Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Pengajuan Akta Perlawanan Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Sela Dari Pengadilan Negeri Karawang Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkannya ]]>
<![CDATA[Wahyu Nur Rohma]]>;
<![CDATA[Amalia Lalitya Zata]]>;
<![CDATA[Amalia Chasanah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v4i1.38323
<![CDATA[ Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum atas Putusan Sela dari Pengadilan Negeri dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkannya dalam perkara penipuan dan penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini.Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa alasan Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP dimana pengaturan mengenai Perlawanan diatur dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP.Pertimbangan Majelis Hakim yang memutus untuk menerima Perlawanan dari Penuntut Umum dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan serta melakukan pemeriksaan kasus penipuan dan penggelapan sesuai dengan KUHAP yang juga mengatur mengenai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal-pasal yang bersangkutan terhadap hal tersebut. Dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim melihat dalam sisi yuridis yaitu mencermati dan mempelajari Putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang yang merupakan hal dasar dari pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum. Kata Kunci :Perkara Penipuan dan Penggelapan, Perlawanan, Penuntut Umum]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis ]]>
<![CDATA[Aswin Pramudita]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i2.33482
<![CDATA[ This study aims to determine the legal considerations imprisonment judge to impose sanctions against the abuse of drugs are in accordance Criminal Procedure Code and Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and to implement the court ruling without medical rehabilitation of perpetrators of abuse of narcotics in accordance Supreme Court Circular No. 4 of 2010.This research is an applied prescriptive normative legal research. The approach used was statute and concept approaches. The law material used consisted of primary and secondary law source. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern.Legal considerations Surakarta District Court in examining and deciding the case of narcotics cases by case Number: 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT with sanctions of imprisonment in accordance with the Criminal Procedure Code and Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. In accordance with the adoption of the law on justice and the rule of law. Surakarta District Court in deciding the case with No. 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT with cases of drug abuse which penalize without applying medical rehabilitation is not in accordance with the adoption of laws or in this case are not in accordance with SEMA No. 4 2010 on "Placement abuse and drug addicts into rehabilitation institute of medical and social rehabilitation". In SEMA No. 4 of 2010 it was said that the victim and the obligation to conduct rehabilitation of drug addicts. Keywords: Legal Considerations, Rehabilitation, Narcotics]]>
<![CDATA[Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai ]]>
<![CDATA[Anisa Nurchassana Utomo]]>;
<![CDATA[Idha Sri Suryani]]>;
<![CDATA[Nesya Artia Melly]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v4i2.38387
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesesuaian alasan pembacaan keterangan saksi-saksi dalam proses pembuktian dakwaan terhadap ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dalam pemeriksaan perkara desersi dalam masa damai berdasarkan Putusan Nomor : 105-K/PM.II-09/AU/VI/2014. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditegaskan dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan untuk menghadrikan saksi-saksi di persidangan. Namun terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila saksi berhalangan hadir dalam upaya memberikan keterangan di persidangan, maka keterangannya dapat dibacakan apabila memenuhi rumusan Pasal 155 Undang-Undang Peradilan Militer. Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti sah apabila keterangan tersebut sebelumnya dalam proses penyidikan diberikan di bawah sumpah. Ketiga saksi dalam kasus ini berhalangan hadir karena alasan sedang bertugas berhubungan dengan keamanan negara maka keterangan ketiga saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer yang sebelumnya telah diambil sumpah merupakan alat bukti yang sah karena keterangan yang dibacakan tersebut disamakan dengan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. Kata Kunci: pembuktian, alat bukti keterangan saksi, ketidakhadiran saksi]]>
<![CDATA[Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Militer ]]>
<![CDATA[Aloysius Bayu Hutomo]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i3.33518
<![CDATA[ This research aims is find out the in case of domestic violence by members of the military with article 266 of the Criminal Procedure Code and Article 251 of Law Number 31 Year 1997. This is normative law research that is prescriptive and applied .The author is concerned with cases of domestic violence committed against prisoners Heri Susanto Hervina Hanna . On February 1, 2009 the convict strangle Hanna Hervina with both hands. Based upon the incident the accused undergoing trial to review to the Supreme Court . The results showed that the consideration of the Supreme Court dropped the criminal charges against Judicial Review convicted in domestic violence cases in accordance with Article. The Supreme Court dropped the criminal to requests for Reconsideration convicted in a case of domestic violence in accordance with Article 266 of the Criminal Procedure Code jucto Article 251 of Law No. 31 of 1997, wherebySu the preme Court justify the applicant, the Supreme Court overturned the verdict of the requested reconsideration and ruled that such provisions apply criminal lighter Keywords: Reconsideration, Domestic Violence, Military Members]]>
<![CDATA[Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Kurnia Prafitriana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v4i3.38769
<![CDATA[ Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim tentang penggunaan keterangan ahli dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif tentang penggunaan keterangan ahli oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim tentang penggunaan keterangan ahli dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan mempelajari, membaca, mencatat buku-buku literatur, perundang-undangan serta artikel-artikel penting internet yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti penulis. Adapun tehnik analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme Terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN bersama dengan DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI (berkas perkara terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan yang dilakukan Terdakwa. Kegiatan tindak pidana perdagangan orang terpenuhi jika unsur-unsur perencanaan dan tindakan, cara dan tujuan mulai dari cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan dan penerimaan dengan cara penipuan serta tujuan mengeksploitasi orang dengan sengaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli dari Komnas Perempuan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Serta pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang adalah keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Kata Kunci : keterangan ahi, penuntut umum, perdagangan orang]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN KONSEP KEPEMILIKAN TUBUH PEMBENTUK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ATAU WETBOEK VAN STRAFTRECHT (WvS) BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL BAGI LAJANG ]]>
<![CDATA[Haniefah Muslimah]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 2: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i2.51100
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait konsep kepemilikan tubuh dilihat dari pola pemikiran pembentuk KUHP (WvS). Hubungan seksual yang dilakukan oleh lajang dirasa kurang sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perbedaan pemahaman konsep tersebut berdampak pada kekosongan hukum di dalam penerapannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni deduktif dengan metode silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwasanya pembentukan KUHP (WvS) yang merupakan produk kolonial Belanda bercorak Liberalisme kontradiktif terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan adanya ideologi Pancasila. Banyaknya nilai dan norma yang dipertimbangkan di dalam pelaksanaanya mengharuskan masyarakat untuk tunduk dan patuh akan nilai baik moral, etika hingga religi. Berangkat dari rendahnya moralitas masyarakat dianggap perlu adanya penyesuaian mengenai pemaknaan terakit konsep kepemilikan tubuh manusia. Hubungan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangan yang sah (non marital) merupakan wujud adanya bias pemaknaan tubuh ditinjau dari konsep Hak Asasi Manusia. Tubuh manusia dapat dimaknai secara ownership maupun possession disesuaikan dengan pandangan individu yang menguasainya. Konsep KUHP (WvS) yang menganut paham Liberal menjadikan adanya pertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dilihat dari tidak adanya delik yang mengaturnya memberikan ide bagi penulis untuk memaknai law in mind pembentuk KUHP (WvS).Kata kunci : kepemilikan tubuh; penegakan hukum; hubungan seksual lajang; KUHP ABSTRACTThis research get to know about the concept of body’s ownership its look from the point of view Criminal Code (WvS). Non marital sexual by single is incompatible with moral values those develop in Indonesian society. Difference about understanding concepts have an impact on the legal vacuum in its application. This research belongs to the type of prescriptive normative-doctrinal law research. The sources used primary and secondary legal materials. Analysis technique used deductive legal method with syllogism those determined into major and minor premises. Based on research author gets the formation of the Criminal Code (WvS) which is a product of the Dutch colonial with Liberalism type is contradictory to the life of the Indonesian nation who prioritizes the existence of the Pancasila ideology. Many values and norms those are considered in its implementation require the community to obey with moral, ethical and religious values. Departing from the low morality in society, it seems necessary to make adjustments regarding the meaning of the concept of ownership about human body. Non marital sexual by single is a manifestation of different prespective about body's meaning in terms of the concept of Human Rights. The human body be able to interpreted as ownership or possession based on the point of views individuals. The concept of Criminal Code (WvS) adopted by Liberalism type so that there are conflicts with the values and norms in Indonesia. Unregulated law enforcement provides ideas for author to interpret law in mind Criminal Code (WvS) concept.Keywords : body ownership; law enforcement; sexual relation for single; Criminal Code (WvS)]]>
<![CDATA[Alasan Kasasi Oditur Militer Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan ]]>
<![CDATA[Rizky Yulda Hikmawan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i3.33550
<![CDATA[ This research aims is to understand the military oditur cassation reason and the accordance of supreme court judicial consideration in the matter of deliberate and open breaking decency have in is with the article 239 paragraph ( 1 ) and article 243 the act of number 31 1997. This normative or doctrinal research. This decency millitary, is criminal case.Criminal act is a mixture of criminal military and military as the subject of the criminal act of this military .The procedural military criminal law was made for applied for military officers who commit a criminal act , nevertheless the procedural military criminal law not so alone can nullify the provisions that exist in common criminal law . This can be seen from article the procedural military criminal law that determines emphatically the existence of relations between the procedural military criminal law with penal law. The judge consideratiom in deciding Putri Kurnia case consist of juridice and non juridice consideration. Judge in deciding a matter, always faced with the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of utilition. In judicial participal, it is very difficult for a judge to accommodate the third. In the face of this situation judge must choose one of third principle. In this case the judge prefer to choose legal certainty and being unjust. Finally defendant was fired from the army because she did intolerable and in appropriate criminal act. Keywords : Crime decency, cassation, oditur military]]>
<![CDATA[MENELAAH POTENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alliya Yusticia Pramudya Wardani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55042
<![CDATA[ABSTRAKKajian mengenai Mutual Legal Assistance (MLA) sejatinya sudah banyak dilakukan. Namun, pada konteks Indonesia hal ini merupakan sesuatu yang baru. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji MLA dari sudut ketentuan undang-undang dan sisi kontrak sosial. Penelitian ini mengkaji mengenai metode untuk mendapatkan keterangan saksi warga negara asing yang mempunyai yurisdiksi lain di luar Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan ditunjang bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa warga negara asing berhak untuk tidak bersedia dalam memberikan kesaksian di persidangan Indonesia dan tidak ada konsekuensi hukum apabila saksi warga negara asing tidak memberikan keterangannya. Karena sifatnya tidak dapat dipaksa dan tidak ada konsekuensi apapun jika saksi menolak memberikan keterangan, menjadikan pemenuhan alat bukti penentu tidak dapat dicapai. Akhirnya, berpotensi memengaruhi asas resiprositas dalam permintaan bantuan melalui MLA.Kata kunci: Mutual Legal Assistance, saksi warga negara asing, dan penegakan hukum. ABSTRACTThe study of Mutual Legal Assistance (MLA) has actually been widely carried out. However, in the Indonesian context this is something new. Therefore, this research is aimed at studying MLA from the point of view of the statutory provisions and in terms of social contract. This study examines the method for obtaining information from witnesses of foreign citizens who have other jurisdictions outside Indonesia. The type of research the author uses in compiling this legal research is normative or doctrinal legal research that is prescriptive. This study uses a conceptual approach supported by primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies that are analyzed deductively. Based on the results of the study, it was found that foreign citizens have the right to be unwilling to give testimony at Indonesian trials and there are no legal consequences if the witnesses of foreign citizens do not provide their statements. Because its feature cannot be coerced and there are no consequences whatsoever if the witness refuses to provide information, making the fulfillment of determinative evidence unattainable. Finally, it has the potential to influence the principle of reciprocity in requests for assistance through MLA.Keywords: Mutual Legal Assistance, witnesses of foreign nationals, and law enforcement.]]>
