cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 802 Documents
 50   51   52   53   54 
Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Primair dalam Perkara Korupsi Dedhy Prabowo
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i1.30044

Abstract

       This study aims to reviewing the suitability of the Cassation Appeal by the Public Prosecutor against the acquittal of the Defendant from the Primair indictment by the High Court Judges of Central Sulawesi Province in Palu in the Corruption Case as contained in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 134 K/PID.SUS/2014 with the fulfllment of The provisions of article 253 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. This research is Normative Law Research with case approach, that is to Case of Corruption of Banggai Regency Budget Fund that is General Allocation Fund (DAU) for Development of SDN. Trijadi in Luwuk with the defendant Beby Kobstan. Based on the results of the research and discussion that has been the author of the analysis, the Prosecutor was able to prove that the Cassation Appeal and the reasons for his Cassation have been in accordance with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, especially as clearly stated in letter a which determines whether A rule of law is not applied or implemented is not as it should be. The Cassation Reason that has been submitted by the Public Prosecutor in the Case of Corruption can be seen that Judex Factie does not apply or improperly implements a rule of law, namely in the case of a criminal imposition against Beby Kobstan which corroborates the decision of the District Court of Luwuk namely imprisonment for 1 (One) year is not or less fulflls the sense of justice in the community, since the Judge of the District Court Luwuk and the Court of Corruption at the Central Sulawesi High Court in Palu has taken over the whole prosecution of the Public Prosecutor Luwuk and stated that the Defendant Beby Kobstan has been proven Legitimate and convincing guilty of committing a criminal act of corruption.Keywords: Appeal, Indictment, Criminal Act of Corruption, Corruption.
HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI TINGKAT PENYIDIKAN Tasya Agatha
Verstek Vol 9, No 3: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i3.55059

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam perkara No Pol. : 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mkd. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi lapangan untuk teknik pengumpulan bahan hukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam rangka implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan adalah jangka waktu yang singkat, proses visum untuk pembuktian terjadinya perbuatan tindak pidana membutuhkan waktu yang tidak sebentar, minim perlindungan terhadap pelaku anak, ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang masih terbatas, ketidaktahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki, tersangka dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit dan tersangka tidak kooperatif, kurangnya pengetahuan Tersangka Anak akan pentingnya bantuan hukum yaitu dengan didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses pemeriksaannya.  Kata kunci : hak-hak anak, pemeriksaan perkara, penyidikan ABSTRACTThis research aims to determine the obstacles in the implementation of the rights of the alleged child suspects in the case No Pol.: 19/Pid. Sus. Children/2016/PN MKD. This research is seen from its objectives, including the type of research on empirical juridical law. Sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials that use field studies for the technique of collecting legal materials research results show that the barriers encountered in the arrest process up to the detention process to implement the rights of suspects at the investigation is a short time, the process of visum to prove the occurrence of criminal acts takes a short time, minimal protection against actors Children, a special screening room for children who are still limited, the suspect ignorance of the rights owned, the suspect in providing information is also convoluted and suspect uncooperative, lack of knowledge of the child suspect of the importance of legal assistance is accompanied by legal counsel during the examination process.Keywords: child rights, case inspection, investigation  
Analisis Atas Kesalahan Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Yang Menyimpangi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Diam Sri Lestari; Dr. Muhammad Rustamasji, S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38260

Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesalahan hakim pada peradilan tingkat pertama dan kedua yang menyidangkan suatu perkara bukan pada ranahnya. Hal tersebut justru baru terungkap ketika perkara tersebut telah masuk kedalam peradilan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa ketidakcermatan hakim tingkat pertama dan kedua dalam memutus suatu perkara terletak pada pembuktiannya. Judex factie baik tingkat pertama maupun tingkat kedua hanya melakukan pembuktian berdasarkan dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum saja. Ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara tersebut membuat perkara ini diselesaikan dalam jangka waktu yang lama. penyelesaianyapun menjadi tidak sederhana lagi. Serta memakan biaya yang tidak sedikit.    Kata Kunci: Kesalahan Hakim, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA ATAS KEALPAAN JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA Ariyanto Dwi Prasetyo
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47042

