Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Kedudukan Alat Bukti Berita Acara Nikah Siri Dalam Pembuktian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Vike Elva Maisela]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i1.33452
<![CDATA[ This study aims to determine the position of the minutes of the series in the proof of marriage to child sexual matters in accordance with the Criminal Procedure Code. The method used is a normative legal research prescriptive and applied. The approach used is to approach the case. Source materials used law is the law of primary and secondary materials, and technical analysis of the legal syllogism is deductive method. Based on the research with evidence proving official report of underhand marriage ceremony are in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) in conjunction with Article 187 d of the Criminal Procedure Code was signed by the parties to create and correctness of the contents supported by other evidence. Up to evidence the minutes of a underhand of marriage have the force of evidence as documentary evidence. Keywords: Evidence, Minutes of Underhand Marriage, Intercourse Against Children]]>
<![CDATA[Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan ]]>
<![CDATA[Ticka Pratiwi]]>;
<![CDATA[Novena Winda]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v4i1.38324
<![CDATA[ Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keabsahan pemberian kesaksian oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan perkara perlindungan anak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti menurut KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), atau biasa disebut dengan studi kasus, yaitu studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID.B/2013/PN.MKS) tentang perkara perlindungan anak. Dalam kasus ini saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan: bahwa pemberian kesaksian oleh seorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan perkara perlindungan anak apabila diberikan di bawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Kata Kunci: Saksi Sedarah, Alat Bukti, Sah]]>
<![CDATA[KAJIAN PARADIGMATIK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Roy Arta Putera R]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 1: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i1.50006
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara paradigmatik perbedaan dan persamaan hukum acara pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, kemudian disimpulkan bahwa perbedaan paradigmatik mengenai KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang paling mendasar yaitu konsep diversi, keadilan restoratif dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga konsep baru tersebut belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketiga konsep tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian mengenai persamaan antara KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama-sama mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusianya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih terkhususkan kepada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).Kata Kunci: KUHAP, diversi, keadilan restoratif, UU SPPA ABSTRACTThis study aims to find out paradigmatically the differences and similarities of KUHAP and the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system. This research is a normative and prescriptive with a conceptual approach. Then it was concluded that the paradigmatic differences regrading KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system namly the diversion, restorative justice, and LPKA. hese three new concepts have never been made in Indonesian laws and regulations and these three concepts have answered and agreed on the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international regulations that have been ratified by Indonesia. The regarding the similarity between KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system equally regulated regarding the protection of human rights. But in the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system is more specific to the rights of children who are dealing with the law.Keywords: KUHAP, diversion, restorative justice, UU SPPA]]>
<![CDATA[Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Tulang Kerangka Sebagai Salah Satu Alat Bukti Surat ]]>
<![CDATA[Benny Haninta Surya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i2.33484
<![CDATA[ Skeleton founded case in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang, Siak by law enforcement officer with any help from expert had been discovered a fact which said that the skeleton were had been found is a human bone, and then law enforcement officer found another facts and evidences that leading to the murderer case. with further examination with evidence both have found by the law enforcement officerand the Visum et Repertum examination on skeleton result by the expert, Dita Desmala Sari, the defendant then applied a Planned Murder Crime by the judge. The result shows that first the result of forensic laboratory in skeleton examination is a evidence made from knowledge and examination by Expert, precisely Forensic Expert or Medical Expert Judiciary, but it’s categorized in a documentary evidence based on Article 184 (1) KUHAP jo. Article187 letter c KUHAP. Second, the result of forensic laboratory in skeleton examination considered by the judges as one of the valuation from the unsure on the Planned Murder Crime and also being Judges “Conviction Adder” to give Death Punishment for the defendant based on his fault which rated too nasty for a human being and absolutely cannot be tolerated anymore has been matched to Article 183 jo. Article 193 (1) of KUHAP. Keywords: Forensic Laboratory, Evidence, Planned Murder Crime]]>
<![CDATA[Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Mati Atas Dasar Kekeliruan Menerapkan Hukum Dan Kekhilafan Hakim ]]>
<![CDATA[Redy Ferana Ridoi Yahya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v4i2.38383
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana mati atas dasar kekeliruan menerapkan hukum dan kekhilafan hakim. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskiptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan : Pertama, alasan pemohon Peninjauan Kembali, sudah benar dan sesuai dikarenakan terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan memenuhi kriteria Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Kedua, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 Mahkamah Agung mengambil keputusan membenarkan alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali. Kata kunci : Putusan Hakim, Peninjuan Kembali, Psikotropika]]>
