cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 802 Documents
 57   58   59   60   61 
Problematik Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum Adriel Michael Tirayo; Yoefanca Halim
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67631

Abstract

Abstrak: Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU No. 37 Tahun 2004. Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara implisit di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Dalam hal ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah terkait penerapan pendefinisian “harta pailit” dalam pelaksanaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan bertolak pada data primer yang diperoleh dari sosialisasi pada bank Mandiri, Jakarta. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi “harta pailit” dalam praktek memang masih tidak jelas dan timbul tindakan semena-mena dalam hal ini dilakukan oleh kurator dengan memasukkan harta pihak ketiga sebagai “harta pailit”. Oleh karena itu, dibutuhkannya definisi yang jelas di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam “harta pailit”, melalui perubahan UU No. 37 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Kata kunci: Kepailitan; Kepastian hukum; Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangAbstract: A legal product is expected to realize 3 legal purposes, which is Justice, Expediency and Legal Certainty. The definition of bankrupt assets is not mentioned implicitly in the General Provisions of Law No. 37 of 2004. A provision that is not implicitly explained in the legislation cannot provide certainty and will cause multiple interpretations for some people. In this case, the problem to be answered is related to the application of the definition of "bankrupt assets" in the implementation of Bankruptcy and Suspension of Payments. The research method used is empirical juridical based on primary data obtained from socialization at Mandiri Bank in Jakarta. Then the data has been analized qualitatively and conclusions are drawn inductively. The results showed that the definition of "bankruptcy assets" in practice is still unclear and arbitrary actions arising in this matter were carried out by curators by including third party assets as "bankrupt assets". Therefore, a clear definition is needed in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU related to what is included in the "bankruptcy assets", through changes to Law No. 37 of 2004 because it was not in accordance with the times and peoples. Keywords: Bankruptcy; Legal certainty; Debt Payment Obligation Postponement
Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak Adjie Pamungkas
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67695

Abstract

Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (library). Peneliti memilih teknik silogistik dengan pola penalaran deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku sudah sesuai dengan KUHAP 183, alasannya karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah diajukan ke penuntut umum dan hal ini bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan anak pelaku salah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam memutus anak pelaku juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan (Bapas), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta asas kemanfaatan, keadilan, dan asas hukum. Kata kunci: Anak-anak; Kekerasan; Pertimbangan Hakim Abstract: The research describes about the problem of how judges consider in imposing criminal acts against perpetrators of violent crimes jointly committed by children in the jurisdiction of the Yogyakarta District Court in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. This research is a normative legal research that is perscriptive and uses a case approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data technique were collected from document study (library). The researcher chose syllogistic technique with deductive reasoning patterns. The result of analysis data showed that there were the judge in imposes a punishment on the perpetrators' child was appropriate with KUHAP 183, the reason is because he had considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted to public prosecutor and this evidence given conviction to the judge in decided the child of the perpetrator was wrong of committing a crime of violence that was carried out together. The judge in decided the perpetrators’ child also had considered recommendations from the Balai Permasyarakatan (Bapas), Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, as well as the principles of expediency, justice, and legal certainty.Keywords: Children; Violence; Judges' Considerations
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020) Dyah Retno Pujaningrum
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64046

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan AnakABSTRACT: This research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor’s help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge’s consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse
Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Jawa-Bali (Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/Pn.Kng) Ferdinan Wahyu Puji Saputro
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67622

