Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[TELAAH CLOSED CIRCUIT TELEVISION DALAM KONSEPSI PANOPTICON DAN BEWIJSVOERING PADA E-TILANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusya Azhari]]>;
<![CDATA[' Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63944
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Closed Circuit Television atau CCTV dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang). Konsep yang digunakan dalam mengetahui peranan CCTV ini adalah konsep Panopticon, yaitu konsep lembaga pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang kemudian diadopsi oleh Michael Foucault. Parameter pembuktian Bewijsvoering juga digunakan sebagai cara untuk mengetahui apakah CCTV dalam sistem E-Tilang tidak melanggar hak-hak privasi masyarakat dalam berlalu lintas. Karena CCTV berperan sebagai alat perekam elektronik yang dapat merekam kejadian-kejadian disekitar area pemasangannya layaknya lembaga pemasyarakatan dalam konsep Panopticon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam proses pengawasan lalu lintas aparat penegak hukum menggunakan alat perekam berupa CCTV. Hasil rekaman tersebut digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan dalam rangka pemberian sanksi terhadap pelanggar lalu lintas.Kata Kunci: CCTV, Panopticon, Bewijsvoering, Pembuktian, E-Tilang.ABSTRACT: The purpose of this research is to know the role of Closed Circuit Television or CCTV in electronic ticketing systems (E-Ticketing). The concept used in knowing the role of CCTV is the concept of Panopticon, the concept of correctional institutions that was coined by Jeremy Bentham which was later adopted by Michael Foucault. Bewijsvoering's verification parameters are also used as a way to find out whether CCTV in the E-Ticketing system does not violate people's privacy rights in traffic. Because CCTV acts as an electronic recording device that can record events around the installation area as a correctional facility in the Panopticon concept. This type of research is legal research, normative or doctrinal. Sources of legal materials used are secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study. Based on the research results, it is known that in the process of traffic monitoring the law enforcement apparatus use CCTV recorders. The results of the recording are used in evidence in court proceedings in the context of imposing sanctions on traffic violators.Keywords: CCTV, Panopticon, Bewijsvoering, Evidence, E-Ticketing.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA PENGGELAPAN DENGAN JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019) ]]>
<![CDATA[Faesal Johan F]]>;
<![CDATA[' Kristiyadi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63934
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan. ABSTRACT: his study aims to determine the consideration of the Supreme Court granting the appeal of the Public Prosecutor in the case of embezzlement in an office adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the Public Prosecution Appeals in the case of embezzlement in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor's Appeal and canceled the Surabaya District Court Decision Number 571 / Pid.B / 2018 / PN.Sby. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to prison for 1 (one) year and 6 (six) months.Keywords: Cassation, Judge Considerations, Embezzlement.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.) ]]>
<![CDATA[Meirizka Orchidiva Adistyputri]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63945
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana pemahaman terkait menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang masih di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Dengan begitu berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku Anak yang terkena tindak pidana pencurian menurut pertimbangan hukum hakim si Anak tersebut di jatuhkan pidana penjara yang berarti masih banyak penanganan mengenai perkara anak masih disamakan dengan perkara orang dewasa tanpa mempertimbangkan mengenai psikologis anak serta kepentingan dan juga kesejahteraan masa depan anak tersebut. Sedangkan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) itu sendiri dan seringkali anak itu tidak mengerti dengan apa yang sudah diperbuat, dan ia pun harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Alangkah lebih baik jika seorang Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atau biasa disebut dengan Diskresi (Peringanan Hukuman), sehingga bisa menjadi jalan keluar untuk para Anak Di Bawah Umur yang terkena tindak pidana.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencurian, Penjatuhan Pidana Penjara.ABSTRACT: This study aims to obtain how the judges' legal considerations and in the form of understanding how to impose a prison sentence against underage defendants. This research is a prescriptive normative legal research. The legal material collection technique used is literature study. Types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The approach in this research uses a case study approach. Furthermore, this legal material analysis technique uses the deductive method. Therefore, based on the research that the author has done, it can be concluded that the perpetrators of children who have been subjected to criminal acts of theft according to the legal considerations of the judge of the child were sentenced to imprisonment, which means that there is still a lot of handling regarding cases of children that are still equated with adult cases without considering the psychological aspects of children. as well as the interests and future well-being of the child. Whereas the Child Troubled with Law (ABH) itself and often the child does not understand what has been done, and he must be directed and given a special form of guidance for him. It would be better if a Judge can provide leniency or commonly referred to as Discretion, so that it can be a way out for Minors who are exposed to crime.Keywords: Judicial Legal Considerations, Underage Children, Theft of Crimes, Imprisonment of Prisons.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA ATAS DASAR KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 78PK/PID.SUS/2015) ]]>