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Terdakwa terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 708/PID.SUS/2016/PT SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dalam penelititan ini menggunakan silogisme melalui pola pemikiran deduktif serta pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa argumentasi Kasasi Terdakwa telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara narkotika tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili tidak sesuai dengan undang-undang. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Judex Facti serta mengadili sendiri Terdakwa menyatakan Terdakwa Novianto bin Sahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) jo. 193 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Kasasi, Judex Facti, Tindak Pidana NarkotikaABSTRACT This research aimed to find out the defendant’s argumentation to appeal to Supreme Court against judex facti verdict of Surabaya Provincial Court Number 708/PID.SUS/2016/PT SBY confirming the Banyuwangi District Court’s Verdict Number 299/Pid.Sus/2016/PN.Byw in deciding on methamphetamine type of 1st class drug abuse criminal case and the Supreme Court’s rationale in granting the Defendant’s application for appeal to Supreme Court and trialing it again corresponding to the Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research method employed was normative law research. The law material source used consisted of primary and secondary law material, while technique of analyzing law material used was syllogism with deductive thinking pattern and the research approach used was case approach. Considering the result of research conducted, it can be seen that the Defendant’s argumentation to appeal to Supreme Court has met both formal and material conditions corresponding to Article 253 clause (1) of KUHAP stating that Judex Facti in examining and deciding on drug abuse case has not applied the law duly and not trialed according to the law. The Supreme Court’s rationale to grant the Defendant’s application for appealing to the Supreme Court and to void the Judex Facti’s decision, and to trial the Defendant itself states that the Defendant (Novianto bin Sahlan) has been evidently, legally, and surely guilty for committing the crime “without the right or unlawfully owning, storing, mastering, or providing the non-plant 1st class narcotic and sentenced the Defendant with 4 (four) year imprisonment and fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred millions rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 (three) month-imprisonment; it has been consistent with Article 255 clause (1) jo. 193 clause (1) of KUHAP.   Keywords: Appeal to Supreme Court, Judex Facti, Narcotic Crime
Aspek Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika Jati Panuntun
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i1.30076

Abstract

     This study aims to determine the legal aspects of the Supreme Court’s consideration to grant the request of the Public Prosecutor in the narcotics case. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court’s consideration to grant the request of the Cassation of the Public Prosecutor stated that the Defendant commits a narcotic crime in accordance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code where the Supreme Court declares that Judex Factie of the High Court of Surabaya has been wrong Applying the law therefore the Supreme Court adjudicates the case and declares that the Defendants are legally and convincingly proven guilty of committing a narcotic crime and sentence of imprisonment to Defendant I and Defendant II with imprisonment respectively for 4 (four) years And a fne of Rp.800.000.000,00 (eight hundred million rupiahs), respectively, provided that such fne is not paid, it shall be replaced by imprisonment for 1 (one) month.Keywords: Cassation, Legal Considerations, Narcotics Crime
Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Sinta Lia Latifah; Kristiyadi, S,H., M.Hum -
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38276

Abstract

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggabungan Pembuktian Tindak Pidana Pencucin Uang dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan penggabungan pembuktian tindak pidana pecucian uang dengan korupsi mempunyai kelebihan antara lain akan lebih cepat dalam melakukan penyidikan dan pengembalian aset negara, di samping itu juga mempunyai kekurangan misalnya ketentuan jangka waktu pemblokiran rekening bank terdakwa yang terlalu kaku. Akan tetapi dalam menerapkan penggabungan pembuktian tersebut memberikan kemudahan penyidikan bagi penyidik karena lebih efektif.    Kata kunci : Pencucian Uang, Korupsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG MENDASARKAN PADA KETERANGAN ALAT BUKTI SAKSI VERBALISAN DAN SAKSI LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Sgn) Risha Khonza Persada & Kristiyadi
Verstek Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v8i3.47061

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP atau tidak, serta untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer  yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan sesuai dengan unsur Pasal 183 KUHAP dan keterangan Saksi Verbalisan telah dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.Kata Kunci :  Saksi, Saksi Verbalisan, pertimbangan Hakim. ABSTRACT The purpose of this legal research is to find out whether the judge's consideration in making decisions on criminal act of embezzlement is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) or not, and to know whether the witness’ verbal statement is used by the judge in making decision. The method used in this legal research was prescriptive and applied. A case approach was used to solve legal issues faced, with the aim of knowing the ratio decidendi. The  legal materials were collected from the literature review. This research was based on primary legal materials in the form of legislation and court decisions; and secondary legal materials in the form of books, journals, and articles. Furthermore, the legal material analysis technique used was the deductive syllogism method, using a major premise and a minor premise then a conclusion taken. The results obtained from this legal research are that the judge’s consideration in the decisions is in accordance with the elements of Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the testimony of the Verbalisant Witness has been examined by the judge, because the judge has to consider all matters that occur in the trial.Keywords:Witness, Verbalisant Witness, Judge’s consideration. 
Argumentasi Hukum Judex Juris Memutuskan Permohonan Kasasi Atas Dasar Ada Dissenting Opinion Dalam Perkara Penipuan Reza Jodyanta
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v5i1.33420

Abstract

       Legal argument is the reason that can be used to amplify or reject an opinion, establishment, or ideas (Sudarsono,1992:32). Arguments occur at the judges deliberation before deciding a case, both judex juris and judex facti. Issues raised is how well suited the judex juris legal arguments in deciding cassation on the basis Dissenting Opinion on article 14 of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power in conjunction with Article 30 of Law No. 5 of 2004 on the Amendment of the Act No. 14 Year 1985 regarding the Supreme Court and the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This research is a descriptive normative law. The data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary law. The data collection technique used is the study of documents and literature studies, research instrument is a Decision Number 791 K / Pid / 2013. The analysis technique used is the deductive syllogism. A decision shall be made by the judge dissent (Dissenting opinion) in case Number: 791 K / Pid / 2013 should correspond to existing provisions, namely Article 182 paragraph (6) Criminal Procedure Code by taking a decision by a majority vote because not achieved consensus. Moreover such decision should comply with the provisions of Article of Law No. 5 of 2005 concerning amendments to the Law No. 14 Year 1985 regarding the Supreme Court in conjunction with Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power as the fulfillment of the reasons the appeal filed and the exclusion of consideration of the judge and the judge consideration different opinions.      Keywords: Dissenting opinion, judicial power,fraud.
Implementasi Hak Terdakwa Untuk Menghadirkan Alat Bukti Berupa Saksi Dan Ahli Yang Meringankan Dalam Perkara Penodaan Agama Islam Arba'in Ridho Afiansyah; Marina Kurnianingsih; Tony Priyangga
Verstek Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v4i1.38304

Abstract

    Penulisan ini mengkaji permasalahan yaitu apakah implementasi hak terdakwa untuk menghadirkan alat bukti berupa saksi dan ahli yang meringankan dalam perkara penodaan agama Islam sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 69/Pid.B/2012/Pn.Spg.    Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir adalah deduktif.    Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi hak terdakwa untuk mengadirkan alat bukti berupa saksi dan ahli yang meringankan dalam perkara penodaan agama Islam telah sesuai dengan ketentuan Pasal160 ayat (1) huruf c Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena dalam tahap pemeriksaan di kejaksaan hingga tahap pemeriksaan oleh majelis Hakim, terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya. Alat bukti berupa saksi dan ahli yang meringankan dalam perkara penodaan agama Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 69/Pid.B/2012/Pn.Spg dipertimbangkan oleh Hakim. Dapat dilihat dari dari 18 saksi yang diajukan oleh terdakwa, Hakim mempertimbangkan 2 keterangan saksi dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi lebih ringan dari tuntutan. Meskipun secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.     Kata Kunci :Implementasi, Penodaan agama Islam, Saksi yang Meringankan
KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/PID.SUS/2016) Ali Akbar Maududi
Verstek Vol 9, No 1: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i1.49928

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas judex factie dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACTThis study aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's cassation reasons against judex factie free decisions with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court judgments to grant cassation and impose criminal charges against defendants of criminal offenses in the Information and Electronic Transactions field with Article 256 KUHAP junto Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative or doctrinal study conducted by examining library materials consisting of primary legal materials, namely legislation and judicial decisions, and secondary legal materials, namely textbooks written by legal experts and legal journals. The results of this study explain that accordance the reason the Public Prosecutor submitted a cassation application in a criminal case in the Transaction and Electronic Information field with Article 253 paragraph (1) letters a of the Criminal Procedure Code. Keywords: Cassation, Public Prosecutors, Information and Electronic Transactions

Page 52 of 81 | Total Record : 802

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue