cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 453 Documents
 34   35   36   37   38 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA MENGEDARKAAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR Tantri, Danis Elina; Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.95530

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh keterangan ahli berdasarkan kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Kemudian teknis analisis menggunakan metode deduktif silogisme untuk menguraikan permasalahan yaitu melalui kesimpulan dari dua permasalahan atau premis mayor dan minor.Berdasarkan hasil penelitian bahwa urgensi keterangan ahli farmasi untuk membuat suatu terang tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sudah sesuai dengan kualifikasi alat bukti yang sah dalam KUHAP. apt. Norra Sutresmiyanti, S.Farm merupakan jenis ahli Deskundige (Ahli). Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 20/Pid.Sus/2024/PN Bla terhadap Keterangan Ahli Farmasi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 435 jo Pasal 138 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Peran keterangan Ahli Farmasi dapat membantu dalam proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa.
ANALISIS TENTANG GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION Rahmadhani, Dewi Suci; Harjono, Harjono
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.80572

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan class action NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dan akibat hukumnya. Tujuan artikel ini untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan Putusan NO terhadap gugatan class action dan mengkaji akibat hukum yang timbul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa alasan hakim menyatakan gugatan class action NO adalah tidak terpenuhinya kriteria adequacy of representation sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Selain itu, tidak terpenuhi pula persyaratan formal gugatan class action yang diatur dalam Pasal 3 huruf a, b, dan f PERMA. Akibat hukum dari gugatan class action yang dinyatakan NO ialah pemeriksaan perkara dihentikan dan pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara. Selain itu, hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun dan kembali seperti semua sebelum terjadi perkara.
TAFSIR SISTEMATIS TERHADAP KESAMAAN FAKTA DAN DASAR HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI INDONESIA Widiyanti, Siwi; Hartanto, Heri
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.100834

Abstract

This  article  analyzes  the  formal  requirements  of  the  class  action  mechanism,  specifically  the "commonality of  facts or events" and "commonality of  legal grounds," using a systematic interpretation method. The purpose of this article is to identify a singular interpretation of the terms "commonality of facts or events" and "commonality of legal grounds" based on legislation and legally binding court decisions. The findings demonstrate that the formal requirements of "commonality of facts or events" and "commonality of legal grounds" can be met if the plaintiff is able to establish a clear connection between the representative and the group members being represented. The commonality in question includes the type of loss, interest or claim, and the legal grounds invoked.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PUTUSAN NO.5/PID.SUS/2022/PN BJM Naila, Ghina Khalda; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98644

Abstract

Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara persetubuhan dengan anak dalam Putusan Nomor 5/ Pid. Sus/2022/PN Banjarmasin. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk pertimbangan mengetahui hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan dan pidana tambahan menyuntikkan kebiri kimia sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus ( Studi Kasus ). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum diperoleh dengan cara diolah dengan metode silogisme. Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil yang diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan dan pidana tambahan kebiri kimia telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak namun kurang tepat dalam menggunakan regulasi lainnya yakni masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama sedangkan sudah ada regulasi terbaru.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sukma, Dara Pustika; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.105649

Abstract

Perkembangan globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu sarana komunikasi dengan masyarakat juga mengalami perkembangan. Jaminan ketertiban dan keteraturan dalampenggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa upaya perumusan peraturan di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenar suatu tindak pidana pencemaran nama baik,maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat
KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Putri, Dhestiani Amara; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82534

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Visum et Repertum telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka hal ini telah memenuhi ketentuan bewijs minimmum. Dengan demikian Visum et Repertum telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Skt.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120/Pid.B/2024/PN.Skh) Rahmadiyah, Laila Nur; ayu, Hanuring; Aini, Firstnandiar Glica
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.115719

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the legal basis for the Panel of Judges' decision and acquittal in the criminal case of Decision Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh. The research employed in this paper is normative legal research. The approaches employed in this study are the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The Panel of Judges in Case Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh issued an acquittal because the elements of premeditated murder, particularly the elements of intent and planning, were not legally and convincingly proven based on the evidence presented by the public prosecutor. Furthermore, the failure to fulfill the evidentiary requirements as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) raised doubts among the judges, who then decided in favor of the defendant in accordance with the principle of in dubio pro reo. The acquittal verdict in Case Number 120/Pid.B/2024/PN.Skh complies with the principles of criminal law, particularly the principles of legality, the presumption of innocence, negative statutory proof, and in dubio pro reo. The panel of judges rendered the acquittal because the elements of premeditated murder were not legally and convincingly proven and were not supported by sufficient evidence, as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Given the doubts in the evidence, the judge is obligated to rule in the defendant's favor as a manifestation of justice and legal certainty.
KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN ISTRI TERDAKWA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA Sawitri, Ika; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.85863

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan alat bukti dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini adalah untuk mengatahui keabsahan alat bukti keterangan istri terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Putusan Negeri Kasongan Nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa alat bukti keterangan istri terdakwa dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP. Pasal ini memberikan celah dalam Pasal 169 KUHAP bahwa keterangan istri terdakwa tetap dapat didengar dan sah menjadi alat bukti. Hal karena saksi menghendaki dan penuntut umum menyetujuinya serta saksi telah bersedia untuk disumpah.
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO Fathurrahman, Nadhila Tsabita; Hartanto, Heri
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.103877

Abstract

This article examines the judge's considerations in determining child support in divorce cases at the Religious Court of Sukoharjo. The purpose of this article is to examine the regulations of child support post-divorce in Indonesia, as well as the considerations for determining child support rights, with a focus on ensuring justice for the child and the party obligated to provide support. The research revealed that there are no special regulations regarding the determination of child support after divorce, even though the regulations mandate that parents still bear the cost of maintaining the child. Consequently, this leads to differences in the judge's considerations on determining the amount of child support in each divorce decision, which could result in injustice for the parties involved. Therefore, particular variables are needed to determine child support, such as by referring to other similar laws and regulations, like minimum wage calculation formula contained in Article 88C and Article 88D of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, which is according to economic and employment conditions, considers the variables of economic growth, inflation, and certain indexes.
KUALIFIKASI PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PERSPEKTIF ERROR IN PROCEDENDO Rizki, Ahmad Irsalu; Ningsih, Rahmah
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.116020

Abstract

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam hukum acara perdata secara doktrinal digunakan untuk mengakhiri perkara yang mengandung cacat formil tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam perkara perceraian non-Muslim pada Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met serta menilai kesesuaiannya dengan tahapan pemeriksaan perkara menurut doktrin hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi serta menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tahapan tersebut secara normatif menunjukkan bahwa perkara telah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam perspektif doktrin hukum acara perdata, penggunaan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard setelah dilakukannya pemeriksaan substansi perkara menunjukkan ketidaksesuaian konseptual antara karakter putusan formil dan tahapan pemeriksaan perkara, sehingga secara normatif dapat dianalisis dalam kerangka error in procedendo. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas batas penggunaan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam kaitannya dengan tahapan pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata.

Page 36 of 46 | Total Record : 453

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER Vol 9, No 3 (2021): JULI-SEPTEMBER Vol 9, No 2 (2021): APRIL-JUNI Vol 9, No 1 (2021): JANUARI-MARET Vol 8 No 3 (2020): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 8, No 2 (2020): MEI-AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): MEI-AGUSTUS Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL More Issue