<![CDATA[Bagus Dwi Pangestu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63936
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Nyata Dan Kekhilafan Hakim Sebagai Dasar Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 78PK/PID.SUS/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dihasilkan kesimpulan: Pertama, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, dan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kedua, bahwa pertimbangan Hakim menerima alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara tindak pidana Narkotika yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 78PK/PID.SUS/2015 telah sesuai dan dapat dibenarkan dengan adanya fakta hukum persidangan.Kata Kunci : Putusan Hakim, Peninjauan Kembali, NarkotikaABSTRACT: This study aims to determine the reason for Reconsideration By Convicted Based On Real Fallacy And The mistake of Justice as the Basis Supreme Court granted Reconsideration (Study Supreme Court verdict No. 78PK / PID.SUS / 2015. The research method used was the normative legal research. Based on research results generated discussion conclusions: First, that the reason for Reconsideration filed in narcotic crime offenders are decided by the Supreme Court Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been in accordance with the provisions of Section 263 subsection (2) Criminal Code that is the new circumstances that give rise to a strong presumption, the situation as the basis and reasons stated verdict has proved that, it has been at odds with one another, and clearly shows a kekhiIafan judge or a real mistake. Second, that the consideration of the judge to accept the reason Reconsideration filed by Defendants in criminal Narcotics decided by the Supreme Court in its Decision No. 78PK / PID.SUS / 2015 has been appropriate and justified by the fact the law of the court. Keywords : Judge's Decision, Judicial Review, Narcotics.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020) ]]>
<![CDATA[Dyah Retno Pujaningrum]]>;
<![CDATA[Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63927
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan AnakAbstract: This research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor’s help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge’s consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PROSES PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Ska) ]]>
<![CDATA[Marsha Maurilla Indah Prasetya Wati]]>;
<![CDATA[' Harjono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63947
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan pembuktian saksi keluarga sedarah dalam proses perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi keluarga sedarah dimuka persidangan dalam proses perceraian mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dimana hakim bebas, yang berarti hakim tidak terikat dengan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan.Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Saksi Keluarga, Perkara PerceraianABSTRACT: This study aims to examine the strength of proof of blood family witnesses in the divorce process.This research is a prescriptive normative legal research, with a case approach. The legal material used is primary and secondary law, which is analyzed using a syllogistic legal reasoning technique with a deductive method.Based on the results of the research and discussion carried out, it was concluded that the information given by blood family witnesses before the trial in the divorce process had the same evidentiary power as witness evidence where the judge was free, which meant the judge was not bound by the testimony of the witnesses presented in court.Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PENGGUNAAN DAKWAAN SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN KETENTUAN KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Syahid Prakoso]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.63937
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan KUHAP. Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk subsidair karena Penuntut Umum ragu dalam pengkualifikasian berat ringannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan dengan studi kasus putusan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang telah inkrach yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menggunakan dakwaan yang berbentuk subsidair dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP karena syarat dibentuknya surat dakwaan harus memenuhi syarat formiil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut.Kata kunci : Dakwaan Subsidair; Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa; KUHAP.ABSTRACT: This study aims to determine the suitability the use of subsidair indictment by Prosecutor in case of corruption about procurement of goods and services based on Procedural Law. Prosecutor used the indictment in the form of subsidair because the Prosecutor was doubtful in qualifying the severity of the criminal act of corruption committed by the defendant. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied with case studies of cases about corruption in procurement of goods and services that have been inkrached, namely Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. The method of collecting legal materials by means of literature study and legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion of answering the problem, it can be concluded that the indictment in the form of subsidair that Prosecutor used in prosecution of criminal acts of corruption in the procurement of goods and services in Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn has been in accordance with Pasal 143 ayat (2) based on Procedural Law because the requirements for the formation of the indictment must be fulfill with the formal and material requirements of the indictment as stipulated in that article.Keywords: Subsidair Indictment; Corruption in Procurement of Goods and Services; Procedural Law]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER DENGAN PASAL 26 KUHPM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/2018) ]]>