<![CDATA[Alasan Kasasi Tidak Dapat Dibenarkan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Imanuel Jayanto]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i3.33510
<![CDATA[ This research aim is to determine the suitability of Cassation reason cannot be justified in the case of traffic accidents with article 253 (1) of criminal code procedure. The research method used was the normative legal research. The approach used was approach legislation and conceptual approach. The source of the legal materials used are primary and secondary legal materials. The matter of traffic accidents committed by Hodland Marpaung with the verdict of the District Court of Surabaya number: 2555/PID. B/2012/PN. Sby with Avenged imprisonment for 5 (five) months, probation for 10 (ten) months. Has filed an appeal which was later terminated with the ruling of the High Court of Surabaya Number: 266/PID/2013/PT. SBY in which dropped the imprisonment for 5 (five) months. The defendant then apply for cassation against that ruling with reasons judex facti wrong applying the law. The filing of the appeal by the defendant accepted by the Supreme Court with the ruling of the Supreme Court of the Number 47 k/Pid/2014 which cancels the previous ruling. Based on research it can be concluded that the reasons for the appeal of the defendants can not be justified by judex facti not wrong to apply the law in regard to the objection of Cassation High Court ruling concurred District Court Keywords:, Cassation, traffic, the defendant]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Devi Rohmiati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i1.33442
<![CDATA[ So many cases of human trafficking by various modes has caused concern among the public. Although the perpetrators was penalized if he was found guilty of that offense, but not all of the court penalizing the same although basically handle similar cases related to human trafficking. This depends on the Public Prosecutor who prove through the indictment and on belief judges in examining and deciding a case. This case start from the defendant that promise jobs in Hong Kong to the victims, but the victim must pay money to the defendant. The victims agreed, and finally they were dispatched to Hong Kong. Arriving in Hong Kong, the victim neglected and the defendant disappeared. That is why the defendant punished by imprisonment and fines, and also restitution. This study purpose to find out what and how basic legal considerations judge when he make a decision in the human trafficking case on East Jakarta district court ruling number: 55/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim. This ruling is one of a rare verdict in Indonesia because the judge gave criminal sanctions of imprisonment, fines and also restitution in the once ruling. Conclusions in this study showed that the judge make a decision based on the case, the law, and the criminal. Three of the element can be reviewed from juridical and non-juridical considerations. The judge's ruling was correct because it contains elements of a good decision. Keywords : taking of the decision based on, consideration of judge, and the elements of a good decision.]]>
<![CDATA[Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Yang Menggunakan Pendekatan Sosiologis Ekonomis Dan Kultur Dalam Memutus Perkara Penggunaan Akta Palsu ]]>
<![CDATA[Yeni Lestyonirini]]>;
<![CDATA[Otniela Mareta Maharani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v4i1.38318
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis ekonomis dan kultur dalam perkara penggunaan akta palsu tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP.Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 61 K/Pid /2011. Mengkaji kasus pemalsuan akta yang terjadi di Pengadilan Tinggi Makasar dengan terdakwa Sangkala bin Manro pada sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis, ekonomis dan culture, tidak berdasarkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku alasan-alasan yang kurang jelas dan bertentangan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara pemalsuan surat sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena kasus tersebut terkait pada pelanggaran pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 61 K/Pid /2011 sudah sesuai karena memperhatikan penjabaran berdasarkan keterangan saksi, fakta-fakta hukum, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Dan pertimbangan tersebut mengarah bahwa Terdakwa Sangkala bin Manro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan padanya. Kata kunci: pemalsuan surat, kasasi]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Bermerek Palsu ]]>
<![CDATA[Dominikus Andhika Prakosa]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v5i2.33474
<![CDATA[ The aim of this research is to know how to use the expert testimony in case evidentiari hearing of couterfeited branded goods trading. The brand which counterfeited by Tri Harsari are CARDILAX,CANADA,JUSTINU,CARDINAL and this research in to know the coresponding of using the expert testimony on case investigation about couterfeiting of branded goods with article 184 of Penal Procedural Law about evidence. This law research is normative law prescriptive with using a case approach, The data collection technique is by using study literature , using deductive, and qualitatively analysis . Counterfeiting brands are contravene with article 91 on Act no 15 years 2001 about Brands so as to be sentenced for one months and 20 day’s .The investigation cases forgery is using an expert testimony on the process of verification The result of this research is explained that the judge assesment on the power of expert testimony on giving an evidence for strengthen the approvement are very considered by judge and affect the judge confidence on giving his decision. The use of expert testimony in explanation on case investigation about couterfeiting of branded goods are in accordance with the provisions of the article 184 of Penal Procedural Law because the information is an instrument of evidence that outlined in article 184 Penal Procedural Law. Keywords: caption expert , a criminal act , marque false trade]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Dyah Retno Pujaningrum]]>;
<![CDATA[Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.61298
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan Anak ABSTRACTThis research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor’s help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge’s consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse]]>
