Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda terhadap Anak Pada Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Bil.) ]]>
<![CDATA[Shafira Safa Widyacahayani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67636
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil atas penjatuhan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas tindak pidana narkotika oleh Anak mengingat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur mengenai pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan teknik analisis menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidaklah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana AnakAbstract: This article aims to determine the conformity of judgment considerations on the verdict number: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bil. in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) with Article 71 Paragraph of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children of Narcotics Crime by children considering that the Law on the Juvenile Criminal Justice System does not regulate about fines. This research used normative legal research method that is prescriptive and applied. The case approache used in this research and the technical analysis is syllogism deductive. Based on the research it is concluded that the judgment consideration in sentencing fines of Rp.1.000.000.000,00 (one billions rupiah) has not conformed to Article 71 Paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children to Narcotics Crime by Children.Keywords: Judgment Consideration, Narcotics Crime, Law of The Criminal Justice System for Children. ]]>
<![CDATA[Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan, Dokumen Dan Rekening Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Slk) ]]>
<![CDATA[Agnes Thalia Sahwa Ratnadilla]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67699
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai konstruksi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dakwaan apakah yang tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor89/PID.B/2020/PN.Slk. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa punutut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara tindak pidana tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah karena untuk membuktikan salah satu dari perbuatan mana dari ketentuaan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, hal tersebut Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dikarenakan keragu-raguan dari Penuntut Umum tentang ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata bukti.Kata kunci: Dakwaan Alternatif; Pencatata Palsu; Perbankan SyariahAbstract: This article analyzes the construction of the public prosecutor's indictment for the criminal act of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers at the Solok District Court. This legal research aims to find out what form of indictment is appropriate to apply in cases of criminal acts of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers in the study of Solok District Court Decision Number 89/PID.B/2020/PN.Slk. This type of legal research is normative legal research which is prescriptive and applied. The research approach that the author uses in this study is a case study. The types and sources of legal materials in this study are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is a literature study or document study. The analysis technique that the author uses is the syllogism deduction analysis technique. The results obtained from this study are that public prosecutors use alternative forms of indictment in cases of criminal acts of fraudulent recording in books, documents and accounts of Islamic bank customers because to prove one of which actions of the criminal provisions that were charged will be proven later in court, this is to prevent the perpetrator from being released or free from criminal liability (crime liability) due to doubts from the Public Prosecutor about which criminal provisions will be determined by the judge for actions which according to his considerations have been real proof.Keywords: Alternative Charges; Fake Registrar; Syariah banking]]>
<![CDATA[ALASAN PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN JUDEX FACTI (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017) ]]>
<![CDATA[Desthari Pasaning Ratna Furi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64049
<![CDATA[ABSTRAK: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan Judex Facti yang dijadikan alasan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwakesesuaian dalam pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya, akan tetapi judex facti dalam memutus salah dalam menetapkan hukum yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 128K/Pid/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya.Kata Kunci : Pembuktian, Kasasi, Pembunuhan Berencana ABSTRACT: This writing aims to determine the error in the application of the law of evidence by Judex Facti which is used as the reason for the cassation examination by the Supreme Court in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research which is perspective and applied. The results of the study show that the suitability of the appeal filing by the appeal applicant has been in accordance with the appropriate provisions, but judex facti in deciding wrong in determining the law decided by the Supreme Court with Decision Number 128K / Pid / 2017 is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1 ) letter a KUHAP which in essence states that the reasons for the Cassation by the Cassation Petitioner / Defendant can be justified. The Judex Facti of the High Court has wrongly applied the law, or applied the law inappropriately, and contains memories of new facts that have never been recorded.Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases]]>
<![CDATA[Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Avarakha Denny Prasetya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67628
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap warga negara asing (wna) dalam tindak pidana dibidang perikanan dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penilitian ini adalah alasan kasasi mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan telah sesuai dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah untuk dipakai sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, sehingga dalam memutus perkara Hakim salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan berlakunya hukuman pidana penjara bagi Terdakwa karena terbukti melakukan kejahatan dibidang Perikanan. Kata kunci: Mengabaikan Keterangan Ahli, Pembuktian, Pertimbangan HakimAbstract: The purpose of this research is to know the appropriateness of the reason for the cassation to ignore the expert's explanation not to impose the imprisonment on the foreign citizen (wna) in the criminal act in fishery field with KUHAP jo Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended by Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 concerning Fisheries, so that the Defendant was found guilty of criminal acts in the field of fisheries. This type of legal research is a type of normative legal research is prescriptive and applied. The results of this study are the appropriateness of the reasons for the cassation to ignore the Expert’s Testimony not to impose the imprisonment of foreigners in the Criminal Act in the field of Fisheries in accordance with Article 184 paragraph (1) letter b KUHAP jo Article 102 jo Article 5 paragraph (1) b Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended and amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries namely Expert’s Testimony is a legal evidence to be used as judges consideration in deciding cases, so that in deciding the Judge case is wrong in applying the applicable law and enforcement of imprisonment for the Defendant as a crime proven in the field of Fisheries. Keywordrs: Ignored the Expert Testimony, Evidence, Judge Consideration ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019) ]]>
<![CDATA[Melza Debbyana Barnas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67693
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji persoalan kelayakan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait alat bukti dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata kunci: pertimbangan hakim; putusan pidana; tindak pidana korupsi Abstract: This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of corruption with Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2019. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of corruption was in accordance with the provisions of Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Keywords: judge's consideration; criminal verdict; a criminal act of corruption]]>
<![CDATA[ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1459/K/PID/2015) ]]>
<![CDATA[Aan Efendhi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64032
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian argumentasi alasan diajukannya permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap lepas dari segala tuntutan judex factie dalam perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji keseauaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi menurut ketentuan Pasal 256 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Argumentasi kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan Judex Factie lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagi mana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin menganggap bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam ranah hukum perdata sehingga dalam pertimbangannya tidak memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penunut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi dapat di benarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum.Kata Kunci: Kasasi, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan, Pencurian ABSTRACT: This study examines and answers the problem of conformity argumentation reason for the appeal of the Prosecutor's application for the release of the claims of Judex Factie in the case of theft under the provisions of Article 253 paragraph (1) of the criminal CODE and reviewing the discretion of the Supreme Court consideration in granting the application of cassation pursuant to the provisions of article 256 KUHAP. The method used in this study is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. Data sources are obtained from primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a case study. The legal material is processed using the method of deductive silogism. Based on the results of the research and discussion of the General Prosecutor's argument against Judex Factie's decision to release from any lawsuits pursuant to article 253 of the criminal CODE, because the Banjarmasin High Court does not apply the law as it should (Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP) because the High Court of Banjarmasin considers that the defendant's actions included in the realm of civil law so that in consideration do not pay attention to the elements in article 362 CRIMINAL code and free the defendant from all lawsuits. Based on the results of the research and discussion of the Supreme Court consideration, the appeal of the general prosecution has been in accordance with the provisions of article 256 of the criminal CODE, the Supreme Court argued that the reason cassation could be avoided because the Supreme Court Justice Council of Banjarmasin had misapplied the law.Key Word: Casation, the escape from all claims, theft]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP DALAM MENILAIKETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENAMBANGAN ILLEGAL (Studi Kasus Pengadilan Negri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/PN Clp) ]]>
<![CDATA[Trias Murti Rinanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64170
<![CDATA[ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan illegal (Studi Kasus Pengadilan Negri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/Pn Clp).Penelitian inimerupakan penelitian hokum doktrin alat aunormatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, pengumpulan bahan hokum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekata nkasus dan teknikanalisis bahan hokum menggunakan metodesilogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Keterangan ahli harus dipertimbangkan hakim dalammemutusperkarausaha penambangan illegal. Namun untuk menilai kebenarannya perlu dilihat juga persesuaian tersebut dengan alat bukti lain.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Perkara Penambangan IlegalABSTRACT: The purpose of this research is to find out the consideration of the Cilacap District Court judges in assessing expert statements in the examination of illegal mining business cases (Case Study of the Cilacap State Court Number: 447 / Pid.Sus / 2018 / Pn Clp). This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of this study it can be concluded that, the statement of the expert must be considered by the judge in deciding the caseillegal mining business. However, in order to assess the truth, it is also necessary to look at the compatibility with other evidence.Key Words: Judge Consideration, Expert Statement, Illegal Mining Cases ]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr) ]]>
<![CDATA[Charista Eforina Waruwu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67688
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP danUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus.Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikirdeduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriEnrekang Nomor 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (2) UU Sistem Perlindungan Pidana Anak. karena Hakim tidakmemberikan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 354 KUHP. Kata kunci: Penganiayaan; Putusan Hakim; Terdakwa AnakAbstract: This article aims to determine the suitability of the judge's decision in imposing prison sentences on children who are perpetrators of abuse based on the provisions of Article 354 Paragraph (2) of the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The type of research used is normativelegal research which is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legalmaterials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The technique of analyzing legal materials used in writing this law is the syllogism method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the judge'sdecision in the Enrekang District Court Decision Number 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr has given a decision that is not in accordance with the provisions contained in Article 79 Paragraph (2) of the Child CriminalProtection System Act. because the Judge did not give consideration that refers to Article 354 of the CriminalCode. Keywords: Persecution; Judge's Decision; Child Defendant]]>
<![CDATA[PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA BERDASARKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIURAN HAKIM JUDEX FACTI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016) ]]>
<![CDATA[Arwendra Tri Laksono & Sri Wahyuningsih Yulianti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 8, No 1: JANUARI-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v8i1.39604
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kekhilafan atau kekeliruan Hakim judex facti sebagai alasan Peninjauan Kembali dalam memutus perkara narkotika telah sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata judex facti karena salah menerapkan Pasal, seharusmya berdasar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ”penyalahhunaan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”, tetapi judex facti berdasar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika “memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Narkotika telah memenuhi syarat formal dengan adanya surat permintaan yang memuat alasan yang menjadi dasar permintaan Peninjauan Kembali dan syarat material berupa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Judex Facti; Tindak Pidana Narkotika]]>
<![CDATA[KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Putusan Nomor 2353/PID.B/2018/Pn.Mdn) ]]>
<![CDATA[Istiqomah Listiyaningrum]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64161
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan ahli kedokteran jiwa pada pembuktian penuntut umum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia paranoid dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research). Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterangan para ahli kedokteran jiwa yang dihadirkan dalam persidangan dalam pembuktian penuntut umum pada perkara pembunuhan yang terdakwanya pengidap skizofrenia paranoid tersebut adalah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Alat Bukti, Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, Skizofrenia ParanoidABSTRACT: This research aims to determine the conformity of psychiatrist expert information on the evidence of the public prosecutor in the murder case by people with paranoid schizophrenia with article 184 paragraph (1) of Criminal Procedure Code. . The writing of this Law uses a type of normative research that is prescriptive and applied. The research approach used is a case study approach. The legal material used is the primary legal material and secondary legal material. The author uses the technique of collecting library research legal materials (library research). The method of analyzing legal material uses the syllogistic deduction method. Case reviewed in Medan District Court Decision Number: 2353 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn. Based on the results of research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the expert information of psychiatrists presented in the court hearing the public prosecutor on the evidence in the murder case of the defendant with paranoid schizophrenia is valid to be used as evidence according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.Keywords:Evidence, The Expert Information Of Psychiatrists, Paranoid Schizophrenia]]>