<![CDATA[Lifia Andriastuti & Edy Herdyanto]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55036
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Semarang yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit yang melakukan desersi.Penelitian ini bersifat prespektif yang berarti bahwa penelitian ini berdasarkan kepada pengertian dari hukum itu sendiri yang menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dari hukum itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif atau doktrinal. Sedangkan bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan kasus. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana oleh anggota militer yang melakukan desersi, hakim mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terpidana, dan dalam penelitian ini membuat salah satu anggota militer yang kemudian di adili pada Pengadilan Militer Semarang dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan karena melakukan desersi.Kata Kunci : Putusan Hakim, Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer, Desersi ABSTRACT This study aims to determine the basic considerations of the Semarang Military Court Judge who handed down the verdict in the form of imprisonment and additional dismissal from military service against soldiers who commit desertion.This research is perspective which means that this research is based on the understanding of the law itself which discovers the rule of law and legal principles, as well as the doctrines of the law itself. This research is also included in normative or doctrinal research. Whereas this legal material consists of primary legal material and secondary legal material. The technique used in gathering legal material through is case approach. The legal material is then analyzed to interpret the applicable law. This study found that in imposing criminal sanctions by military members who carried out desertion, the judge considered various considerations, both considerations that could incriminate or alleviate the convicted person, and of this case study made one of the military members later put on trial at the Military Court Semarang and the judge handed down a prison sentence and an additional sentence in the form of dismissal for desertionKeywords: Judge Considerations, Additional Criminal Dismissal From The Military Service, desertion.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN MA 784 K /Pid.Sus/2018) ]]>
<![CDATA[Yunita Savira Budiarti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 3: 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i3.55053
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan MA Nomor 784 K /Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara diluar dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Judex Facti salah menerapkan hukumnya.Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Dakwaan Penuntut Umum. ABSTRACTThe research aims to determine the conformity consideration of the Judge in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor by the Supreme Court with the Verdict Number 784 K /Pid.Sus/2018. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with case approaches. This research used primary and secondary legal material sources. Meanwhile,the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises and the minor premises, from two promises can get the conclusion. Based on the result of this research can be drawn the conclusion that the consideration of the Supreme Court in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor is in compliance with article 256 Criminal Code Procedures jo article 127 section (1) of Law Number 35 of 2009 concerning the Narcotics by reason of Judex Factie wrongly applied the law. .Keywords : Consideration of the Judge, Judge Decision, Indictment of the Public Prosecutor.]]>
<![CDATA[PERANAN AHLI BALISTIK PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2021/PN.SKT) ]]>
<![CDATA[Difla Fildzania Azzahra]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 1: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i1.64054
<![CDATA[ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli balistik dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan berencana menggunakan senjata api. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa peranan ahli balistik dalam perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Menggunakan Senjata Api sangat penting dan menentukan putusan untuk terdakwa yaitu dengan fakta dan bukti valid dengan membuktikan bahwa barang bukti senjata api yang digunakan terdakwa sesuai serta menguji jarak tembak efektif senjata api yang sangat pontensial dan dapat menghilangkan nyawa dari orang yang mengenai tembakan tersebut. Keterangan dari ahli ini pembuktianya merupakan kunci atau unsur utama dalam perkara tindak pidana ini.Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Balistik, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menggunakan Senjata Api,ABSTRACT: This study aims to determine the role of ballistics experts in proving a criminal act of attempted murder using a firearm. This research is a prescriptive normative legal research. This study uses a case approach with primary and secondary types and sources of legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is analyzed deductively. Based on the results of the research conducted by the author, it was found that the role of ballistics experts in the case of the attempted crime of premeditated murder using a firearm is very important and determines the decision for the defendant, namely with valid facts and evidence by proving that the firearm evidence used by the defendant is appropriate and testing the shooting range It is an effective firearm that is very potential and can kill the person who hits the shot. The evidence from this expert is the key or the main element in this criminal case.Keywords: Evidence, Ballistics Expert Statement, Crime Attempted Murder Using Firearms,]]>