<![CDATA[Pembuktian Dakwaan Dengan Keterangan Ahli Dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Berdasar Dissenting Opinion Dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan ]]>
<![CDATA[Javinaldo Justicetuta]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v7i2.34296
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dakwaan penuntut umum oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan Ahli kehutanan dalam perkara memasuki kawasan hutan lindung sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian dakwaan oleh Hakim dengan menggunakan keterangan ahli kehutanan telah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara bidang kehutanan berdasar pada dissenting opinion Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 182 ayat (6) Jo pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang penggunaan vooting dengan suara terbanyak sebagai bentuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Kata Kunci: Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Perbedaan Pendapat Hakim, Tindak Pidana Kehutanan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KETIMPANGAN TUNTUTAN DAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEPENTINGAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR : 186/PID.B/2017/PN KLN) ]]>
<![CDATA[Venia Anggreeni Putri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i2.44100
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah feminisme menganalisis terjadinya ketimpangan dalam tuntutan dan putusan hakim terhadap kepentingan korban pada kasus Nomor : 186/Pid.B/2017/PN Kln. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa tuntutan dan putusan hakim dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Klaten tidak berpandangan feminis. Korban yang masih berumur 32 tahun disetubuhi oleh terdakwa yang telah berumur 82 tahun. Hakim menjatuhi terdakwa dengan Pasal 286 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara dari 9 tahun maksimal hukuman. Jaksa yang juga seorang perempuan hanya mengajukan 6 tahun hukuman untuk terdakwa tanpa memperlihatkan kepekaannya terhadap korban dengan mengajukan hukuman maksimal. Feminisme melihat ketimpangan yang terjadi hanya menguntungkan terdakwa. Budaya patriarkis masih ikut campur dalam pemutusan pemidanaan yang membuat hakim tidak menoleh untuk melihat bagaimana masa depan dari korban. Korban sebagai perempuan dengan cacat ganda tertindas hak pribadinya dan terpontang-panting oleh kekuasaan yang ada. Korban dilihat sebagai perempuan yang berada dalam kelas bawah. Feminisme Marxis mengategorikan penghambat produksi dan tidak menguntungkan sedangkan dari mata feminisme psikoanalisis dan gender fenomena putusan yang hanya tekstual dan hanya berbasis pada ancaman hukuman, tidak memandang penderitaan yang dialami korban seumur hidup di dalam masyarakat.Kata Kunci : Tuntutan, Putusan Hakim, FeminismeABSTRACTThe purpose of this study is to determine the analysis of feminism on analyzing the inequality of demans and jurisprudence of judges to the interests of victims in the case number: 186/Pid. B/2017/PN Kln. This is a legal research which is normative or prescriptive approach with case studies of applied. Based on the results of research and discussions generate summary verdict and demands that judges in Klaten District Court ruling by not feminist concerns. The victim was 32 years raped by the defendant that has been aged 82 years. The judge nonetheless accused with Article 286 of the Criminal Code with a 4 year prison sentence of a maximum sentence of 9 years. The Prosecutor who was also a woman just ask 6-year sentence for the accused without exposing the sensitivity against the victim by asking the maximum punishment. Feminism sees inequality happens only benefit the defendant. Patriarkis culture still meddling in termination of pemidanaan that makes the judge not looked to see how the future of the149Analisis Ketimpangan Tuntutan Dan Putusan Hakim Terhadap Kepentingan Korban Dalam Perspektif Feminismevictim. The victim as the women disability with the private rights of the oppressed and double tossed around by the powers that be. Victims are seen as women who are in the lower class. Marxist feminism categorize restricting production and not profitable while of psychoanalysis and gender feminism verdicts only textual phenomenon and just based on the threat of punishment, regardless of afflictions experienced by a victim for life in society.Keywords: Demand,Verdict of Judges, Feminism]]>