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam perkara pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus pidana denda pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan ini dapat dimaknai tidak menerapkan prinsip ultimum remedium yang sebaiknya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara lain yaitu seperti pengggunaan sanksi administrasi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap kasus pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang kemudian hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pelanggaran kebijakan PPKM Jawa-Bali.Kata kunci: Ultimum Remedium; Pertimbangan Hakim; Pelanggaran Kebijakan PPKM Jawa-BaliAbstract: This research is aimed to acknowledge the implementation of ultimum remedium principles in the case of the violation in public activities restriction (PPKM) on the island of Java-Bali and this research is pursposedly arranged to find out the compatibility of the judge's consideration in deciding the criminal fine for the violation of PPKM policy in Java-Bali based on the Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in conjuction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows the decision can be interpreted as not applying the principle of ultimum remedium which should be resolved in the use of administrative penalties. The judge's consideration in imposing a fine for the case of violating the PPKM policy on the island of Java-Bali is in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the judge has considered two valid evidence, witness statements, defendant statements, and evidence in which the judge obtained the conviction that the defendant was found guilty and committed a criminal offense against the Java-Bali PPKM policy.Keywords: Ultimum Remedium; Judge’s Consideration; Violation of PPKM Policy in Java- Bali
Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP Anissa Triastina
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67690

Abstract

Abstract: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kata kunci: Alasan Kasasi Terdakwa; Perkara Korupsi; Putusan Mahkamah AgungAbstract: This legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law. Abstract: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1949 K/PID.SUS/2019 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK Hesti Giri Pertiwi Suci
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64163

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang mendasari pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dan membatalan putusan bebas judex facti dalam perkara tindak pidana perkosaan dan menjatuhkan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memewujudkan nilai keadilan sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Cibinong dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.Kata  Kunci:  Pertimbangan  Hakim,  Kasasi,  Mahkamah  Agung,  Tindak  Pidana Perkosaan AnakABSTRACT: This research aims to examine the aspects underlying the consideration of Supreme Court judges who granted the public prosecutor's cassation and the limitation of the judex facti free verdict in the case of rape  and imposed a prison sentence of 11 (eleven) years and a fine of Rp.60,000,000.00 (sixty million rupiah) subsider 3 (three) months of confinement under Article 256 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Jo Article 81 paragraph (2) and Article 82 of Law No. 35 of 2015 Years  2014 on changes to Law No. 23 of 2002 on Child Protection Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). This study is a prescriptive doctrinal legal study. The approach used in this study is the caseapproach. The type of legal source data consisting of legal materials in this study is primary legal material and secondary legal material. Legal material collection techniques in this study use literature studies or document studies. In handing down a verdict the judge must realize the value of justice in accordance with juridical and non- juridical considerations. After considering various aspects, the Supreme Court tried itself and overturned the Cibinong District Court's free verdict in which the accused was found legally and convincingly guilty of the crime of rape of a minor.Keywords: Consideration of Judges, Cassation, Supreme Court, Child Rape Crimes
Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis dan Sosial olehHakim bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika Amanda Rista Nikensari
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67640

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari pertimbangan hukum hakim yang tidak melaksanakan rehabilitasi medis atau sosial bagi Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I, bukan tumbuhan untuk dirinya sendiri, dan perangkat hukum yang mengaturnya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ditemukan alasan hakim tidak menerapkan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial karena anak tidak memenuhi salah satu klasifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pelecehan, Korban. Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu tidak adanya surat keterangan dari psikiater/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.Kata Kunci: Rehabilitasi Medis; Rehabilitasi Sosial; Anak sebagai Penyalahguna Narkotika.Abstract: This research was conducted with the aim of studying the legal considerations of judges not implementing medical or social rehabilitation for Children as Narcotics Abusers Category I, not plants for themselves and the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research, it was found that the reason the judge did not apply medical rehabilitation and social rehabilitation was because the child did not meet one of the classifications in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions, namely the absence of a certificate from a government psychiatrist/psychiatrist appointed by a judge.Keywords: Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation; Children as Narcotics Abusers
ANALISIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 104k/Pid.Sus/2018) Muhammad Rezi Zaky Pahlevi
Verstek Vol 10, No 1: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64055

