<![CDATA[DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017). ]]>
<![CDATA[Zalma Afika Nanda Pratiwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51094
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat Dissenting Opinion dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pid.Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Fidusia ABSTRACT This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid. Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.Keywords: Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary ]]>