Abstract

ABSTRAK: Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi alas an Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP dan, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar hakim salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 256  KUHAP.  Menggunakan  metode penelitian  diantaranya: jenis  penelitian  hukum normatif  atau  doctrinal  research,  bersifat  perskriptif,  dan  pendekatan  kasus  serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  104  K/Pid.sus/2018.  Berdasarkan  kasus  ini, Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri   (Studi   Putusan   Mahkamah   Agung   Nomor   104   K/Pid.sus/2018),   dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Terdakwa dalam tingkat kasasi terbukti terlibat tanpa   hak  atau   melawan   hukum   menanam,   memelihara,   memiliki,   menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.ABSTRACT: This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge The reason for the Supreme Court in deciding a case at the Cassation level. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 112 paragraph (1) because The defendant at the cassation level is  proven  to  be  involved  without  rights  or  against  the  law  planting,  maintaining,possessing, keeping, controlling, or providing Narcotics Category I in non-plant form.Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics
Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHAP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr Yola Septian
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67633

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian penuntut umum pengadilan negeri dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 520/Pid.B/2020/PN Mtr telah sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dakwaan yang dijatuhkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum harus memiliki hubungan keterkaitan sehingga mendapatkan keadilan bagi masing-masing pihak.Kata Kunci: Alat Bukti; Pembuktian; Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.Abstract: This study aims to examine legal issues regarding the suitability of the public prosecutor's evidence in premeditated murder cases based on the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research which is prescriptive and applied. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature/document studies, legal materials analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of the study, it shows that the evidence of the district court public prosecutor by presenting evidence in the form of witness statements, letters, and the defendant's statement in the Mataram District Court Decision Number 520/Pid.B/2020/PN Mtr is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. The indictment handed down with evidence by the Public Prosecutor must have a relationship so that it gets justice for each party.Keywords: Evidence; Evidence; Cases of Premeditated Murder.
Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Livia Musfika Santi
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67696

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan putusan nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menimbulkan disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana. pembunuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi literatur. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dalam menganalisis pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas pidana dalam pertimbangan putusan hakim terhadap kedua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana adalah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, tujuan pemidanaan, dan sikap terdakwa di persidangan. Kata kunci: Disparitas kriminal; Pembunuhan berencana; Pertimbangan putusan hakimAbstract: This research is aimed o determine the basic of the judge’s legal considerations in the verdict number 39/Pid.B/2019/PN.Byl and verdict number 181/Pid.B/2020/PN.Skh that cause criminal disparities against perpetrators of premeditated murder, as well as the factors that influence the occurrence of these criminal disparities. This research is a perscriptive and applied normative legal research. The approach of this research is using case approach. Sources of legal materials used are the primary and secondary legal materials using literature studies. The legal materials analysis technique in this research uses syllogism method in analyzing the deductive mindset. The result of this research shows that in these two decisions there is a criminal disparity in the consideration of the judge’s decision against the two perpetrators who both committed the crime of premeditated murder. The factors that cause the criminal disparity are aggravating and allevating factors, the background of the defendant’s actions, the consequences of the defendant’s actions, the purpose of punishment, and the defendant’s attitude at court.Keywords: criminal disparity; premeditated murder; considerations of judges’s decision  

Page 59 of 81 | Total Record : 802

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 Vol 11, No 4 (2023) Vol 11, No 3: 2023 Vol 11, No 2: 2023 Vol 11, No 1: 2023 Vol 11, No 1: JANUARI - APRIL 2023 Vol 10, No 4: 2022 Vol 10, No 3: 2022 Vol 10, No 2: 2022 Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL Vol 10, No 1: 2022 Vol 9, No 4: 2021 Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 3: 2021 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 2: 2021 Vol 9, No 1: 2021 Vol 9, No 2: MEI - AGUTUS Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO. 3 ( SEPTEMBER - DESEMBER 2020 ) Vol 8, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 8, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 1 (2019): Foreword Vol 7, No 3: SEPTEMBER - DESEMBER Vol 7, No 2: MEI - AGUSTUS Vol 7, No 1: JANUARI-APRIL Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018): DESEMBER Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue